SlideShare a Scribd company logo

Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan

•Download as PPTX, PDF•
•
Y
yudouyami

Dokumen tersebut membahas konsep umum dan tata kelola jabatan fungsional bidang perbendaharaan, mencakup penyusunan kebutuhan dan formasi, pengangkatan, penilaian kinerja, kenaikan jabatan, serta mekanisme pemberhentian. Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan pranata keuangan APBN.

Education
1 of 91
MATERI KEBIJAKAN DAN REGULASI IMPLEMENTASI JF BIDANG PERBENDAHARAAN (TERBUKA) Direktorat Sistem Perbendaharaan
SISTEMATIKA 1. KONSEP UMUM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN (TERBUKA) 2. PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JF PRANATA KEUANGAN APBN DAN JF ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 3. CURRENT ISSUE
KONSEP UMUM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN (TERBUKA) Direktorat Sistem Perbendaharaan
DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PAN-RB PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA • PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 ttg Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN • PermenPAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 ttg Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN • PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 ttg Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS • PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 ttg Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara • Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN • Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Pranata Keuangan APBN PERATURAN MENTERI KEUANGAN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 150/PMK.05/2019 ttg Petunjuk Teknis JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 151/PMK.05/2019 ttg Petunjuk Teknis JF Pranata Keuangan APBN PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 ttg Pedoman Pengusulan Penilaian dan Penetapan AK Bagi JF APK APBN dan JF PK APBN • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 ttg Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi JF APK APBN dan JF PK APBN 4
PENGEMBANGAN KARIER ASN 5 JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi • Administrator • Pengawas • Pelaksana • Fungsional Keterampilan Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia • Fungsional Keahlian Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama • Pimpinan Tinggi Utama • Pimpinan Tinggi Madya • Pimpinan Tinggi Pratama JA JF JPT
KEDUDUKAN JF 6 Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
PRANATA KEUANGAN APBN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN KATEGORI : KETERAMPILAN KATEGORI : KEAHLIAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN: MIN. D-3 PENDIDIKAN: MIN. S-1/D-4 Jenjang BUP*) Kelas Jabatan***) Tunj Fungs Terampil II/c – II/d 58 th 7 360.000 Mahir III/a – III/b 58 th 8 540.000 Penyelia III/c – III/d 58 th 9 960.000 Jenjang BUP* Kelas Jabatan***) Tunj Fungs Ahli Pertama III/a – III/b 58 th 8 540.000 Ahli Muda III/c – III/d 58 th 10 1.100.000 Ahli Madya IV/a – IV/c 60 th 12 1.380.000 *) BUP: Batas Usia Pensiun **) Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Existing ***) Kelas Jabatan sesuai persetujuan Menpan untuk K/L PermenPANRB Nomor 54 Tahun 2018 PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2018 Perikatan dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan Perintah Pembayaran Kebendaharaan SUB UNSUR **) tugas sebagai PPK PPSPM Bendahara Perikatan dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan Perintah Pembayaran Analisis Laporan Keuangan Instansi SUB UNSUR **) tugas sebagai PPK PPSPM Penyusun LK Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Penyusun LK PPABP Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan-Terbuka 7
JF PPK PPSPM Bendahara Pengeluaran BPP Bendahara Penerimaan Penyusun LK/Petugas SAI PPABP Analis Pengelolaan Keuangan APBN a. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan b. Analisis Laporan Keuangan Instansi a. Pelaksanaan Perintah Pembayaran b. Analisis Laporan Keuangan Instansi - Analisis Laporan Keuangan Instansi Pranata Keuangan APBN a. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Pelaksanaan Perintah Pembayaran b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Pengeluaran b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Pengeluaran Pembantu b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Penerimaan b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi b. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi Matriks Sub Unsur Pelaksanaan Tugas 8
Adanya Pemaketan butir kegiatan bagi Jafung yang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, angka kredit dalam setahun ditetapkan dalam besaran tertentu sesuai jenjang jabatan. Selain itu, terdapat butir kegiatan non pemaketan sebagai penambah angka kredit karena penghitungannya secara normatif per butir kegiatan dalam satu tahun. Adanya kekhususan dalam penghitungan dan penentuan formasi jafung pada satker yaitu minimal 3 (tiga) formasi meliputi PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran. Untuk menjamin terlaksananya saling uji antara ketiganya dan terselenggaranya fungsi pengelolaan keuangan APBN. Implementasi jafung tidak merubah tugas dan kewenangan PPK, PPSPM, dan Bendahara maupun mekanisme yang telah diatur dalam peraturan mengenai pengelolaan keuangan APBN. Jafung yang melaksanakan tugas sebagai PPK/PPSPM/Bendahara tetap harus memenuhi ketentuan: 1. Memiliki Surat Keputusan pengangkatan/penetapan dari PA/KPA/Kepala Satker; 2. Memiliki Sertifikat Kompetensi dari Instansi Pembina; 3. Tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA. PEMAKETAN TUGAS PENGGUNAAN JABATAN (FORMASI) KEDUDUKAN & TANGGUNG JAWAB Karakteristik JF Perbendaharaan Terbuka 9
Tata Kelola JF Perbendaharaan 10 Penyusunan Kebutuhan Kegiatan persiapan organisasi dan penyusunan kebutuhan JF berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari karakteristik JF dan organisasi Pengangkatan dalam JF Inpassing, Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, Promosi, *Penyetaraan Jabatan Penilaian Kinerja Penilaian berdasarkan SKP (target, capaian, hasil, dan manfaat) dan Perilaku Kerja Angka Kredit Penilaian AK sebagai salah satu indikator penilaian kinerja JF Kenaikan Jabatan Kenaikan Jabatan (dan pangkat/golongan) Pemberhentian dari Jabatan Mekanisme Pemberhentian dari Jabatan untuk JF Penyusunan Kebutuhan Pengangkatan dalam JF Penilaian Kinerja Angka Kredit Kenaikan Jabatan Pemberhentian dari Jabatan
Penyusunan dan Penetapan Formasi 11 ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA Setiap pegawai memiliki Jam Kerja Efektif : • 1.250 Jam Kerja/Tahun – K/L non Kemenkeu • 1.500 Jam Kerja/Tahun - Kemenkeu K/L melakukan Analisis Kebutuhan Jafung PK APBN dan APK APBN 5 Tahun Jafung PK APBN dan APK APBN PETA JABATAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JAFUNG LOWONGAN/ KEKURANGAN FORMASI Ditetapkan oleh MenPAN Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi: 1. Analisis beban kerja; 2. Peta Jabatan; 3. Sinkronisasi tugas Jafung dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum; 4. Keselarasan dengan Rencana Strategis/ Blue Print Organisasi; 5. Indikator lain yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB, meliputi antara lain: a. Level unit organisasi; b. Jumlah pemangku kepentingan (missal : satker, pegawai); c. Besaran pagu DIPA; dan d. Frekuensi dan volume transaksi *) Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Alur Penyusunan Kebutuhan JF 12 1 K/L menyampaikan usulan formasi jafung kepada DJPb DJPb melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan formasi jafung 2 Berdasarkan rekomendasi DJPb, PPK menyampaikan usulan formasi jafung kepada Kemenpan RB dan tembusan BKN untuk ditetapkan 3 Satker melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jafung dan menyampaikannya secara hierarkis kepada K/L pusatnya beserta tembusan ke KPPN 4 5 DJPB K/L KEMEN PAN RB Satker Usulan perhitungan formasi kompilasi & usulan formasi Rekomendasi formasi usulan & rekomendasi formasi Penetapan Formasi 1 2 3 4 5 BKN Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebutuhan : 1. Formasi adalah kunci pengangkatan. Jika tidak ada formasi JF tidak dapat diangkat pada instansi bersangkutan. 2. Formasi ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB per unit organisasi pada KL. 3. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahunan. 4. Jika terdapat perubahan pada unit organisasi/KL maka diperlukan rekomendasi ulang dari instansi Pembina. 5. Pasca penyetaraan jabatan KL wajib menyesuakan formasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan formasi oleh Men PAN RB
• Pengangkatan utk PNS yg memiliki pengalaman dan msh melaksanakan tugas di bidang tugas JF • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 6. Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas JF paling singkat 2 tahun • Periode inpassing s.d. 23 Oktober 2020 (sesuai PermenPANRB JF) • Telah berakhir pada Perpanjangan inpassing s.d. 6 April 2021 (sesuai PermenPANRB 42/2018 terkait inpassing nasional) • Pengangkatan utk mengisi lowongan kebutuhan JF dari CPNS • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 1 tahun terakhir • Paling lama 1 tahun sejak PNS diangkat dalam JF 1 2 3 4 Pengangkatan Pertama Perpindahan Jabatan Penyesuaian/ Inpassing Promosi • Pengangkatan dari perpindahan jabatan lain (JPT, JA atau JF lain) • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Lulus Uji Kompetensi (Teknis, Manajerial & Soskul) 6. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 7. Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas JF paling singkat 2 tahun 8. Usia utk semua jenjang Kategori Keterampilan dan JF Ahli Pertama dan Ahli Muda maks 53 tahun dan JF Ahli Madya maks 55 tahun • Pengangkatan dlm JF karena menghasilkan inovasi yg bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional • Persyaratan: 1. Lulus Uji Kompetensi (Teknis, Manajerial & Soskul) 2. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 3. Memiliki rekam jejak yg baik 4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS 5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS Khusus Kategori Keterampilan, minimal SLTA 2a • Pengangkatan dlm JF dari JA (berdasarkan PermenPANRB 17/2021) • Jabatan Administrator (Es III) disetarakan ke JF Ahli Madya • Jabatan Pengawas (Es IV) disetarakan ke JF Ahli Muda • Jabatan Pelaksana (Es V) disetarakan ke JF Ahli Pertama • Beberapa ketentuan mengenai JF melalui Penyetaraan mengikuti ketentuan nasional dari KemenPANRB (bukan Instansi Pembina) Penyetaraan Jabatan/Delayering Mekanisme Pengangkatan dalam JF 13
Penilaian Kinerja 14 PENILAIAN KINERJA : SASARAN KERJA PEGAWAI NILAI PERILAKU *) - Disusun disetiap awal tahun - Disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja - SKP diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit - SKP disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung JF - Penilaian SKP dilakukan oleh atasan langsung ANGKA KREDIT Perilaku kerja meliputi: - Orientasi Pelayanan; - Komitmen; - Inisiatif Kerja; - Kerja Sama; dan - Kepemimpinan. *) Permenpan 13/2019
Angka Kredit 15 Pranata Keuangan APBN Analis Pengelolaan Keuangan APBN Terampil Mahir Penyelia II/c II/d III/a III/b III/c III/d 60 80 100 150 200 300 Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 100 150 200 300 400 550 700 20 50 100 50 100 150 150 Minimal 5 AK per tahun Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun Minimal 37.5 AK per tahun Tambahan ketentuan : • Untuk PK APBN Mahir yang akan naik ke PK APBN Penyelia, wajib mengumpulkan AK dari Pengembangan Profesi sebanyak 4 AK. • Untuk APK APBN Ahli Muda yang akan naik ke APK APBN Ahli Madya, wajib mengumpulkan AK dari Pengembangan Profesi sebanyak 6 AK. • JF PK APBN Penyelia yang sudah berada pada pangkat puncak, wajib mengumpukan 10 AK/tahun dari kegiatan pengelolaan keuangan APBN dan/atau Pengembangan Profesi. • JF APK APBN Ahli Madya yang sudah berada pada pangkat puncak, wajib mengumpukan 20 AK/tahun dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau Pengembangan Profesi.
Angka Kredit (2) 16 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17/2021 : - Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional, melaksanakan mekanisme koordinasi. - Mekanisme koordinasi dimaksud merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pimpinan Tinggi Pratama. (Ditugaskan menjadi koordinator/subkoordinator). - Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dimaksud, diberikan AK setelah 1 tahun melaksanakan tugas sebagai koordinator/subkoordinator. - AK dimaksud adalah 25% dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan termasuk pada unsur utama. AK Kredit Koordinator pada JF Perbendaharaan : - Harus dibuktikan dengan SK/ST/SPRINT - Paling lama berlaku untuk PAK Semester I Tahun 2022 - Bagi JF yang AK Koord/Subkoordnya pada tahun 2021 belum berhasil dinilaikan, dapat diajukan pada PAK Semester I Tahun 2022 - Pada beberapa KL, nomenklatur yang digunakan mungkin tidak coordinator. Misalnya POKJA/WAKAPOKJA. KHUSUS JF HASIL PENYETARAAN JABATAN
KENAIKAN JENJANG JABATAN 17 Kenaikan jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (SK dari Sekjen atau pejabat yg diberi kewenangan) Syarat Kenaikan jabatan bagi PK APBN dan APK APBN memperhatikan: a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan f. Tambahan: PAK yang menyatakan bahwa JF bersangkutan telah direkomendasikan. • PK APBN Mahir ke Penyelia, wajib mengumpulkan 4 AK dari sub unsur pengembangan profesi • APK APBN Muda ke Madya Angka Kredit wajib mengumpulkan 6 AK dari sub unsur pengembangan profesi • AK Pengembangan Profesi tidak bersifat kumulatif dari jenjang/pangkat sebelumnya Dlm hal telah memenuhi syarat kenaikan jenjang tapi tidak tersedia lowongan, JF wajib memenuhi AK minimal sbb: Jenjang JF Target AK*) APK APBN Ahi Pertama 10 AK APK APBN Ahli Muda 20 AK PK APBN Terampil 4 AK PK APBN Mahir 10 AK *) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi  Jika pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi AK yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang didudukinya,  pada tahun kedua dan seterusnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dari tugas jabatan (s.d. JF ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya)  Jika memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Penetapan Ketidaktersediaan Lowongan Kelebihan AK KENAIKAN JABATAN AK Pengembangan Profesi Merupakan kenaikan jenjang JF yang telah memenuhi syarat. Contoh: Dari Terampil ke Mahir, Dari Ahli Muda ke Ahli Madya.
KENAIKAN PANGKAT 18 Syarat Kenaikan pangkat bagi PK APBN dan APK APBN memperhatikan: 1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan 4. Tambahan: Rekomendasi PAK  Kenaikan pangkat PNS ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan  setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN  Jika JF memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat Berikutnya  Jika JF pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20% Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat yang berasal dari tugas jabatan Penetapan dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dalam Jenjang Jabatan berbeda  Kenaikan pangkat bagi PK APBN dan APK APBN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang  Contoh: dari Terampil II/d ke Mahir III/a. Kelebihan AK KENAIKAN PANGKAT Merupakan kenaikan pangkat JF yang telah memenuhi syarat dalam satu jenjang. Contoh: - dari Terampil II/c ke Terampil II/d - dari Ahli Pertama III/a ke Ahli Pertama III/b
PK APBN II/d-Terampil NIP 198505052005031001 DANANG TRIYANTO 1. Berdasarkan hasil penilaian dan penetapan AK pada bulan Januari tahun 2022,Sdr. Danang Triyanto,memperoleh Angka Kredit sebesar 100 (memenuhi target AK Kumulatif kenaikan jenjang) 2. Ybs dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) (sekaligus kenaikan jenjang ke Mahir), maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat III/a-nya, ybs harus ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Keuangan APBN Mahir terlebih dahulu, yaitu dg syarat: 1. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang mahir 2. tersedia formasi jabatan Ketentuan PERBKN: Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan SIMULASI KENAIKAN PANGKAT BEDA JENJANG 19
PK APBN - II/d - TERAMPIL NIP 199010162011042010 BUDI PRASTOWO 1. Sdr Budi Prastowo ditetapkan naik pangkat menjadi Penata Muda (III/a), setelah sebelumnya naik ke jenjang PK APBN Mahir. 2. Yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 110. 3. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda (III/a) yaitu 100 Angka Kredit. 4. Dengan demikian Budi Prastowo memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. KETENTUAN PERBKN: Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya SIMULASI KENAIKAN PANGKAT 20
Ketentuan Khusus SLTA/SMA 21 PNS dengan pendidikan SLTA atau setara dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui penyesuaian/inpassing. KETENTUAN KHUSUS INPASSING  PNS wajib memiliki ijazah Diploma III bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum paling lama 7 tahun sejak diangkat menjadi Pranata Keuangan APBN  PNS tsb melaksanakan kegiatan (diangkat dalam) jenjang Terampil • PK APBN tsb dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sepanjang belum melampaui batas waktu kewajiban untuk memperoleh ijazah DIII • Ketentuan kenaikan pangkat • PK APBN yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan diberhentikan dari jabatannya Pangkat saat diangkat Kenaikan pangkat paling tinggi PK APBN II/b - II/d II/d PK APBN III/a - III/b III/b
PEMBERHENTIAN DARI JF 22 • Huruf b - e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF • Pengangkatan kembali dalam JF: AK terakhir + AK dari penilaian pelaksanaan tugas bidang JF selama diberhentikan. • Huruf e, disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. Sesuai PermenPAN-RB 13 Tahun 2019 Huruf b – e : Terhadap huruf a dan huruf f :  dilaksanakan pemeriksaan;  mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya;  tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Huruf a: Pengunduran Diri 1. Dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF. 2. Wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina. Huruf a dan f : Huruf f: Tidak memenuhi syarat Jabatan Kriteria tidak memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan dalam 1. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF 2. Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki
PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JF PRANATA KEUANGAN APBN DAN JF ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN DITJEN PERBENDAHARAAN
OUTLINE MATERI 1. Pokok-pokok Perubahan pada Per-14/PB/2021 2. Substansi Pengaturan 3. Hasil Kerja 24
PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN POKOK-POKOK PERUBAHAN
POKOK-POKOK PERUBAHAN Pendetailan persyaratan penilaian AK Pendetailan proses/periode penilaian AK Pendetailan susunan Tim Penilai Angka Kredit Pendetailan Hasil Kerja JF • Pendetilan dokumen persyaratan SK, untuk mempermudah tim penilai melaksanakan penilaian (ST Limpah, Sertifikat Kompetensi, SK Pengelola Keuangan, penggantian Surat Ijin Penulisan menjadi SPRINT/ST/SK Penyusunan Juklak/Juknis) • Memperjelas waktu-waktu yang harus diperhatikan. • Memperjelas proses bisnis pengusulan, penilaian, dan penetapan AK. • Penyesuaian pejabat pengusul sebagai dampak penyetaraan jabatan pada KL. • Penyesuaian komponen Anggota Tim Penilai untuk mengurangi beban penilaian DUPAK oleh Tim Penilai. • Memperjelas output/bukti hasil kegiatan. • Memperbarui output/bukti hasil kegiatan mengikuti perkembangan pengaturan terkini. Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-26/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan AK bagi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/PB/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan AK bagi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN 26
PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN SUBSTANSI
TUGAS JABATAN 28 Unsur Utama PPK ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN BAGI ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN ------------------------------------------------ PENGELOLAAN KEUANGAN APBN BAGI PRANATA KEUANGAN APBN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PROFESI PPSPM Bendahara Penyusunan LK PPABP Unsur Penunjang 1. Pengajar/pelatih pada Pendidikan dan pelatihan fungsional/teksnis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai; 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6. Perolehan ijazah/gelar Pendidikan lainnya Min. 80%* * Tidak termasuk sub unsur Pendidikan Formal Max. 20%*
TUGAS JABATAN 29 PPK PPSPM Bendahara Angka Kredit Paket : Terampil : 5 AK Mahir : 12.5 AK Penyelia : 25 AK Ahli Pertama : 12.5 AK Ahli Muda: 25 AK Ahli Madya : 37.5 AK Ketentuan AK Paket : 1. Diberikan untuk masa pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun masa pelaksanaan tugas 2. Diberikan Angka Kredit pemaketan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan pelaksanaan tugas. 3. Dihitung penuh 1 bulan pelaksanaan tugas jika dalam bulan dimaksud ybs melaksanakan tugas dalam 20 hari kalender. Pekerjaan Satu Jenjang di atas Pekerjaan sesuai Jenjang Jabatan Pekerjaan Satu Jenjang di bawah Mendapatkan AK sesuai dengan jenjangnya Mendapatkan 80% dari AK sesuai Butir Kegiatan Mendapatkan 100% dari AK sesuai Butir Kegiatan JF APK APBN yang mendapatkan penugasan pada Analisis LK dan JF PK APBN yang mendapatkan penugasan pada Penyiapan Analisis LK dan/atau Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, dapat melaksanakan butir kegiatan yang sama untuk paling banyak 3 orang pada jenjang yang sama dan mendapatkan AK yang sama.
GOLONGAN III/a - MAHIR NIP 198708152011121001 ARI BOWO LEKSONO 1. Sdri Ari yang berada di jenjang Mahir ditugaskan untuk melaksanakan tugas mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dengan Angka Kredit 0,01. 2. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Keuangan APBN Penyelia. 3. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,01= 0,008. 4. Sdr Ari wajib melampirkan surat penugasan pelaksaan butir kegiatan tidak sesuai jenjang dari Pejabat yang Berwenang. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan SIMULASI JF TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG (I) 30
GOLONGAN III/d - PENYELIA NIP 197910272011121003 KUKUH SUKMA PRAMANA 1. Sdr Kukuh merupakan JF Penyelia dan ditugaskan untuk menyusun kertas kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa dengan Angka Kredit 0,01. 2. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Keuangan APBN Mahir. 3. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,01 = 0,01 4. Sdr Kukuh wajib melampirkan surat penugasan pelaksanaan butir kegiatan tidak sesuai jenjang dari Pejabat yang Berwenang Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan SIMULASI JF TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG (II) 31
PROSES PENGUSULAN ANGKA KREDIT 32 JAFUNG ATASAN LANGSUNG PEJABAT YG MENGUSULKAN AK PENGAJUAN : 7 JULI/ 7 JANUARI PENGAJUAN : 10 JULI/ 10 JANUARI VERIFIKASI DUPAK DUPAK DUPAK 2 1 3 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit melalui Atasan Langsung. 2 Atasan Langsung melaksanakan pemeriksaan kelengkapan usulan dan bahan usulan. Dalam hal usulan dan bahan usulan tidak sesuai, Atasan Langsung menyampaikan kembali usulan kepada Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN untuk diperbaiki. Dalam hal usulan dan bahan usulan sudah sesuai, Atasan Langsung menyampaikan usulan kepada Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit. 3 Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Atasan Langsung, Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit menandatangani DUPAK. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit menyusun surat usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Semua usulan disampaikan melalui aplikasi e-Jafung, kecuali penyampaian Surat Usulan Penilaian dan Penetapan AK kepada Tim Penilai. Jika tanggal yang sudah ditentukan bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya.
DOKUMEN PENGUSULAN ANGKA KREDIT 33 1. DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)* 2. SERTIFIKAT KOMPETENSI 3. SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN/ATAU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN* 4. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN DAN/ATAUPENGELOLAAN KEUANGAN APBN* 5. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI* 6. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS* 7. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PENETAPAN SEBAGAI PEJABAT PERBENDAHARAAN 8. SURAT PENUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SATU JENJANG DIATAS DAN/ATAU SATU JENJANG DIBAWAH Dokumen nomor 1, 3,4,5 dan 6 dihasilkan dari aplikasi E-Jafung dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan ketentuan.
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT 34 INSTANSI PUSAT INSTANSI VERTIKAL JF APK APBN AHLI MADYA JF APK APBN AHLI MADYA JF APK APBN AHLI PERTAMA, AHLI MUDA JF PK APBN TERAMPIL, MAHIR DAN PENYELIA JF APK APBN AHLI PERTAMA, AHLI MUDA JF PK APBN TERAMPIL, MAHIR DAN PENYELIA PEJABAT YANG MENGUSULKAN AK Kepala Biro/Eselon II yang membidangi Kepegawaian/SDM Pimpinan Instansi Eselon III yang membidangi Kepegawaian/SDM* * Dalam hal Eselon III telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional, usulan Angka Kredit disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada masing-masing kementerian negara/ lembaga
PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT 35 KETUA TIM PENILAI SEKRETARIS TIM PENILAI ANGGOTA TIM PENILAI DUPAK PEMBAGIAN TUGAS PENILAIAN : 12 JULI/ 12 JANUARI DUPAK DISTRIBUSI DUPAK: 14 JULI/ 14 JANUARI DUPAK PENILAIAN: 20 JULI/ 20 JANUARI SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI 4 5 6 4 Ketua Tim Penilai menentukan pembagian tugas penilaian DUPAK untuk masing-masing anggota Tim Penilai dengan ketentuan setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; 5 Sekretaris Tim Penilai membagikan DUPAK kepada anggota Tim Penilai Dalam hal anggota Tim Penilai merupakan salah satu Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN yang sedang dinilai, maka penilaian atas Angka Kredit yang bersangkutan dilaksanakan oleh anggota yang lain atau ketua Tim Penilai dapat memperbarui surat keputusan Tim Penilai 6 Anggota Tim Penilai melaksanakan penilaian Angka Kredit terhadap Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN dengan mempedomani Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 Setelah semua DUPAK dinilai, proses selanjutnya adalah sidang pleno Jika tanggal yang sudah ditentukan bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya
SIDANG PLENO 36 SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI Untuk Penilaian yang sama antar penilai 1 dan penilai 2, Sidang Pleno bertujuan untuk mengesahkan hasil penilaian. Untuk Penilaian yang tidak sama antar penilai 1 dan penilai 2, Sidang Pleno bertujuan untuk menentukan lnilai Final Dalam forum Sidang Pleno, Ketua Tim Penilai juga menyampaikan beberapa kebijakan untuk penilaian AK Jadwal pelaksanaan Sidang Pleno ditetapkan oleh ketua Tim Penilai. Pelaksanaan Sidang Pleno wajib dihadiri oleh anggota Tim Penilai yang berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang. Apabila jumlah Tim Penilai yang hadir tidak dapat memenuhi persyaratan, Sidang Pleno tidak dapat dilaksanakan dan harus dijadwalkan kembali. Apa itu Sidang Pleno? Kapan dilaksanakan Sidang Pleno? BAPAK (BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN AK) SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK Apa Output Sidang Pleno?
TIM PENILAI 37 KETUA TP PUSAT : DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN TP UNIT KERJA : KEPALA KANWIL DJPB PROV DKI JAKARTA TP INSTANSI : KEPALA KANWIL DJPB DAN KEPALA KPPN SEKRETARIS TP PUSAT : PERWAKILAN DARI KL TP UNIT KERJA : PERWAKILAN DARI KL TP INSTANSI : PERWAKILAN DARI SATKER ANGGOTA 1 orang 1 orang 3 orang paling sedikit TP PUSAT – Ahli Madya : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya TP UNIT KERJA TP INSTANSI Ahli Pertama-Ahli Muda : Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang dinilai. TP PUSAT – Pranata Keuangan APBN TP INSTANSI Pranata Keuangan APBN : Pranata Keuangan APBN yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan Pranata Keuangan APBN yang dinilai. Jika diperlukan ditambahkan: • Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau pejabat pelaksana yang memiliki pangkat dan golongan paling rendah setara dengan JF yang dinilai; • Analis Perbendaharaan Negara dan/atau Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan JF yang dinilai.
PROSES PENETAPAN ANGKA KREDIT 38 SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI BAPAK PAK PENETAPAN: 31 JULI/ 31 JANUARI PENYAMPAIAN BAPAK: 27 JULI/27 JANUARI 7 8 7 Berdasarkan BAPAK yang telah disahkan dalam sidang pleno, Ketua Tim Penilai menyampaikan BAPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan AK sebagai bahan untuk Penetapan AK. 8 Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menetapkan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN. Dokumen Asli PAK disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, dan salinan sah disampaikan kepada: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Eselon II/Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian/SDM pada KL; dan d. Pejabat lain yang dianggap perlu. Jika tanggal yang sudah ditentukan pada proses BAPAK bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya Jika tanggal yang sudah ditentukan pada proses PAK bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja sebelumnya DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Bagi JF APK APBN Ahli Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN Bagi JF APK APBN Ahli Pertama-Ahli Muda dan JF PK APBN Terampil-Mahir-Penyelia pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal
HASIL KERJA PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN
40 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) JF HASIL KERJA KETERANGAN a. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar sesuai bidang JF: Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum 1. Surat izin belajar/ tugas belajar 2. Ijazah dilegalisir • AK yg diberikan adalah selisih dengan AK pendidikan sebelumnya. Misalnya JF APK APBN ketika diangkat dgn pendidikan S1, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 dan menilaikan ijazah S2 tersebut maka diberikan AK = 50 (150 dikurangi 100) • AK awal pendidikan untuk SLTA/D1 adalah 25, sehingga JF PK APBN yg diangkat mll inpassing dgn pendidikan SLTA/D1, ketika menilaikan ijazah D3 diberikan 35 AK (60 dikurangi 25) • Khusus JF APK APBN yg diangkat mll penyetaraan jabatan, AK pendidikan S2/S3 yg diberikan sebanyak 25% dr AK Kumulatif kebutuhan naik pangkat, dgn syarat pendidikan S2/S3 tersebut belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya. 1 Doktor (S3) 200 APKAPBN 2 Magister (S2) 150 APKAPBN 3 Sarjana (S1) / Diploma IV (D4) 100 APKAPBN 4 Diploma III (D3) 60 PKAPBN PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENDIDIKAN-SEMUA JENJANG 40
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) JF HASIL KERJA KETERANGAN b. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat • Diklat yang diselenggarakan oleh BPPK Kemenkeu, LKPP (Teknis PBJ), dan Lembaga Diklat yang terakreditasi BPPK Kemenkeu atau LKPP • AK diperoleh per sertifikat berdasarkan jamlat yang tercantum pada sertifikat atau pada dokumen sah yang menyebutkan jamlat. Dokumen yang sah misalnya Kerangka Acuan Program (KAP), surat pemanggilan atau pengumuman kegiatan diklat • ST wajib mencantumkan nama JF, nama Pelatihan dan Tanggal Pelatihan 1 lamanya lebih dari 960 jam 15 APKAPBN/ PKAPBN 1. Sertifikat 2. Surat Tugas 2 lamanya antara 641-960 jam 9 3 lamanya antara 481-640 jam 6 4 lamanya antara 161-480 jam 3 5 lamanya antara 81-160 jam 2 6 lamanya antara 31-80 jam 1 7 lamanya kurang dari/sama dengan 30 jam 0,5 c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2 APKAPBN 1. Sertifikat 2. Surat Tugas Bagi pengangkatan JF melalui CPNS (Pengangkatan Pertama) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II 2 PKAPBN PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENDIDIKAN-SEMUA JENJANG 41
PENGAKUAN IJAZAH 42 Nilai AK diberikan selisih antar ijazah Untuk JF PK APBN maks D3 Gelar dari pendidikan profesi tidak termasuk Cakupan Bidang Pendidikan mengacu pada ketentuan yang diaturoleh Kemendikbud, Ristek Unsur Penunjang : Ijazah dengan jenjang yang sama dan diluar 6 bidang
Melaksanakan tugas sebagai PPK*, meliputi: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. Menerbitkan Surat Penunjukan Barang/Jasa; c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yag dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA; j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan Kepada KPA dengan BA Penyerahan; k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara. 1. Analisis Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana; 2. Analisis Kebutuhan Penyedia Barang/Jasa; 3. Analisis klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. Analisis langkah-langkah rencana/update pengendalian perikatan; 5. Analisis efisiensi pembayaran/belanja; 6. Analisis efektifitas pembayaran/belanja; 7. Analisis transparansi pembayaran/belanja; 8. Analisis keterbukaan pembayaran/belanja; 9. Analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Mengevaluasi analisis AHLI PERTAMA Menyusun Analisis PENYELIA Mengklasifikasi dokumen sumber MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN - PPK 43
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPK (Butir Kegiatan Pemaketan) a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *) PP 45 TAHUN 2013 TATA CARA PENILAIAN a. Pemberian AK bagi JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditetapkan menjadi PPK diberikan AK Paket sesuai dengan jenjangnya. b. JF yang mendapatkan penugasan menjadi PPK pada lebih dari satu satker, hanya bisa mendapat 1 (satu) penugasan paket. c. AK diberikan secara proporsional berdasarkan TMT penetapan dan/atau pemberhentian sebagai PPK, dengan ketentuan apabila dalam 1 bulan melaksanakan tugas paling sedikit 20 hari kalender, maka dihitung sebagai 1 bulan pelaksanaan tugas. KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai PPK b. Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) 44
(Butir Kegiatan Non Pemaketan) JENJANG MAHIR PENYELIA AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA Menyusun kertas kerja analisis/update kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Mengevaluasi analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun kertas kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa Mengklasifikasi dokumen sumber analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Mengevaluasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun rekomendasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun kertas kerja klasfikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola Mengklasifikasi dokumen sumber klasfikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola Menyusun analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Mengevaluasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Menyusun rekomendasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Menyusun kertas kerja penyusunan langkah-langkah rencana / update rencana pengendalian perikatan Mengklasifikasi dokumen sumber penyusunan langkah-langkah rencana / update rencana pengendalian perikatan Menyusun analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Mengevaluasi analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Menyusun rekomendasi langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Menyusun kertas kerja penyusunan analisis efisiensi pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis efisiensi pembayaran Menyusun analisis efisiensi pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis efisiensi pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis efisiensi pembayaran/belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis efektifitas pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis efektifitas pembayaran Menyusun analisis efektifitas pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis efektifitas pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis efektifitas pembayaran/ belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis transparasi pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis transparasi pembayaran Menyusun analisis transparansi pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis transparansi pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis transparansi pembayaran/ belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis keterbukaan pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran Menyusun analisis keterbukaan pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis keterbukaan pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis keterbukaan pembayaran/belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis bersaing/kompetitif pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis bersaing/kompetitif pembayaran Menyusun analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK 45
TATA CARA PENILAIAN (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK a. Butir kegiatan non-paket PPK terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia. b. Butir kegiatan non-paket PPK dikerjakan oleh JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK, dibuktikan dengan SK Penunjukan PPK; c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN atau JF APK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket PPK sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER-14/PB/2021. 46
- Tina seorang JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Tina memasukkan 3 kali AK Paket PPK maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket PPK dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket PPK. - Anto diangkat sebagai JF APK APBN Ahli Pertama pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Januari 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 April 2021 ((April-Juni)/12 = 0,25). - Anto diangkat sebagai JF PK APBN Penyelia pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Mei 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 Mei 2021 ((Mei-Juni)/12 = 0,16). - Rendi diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Juli 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah 0, karena PAK Periode I adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2021. - Fulan adalah JF PK APBN jenjang Mahir yang ditugaskan sebagai PPK dan mengajukan Angka Kredit non paket atas dasar kegiatan Menyusun Kertas Kerja Efisiensi Pembayaran dengan melampirkan bukti dukung berupa Kertas Kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, Fulan berhak mendapatkan Angka Kredit sebesar 0,01. - Kukuh adalah JF APK APBN jenjang Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai PPK dan mengajukan Angka Kredit dari butir kegiatan non paket pada 4 (empat) satuan kerja yang ditangani yaitu: a. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445325; b. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445326; c. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445327; d. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445328; pada saat akan mengajukan Angka Kredit pada butir kegiatan tersebut, Kukuh mengunggah bukti dukung atas masing-masing kegiatan agar dapat diakui Angka Kredit dari semua kegiatan tersebut. Atas dasar bukti dukung yang diunggah, Kukuh berhak mendapatkan Angka Kredit sebesar 4 x 0,01 AK = 0,04 Contoh Kasus KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK 47
Melaksanakan tugas sebagai PPSPM*, meliputi: a. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung b. Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian 1. Analisis penolakan SPP; 2. Analisis kesalahan SPM; 3. Analisis retur SP2D; 4. Analisis revolving uang persediaan. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Mengevaluasi analisis AHLI PERTAMA Menyusun Analisis PENYELIA Mengklasifikasi dokumen sumber MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 48
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPSPM a. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung; b. Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ; c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian; PEMAKETAN TUGAS TATA CARA PENILAIAN a. Subunsur Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia; b. Dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai PPSPM (SK Kepala K/L atau KPA); c. Setiap Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai PPSPM di lebih dari satu satker, hanya dapat diperhitungkan satu kali untuk AK Paket PPSPM; d. AK Paket dihitung secara proporsional berdasarkan tanggal SK penunjukan sebagai PPSPM atau tanggal SK pengangkatan JF jika SK PPSPM tertanggal sebelum SK pengangkatan JF. Contoh kasus: - Sammy seorang JF APK APBN yang diangkat sebagai PPSPM pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Sammy memasukkan 3 kali AK Paket PPSPM maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket PPSPM dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket PPSPM. - Jody diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan diangkat sebagai PPSPM pada tanggal 1 Mei 2021, maka AK Paket PPSPM yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 Mei 2021. DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai PPSPM b. Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 49
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPSPM TUGAS NON-PAKET JENJANG MAHIR PENYELIA PERTAMA MUDA MADYA Menyusun kertas kerja analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Mengevaluasi analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun rekomendasi analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun kertas kerja analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Mengevaluasi analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun rekomendasi analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun kertas kerja analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Mengklasifikasi dokumen sumber analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Mengevaluasi analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun rekomendasi analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun kertas kerja revolving uang persediaan Mengklasifikasi dokumen sumber analisis revolving uang persediaan Menyusun analisis revolving uang persediaan Mengevaluasi analisis revolving uang persediaan Menyusun rekomendasi analisis revolving uang persediaan (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 50
TATA CARA PENILAIAN a. Butir kegiatan non-paket PPSPM terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia. b. Butir kegiatan non-paket PPSPM dikerjakan oleh JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM, dibuktikan dengan SK Penunjukan PPSPM; c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN atau JF APK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket PPSPM sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER-14/PB/2021. Contoh kasus: - Terdapat 100 transaksi dalam satu bulan pada salah satu butir kegiatan non-paket PPSPM yang disusun dalam 1 format. Jika format sudah sesuai maka volume yang dapat diberikan tim penilai adalah 1. - Burhan seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Burhan memasukkan 3 kali kegiatan menginvetarisasi dokumen capaian output dengan bulan yang sama untuk ketiga satker yang dikelola, maka tim penilai harus memberikan nilai 1 pada volume setiap format yang sesuai. (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 51
Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan*, meliputi: a. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; b. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja; d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara. 1. Analisis penentuan target penerimaan; 2. Analisis realisasi penerimaan; 3. Analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan; 4. Analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan; 5. Analisis pengembalian penerimaan. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN KEBENDAHARAAN-BENDAHARA PENERIMAAN 52
Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran*, meliputi: a. menerima dan menyimpan uang persediaan; b. melaksanakan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan; c. melaksanakan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran; d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara; g. menatausahakan transaksi uang persediaan; h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;dan j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara. 1. Analisis realisasi belanja; 2. Analisis capaian output; 3. Analisis pengembalian belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN KEBENDAHARAAN-BENDAHARA PENGELUARAN 53
Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan; b. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; c. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan 1. Analisis Revolving Uang Persediaan; 2. Analisis Realisasi Belanja; 3. Analisis Capaian Output; 4. Analisis Pengembalian Belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja PEMAKETAN TUGAS DAN ANGKA KREDIT-BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 54
TATA CARA PENILAIAN a. Subunsur Kebendaharaan hanya terdapat pada JF PK APBN; b. Dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai Bendahara (SK Kepala Satker) dan Sertifikat BNT; c. Setiap Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Bendahara di lebih dari satu satker, hanya dapat diperhitungkan satu kali untuk AK Paket Bendahara; d. AK Paket dihitung secara proporsional berdasarkan tanggal SK pengangkatan sebagai Bendahara atau tanggal SK pengangkatan JF jika SK Bendahara tertanggal sebelum SK pengangkatan JF. Contoh kasus: - Andi seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai BP pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Andi memasukkan 3 kali AK Paket BP maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket BP dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket BP. - Toto diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai BP pada tanggal 1 Januari 2021, maka AK Paket BP yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 April 2021. - Benny diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai BP pada tanggal 1 Juli 2021, maka AK Paket BP yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah 0, karena PAK Periode I adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2021. KEGIATAN KEBENDAHARAAN DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Penerimaan b. Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Sesuai Jenis Bendahara 55
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU JENJANG TERAMPIL MAHIR PENYELIA Menginventarisasi dokumen realisasi belanja Menyusun kertas kerja analisis realisasi belanja Menyusun analisis realisasi belanja Menginventarisasi dokumen capaian output Menyusun kertas kerja analisis capaian output Menyusun analisis capaian output Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja Menyusun kertas kerja analisis pengembalian belanja Menyusun analisis pengembalian belanja Menginventarisasi dokumen Revolving UP* Menyusun kertas kerja Revolving UP* Menyusun analisis Revolving UP* KEGIATAN KEBENDAHARAAN (Butir Kegiatan Non Pemaketan) PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN JENJANG TERAMPIL MAHIR PENYELIA Menginventarisasi penentuan target penerimaan Menyusun kertas kerja penentuan target penerimaan Menyusun analisis penentuan target penerimaan Menginventarisasi realisasi penerimaan Menyusun kertas kerja realisasi penerimaan Menyusun Analisis realisasi penerimaan Menginventarisasi kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menyusun kertas kerja kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menyusun Analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menginventarisasi ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menyusun kertas kerja ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menyusun Analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menginventarisasi pengembalian penerimaan Menyusun kertas kerja pengembalian penerimaan Menyusun Analisis pengembalian penerimaan *BK untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu 56
TATA CARA PENILAIAN Contoh kasus: - Terdapat 100 transaksi pada salah satu butir kegiatan non-paket BP yang disusun dalam 1 format. Jika format sudah sesuai maka volume yang dapat diberikan tim penilai adalah 1. - Burhan seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai BP pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Andi memasukkan 3 kali kegiatan menginvetarisasi dokumen capaian output untuk ketiga satker yang dikelola, maka tim penilai harus memberikan nilai 1 pada volume setiap format yang sesuai. KEGIATAN KEBENDAHARAAN a. Butir kegiatan non-paket Bendahara terdapat pada JF PK APBN. b. Butir kegiatan non-paket Bendahara dikerjakan oleh JF PK APBN yang ditunjuk sebagai Bendahara, dibuktikan dengan SK Penunjukan sebagai Bendahara sesuai dengan jenis bendahara pada SK. c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket Bendahara sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai Bendahara di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER- 14/PB/2021. 57
1. Penyiapan data transaksi keuangan; 2. Penyiapan bahan rekonsiliasi laporan keuangan; 3. Penyiapan bahan analisis pendukung laporan keuangan; 4. Penyiapan bahan laporan keuangan; 5. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 6. Penyiapan tindak lanjut temuan atas laporan keuangan; 7. Penyiapan bahan penatausahaan dokumen transaksi keuangan; 8. Pengadministrasian pengelolaan keuangan. 1. Pengolahan data transaksi keuangan; 2. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan; 3. Pengolahan data pendukung laporan keuangan; 4. Penyusunan laporan keuangan; 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 6. Penyusunan analisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan; 7. Pelaksanaan penatausahaan dokumen transaksi keuangan. NON PEMAKETAN PALK – PER JENJANG NON PEMAKETAN ALK – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Menganalisis AHLI PERTAMA Mengolah/ menyusun/ melaksanakan PENYELIA Menyiapkan rekomendasi MAHIR Menyiapkan analisis TERAMPIL Menginventarisa si TUGAS NON PEMAKETAN UNSUR PENYIAPAN/ ANALIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI 58
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data transaksi PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis telaah transaksi LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi telaah transaksi LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output 1. Volume dihitung Per Jenis Transaksi berikut: a. Pagu Belanja DIPA; b. Revisi DIPA; c. SPM dan SP2D (per Jenis Belanja); d. SP3B dan SP3B-BLU (per Jenis Belanja); e. SPHL dan SP2HL (per Jenis Belanja); f. Pengembalian Belanja; g. Pagu Transfer; h. Transfer; i. Pengembalian Transfer; j. Estimasi Pendapatan Pajak; k. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak; l. Pendapatan Pajak; m. Pendapatan Bukan Pajak; n. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak; o. Pengembalian Pendapatan Pajak dan Imbalan Bunga; p. Mutasi Uang Persediaan; q. Kas di Bendahara Pengeluaran; r. Kas pada BLU; dan/atau s. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola dan disusun paling lambat akhir bulan berikutnya, dan khusus untuk pagu belanja DIPA dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Contoh : PK APBN Terampil menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Data Transaksi Bulan Januari 2021 yang terdiri dari Data Pagu Belanja DIPA; Revisi DIPA; SPM dan SP2D Belanja Pegawai; SPM dan SP2D Belanja Barang Kontraktual; SPM dan SP2D Belanja Barang Non-Kontraktual. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 4 volume (data SPM dan SP2D Belanja Barang Kontraktual dan Belanja Barang Non-Kontraktual dihitung sebagai 1 (satu) volume) Angka kredit yang diperoleh sebesar 4 x 0,012 AK = 0,048 AK Hasil inventarisir data transaksi Konsep analisis telaah transaksi keuangan Konsep rekomendasi telah transaksi keuangan PENYIAPAN DATA TRANSAKSI 59
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi bahan rekonsiliasi LK PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis rekonsiliasi LK PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi hasil rekonsiliasi LK PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir menyusun konsep analisis rekonsiliasi sebagai berikut : • 4 Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Konsep Analisis Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB) + 3 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran) + 5 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,02 AK = 0,24 AK Hasil inventarisir data bahan Rekonsiliasi LK Konsep analisis rekonsiliasi LK Konsep rekomendasi hasil rekonsiliasi LK 1. Volume dihitung Per Jenis Rekonsiliasi berikut: a. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB; b. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran; c. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Penerimaan; dan/atau d. Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 3. Hasil Kerja PK APBN Mahir dan Penyelia wajib melampirkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi. PENYIAPAN REKONSILIASI LK 60
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen pendukung LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis data/dokumen pendukung LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi atas analisis dokumen pendukung LK PK APBN Penyelia 0,03 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun konsep rekomendasi atas analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan bulan Januari 2021 yang terdiri dari: • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi Piutang; • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi Persediaan; • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi KDP; dan • Konsep Rekomendasi atas Laporan Keuangan tahun 2020. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 3 volume (konsep rekomendasi atas Laporan Keuangan tahun 2020 tidak dapat diperhitungkan karena bukan termasuk jenis dokumen pendukung LK) Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,03 AK = 0,09 AK Hasil Inventarisir Data Pendukung LK Konsep analisis data/dokumen pendukung LK Konsep rekomendasi analisis pendukung LK 1. Volume dihitung Per Jenis dokumen pendukung: a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan; b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran; c. Memo Penyesuaian; d. Dokumen yang terkait transaksi piutang; e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan; f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN ANALISIS PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN 61
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen penyusun LK PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis LK PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi LK PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Hasil inventarisir data/dokumen penyusun LK Konsep Analisis Laporan Keuangan Konsep Rekomendasi LK 1. Volume dihitung per komponen Laporan Keuangan meliputi Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK, LAK BLU, dan/atau, LPSAL BLU. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 1. Volume dihitung Per Jenis Telaah berikut: a. Kelengkapan Laporan Keuangan; b. Kesesuaian dengan persamaan dasar Akuntansi Pemerintah; c. Kesesuaian dengan e-Rekon&LK; d. Neraca Percobaan Akrual e. Laporan Operasional (LO); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Neraca; h. Laporan Realisasi Anggaran; i. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK); j. Keterkaitan transaksi akrual intra laporan keuangan; dan/atau k. Kesesuaian dengan Laporan Barang Miliki Negara (L-BMN). 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN LAPORAN KEUANGAN 62 UAKPA UA KONSOLIDATOR : Volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan 1. volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan untuk laporan konsolidasinya setiap periode 2. sementara untuk Laporan Keuangan Satuan Kerja di bawahnya dihitung berdasarkan Satuan Kerja setiap periode (per Laporan Keuangan, tidak per Komponen LK) dibuktikan dg SK penugasan sbg Tim Penyusun LK Unit Konsolidator
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen perencanaan Monev penyusunan LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis hasil Monev penyusunan LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi hasil Monev penyusunan LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir yang berkedudukan pada Satker setingkat UAPPA-W ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa Satker setingkat UAKPA yang ada di wilayahnya. Penyusunan Hasil Konsep Analisis Data/Dokumen Monev Laporan Keuangan sebagai berikut : • Bulan Januari 2021 melakukan monitoring dan evaluasi pada 3 (tiga) Satuan Kerja, yaitu Satker AAAAAA, Satker BBBBBB, dan Satker CCCCCC; dan • Bulan Maret 2021 melakukan monitoring dan evaluasi pada 5 (lima) Satuan Kerja, yaitu Satker AAAAAA, Satker BBBBBB, Satker CCCCCC, Satker DDDDDD, dan Satker EEEEEE. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 3 (konsep analisis monev bulan Januari) + 5 (konsep analisis monev bulan Maret) = 8 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 8 x 0,03 AK = 0,24 AK Hasil inventarisir data perencanaan Monev Konsep analisis hasil Monev penyusunan LK Konsep rekomendasi Monev penyusunan LK 1. Volume dihitung berdasarkan pelaksanaan monev berikut: a. UAPPA-W melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAKPA; b. UAPPA-E1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-W dan/atau UAKPA; dan/atau c. UAPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-E1, UAPPA-W, dan/atau UAKPA. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Unit Akuntansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi. 3. Surat Tugas/Surat Perintah/Surat Keputusan terkait penunjukkan Tim Monev wajib dilampirkan. 4. Hasil Kerja PK APBN Mahir dan Penyelia wajib melampirkan Laporan Hasil Monev. PENYIAPAN MONITORING DAN EVALUASI 63
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/bahan temuan atas LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis temuan atas LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan tindak lanjut analisis temuan atas LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun konsep rekomendasi atas rencana tindak lanjut pada LK sebagai berikut : • ketidaksesuaian saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran akibat keterlambatan penyetoran ke kas Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP; • kesalahan pencatatan akun atas pengembalian belanja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP; • ketidaksesuaian pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk kontrak multi-years berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK; Maka Angka Kredit dihitung adalah sebesar 3 volume Hasil inventarisir data temuan atas LK Konsep analisis temuan atas LK Konsep rekomendasi analisis temuan atas LK 1. Volume dihitung berdasarkan ringkasan temuan/analisis/rekomendasi yang dapat disusun untuk setiap tindak lanjut yang disusun oleh JF. 2. Temuan dapat berasal dari pemeriksa berikut : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Inspektorat/Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau c. Unit Akuntansi yang lebih tinggi. 3. Wajib melampirkan Daftar Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan KL sebagai bukti dukung. Apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Atasan Langsung yang paling sedikit memuat ringkasan temuan dan rencana tidak lanjut. PENYIAPAN TINDAK LANJUT TEMUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 64
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis penatausahaan dokumen PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi penatausahaan dokumen PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir menyusun Hasil Konsep Analisis Penatausahaan Dokumen Tingkat Dasar sebagai berikut : • 4 konsep analisis penatausahaan dokumen Satker A yaitu untuk bulan Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 konsep analisis penatausahaan dokumen Satker B yaitu untuk bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Satker A) + 5 (Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,02 AK = 0,18 AK Hasil inventarisir data penatausahaan dokumen Konsep Analisis penatausahaan dokumen Konsep Rekomendasi penatausahaan dokumen Hasil kerja hanya dapat disusun 1 (satu) kali setiap Bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN 65
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Mengolah data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Melaporkan/menyampaikan data/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun 3 (tiga) Laporan Data/Bahan/Dokumen Perikatan dan Pembayaran Tagihan yang terdiri dari Laporan atas Perekaman BAST Kontraktual Bulan Januari 2022, Laporan atas Perekaman BAST Non Kontraktual Bulan Januari 2022, dan Laporan atas Perekaman BAST UP Tunai Bulan Januari 2022 Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 3 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,04 AK = 0,12 AK Hasil Inventarisir data/bahan/dokumen Hasil Pengolahan data/bahan/dokumen Laporan/penyampaian data/bahan/dokumen 1. Volume dihitung Per Jenis Data/Bahan/Dokumen Perikatan dan Pembayaran Tagihan sebagai berikut: a. Perekaman BAST Kontraktual; b. Perekaman BAST Non Kontraktual; c. Perekaman BAST UP Tunai; d. Perekaman BAST UP KKP; e. Perekaman BAST Valas; f. Perekaman BAST Hibah Kas; g. Perekaman BAST Hibah B/J/S. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola PENGADMINISTRASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN 66
Mengolah data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,01 AK/Output Menganalisis data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Muda 0,02 AK/Output Menyusun rekomendasi analisis data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output 1. Volume dihitung Per Jenis Transaksi berikut: a. Pagu Belanja DIPA; b. Revisi DIPA; c. SPM dan SP2D (per Jenis Belanja); d. SP3B dan SP3B-BLU (per Jenis Belanja); e. SPHL dan SP2HL (per Jenis Belanja); f. Pengembalian Belanja; g. Pagu Transfer; h. Transfer; i. Pengembalian Transfer; j. Estimasi Pendapatan Pajak; k. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak; l. Pendapatan Pajak; m. Pendapatan Bukan Pajak; n. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak; o. Pengembalian Pendapatan Pajak dan Imbalan Bunga; p. Mutasi Uang Persediaan; q. Kas di Bendahara Pengeluaran; r. Kas pada BLU; dan/atau s. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola dan disusun paling lambat akhir bulan berikutnya, dan khusus untuk pagu belanja DIPA dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Contoh : APK APBN Ahli Pertama menyusun Lembar Pengolahan Data Transaksi Bulan Januari 2021 yang terdiri dari Data SPM dan SP2D Belanja Pegawai, SPM dan SP2D Belanja Barang, PNBP, Pengembalian Belanja, dan Mutasi Uang Persediaan. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 5 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 5 x 0,01 AK = 0,05 AK Lembar Pengolahan data transaksi keuangan Laporan analisis transaksi keuangan Laporan rekomendasi analisis transaksi keuangan (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) PENGOLAHAN DATA TRANSAKSI 67
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis berita acara rekonsiliasi APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi analisis berita acara rekonsiliasi APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda menyusun laporan hasil analisis rekonsiliasi sebagai berikut : • 4 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB) + 3 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran) + 5 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,04 AK = 0,48 AK Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi Laporan analisis rekonsiliasi Laporan rekomendasi analisis rekonsiliasi 1. Volume dihitung Per Jenis Rekonsiliasi berikut: a. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB; b. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran; c. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Penerimaan; dan/atau d. Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 3. Hasil Kerja APK APBN Ahli Muda dan Ahli Madya wajib melampirkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi. REKONSILIASI 68
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Mengolah data/dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis data/dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi atas analisis dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Madya menyusun laporan rekomendasi atas analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan sebagai berikut : • 4 Laporan Rekomendasi Memo Penyesuaian yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Laporan Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Piutang yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Persediaan yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Rekomendasi Memo Penyesuaian) + 3 (Dokumen yang terkait Transaksi Piutang) + 5 (Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Persediaan) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,06 AK = 0,72 AK Lembar Pengolahan Data Laporan analisis data/dokumen pendukung LK Laporan rekomendasi analisis pendukung LK 1. Volume dihitung Per Jenis dokumen pendukug berikut: a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan; b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran; c. Memo Penyesuaian; d. Dokumen yang terkait transaksi piutang; e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan; f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENGOLAHAN DATA/DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN 69
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Menyusun Laporan Keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis laporan keuangan APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi laporan keuangan APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Laporan Keuangan Hasil Telaah/Analisis Laporan Keuangan Rekomendasi Telaah/Analisis Laporan Keuangan 1. Volume dihitung Per komponen Laporan Keuangan meliputi Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK, LAK BLU, dan/atau, LPSAL BLU. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 1. Volume dihitung Per Jenis Telaah berikut: a. Kelengkapan Laporan Keuangan; b. Kesesuaian dengan persamaan dasar Akuntansi Pemerintah; c. Kesesuaian dengan e-Rekon&LK; d. Neraca Percobaan Akrual e. Laporan Operasional (LO); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Neraca; h. Laporan Realisasi Anggaran; i. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK); j. Keterkaitan transaksi akrual intra laporan keuangan; dan/atau k. Kesesuaian dengan Laporan Barang Miliki Negara (L-BMN). 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAKPA UA KONSOLIDATOR : Volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan 1. volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan untuk laporan konsolidasinya setiap periode 2. sementara untuk Laporan Keuangan Satuan Kerja di bawahnya dihitung berdasarkan Satuan Kerja setiap periode (per Laporan Keuangan, tidak per Komponen LK) 70 dibuktikan dg SK penugasan sbg Tim Penyusun LK Unit Konsolidator
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan Monev Penyusunan LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Melaksanakan analisis Monev Penyusunan LK APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi monev penyusunan LK APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda yang berkedudukan di UAPPA-W melakukan analisis monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan sebagai berikut : • 4 Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker A yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker B yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Laporan Monev Satker A) + 5 (Laporan Monev Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,04 AK = 0,36 AK Kertas kerja monev penyusunan LK Laporan analisis monev LK Laporan rekomendasi monev penyusunan LK 1. Volume dihitung berdasarkan pelaksanaan monev berikut: a. UAPPA-W melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAKPA; b. UAPPA-E1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-W dan/atau UAKPA; dan/atau c. UAPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-E1, UAPPA-W, dan/atau UAKPA. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Unit Akuntansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi. MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 71
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis temuan dan rencana tindak lanjut APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi temuan dan rencana tindak lanjut APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Madya menyusun rekomendasi sebagai berikut : • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Pencatatan Belanja Modal; • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Perekaman Penerimaan Negara; dan • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Perhitungan Belanja Operasional. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 3 Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan = 3 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,03 AK = 0,09 AK Ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut Laporan analisis temuan dan rencana tindak lanjut Laporan rekomendasi temuan dan rencana tindak lanjut 1. Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah rincian /konsep analisis/konsep rekomendasi tindak lanjut atas temuan yang disusun per satker yang dikelola. 2. Temuan dapat berasal dari pemeriksa berikut : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Inspektorat/Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau c. Unit Akuntansi yang lebih tinggi. 3. Wajib melampirkan Daftar Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan KL sebagai bukti dukung. Apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Atasan Langsung yang paling sedikit memuat ringkasan temuan dan rencana tidak lanjut. TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PADA LAPORAN KEUANGAN 72
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis penatausahaan dokumen APK APBN Ahli Muda 0,02 AK/Output Menyusun rekomendasi penatausahaan dokumen APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda yang menyusun laporan analisis penatausahaan dokumen sebagai berikut : • 4 Laporan laporan analisis penatausahaan dokumen Satker A yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan laporan analisis penatausahaan dokumen Satker B yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Satker A) + 5 (Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,04 AK = 0,36 AK Kertas kerja penatausahaan dokumen Analisis penatausahaan dokumen Rekomendasi penatausahaan dokumen Hasil kerja hanya dapat disusun 1 (satu) kali setiap Bulan per Satuan Kerja yang dikelola PENATAUSAHAAN DOKUMEN 73
1.Penyiapan dokumen kepegawaian/dokumen sumber; 2.Perekaman dokumen kepegawaian/dokumen sumber; 3.Pencetakan laporan transaksi perubahan data kepegawaian; 4.Monitoring dan evaluasi data kepegawaian; 5.Pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK). NON PEMAKETAN – PER JENJANG PENYELIA Memvalidasi MAHIR Memverifikasi TERAMPIL Menginventarisasi TUGAS NON PEMAKETAN UNSUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 74
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi dokumen kepegawaian PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Memverifikasi dokumen kepegawaian PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memvalidasi dokumen kepegawaian PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah dokumen kepegawaian yang telah diinventarisasi/ diverifikasi/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Terampil, menyusun Lembar Inventarisasi Dokumen Kepegawaian Bulan Februari 2021 yang terdiri dari: SK Kenaikan Pangkat an. A, Ijazah Pendidikan an. A, Daftar hadir pegawai bulan Februari, SPK lembur bulan Januari, Daftar hadir lembur bulan Januari 2021, SKPP an. B, dan SK Tim Pengelola Keuangan an. C, dkk. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 7 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 7 x 0,004 AK = 0,028 AK Lembar Inventarisasi Dokumen Kepegawaian Lembar Verifikasi Dokumen Kepegawaian Lembar Validasi Dokumen Kepegawaian INVENTARISASI DOKUMEN KEPEGAWAIAN/DOKUMEN SUMBER 75
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Merekam dokumen sumber transaksi PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memverifikasi hasil perekaman PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah dokumen sumber transaksi yang telah disiapkan/ direkam/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Mahir, menyusun Kertas Kerja Perekaman dokumen sumber transaksi Bulan Februari 2021 yang terdiri dari: Perekaman SK Kenaikan Pangkat an. A, Perekaman Ijazah Pendidikan an. A, Perekaman daftar Gaji Induk Bulan Maret 2021, Perekaman daftar perhitungan uang makan bulan Januari 2021, Perekaman daftar perhitungan uang lembur bulan Januari 2021 berdasarkan SPK lembur bulan Januari, Perekaman daftar perhitungan uang lembur bulan Januari 2021 berdasarkan Daftar hadir lembur bulan Januari 2021, dan Perekaman daftar perhitungan honorarium bulan Januari 2021. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 7 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 7 x 0,01 AK = 0,07 AK Kertas Kerja Persiapan Perekaman Kertas Kerja Perekaman Kertas Kerja Verifikasi Hasil Perekaman PEREKAMAN DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI 76
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menyiapkan dokumen dasar pencetakan PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Melaksanakan pencetakan laporan transaksi PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memvalidasi laporan transaksi PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan laporan transaksi yang telah disiapkan/ dicetak/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Penyelia, menyusun Lembar Validasi Laporan Transaksi Bulan Februari 2021, Februari 2021 yang terdiri dari: Validasi daftar perubahan data pegawai, Validasi daftar Gaji induk Bulan Maret 2021, Validasi daftar perhitungan uang makan Bulan Januari 2021, Validasi daftar perhitungan uang lembur Bulan Januari 2021, Validasi daftar perhitungan daftar perhitungan honorarium tim Pengelola Keuangan Bulan Januari 2021. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 5 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 5 x 0,02 AK = 0,1 AK Lembar Persiapan Pencetakan Laporan Transaksi Lembar Pencetakan Laporan Transaksi Lembar Validasi Laporan Transaksi PENCETAKAN LAPORAN TRANSAKSI 77
Menginventarisasi bahan monev PK APBN Terampil 0,008 AK/dokumen Melaksanakan monev PK APBN Mahir 0,02 AK/dokumen Mengevaluasi pelaksanaan monev PK APBN Penyelia 0,04 AK/dokumen Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume dihitung berdasarkan lembar penyiapan monev/ laporan hasil monev/ evaluasi hasil monev yang telah disusun;  Volume yang dapat diberikan adalah paling banyak 1 (satu) volume untuk setiap bulan per kode Satuan Kerja. Lembar Penyiapan Bahan Monev Laporan Hasil Monev Evaluasi dan Rekomendasi berdasarkan Hasil Monev (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) MONITORING DAN EVALUASI 78
(PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Melaksanakan pengelolaan ADK PK APBN Terampil 0,008 AK/dokumen Memverifikasi hasil pengelolaan ADK PK APBN Mahir 0,02 AK/dokumen Memvalidasi hasil pengelolaan ADK PK APBN Penyelia 0,04 AK/dokumen Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume dihitung berdasarkan laporan pengelolaan/ verifikasi/ validasi ADK yang telah disusun;  Volume yang dapat diberikan adalah paling banyak 1 (satu) volume untuk setiap bulan per kode Satuan Kerja. Laporan Pengelolaan ADK Lembar Verifikasi Pengelolaan ADK Lembar Validasi Pengelolaan ADK PENGELOLAAN ADK 79
80 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei /evaluasi yang dipublikasikan: • Buku yang memiliki ISBN (International Standard Book Number) • Majalah Ilmiah/Jurnal Ilmiah/Prosiding yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) • Bertujuan membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Jurnal ITrev, JMP (Jurnal Manajemen Perbendaharaan), dll a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional 12,5 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional 6 1. Majalah/Jurnal Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas 2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei /evaluasi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: • Buku/Makalah Ilmiah telah didokumentasikan di perpustakaan unit Es I atau unit Es II yang membidangi pelatihan di K/L, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pustakawan/ pengelola perpustakaan • Bertujuan membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah a dalam bentuk buku 8 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah 4 1. Makalah Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 80
81 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan: • Buku yang memiliki ISBN (International Standard Book Number) • Majalah Ilmiah/Jurnal Ilmiah/Prosiding yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) • Bertujuan menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Jurnal ITrev, JMP (Jurnal Manajemen Perbendaharaan), dll a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional 8 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional 4 1. Majalah/Jurnal Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas 4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: • Buku/Makalah Ilmiah telah didokumentasikan di perpustakaan unit Es I atau unit Es II yang membidangi pelatihan di K/L, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pustakawan/ pengelola perpustakaan • Bertujuan menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah a dalam bentuk buku 7 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah 3,5 1. Makalah Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 81
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 5 Membuat tulisan ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan 2 1. Makalah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas • Media massa (cetak dan elektronik) yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) dan/atau terverifikasi Dewan Pers • Bertujuan menyampaikan atau memperkenalkan suatu konsep/kebijakan • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Majalah Treasury Indonesia, Media Keuangan, Kompas, Tempo, Media Indonesia, dll 6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional 2,5 1. Naskah Prasaran 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas • Disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah Proporsi Angka Kredit dalam hal Karya Tulis//Karya Ilmiah disusun lebih dari 1 orang Jumlah Penulis Utama Pembantu 1 Pembantu 2 Pembantu 3 1 100% - - - 2 60% 40% - - 3 50% 25% 25% - 4 40% 20% 20% 20% Tidak dapat ditentukan penulis utama 25% 25% 25% 25% Syarat AK untuk Naik Jenjang Jabatan dari sub unsur Pengembangan Profesi: 1. PK APBN Mahir ke Penyelia = 4 AK 2. APK APBN Ahli Muda ke Ahli Madya = 6 AK Catatan: Pengecekan ISSN dapat dilakukan melalui tautan http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi Pengecekan status terverifikasi Dewan Pers dapat dilakukan melalui tautan https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 82
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan

Recommended

Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptx
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptxPenilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptx
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptxSARJOGJA
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxanda390184
 
Materi_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxMateri_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxUPGmusibanyuasin
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdmaKutsiyatinMSi
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
BAHAN.pptx
BAHAN.pptxBAHAN.pptx
BAHAN.pptxFIRDAUSNOORRAHMAN1
 

Recommended

Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptx
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptxPenilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptx
Penilaian DUPAK Semester II Tahun 2022.pptxSARJOGJA
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxanda390184
 
Materi_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxMateri_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxUPGmusibanyuasin
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdmaKutsiyatinMSi
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
BAHAN.pptx
BAHAN.pptxBAHAN.pptx
BAHAN.pptxFIRDAUSNOORRAHMAN1
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxPENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxDedyDarmanHarefa
 
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJanggalaSunda
 
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxPPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxUPTDSMPN5SINJAI
 
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxPenilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxZulkarnain619989
 
JFP
JFPJFP
JFPRickie Wahyudi
 
Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021KutsiyatinMSi
 
Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021KutsiyatinMSi
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiPembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
ppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.pptppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.pptRanangZulfikram
 
Sosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptxSosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptxAbulHasanAsyari2
 
Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptxKebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptxKimPalembang
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatanharis5782
 
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfTayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfWAHYUCATURAdinugroho1
 
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxPPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxsankomkejatintb
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptlukman25390
 
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...FirdausOctavira1
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKZaenal Khayat
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 

More Related Content

Similar to Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan

Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxPENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxDedyDarmanHarefa
 
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJanggalaSunda
 
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxPPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxUPTDSMPN5SINJAI
 
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxPenilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxZulkarnain619989
 
Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021KutsiyatinMSi
 
Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021KutsiyatinMSi
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptxKebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptxKimPalembang
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatanharis5782
 
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfTayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfWAHYUCATURAdinugroho1
 
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxPPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxsankomkejatintb
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptlukman25390
 
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...FirdausOctavira1
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKZaenal Khayat
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
 

Similar to Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan (20)

Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptxPENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
PENYUSUNAN-DUPAK-ANALIS-KEPEGAWAIAN_UNS.pptx
 
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
 
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptxPPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8 TAHUN 2021 - 2004202-edit.pptx
 
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptxPenilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
Penilaian dan Penghitungan AK 270721.pptx
 
JFP
JFPJFP
JFP
 
Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021Salinan jf biro sdm bkn 09112021
Salinan jf biro sdm bkn 09112021
 
Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021Jf biro sdm bkn 09112021
Jf biro sdm bkn 09112021
 
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiPembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
 
ppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.pptppt sk fungsional.ppt
ppt sk fungsional.ppt
 
Sosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptxSosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptx
 
Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptxKebijakan permenpan 6 (1).pptx
Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
 
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdfTayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
Tayangan Penilaian Kinerja Pegawai SKP 2022 BRIN 8 1 2023_FINAL.pdf
 
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptxPPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
PPT PERMENPANRB NO 8-2021 TENTANG SKP.pptx
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
 
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAK
 
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...
 

Recently uploaded

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 

Recently uploaded (20)

PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 

Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi JF Bidang Perbendaharaan

  • 1. MATERI KEBIJAKAN DAN REGULASI IMPLEMENTASI JF BIDANG PERBENDAHARAAN (TERBUKA) Direktorat Sistem Perbendaharaan
  • 2. SISTEMATIKA 1. KONSEP UMUM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERBENDAHARAAN (TERBUKA) 2. PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JF PRANATA KEUANGAN APBN DAN JF ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 3. CURRENT ISSUE
  • 4. DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PAN-RB PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA • PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 ttg Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN • PermenPAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 ttg Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN • PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 ttg Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS • PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 ttg Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara • Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN • Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Pranata Keuangan APBN PERATURAN MENTERI KEUANGAN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 150/PMK.05/2019 ttg Petunjuk Teknis JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 151/PMK.05/2019 ttg Petunjuk Teknis JF Pranata Keuangan APBN PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 ttg Pedoman Pengusulan Penilaian dan Penetapan AK Bagi JF APK APBN dan JF PK APBN • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 ttg Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi JF APK APBN dan JF PK APBN 4
  • 5. PENGEMBANGAN KARIER ASN 5 JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi • Administrator • Pengawas • Pelaksana • Fungsional Keterampilan Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia • Fungsional Keahlian Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama • Pimpinan Tinggi Utama • Pimpinan Tinggi Madya • Pimpinan Tinggi Pratama JA JF JPT
  • 6. KEDUDUKAN JF 6 Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  • 7. PRANATA KEUANGAN APBN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN KATEGORI : KETERAMPILAN KATEGORI : KEAHLIAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN: MIN. D-3 PENDIDIKAN: MIN. S-1/D-4 Jenjang BUP*) Kelas Jabatan***) Tunj Fungs Terampil II/c – II/d 58 th 7 360.000 Mahir III/a – III/b 58 th 8 540.000 Penyelia III/c – III/d 58 th 9 960.000 Jenjang BUP* Kelas Jabatan***) Tunj Fungs Ahli Pertama III/a – III/b 58 th 8 540.000 Ahli Muda III/c – III/d 58 th 10 1.100.000 Ahli Madya IV/a – IV/c 60 th 12 1.380.000 *) BUP: Batas Usia Pensiun **) Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Existing ***) Kelas Jabatan sesuai persetujuan Menpan untuk K/L PermenPANRB Nomor 54 Tahun 2018 PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2018 Perikatan dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan Perintah Pembayaran Kebendaharaan SUB UNSUR **) tugas sebagai PPK PPSPM Bendahara Perikatan dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan Perintah Pembayaran Analisis Laporan Keuangan Instansi SUB UNSUR **) tugas sebagai PPK PPSPM Penyusun LK Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Penyusun LK PPABP Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan-Terbuka 7
  • 8. JF PPK PPSPM Bendahara Pengeluaran BPP Bendahara Penerimaan Penyusun LK/Petugas SAI PPABP Analis Pengelolaan Keuangan APBN a. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan b. Analisis Laporan Keuangan Instansi a. Pelaksanaan Perintah Pembayaran b. Analisis Laporan Keuangan Instansi - Analisis Laporan Keuangan Instansi Pranata Keuangan APBN a. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Pelaksanaan Perintah Pembayaran b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Pengeluaran b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Pengeluaran Pembantu b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Kebendaharaan Penerimaan b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi c. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi b. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai a. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai b. Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi Matriks Sub Unsur Pelaksanaan Tugas 8
  • 9. Adanya Pemaketan butir kegiatan bagi Jafung yang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, angka kredit dalam setahun ditetapkan dalam besaran tertentu sesuai jenjang jabatan. Selain itu, terdapat butir kegiatan non pemaketan sebagai penambah angka kredit karena penghitungannya secara normatif per butir kegiatan dalam satu tahun. Adanya kekhususan dalam penghitungan dan penentuan formasi jafung pada satker yaitu minimal 3 (tiga) formasi meliputi PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran. Untuk menjamin terlaksananya saling uji antara ketiganya dan terselenggaranya fungsi pengelolaan keuangan APBN. Implementasi jafung tidak merubah tugas dan kewenangan PPK, PPSPM, dan Bendahara maupun mekanisme yang telah diatur dalam peraturan mengenai pengelolaan keuangan APBN. Jafung yang melaksanakan tugas sebagai PPK/PPSPM/Bendahara tetap harus memenuhi ketentuan: 1. Memiliki Surat Keputusan pengangkatan/penetapan dari PA/KPA/Kepala Satker; 2. Memiliki Sertifikat Kompetensi dari Instansi Pembina; 3. Tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA. PEMAKETAN TUGAS PENGGUNAAN JABATAN (FORMASI) KEDUDUKAN & TANGGUNG JAWAB Karakteristik JF Perbendaharaan Terbuka 9
  • 10. Tata Kelola JF Perbendaharaan 10 Penyusunan Kebutuhan Kegiatan persiapan organisasi dan penyusunan kebutuhan JF berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari karakteristik JF dan organisasi Pengangkatan dalam JF Inpassing, Pengangkatan Pertama, Perpindahan Jabatan, Promosi, *Penyetaraan Jabatan Penilaian Kinerja Penilaian berdasarkan SKP (target, capaian, hasil, dan manfaat) dan Perilaku Kerja Angka Kredit Penilaian AK sebagai salah satu indikator penilaian kinerja JF Kenaikan Jabatan Kenaikan Jabatan (dan pangkat/golongan) Pemberhentian dari Jabatan Mekanisme Pemberhentian dari Jabatan untuk JF Penyusunan Kebutuhan Pengangkatan dalam JF Penilaian Kinerja Angka Kredit Kenaikan Jabatan Pemberhentian dari Jabatan
  • 11. Penyusunan dan Penetapan Formasi 11 ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA Setiap pegawai memiliki Jam Kerja Efektif : • 1.250 Jam Kerja/Tahun – K/L non Kemenkeu • 1.500 Jam Kerja/Tahun - Kemenkeu K/L melakukan Analisis Kebutuhan Jafung PK APBN dan APK APBN 5 Tahun Jafung PK APBN dan APK APBN PETA JABATAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JAFUNG LOWONGAN/ KEKURANGAN FORMASI Ditetapkan oleh MenPAN Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi: 1. Analisis beban kerja; 2. Peta Jabatan; 3. Sinkronisasi tugas Jafung dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum; 4. Keselarasan dengan Rencana Strategis/ Blue Print Organisasi; 5. Indikator lain yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB, meliputi antara lain: a. Level unit organisasi; b. Jumlah pemangku kepentingan (missal : satker, pegawai); c. Besaran pagu DIPA; dan d. Frekuensi dan volume transaksi *) Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
  • 12. Alur Penyusunan Kebutuhan JF 12 1 K/L menyampaikan usulan formasi jafung kepada DJPb DJPb melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan formasi jafung 2 Berdasarkan rekomendasi DJPb, PPK menyampaikan usulan formasi jafung kepada Kemenpan RB dan tembusan BKN untuk ditetapkan 3 Satker melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jafung dan menyampaikannya secara hierarkis kepada K/L pusatnya beserta tembusan ke KPPN 4 5 DJPB K/L KEMEN PAN RB Satker Usulan perhitungan formasi kompilasi & usulan formasi Rekomendasi formasi usulan & rekomendasi formasi Penetapan Formasi 1 2 3 4 5 BKN Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebutuhan : 1. Formasi adalah kunci pengangkatan. Jika tidak ada formasi JF tidak dapat diangkat pada instansi bersangkutan. 2. Formasi ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB per unit organisasi pada KL. 3. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahunan. 4. Jika terdapat perubahan pada unit organisasi/KL maka diperlukan rekomendasi ulang dari instansi Pembina. 5. Pasca penyetaraan jabatan KL wajib menyesuakan formasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan formasi oleh Men PAN RB
  • 13. • Pengangkatan utk PNS yg memiliki pengalaman dan msh melaksanakan tugas di bidang tugas JF • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 6. Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas JF paling singkat 2 tahun • Periode inpassing s.d. 23 Oktober 2020 (sesuai PermenPANRB JF) • Telah berakhir pada Perpanjangan inpassing s.d. 6 April 2021 (sesuai PermenPANRB 42/2018 terkait inpassing nasional) • Pengangkatan utk mengisi lowongan kebutuhan JF dari CPNS • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 1 tahun terakhir • Paling lama 1 tahun sejak PNS diangkat dalam JF 1 2 3 4 Pengangkatan Pertama Perpindahan Jabatan Penyesuaian/ Inpassing Promosi • Pengangkatan dari perpindahan jabatan lain (JPT, JA atau JF lain) • Persyaratan: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik 3. Sehat jasmani & rohani 4. Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF 5. Lulus Uji Kompetensi (Teknis, Manajerial & Soskul) 6. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 7. Memiliki pengalaman tugas sesuai bidang tugas JF paling singkat 2 tahun 8. Usia utk semua jenjang Kategori Keterampilan dan JF Ahli Pertama dan Ahli Muda maks 53 tahun dan JF Ahli Madya maks 55 tahun • Pengangkatan dlm JF karena menghasilkan inovasi yg bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional • Persyaratan: 1. Lulus Uji Kompetensi (Teknis, Manajerial & Soskul) 2. Nilai Prestasi Kerja Min Baik dalam 2 tahun terakhir 3. Memiliki rekam jejak yg baik 4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS 5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS Khusus Kategori Keterampilan, minimal SLTA 2a • Pengangkatan dlm JF dari JA (berdasarkan PermenPANRB 17/2021) • Jabatan Administrator (Es III) disetarakan ke JF Ahli Madya • Jabatan Pengawas (Es IV) disetarakan ke JF Ahli Muda • Jabatan Pelaksana (Es V) disetarakan ke JF Ahli Pertama • Beberapa ketentuan mengenai JF melalui Penyetaraan mengikuti ketentuan nasional dari KemenPANRB (bukan Instansi Pembina) Penyetaraan Jabatan/Delayering Mekanisme Pengangkatan dalam JF 13
  • 14. Penilaian Kinerja 14 PENILAIAN KINERJA : SASARAN KERJA PEGAWAI NILAI PERILAKU *) - Disusun disetiap awal tahun - Disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja - SKP diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit - SKP disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung JF - Penilaian SKP dilakukan oleh atasan langsung ANGKA KREDIT Perilaku kerja meliputi: - Orientasi Pelayanan; - Komitmen; - Inisiatif Kerja; - Kerja Sama; dan - Kepemimpinan. *) Permenpan 13/2019
  • 15. Angka Kredit 15 Pranata Keuangan APBN Analis Pengelolaan Keuangan APBN Terampil Mahir Penyelia II/c II/d III/a III/b III/c III/d 60 80 100 150 200 300 Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 100 150 200 300 400 550 700 20 50 100 50 100 150 150 Minimal 5 AK per tahun Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun Minimal 12.5 AK per tahun Minimal 25 AK per tahun Minimal 37.5 AK per tahun Tambahan ketentuan : • Untuk PK APBN Mahir yang akan naik ke PK APBN Penyelia, wajib mengumpulkan AK dari Pengembangan Profesi sebanyak 4 AK. • Untuk APK APBN Ahli Muda yang akan naik ke APK APBN Ahli Madya, wajib mengumpulkan AK dari Pengembangan Profesi sebanyak 6 AK. • JF PK APBN Penyelia yang sudah berada pada pangkat puncak, wajib mengumpukan 10 AK/tahun dari kegiatan pengelolaan keuangan APBN dan/atau Pengembangan Profesi. • JF APK APBN Ahli Madya yang sudah berada pada pangkat puncak, wajib mengumpukan 20 AK/tahun dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau Pengembangan Profesi.
  • 16. Angka Kredit (2) 16 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17/2021 : - Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional, melaksanakan mekanisme koordinasi. - Mekanisme koordinasi dimaksud merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pimpinan Tinggi Pratama. (Ditugaskan menjadi koordinator/subkoordinator). - Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dimaksud, diberikan AK setelah 1 tahun melaksanakan tugas sebagai koordinator/subkoordinator. - AK dimaksud adalah 25% dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan termasuk pada unsur utama. AK Kredit Koordinator pada JF Perbendaharaan : - Harus dibuktikan dengan SK/ST/SPRINT - Paling lama berlaku untuk PAK Semester I Tahun 2022 - Bagi JF yang AK Koord/Subkoordnya pada tahun 2021 belum berhasil dinilaikan, dapat diajukan pada PAK Semester I Tahun 2022 - Pada beberapa KL, nomenklatur yang digunakan mungkin tidak coordinator. Misalnya POKJA/WAKAPOKJA. KHUSUS JF HASIL PENYETARAAN JABATAN
  • 17. KENAIKAN JENJANG JABATAN 17 Kenaikan jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (SK dari Sekjen atau pejabat yg diberi kewenangan) Syarat Kenaikan jabatan bagi PK APBN dan APK APBN memperhatikan: a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan f. Tambahan: PAK yang menyatakan bahwa JF bersangkutan telah direkomendasikan. • PK APBN Mahir ke Penyelia, wajib mengumpulkan 4 AK dari sub unsur pengembangan profesi • APK APBN Muda ke Madya Angka Kredit wajib mengumpulkan 6 AK dari sub unsur pengembangan profesi • AK Pengembangan Profesi tidak bersifat kumulatif dari jenjang/pangkat sebelumnya Dlm hal telah memenuhi syarat kenaikan jenjang tapi tidak tersedia lowongan, JF wajib memenuhi AK minimal sbb: Jenjang JF Target AK*) APK APBN Ahi Pertama 10 AK APK APBN Ahli Muda 20 AK PK APBN Terampil 4 AK PK APBN Mahir 10 AK *) Angka Kredit dari kegiatan pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi  Jika pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi AK yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang didudukinya,  pada tahun kedua dan seterusnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dari tugas jabatan (s.d. JF ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya)  Jika memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Penetapan Ketidaktersediaan Lowongan Kelebihan AK KENAIKAN JABATAN AK Pengembangan Profesi Merupakan kenaikan jenjang JF yang telah memenuhi syarat. Contoh: Dari Terampil ke Mahir, Dari Ahli Muda ke Ahli Madya.
  • 18. KENAIKAN PANGKAT 18 Syarat Kenaikan pangkat bagi PK APBN dan APK APBN memperhatikan: 1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan 4. Tambahan: Rekomendasi PAK  Kenaikan pangkat PNS ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan  setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN  Jika JF memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat Berikutnya  Jika JF pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20% Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat yang berasal dari tugas jabatan Penetapan dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dalam Jenjang Jabatan berbeda  Kenaikan pangkat bagi PK APBN dan APK APBN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang  Contoh: dari Terampil II/d ke Mahir III/a. Kelebihan AK KENAIKAN PANGKAT Merupakan kenaikan pangkat JF yang telah memenuhi syarat dalam satu jenjang. Contoh: - dari Terampil II/c ke Terampil II/d - dari Ahli Pertama III/a ke Ahli Pertama III/b
  • 19. PK APBN II/d-Terampil NIP 198505052005031001 DANANG TRIYANTO 1. Berdasarkan hasil penilaian dan penetapan AK pada bulan Januari tahun 2022,Sdr. Danang Triyanto,memperoleh Angka Kredit sebesar 100 (memenuhi target AK Kumulatif kenaikan jenjang) 2. Ybs dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) (sekaligus kenaikan jenjang ke Mahir), maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat III/a-nya, ybs harus ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Keuangan APBN Mahir terlebih dahulu, yaitu dg syarat: 1. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang mahir 2. tersedia formasi jabatan Ketentuan PERBKN: Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan SIMULASI KENAIKAN PANGKAT BEDA JENJANG 19
  • 20. PK APBN - II/d - TERAMPIL NIP 199010162011042010 BUDI PRASTOWO 1. Sdr Budi Prastowo ditetapkan naik pangkat menjadi Penata Muda (III/a), setelah sebelumnya naik ke jenjang PK APBN Mahir. 2. Yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 110. 3. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda (III/a) yaitu 100 Angka Kredit. 4. Dengan demikian Budi Prastowo memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. KETENTUAN PERBKN: Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya SIMULASI KENAIKAN PANGKAT 20
  • 21. Ketentuan Khusus SLTA/SMA 21 PNS dengan pendidikan SLTA atau setara dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui penyesuaian/inpassing. KETENTUAN KHUSUS INPASSING  PNS wajib memiliki ijazah Diploma III bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum paling lama 7 tahun sejak diangkat menjadi Pranata Keuangan APBN  PNS tsb melaksanakan kegiatan (diangkat dalam) jenjang Terampil • PK APBN tsb dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sepanjang belum melampaui batas waktu kewajiban untuk memperoleh ijazah DIII • Ketentuan kenaikan pangkat • PK APBN yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan diberhentikan dari jabatannya Pangkat saat diangkat Kenaikan pangkat paling tinggi PK APBN II/b - II/d II/d PK APBN III/a - III/b III/b
  • 22. PEMBERHENTIAN DARI JF 22 • Huruf b - e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF • Pengangkatan kembali dalam JF: AK terakhir + AK dari penilaian pelaksanaan tugas bidang JF selama diberhentikan. • Huruf e, disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. Sesuai PermenPAN-RB 13 Tahun 2019 Huruf b – e : Terhadap huruf a dan huruf f :  dilaksanakan pemeriksaan;  mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya;  tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Huruf a: Pengunduran Diri 1. Dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF. 2. Wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina. Huruf a dan f : Huruf f: Tidak memenuhi syarat Jabatan Kriteria tidak memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan dalam 1. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF 2. Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki
  • 23. PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JF PRANATA KEUANGAN APBN DAN JF ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN DITJEN PERBENDAHARAAN
  • 24. OUTLINE MATERI 1. Pokok-pokok Perubahan pada Per-14/PB/2021 2. Substansi Pengaturan 3. Hasil Kerja 24
  • 25. PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN POKOK-POKOK PERUBAHAN
  • 26. POKOK-POKOK PERUBAHAN Pendetailan persyaratan penilaian AK Pendetailan proses/periode penilaian AK Pendetailan susunan Tim Penilai Angka Kredit Pendetailan Hasil Kerja JF • Pendetilan dokumen persyaratan SK, untuk mempermudah tim penilai melaksanakan penilaian (ST Limpah, Sertifikat Kompetensi, SK Pengelola Keuangan, penggantian Surat Ijin Penulisan menjadi SPRINT/ST/SK Penyusunan Juklak/Juknis) • Memperjelas waktu-waktu yang harus diperhatikan. • Memperjelas proses bisnis pengusulan, penilaian, dan penetapan AK. • Penyesuaian pejabat pengusul sebagai dampak penyetaraan jabatan pada KL. • Penyesuaian komponen Anggota Tim Penilai untuk mengurangi beban penilaian DUPAK oleh Tim Penilai. • Memperjelas output/bukti hasil kegiatan. • Memperbarui output/bukti hasil kegiatan mengikuti perkembangan pengaturan terkini. Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-26/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan AK bagi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/PB/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan AK bagi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan JF Pranata Keuangan APBN 26
  • 27. PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN SUBSTANSI
  • 28. TUGAS JABATAN 28 Unsur Utama PPK ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN BAGI ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN ------------------------------------------------ PENGELOLAAN KEUANGAN APBN BAGI PRANATA KEUANGAN APBN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PROFESI PPSPM Bendahara Penyusunan LK PPABP Unsur Penunjang 1. Pengajar/pelatih pada Pendidikan dan pelatihan fungsional/teksnis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai; 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 6. Perolehan ijazah/gelar Pendidikan lainnya Min. 80%* * Tidak termasuk sub unsur Pendidikan Formal Max. 20%*
  • 29. TUGAS JABATAN 29 PPK PPSPM Bendahara Angka Kredit Paket : Terampil : 5 AK Mahir : 12.5 AK Penyelia : 25 AK Ahli Pertama : 12.5 AK Ahli Muda: 25 AK Ahli Madya : 37.5 AK Ketentuan AK Paket : 1. Diberikan untuk masa pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun masa pelaksanaan tugas 2. Diberikan Angka Kredit pemaketan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan pelaksanaan tugas. 3. Dihitung penuh 1 bulan pelaksanaan tugas jika dalam bulan dimaksud ybs melaksanakan tugas dalam 20 hari kalender. Pekerjaan Satu Jenjang di atas Pekerjaan sesuai Jenjang Jabatan Pekerjaan Satu Jenjang di bawah Mendapatkan AK sesuai dengan jenjangnya Mendapatkan 80% dari AK sesuai Butir Kegiatan Mendapatkan 100% dari AK sesuai Butir Kegiatan JF APK APBN yang mendapatkan penugasan pada Analisis LK dan JF PK APBN yang mendapatkan penugasan pada Penyiapan Analisis LK dan/atau Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, dapat melaksanakan butir kegiatan yang sama untuk paling banyak 3 orang pada jenjang yang sama dan mendapatkan AK yang sama.
  • 30. GOLONGAN III/a - MAHIR NIP 198708152011121001 ARI BOWO LEKSONO 1. Sdri Ari yang berada di jenjang Mahir ditugaskan untuk melaksanakan tugas mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dengan Angka Kredit 0,01. 2. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Keuangan APBN Penyelia. 3. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,01= 0,008. 4. Sdr Ari wajib melampirkan surat penugasan pelaksaan butir kegiatan tidak sesuai jenjang dari Pejabat yang Berwenang. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan SIMULASI JF TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG (I) 30
  • 31. GOLONGAN III/d - PENYELIA NIP 197910272011121003 KUKUH SUKMA PRAMANA 1. Sdr Kukuh merupakan JF Penyelia dan ditugaskan untuk menyusun kertas kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa dengan Angka Kredit 0,01. 2. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Keuangan APBN Mahir. 3. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,01 = 0,01 4. Sdr Kukuh wajib melampirkan surat penugasan pelaksanaan butir kegiatan tidak sesuai jenjang dari Pejabat yang Berwenang Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan SIMULASI JF TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG (II) 31
  • 32. PROSES PENGUSULAN ANGKA KREDIT 32 JAFUNG ATASAN LANGSUNG PEJABAT YG MENGUSULKAN AK PENGAJUAN : 7 JULI/ 7 JANUARI PENGAJUAN : 10 JULI/ 10 JANUARI VERIFIKASI DUPAK DUPAK DUPAK 2 1 3 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit melalui Atasan Langsung. 2 Atasan Langsung melaksanakan pemeriksaan kelengkapan usulan dan bahan usulan. Dalam hal usulan dan bahan usulan tidak sesuai, Atasan Langsung menyampaikan kembali usulan kepada Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN untuk diperbaiki. Dalam hal usulan dan bahan usulan sudah sesuai, Atasan Langsung menyampaikan usulan kepada Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit. 3 Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Atasan Langsung, Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit menandatangani DUPAK. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit menyusun surat usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Semua usulan disampaikan melalui aplikasi e-Jafung, kecuali penyampaian Surat Usulan Penilaian dan Penetapan AK kepada Tim Penilai. Jika tanggal yang sudah ditentukan bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya.
  • 33. DOKUMEN PENGUSULAN ANGKA KREDIT 33 1. DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)* 2. SERTIFIKAT KOMPETENSI 3. SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN/ATAU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN* 4. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN DAN/ATAUPENGELOLAAN KEUANGAN APBN* 5. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI* 6. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS* 7. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PENETAPAN SEBAGAI PEJABAT PERBENDAHARAAN 8. SURAT PENUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SATU JENJANG DIATAS DAN/ATAU SATU JENJANG DIBAWAH Dokumen nomor 1, 3,4,5 dan 6 dihasilkan dari aplikasi E-Jafung dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan ketentuan.
  • 34. PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT 34 INSTANSI PUSAT INSTANSI VERTIKAL JF APK APBN AHLI MADYA JF APK APBN AHLI MADYA JF APK APBN AHLI PERTAMA, AHLI MUDA JF PK APBN TERAMPIL, MAHIR DAN PENYELIA JF APK APBN AHLI PERTAMA, AHLI MUDA JF PK APBN TERAMPIL, MAHIR DAN PENYELIA PEJABAT YANG MENGUSULKAN AK Kepala Biro/Eselon II yang membidangi Kepegawaian/SDM Pimpinan Instansi Eselon III yang membidangi Kepegawaian/SDM* * Dalam hal Eselon III telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional, usulan Angka Kredit disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada masing-masing kementerian negara/ lembaga
  • 35. PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT 35 KETUA TIM PENILAI SEKRETARIS TIM PENILAI ANGGOTA TIM PENILAI DUPAK PEMBAGIAN TUGAS PENILAIAN : 12 JULI/ 12 JANUARI DUPAK DISTRIBUSI DUPAK: 14 JULI/ 14 JANUARI DUPAK PENILAIAN: 20 JULI/ 20 JANUARI SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI 4 5 6 4 Ketua Tim Penilai menentukan pembagian tugas penilaian DUPAK untuk masing-masing anggota Tim Penilai dengan ketentuan setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; 5 Sekretaris Tim Penilai membagikan DUPAK kepada anggota Tim Penilai Dalam hal anggota Tim Penilai merupakan salah satu Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN yang sedang dinilai, maka penilaian atas Angka Kredit yang bersangkutan dilaksanakan oleh anggota yang lain atau ketua Tim Penilai dapat memperbarui surat keputusan Tim Penilai 6 Anggota Tim Penilai melaksanakan penilaian Angka Kredit terhadap Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN dengan mempedomani Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2021 Setelah semua DUPAK dinilai, proses selanjutnya adalah sidang pleno Jika tanggal yang sudah ditentukan bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya
  • 36. SIDANG PLENO 36 SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI Untuk Penilaian yang sama antar penilai 1 dan penilai 2, Sidang Pleno bertujuan untuk mengesahkan hasil penilaian. Untuk Penilaian yang tidak sama antar penilai 1 dan penilai 2, Sidang Pleno bertujuan untuk menentukan lnilai Final Dalam forum Sidang Pleno, Ketua Tim Penilai juga menyampaikan beberapa kebijakan untuk penilaian AK Jadwal pelaksanaan Sidang Pleno ditetapkan oleh ketua Tim Penilai. Pelaksanaan Sidang Pleno wajib dihadiri oleh anggota Tim Penilai yang berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang. Apabila jumlah Tim Penilai yang hadir tidak dapat memenuhi persyaratan, Sidang Pleno tidak dapat dilaksanakan dan harus dijadwalkan kembali. Apa itu Sidang Pleno? Kapan dilaksanakan Sidang Pleno? BAPAK (BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN AK) SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK Apa Output Sidang Pleno?
  • 37. TIM PENILAI 37 KETUA TP PUSAT : DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN TP UNIT KERJA : KEPALA KANWIL DJPB PROV DKI JAKARTA TP INSTANSI : KEPALA KANWIL DJPB DAN KEPALA KPPN SEKRETARIS TP PUSAT : PERWAKILAN DARI KL TP UNIT KERJA : PERWAKILAN DARI KL TP INSTANSI : PERWAKILAN DARI SATKER ANGGOTA 1 orang 1 orang 3 orang paling sedikit TP PUSAT – Ahli Madya : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya TP UNIT KERJA TP INSTANSI Ahli Pertama-Ahli Muda : Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang dinilai. TP PUSAT – Pranata Keuangan APBN TP INSTANSI Pranata Keuangan APBN : Pranata Keuangan APBN yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan Pranata Keuangan APBN yang dinilai. Jika diperlukan ditambahkan: • Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau pejabat pelaksana yang memiliki pangkat dan golongan paling rendah setara dengan JF yang dinilai; • Analis Perbendaharaan Negara dan/atau Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setara dengan JF yang dinilai.
  • 38. PROSES PENETAPAN ANGKA KREDIT 38 SIDANG PLENO : 25 JULI/25 JANUARI BAPAK PAK PENETAPAN: 31 JULI/ 31 JANUARI PENYAMPAIAN BAPAK: 27 JULI/27 JANUARI 7 8 7 Berdasarkan BAPAK yang telah disahkan dalam sidang pleno, Ketua Tim Penilai menyampaikan BAPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan AK sebagai bahan untuk Penetapan AK. 8 Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menetapkan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN. Dokumen Asli PAK disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, dan salinan sah disampaikan kepada: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Eselon II/Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian/SDM pada KL; dan d. Pejabat lain yang dianggap perlu. Jika tanggal yang sudah ditentukan pada proses BAPAK bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja setelahnya Jika tanggal yang sudah ditentukan pada proses PAK bertepatan dengan hari libur kerja/nasional, maka batas akhirnya adalah hari kerja sebelumnya DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Bagi JF APK APBN Ahli Madya pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN Bagi JF APK APBN Ahli Pertama-Ahli Muda dan JF PK APBN Terampil-Mahir-Penyelia pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal
  • 39. HASIL KERJA PER-14/PB/2021 TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN AK BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN
  • 40. 40 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) JF HASIL KERJA KETERANGAN a. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar sesuai bidang JF: Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum 1. Surat izin belajar/ tugas belajar 2. Ijazah dilegalisir • AK yg diberikan adalah selisih dengan AK pendidikan sebelumnya. Misalnya JF APK APBN ketika diangkat dgn pendidikan S1, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 dan menilaikan ijazah S2 tersebut maka diberikan AK = 50 (150 dikurangi 100) • AK awal pendidikan untuk SLTA/D1 adalah 25, sehingga JF PK APBN yg diangkat mll inpassing dgn pendidikan SLTA/D1, ketika menilaikan ijazah D3 diberikan 35 AK (60 dikurangi 25) • Khusus JF APK APBN yg diangkat mll penyetaraan jabatan, AK pendidikan S2/S3 yg diberikan sebanyak 25% dr AK Kumulatif kebutuhan naik pangkat, dgn syarat pendidikan S2/S3 tersebut belum dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya. 1 Doktor (S3) 200 APKAPBN 2 Magister (S2) 150 APKAPBN 3 Sarjana (S1) / Diploma IV (D4) 100 APKAPBN 4 Diploma III (D3) 60 PKAPBN PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENDIDIKAN-SEMUA JENJANG 40
  • 41. SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) JF HASIL KERJA KETERANGAN b. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat • Diklat yang diselenggarakan oleh BPPK Kemenkeu, LKPP (Teknis PBJ), dan Lembaga Diklat yang terakreditasi BPPK Kemenkeu atau LKPP • AK diperoleh per sertifikat berdasarkan jamlat yang tercantum pada sertifikat atau pada dokumen sah yang menyebutkan jamlat. Dokumen yang sah misalnya Kerangka Acuan Program (KAP), surat pemanggilan atau pengumuman kegiatan diklat • ST wajib mencantumkan nama JF, nama Pelatihan dan Tanggal Pelatihan 1 lamanya lebih dari 960 jam 15 APKAPBN/ PKAPBN 1. Sertifikat 2. Surat Tugas 2 lamanya antara 641-960 jam 9 3 lamanya antara 481-640 jam 6 4 lamanya antara 161-480 jam 3 5 lamanya antara 81-160 jam 2 6 lamanya antara 31-80 jam 1 7 lamanya kurang dari/sama dengan 30 jam 0,5 c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 2 APKAPBN 1. Sertifikat 2. Surat Tugas Bagi pengangkatan JF melalui CPNS (Pengangkatan Pertama) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II 2 PKAPBN PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENDIDIKAN-SEMUA JENJANG 41
  • 42. PENGAKUAN IJAZAH 42 Nilai AK diberikan selisih antar ijazah Untuk JF PK APBN maks D3 Gelar dari pendidikan profesi tidak termasuk Cakupan Bidang Pendidikan mengacu pada ketentuan yang diaturoleh Kemendikbud, Ristek Unsur Penunjang : Ijazah dengan jenjang yang sama dan diluar 6 bidang
  • 43. Melaksanakan tugas sebagai PPK*, meliputi: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. Menerbitkan Surat Penunjukan Barang/Jasa; c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yag dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA; j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan Kepada KPA dengan BA Penyerahan; k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara. 1. Analisis Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana; 2. Analisis Kebutuhan Penyedia Barang/Jasa; 3. Analisis klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. Analisis langkah-langkah rencana/update pengendalian perikatan; 5. Analisis efisiensi pembayaran/belanja; 6. Analisis efektifitas pembayaran/belanja; 7. Analisis transparansi pembayaran/belanja; 8. Analisis keterbukaan pembayaran/belanja; 9. Analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Mengevaluasi analisis AHLI PERTAMA Menyusun Analisis PENYELIA Mengklasifikasi dokumen sumber MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN - PPK 43
  • 44. PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPK (Butir Kegiatan Pemaketan) a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *) PP 45 TAHUN 2013 TATA CARA PENILAIAN a. Pemberian AK bagi JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditetapkan menjadi PPK diberikan AK Paket sesuai dengan jenjangnya. b. JF yang mendapatkan penugasan menjadi PPK pada lebih dari satu satker, hanya bisa mendapat 1 (satu) penugasan paket. c. AK diberikan secara proporsional berdasarkan TMT penetapan dan/atau pemberhentian sebagai PPK, dengan ketentuan apabila dalam 1 bulan melaksanakan tugas paling sedikit 20 hari kalender, maka dihitung sebagai 1 bulan pelaksanaan tugas. KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai PPK b. Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) 44
  • 45. (Butir Kegiatan Non Pemaketan) JENJANG MAHIR PENYELIA AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA Menyusun kertas kerja analisis/update kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Mengevaluasi analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana Menyusun kertas kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa Mengklasifikasi dokumen sumber analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Mengevaluasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun rekomendasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa Menyusun kertas kerja klasfikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola Mengklasifikasi dokumen sumber klasfikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola Menyusun analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Mengevaluasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Menyusun rekomendasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola Menyusun kertas kerja penyusunan langkah-langkah rencana / update rencana pengendalian perikatan Mengklasifikasi dokumen sumber penyusunan langkah-langkah rencana / update rencana pengendalian perikatan Menyusun analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Mengevaluasi analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Menyusun rekomendasi langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan Menyusun kertas kerja penyusunan analisis efisiensi pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis efisiensi pembayaran Menyusun analisis efisiensi pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis efisiensi pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis efisiensi pembayaran/belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis efektifitas pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis efektifitas pembayaran Menyusun analisis efektifitas pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis efektifitas pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis efektifitas pembayaran/ belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis transparasi pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis transparasi pembayaran Menyusun analisis transparansi pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis transparansi pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis transparansi pembayaran/ belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis keterbukaan pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran Menyusun analisis keterbukaan pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis keterbukaan pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis keterbukaan pembayaran/belanja Menyusun kertas kerja penyusunan analisis bersaing/kompetitif pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis bersaing/kompetitif pembayaran Menyusun analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja Mengevaluasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja Menyusun rekomendasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK 45
  • 46. TATA CARA PENILAIAN (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK a. Butir kegiatan non-paket PPK terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia. b. Butir kegiatan non-paket PPK dikerjakan oleh JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK, dibuktikan dengan SK Penunjukan PPK; c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN atau JF APK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket PPK sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER-14/PB/2021. 46
  • 47. - Tina seorang JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPK pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Tina memasukkan 3 kali AK Paket PPK maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket PPK dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket PPK. - Anto diangkat sebagai JF APK APBN Ahli Pertama pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Januari 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 April 2021 ((April-Juni)/12 = 0,25). - Anto diangkat sebagai JF PK APBN Penyelia pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Mei 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 Mei 2021 ((Mei-Juni)/12 = 0,16). - Rendi diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai PPK pada tanggal 1 Juli 2021, maka AK Paket PPK yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah 0, karena PAK Periode I adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2021. - Fulan adalah JF PK APBN jenjang Mahir yang ditugaskan sebagai PPK dan mengajukan Angka Kredit non paket atas dasar kegiatan Menyusun Kertas Kerja Efisiensi Pembayaran dengan melampirkan bukti dukung berupa Kertas Kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, Fulan berhak mendapatkan Angka Kredit sebesar 0,01. - Kukuh adalah JF APK APBN jenjang Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai PPK dan mengajukan Angka Kredit dari butir kegiatan non paket pada 4 (empat) satuan kerja yang ditangani yaitu: a. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445325; b. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445326; c. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445327; d. Menyusun analisis efisiensi pembayaran pada satker 445328; pada saat akan mengajukan Angka Kredit pada butir kegiatan tersebut, Kukuh mengunggah bukti dukung atas masing-masing kegiatan agar dapat diakui Angka Kredit dari semua kegiatan tersebut. Atas dasar bukti dukung yang diunggah, Kukuh berhak mendapatkan Angka Kredit sebesar 4 x 0,01 AK = 0,04 Contoh Kasus KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN-PPK 47
  • 48. Melaksanakan tugas sebagai PPSPM*, meliputi: a. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung b. Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian 1. Analisis penolakan SPP; 2. Analisis kesalahan SPM; 3. Analisis retur SP2D; 4. Analisis revolving uang persediaan. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Mengevaluasi analisis AHLI PERTAMA Menyusun Analisis PENYELIA Mengklasifikasi dokumen sumber MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 48
  • 49. PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPSPM a. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung; b. Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ; c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian; PEMAKETAN TUGAS TATA CARA PENILAIAN a. Subunsur Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia; b. Dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai PPSPM (SK Kepala K/L atau KPA); c. Setiap Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai PPSPM di lebih dari satu satker, hanya dapat diperhitungkan satu kali untuk AK Paket PPSPM; d. AK Paket dihitung secara proporsional berdasarkan tanggal SK penunjukan sebagai PPSPM atau tanggal SK pengangkatan JF jika SK PPSPM tertanggal sebelum SK pengangkatan JF. Contoh kasus: - Sammy seorang JF APK APBN yang diangkat sebagai PPSPM pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Sammy memasukkan 3 kali AK Paket PPSPM maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket PPSPM dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket PPSPM. - Jody diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan diangkat sebagai PPSPM pada tanggal 1 Mei 2021, maka AK Paket PPSPM yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 Mei 2021. DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai PPSPM b. Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 49
  • 50. PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PPSPM TUGAS NON-PAKET JENJANG MAHIR PENYELIA PERTAMA MUDA MADYA Menyusun kertas kerja analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Mengklasifikasi dokumen sumber analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Mengevaluasi analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun rekomendasi analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran Menyusun kertas kerja analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Mengevaluasi analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun rekomendasi analisis kesalahan Surat Perintah Membayar Menyusun kertas kerja analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Mengklasifikasi dokumen sumber analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Mengevaluasi analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun rekomendasi analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana Menyusun kertas kerja revolving uang persediaan Mengklasifikasi dokumen sumber analisis revolving uang persediaan Menyusun analisis revolving uang persediaan Mengevaluasi analisis revolving uang persediaan Menyusun rekomendasi analisis revolving uang persediaan (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 50
  • 51. TATA CARA PENILAIAN a. Butir kegiatan non-paket PPSPM terdapat pada JF PK APBN dan JF APK APBN, pada JF PK APBN, terdapat pada jenjang Mahir dan Penyelia. b. Butir kegiatan non-paket PPSPM dikerjakan oleh JF PK APBN atau JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM, dibuktikan dengan SK Penunjukan PPSPM; c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN atau JF APK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket PPSPM sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER-14/PB/2021. Contoh kasus: - Terdapat 100 transaksi dalam satu bulan pada salah satu butir kegiatan non-paket PPSPM yang disusun dalam 1 format. Jika format sudah sesuai maka volume yang dapat diberikan tim penilai adalah 1. - Burhan seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai PPSPM pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Burhan memasukkan 3 kali kegiatan menginvetarisasi dokumen capaian output dengan bulan yang sama untuk ketiga satker yang dikelola, maka tim penilai harus memberikan nilai 1 pada volume setiap format yang sesuai. (Butir Kegiatan Non Pemaketan) KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN -PPSPM 51
  • 52. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan*, meliputi: a. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; b. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja; d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara. 1. Analisis penentuan target penerimaan; 2. Analisis realisasi penerimaan; 3. Analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan; 4. Analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan; 5. Analisis pengembalian penerimaan. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN KEBENDAHARAAN-BENDAHARA PENERIMAAN 52
  • 53. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran*, meliputi: a. menerima dan menyimpan uang persediaan; b. melaksanakan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan; c. melaksanakan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran; d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara; g. menatausahakan transaksi uang persediaan; h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;dan j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara. 1. Analisis realisasi belanja; 2. Analisis capaian output; 3. Analisis pengembalian belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja KEGIATAN KEBENDAHARAAN-BENDAHARA PENGELUARAN 53
  • 54. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan; b. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; c. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan 1. Analisis Revolving Uang Persediaan; 2. Analisis Realisasi Belanja; 3. Analisis Capaian Output; 4. Analisis Pengembalian Belanja. PEMAKETAN TUGAS – SEMUA JENJANG NON PEMAKETAN – PER JENJANG TERAMPIL Menginventarisasi dokumen PENYELIA Menyusun Analisis MAHIR Menyusun kertas kerja PEMAKETAN TUGAS DAN ANGKA KREDIT-BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 54
  • 55. TATA CARA PENILAIAN a. Subunsur Kebendaharaan hanya terdapat pada JF PK APBN; b. Dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai Bendahara (SK Kepala Satker) dan Sertifikat BNT; c. Setiap Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Bendahara di lebih dari satu satker, hanya dapat diperhitungkan satu kali untuk AK Paket Bendahara; d. AK Paket dihitung secara proporsional berdasarkan tanggal SK pengangkatan sebagai Bendahara atau tanggal SK pengangkatan JF jika SK Bendahara tertanggal sebelum SK pengangkatan JF. Contoh kasus: - Andi seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai BP pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Andi memasukkan 3 kali AK Paket BP maka tim penilai harus memberikan nilai 0 pada volume 2 butir Paket BP dan memberikan nilai 1 volume hanya di 1 butir kegiatan Paket BP. - Toto diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai BP pada tanggal 1 Januari 2021, maka AK Paket BP yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah per 1 April 2021. - Benny diangkat sebagai JF PK APBN pada tanggal 1 April 2021, dan ditunjuk sebagai BP pada tanggal 1 Juli 2021, maka AK Paket BP yang dapat diberikan untuk PAK Periode I adalah 0, karena PAK Periode I adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2021. KEGIATAN KEBENDAHARAAN DOKUMEN PERSYARATAN BK Pemaketan a. SK Penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Penerimaan b. Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Sesuai Jenis Bendahara 55
  • 56. PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU JENJANG TERAMPIL MAHIR PENYELIA Menginventarisasi dokumen realisasi belanja Menyusun kertas kerja analisis realisasi belanja Menyusun analisis realisasi belanja Menginventarisasi dokumen capaian output Menyusun kertas kerja analisis capaian output Menyusun analisis capaian output Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja Menyusun kertas kerja analisis pengembalian belanja Menyusun analisis pengembalian belanja Menginventarisasi dokumen Revolving UP* Menyusun kertas kerja Revolving UP* Menyusun analisis Revolving UP* KEGIATAN KEBENDAHARAAN (Butir Kegiatan Non Pemaketan) PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN JENJANG TERAMPIL MAHIR PENYELIA Menginventarisasi penentuan target penerimaan Menyusun kertas kerja penentuan target penerimaan Menyusun analisis penentuan target penerimaan Menginventarisasi realisasi penerimaan Menyusun kertas kerja realisasi penerimaan Menyusun Analisis realisasi penerimaan Menginventarisasi kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menyusun kertas kerja kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menyusun Analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan Menginventarisasi ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menyusun kertas kerja ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menyusun Analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan Menginventarisasi pengembalian penerimaan Menyusun kertas kerja pengembalian penerimaan Menyusun Analisis pengembalian penerimaan *BK untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu 56
  • 57. TATA CARA PENILAIAN Contoh kasus: - Terdapat 100 transaksi pada salah satu butir kegiatan non-paket BP yang disusun dalam 1 format. Jika format sudah sesuai maka volume yang dapat diberikan tim penilai adalah 1. - Burhan seorang JF PK APBN yang ditunjuk sebagai BP pada satker 123456, 234567, dan 345678, pada saat pengisian DUPAK, Andi memasukkan 3 kali kegiatan menginvetarisasi dokumen capaian output untuk ketiga satker yang dikelola, maka tim penilai harus memberikan nilai 1 pada volume setiap format yang sesuai. KEGIATAN KEBENDAHARAAN a. Butir kegiatan non-paket Bendahara terdapat pada JF PK APBN. b. Butir kegiatan non-paket Bendahara dikerjakan oleh JF PK APBN yang ditunjuk sebagai Bendahara, dibuktikan dengan SK Penunjukan sebagai Bendahara sesuai dengan jenis bendahara pada SK. c. Kegiatan yang dapat dinilai adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengangkatan sebagai JF PK APBN; d. Bukti fisik yang diupload pada e-jafung harus sesuai dengan format PER-14/PB/2021; e. Penilaian AK non-paket Bendahara sesuai dengan jumlah format PER-14/PB/2021 yang diupload (1 kali 1 bulan untuk setiap satker yang dikelola), bukan jumlah transaksi; f. JF PK APBN dan JF APK APBN yang ditunjuk sebagai Bendahara di beberapa satker dapat melakukan kegiatan yang sama di seluruh satkernya dengan mengupload masing-masing bukti fisik sesuai PER- 14/PB/2021. 57
  • 58. 1. Penyiapan data transaksi keuangan; 2. Penyiapan bahan rekonsiliasi laporan keuangan; 3. Penyiapan bahan analisis pendukung laporan keuangan; 4. Penyiapan bahan laporan keuangan; 5. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 6. Penyiapan tindak lanjut temuan atas laporan keuangan; 7. Penyiapan bahan penatausahaan dokumen transaksi keuangan; 8. Pengadministrasian pengelolaan keuangan. 1. Pengolahan data transaksi keuangan; 2. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan; 3. Pengolahan data pendukung laporan keuangan; 4. Penyusunan laporan keuangan; 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 6. Penyusunan analisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan; 7. Pelaksanaan penatausahaan dokumen transaksi keuangan. NON PEMAKETAN PALK – PER JENJANG NON PEMAKETAN ALK – PER JENJANG AHLI MADYA Menyusun rekomendasi AHLI MUDA Menganalisis AHLI PERTAMA Mengolah/ menyusun/ melaksanakan PENYELIA Menyiapkan rekomendasi MAHIR Menyiapkan analisis TERAMPIL Menginventarisa si TUGAS NON PEMAKETAN UNSUR PENYIAPAN/ ANALIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI 58
  • 59. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data transaksi PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis telaah transaksi LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi telaah transaksi LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output 1. Volume dihitung Per Jenis Transaksi berikut: a. Pagu Belanja DIPA; b. Revisi DIPA; c. SPM dan SP2D (per Jenis Belanja); d. SP3B dan SP3B-BLU (per Jenis Belanja); e. SPHL dan SP2HL (per Jenis Belanja); f. Pengembalian Belanja; g. Pagu Transfer; h. Transfer; i. Pengembalian Transfer; j. Estimasi Pendapatan Pajak; k. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak; l. Pendapatan Pajak; m. Pendapatan Bukan Pajak; n. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak; o. Pengembalian Pendapatan Pajak dan Imbalan Bunga; p. Mutasi Uang Persediaan; q. Kas di Bendahara Pengeluaran; r. Kas pada BLU; dan/atau s. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola dan disusun paling lambat akhir bulan berikutnya, dan khusus untuk pagu belanja DIPA dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Contoh : PK APBN Terampil menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Data Transaksi Bulan Januari 2021 yang terdiri dari Data Pagu Belanja DIPA; Revisi DIPA; SPM dan SP2D Belanja Pegawai; SPM dan SP2D Belanja Barang Kontraktual; SPM dan SP2D Belanja Barang Non-Kontraktual. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 4 volume (data SPM dan SP2D Belanja Barang Kontraktual dan Belanja Barang Non-Kontraktual dihitung sebagai 1 (satu) volume) Angka kredit yang diperoleh sebesar 4 x 0,012 AK = 0,048 AK Hasil inventarisir data transaksi Konsep analisis telaah transaksi keuangan Konsep rekomendasi telah transaksi keuangan PENYIAPAN DATA TRANSAKSI 59
  • 60. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi bahan rekonsiliasi LK PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis rekonsiliasi LK PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi hasil rekonsiliasi LK PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir menyusun konsep analisis rekonsiliasi sebagai berikut : • 4 Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Konsep Analisis Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB) + 3 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran) + 5 (Konsep Analisis Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,02 AK = 0,24 AK Hasil inventarisir data bahan Rekonsiliasi LK Konsep analisis rekonsiliasi LK Konsep rekomendasi hasil rekonsiliasi LK 1. Volume dihitung Per Jenis Rekonsiliasi berikut: a. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB; b. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran; c. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Penerimaan; dan/atau d. Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 3. Hasil Kerja PK APBN Mahir dan Penyelia wajib melampirkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi. PENYIAPAN REKONSILIASI LK 60
  • 61. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen pendukung LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis data/dokumen pendukung LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi atas analisis dokumen pendukung LK PK APBN Penyelia 0,03 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun konsep rekomendasi atas analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan bulan Januari 2021 yang terdiri dari: • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi Piutang; • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi Persediaan; • Konsep Rekomendasi Dokumen terkait Transaksi KDP; dan • Konsep Rekomendasi atas Laporan Keuangan tahun 2020. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 3 volume (konsep rekomendasi atas Laporan Keuangan tahun 2020 tidak dapat diperhitungkan karena bukan termasuk jenis dokumen pendukung LK) Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,03 AK = 0,09 AK Hasil Inventarisir Data Pendukung LK Konsep analisis data/dokumen pendukung LK Konsep rekomendasi analisis pendukung LK 1. Volume dihitung Per Jenis dokumen pendukung: a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan; b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran; c. Memo Penyesuaian; d. Dokumen yang terkait transaksi piutang; e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan; f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN ANALISIS PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN 61
  • 62. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen penyusun LK PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis LK PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi LK PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Hasil inventarisir data/dokumen penyusun LK Konsep Analisis Laporan Keuangan Konsep Rekomendasi LK 1. Volume dihitung per komponen Laporan Keuangan meliputi Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK, LAK BLU, dan/atau, LPSAL BLU. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 1. Volume dihitung Per Jenis Telaah berikut: a. Kelengkapan Laporan Keuangan; b. Kesesuaian dengan persamaan dasar Akuntansi Pemerintah; c. Kesesuaian dengan e-Rekon&LK; d. Neraca Percobaan Akrual e. Laporan Operasional (LO); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Neraca; h. Laporan Realisasi Anggaran; i. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK); j. Keterkaitan transaksi akrual intra laporan keuangan; dan/atau k. Kesesuaian dengan Laporan Barang Miliki Negara (L-BMN). 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN LAPORAN KEUANGAN 62 UAKPA UA KONSOLIDATOR : Volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan 1. volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan untuk laporan konsolidasinya setiap periode 2. sementara untuk Laporan Keuangan Satuan Kerja di bawahnya dihitung berdasarkan Satuan Kerja setiap periode (per Laporan Keuangan, tidak per Komponen LK) dibuktikan dg SK penugasan sbg Tim Penyusun LK Unit Konsolidator
  • 63. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/dokumen perencanaan Monev penyusunan LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis hasil Monev penyusunan LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan rekomendasi hasil Monev penyusunan LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir yang berkedudukan pada Satker setingkat UAPPA-W ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa Satker setingkat UAKPA yang ada di wilayahnya. Penyusunan Hasil Konsep Analisis Data/Dokumen Monev Laporan Keuangan sebagai berikut : • Bulan Januari 2021 melakukan monitoring dan evaluasi pada 3 (tiga) Satuan Kerja, yaitu Satker AAAAAA, Satker BBBBBB, dan Satker CCCCCC; dan • Bulan Maret 2021 melakukan monitoring dan evaluasi pada 5 (lima) Satuan Kerja, yaitu Satker AAAAAA, Satker BBBBBB, Satker CCCCCC, Satker DDDDDD, dan Satker EEEEEE. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 3 (konsep analisis monev bulan Januari) + 5 (konsep analisis monev bulan Maret) = 8 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 8 x 0,03 AK = 0,24 AK Hasil inventarisir data perencanaan Monev Konsep analisis hasil Monev penyusunan LK Konsep rekomendasi Monev penyusunan LK 1. Volume dihitung berdasarkan pelaksanaan monev berikut: a. UAPPA-W melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAKPA; b. UAPPA-E1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-W dan/atau UAKPA; dan/atau c. UAPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-E1, UAPPA-W, dan/atau UAKPA. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Unit Akuntansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi. 3. Surat Tugas/Surat Perintah/Surat Keputusan terkait penunjukkan Tim Monev wajib dilampirkan. 4. Hasil Kerja PK APBN Mahir dan Penyelia wajib melampirkan Laporan Hasil Monev. PENYIAPAN MONITORING DAN EVALUASI 63
  • 64. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/bahan temuan atas LK PK APBN Terampil 0,012 AK/Output Menyiapkan analisis temuan atas LK PK APBN Mahir 0,03 AK/Output Menyiapkan tindak lanjut analisis temuan atas LK PK APBN Penyelia 0,06 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun konsep rekomendasi atas rencana tindak lanjut pada LK sebagai berikut : • ketidaksesuaian saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran akibat keterlambatan penyetoran ke kas Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP; • kesalahan pencatatan akun atas pengembalian belanja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP; • ketidaksesuaian pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk kontrak multi-years berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK; Maka Angka Kredit dihitung adalah sebesar 3 volume Hasil inventarisir data temuan atas LK Konsep analisis temuan atas LK Konsep rekomendasi analisis temuan atas LK 1. Volume dihitung berdasarkan ringkasan temuan/analisis/rekomendasi yang dapat disusun untuk setiap tindak lanjut yang disusun oleh JF. 2. Temuan dapat berasal dari pemeriksa berikut : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Inspektorat/Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau c. Unit Akuntansi yang lebih tinggi. 3. Wajib melampirkan Daftar Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan KL sebagai bukti dukung. Apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Atasan Langsung yang paling sedikit memuat ringkasan temuan dan rencana tidak lanjut. PENYIAPAN TINDAK LANJUT TEMUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 64
  • 65. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Menyiapkan analisis penatausahaan dokumen PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Menyiapkan rekomendasi penatausahaan dokumen PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Mahir menyusun Hasil Konsep Analisis Penatausahaan Dokumen Tingkat Dasar sebagai berikut : • 4 konsep analisis penatausahaan dokumen Satker A yaitu untuk bulan Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 konsep analisis penatausahaan dokumen Satker B yaitu untuk bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Satker A) + 5 (Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,02 AK = 0,18 AK Hasil inventarisir data penatausahaan dokumen Konsep Analisis penatausahaan dokumen Konsep Rekomendasi penatausahaan dokumen Hasil kerja hanya dapat disusun 1 (satu) kali setiap Bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYIAPAN BAHAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN 65
  • 66. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Terampil 0,008 AK/Output Mengolah data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Mahir 0,02 AK/Output Melaporkan/menyampaikan data/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan PK APBN Penyelia 0,04 AK/Output Contoh : PK APBN Penyelia menyusun 3 (tiga) Laporan Data/Bahan/Dokumen Perikatan dan Pembayaran Tagihan yang terdiri dari Laporan atas Perekaman BAST Kontraktual Bulan Januari 2022, Laporan atas Perekaman BAST Non Kontraktual Bulan Januari 2022, dan Laporan atas Perekaman BAST UP Tunai Bulan Januari 2022 Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 3 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,04 AK = 0,12 AK Hasil Inventarisir data/bahan/dokumen Hasil Pengolahan data/bahan/dokumen Laporan/penyampaian data/bahan/dokumen 1. Volume dihitung Per Jenis Data/Bahan/Dokumen Perikatan dan Pembayaran Tagihan sebagai berikut: a. Perekaman BAST Kontraktual; b. Perekaman BAST Non Kontraktual; c. Perekaman BAST UP Tunai; d. Perekaman BAST UP KKP; e. Perekaman BAST Valas; f. Perekaman BAST Hibah Kas; g. Perekaman BAST Hibah B/J/S. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola PENGADMINISTRASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN 66
  • 67. Mengolah data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,01 AK/Output Menganalisis data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Muda 0,02 AK/Output Menyusun rekomendasi analisis data-data transaksi keuangan APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output 1. Volume dihitung Per Jenis Transaksi berikut: a. Pagu Belanja DIPA; b. Revisi DIPA; c. SPM dan SP2D (per Jenis Belanja); d. SP3B dan SP3B-BLU (per Jenis Belanja); e. SPHL dan SP2HL (per Jenis Belanja); f. Pengembalian Belanja; g. Pagu Transfer; h. Transfer; i. Pengembalian Transfer; j. Estimasi Pendapatan Pajak; k. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak; l. Pendapatan Pajak; m. Pendapatan Bukan Pajak; n. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak; o. Pengembalian Pendapatan Pajak dan Imbalan Bunga; p. Mutasi Uang Persediaan; q. Kas di Bendahara Pengeluaran; r. Kas pada BLU; dan/atau s. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola dan disusun paling lambat akhir bulan berikutnya, dan khusus untuk pagu belanja DIPA dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Contoh : APK APBN Ahli Pertama menyusun Lembar Pengolahan Data Transaksi Bulan Januari 2021 yang terdiri dari Data SPM dan SP2D Belanja Pegawai, SPM dan SP2D Belanja Barang, PNBP, Pengembalian Belanja, dan Mutasi Uang Persediaan. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 5 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 5 x 0,01 AK = 0,05 AK Lembar Pengolahan data transaksi keuangan Laporan analisis transaksi keuangan Laporan rekomendasi analisis transaksi keuangan (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) PENGOLAHAN DATA TRANSAKSI 67
  • 68. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis berita acara rekonsiliasi APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi analisis berita acara rekonsiliasi APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda menyusun laporan hasil analisis rekonsiliasi sebagai berikut : • 4 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Analisis Hasil Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB) + 3 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran) + 5 (Analisis Hasil Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,04 AK = 0,48 AK Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi Laporan analisis rekonsiliasi Laporan rekomendasi analisis rekonsiliasi 1. Volume dihitung Per Jenis Rekonsiliasi berikut: a. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB; b. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran; c. Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan Bendahara Penerimaan; dan/atau d. Rekonsiliasi Eksternal antara UAKPA dengan KPPN. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 3. Hasil Kerja APK APBN Ahli Muda dan Ahli Madya wajib melampirkan Laporan Hasil Rekonsiliasi dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi. REKONSILIASI 68
  • 69. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Mengolah data/dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis data/dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi atas analisis dokumen pendukung LK APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Madya menyusun laporan rekomendasi atas analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan sebagai berikut : • 4 Laporan Rekomendasi Memo Penyesuaian yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; • 3 Laporan Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Piutang yaitu Februari 2021, Maret 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Persediaan yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Rekomendasi Memo Penyesuaian) + 3 (Dokumen yang terkait Transaksi Piutang) + 5 (Rekomendasi Dokumen yang terkait Transaksi Persediaan) = 12 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 12 x 0,06 AK = 0,72 AK Lembar Pengolahan Data Laporan analisis data/dokumen pendukung LK Laporan rekomendasi analisis pendukung LK 1. Volume dihitung Per Jenis dokumen pendukug berikut: a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan; b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran; c. Memo Penyesuaian; d. Dokumen yang terkait transaksi piutang; e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan; f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENGOLAHAN DATA/DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN 69
  • 70. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Menyusun Laporan Keuangan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis laporan keuangan APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi laporan keuangan APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Laporan Keuangan Hasil Telaah/Analisis Laporan Keuangan Rekomendasi Telaah/Analisis Laporan Keuangan 1. Volume dihitung Per komponen Laporan Keuangan meliputi Neraca, LRA, LO, LPE, CaLK, LAK BLU, dan/atau, LPSAL BLU. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. 1. Volume dihitung Per Jenis Telaah berikut: a. Kelengkapan Laporan Keuangan; b. Kesesuaian dengan persamaan dasar Akuntansi Pemerintah; c. Kesesuaian dengan e-Rekon&LK; d. Neraca Percobaan Akrual e. Laporan Operasional (LO); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Neraca; h. Laporan Realisasi Anggaran; i. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK); j. Keterkaitan transaksi akrual intra laporan keuangan; dan/atau k. Kesesuaian dengan Laporan Barang Miliki Negara (L-BMN). 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Satuan Kerja yang dikelola. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAKPA UA KONSOLIDATOR : Volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan 1. volume hasil kerja dihitung berdasarkan Komponen Laporan untuk laporan konsolidasinya setiap periode 2. sementara untuk Laporan Keuangan Satuan Kerja di bawahnya dihitung berdasarkan Satuan Kerja setiap periode (per Laporan Keuangan, tidak per Komponen LK) 70 dibuktikan dg SK penugasan sbg Tim Penyusun LK Unit Konsolidator
  • 71. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan Monev Penyusunan LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Melaksanakan analisis Monev Penyusunan LK APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi monev penyusunan LK APK APBN Ahli Madya 0,06 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda yang berkedudukan di UAPPA-W melakukan analisis monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan sebagai berikut : • 4 Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker A yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker B yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Laporan Monev Satker A) + 5 (Laporan Monev Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,04 AK = 0,36 AK Kertas kerja monev penyusunan LK Laporan analisis monev LK Laporan rekomendasi monev penyusunan LK 1. Volume dihitung berdasarkan pelaksanaan monev berikut: a. UAPPA-W melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAKPA; b. UAPPA-E1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-W dan/atau UAKPA; dan/atau c. UAPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UAPPA-E1, UAPPA-W, dan/atau UAKPA. 2. Volume dapat disusun setiap bulan per Unit Akuntansi yang dilakukan monitoring dan evaluasi. MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 71
  • 72. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada LK APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis temuan dan rencana tindak lanjut APK APBN Ahli Muda 0,04 AK/Output Menyusun rekomendasi temuan dan rencana tindak lanjut APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Madya menyusun rekomendasi sebagai berikut : • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Pencatatan Belanja Modal; • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Perekaman Penerimaan Negara; dan • Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan atas Kesalahan Perhitungan Belanja Operasional. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 3 Laporan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan = 3 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 3 x 0,03 AK = 0,09 AK Ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut Laporan analisis temuan dan rencana tindak lanjut Laporan rekomendasi temuan dan rencana tindak lanjut 1. Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah rincian /konsep analisis/konsep rekomendasi tindak lanjut atas temuan yang disusun per satker yang dikelola. 2. Temuan dapat berasal dari pemeriksa berikut : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Inspektorat/Inspektorat Utama/Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau c. Unit Akuntansi yang lebih tinggi. 3. Wajib melampirkan Daftar Rencana Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan KL sebagai bukti dukung. Apabila tidak tersedia, dapat diganti dengan Surat Pernyataan dari Atasan Langsung yang paling sedikit memuat ringkasan temuan dan rencana tidak lanjut. TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PADA LAPORAN KEUANGAN 72
  • 73. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 53 TAHUN 2018) Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan APK APBN Ahli Pertama 0,02 AK/Output Menganalisis penatausahaan dokumen APK APBN Ahli Muda 0,02 AK/Output Menyusun rekomendasi penatausahaan dokumen APK APBN Ahli Madya 0,03 AK/Output Contoh : APK APBN Ahli Muda yang menyusun laporan analisis penatausahaan dokumen sebagai berikut : • 4 Laporan laporan analisis penatausahaan dokumen Satker A yaitu Januari 2021, Februari 2021, April 2021, dan Mei 2021; dan • 5 Laporan laporan analisis penatausahaan dokumen Satker B yaitu Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, dan Mei 2021. Maka Angka Kredit dihitung sebagai berikut : • Volume = 4 (Satker A) + 5 (Satker B) = 9 volume • Angka kredit yang diperoleh sebesar 9 x 0,04 AK = 0,36 AK Kertas kerja penatausahaan dokumen Analisis penatausahaan dokumen Rekomendasi penatausahaan dokumen Hasil kerja hanya dapat disusun 1 (satu) kali setiap Bulan per Satuan Kerja yang dikelola PENATAUSAHAAN DOKUMEN 73
  • 74. 1.Penyiapan dokumen kepegawaian/dokumen sumber; 2.Perekaman dokumen kepegawaian/dokumen sumber; 3.Pencetakan laporan transaksi perubahan data kepegawaian; 4.Monitoring dan evaluasi data kepegawaian; 5.Pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK). NON PEMAKETAN – PER JENJANG PENYELIA Memvalidasi MAHIR Memverifikasi TERAMPIL Menginventarisasi TUGAS NON PEMAKETAN UNSUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 74
  • 75. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menginventarisasi dokumen kepegawaian PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Memverifikasi dokumen kepegawaian PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memvalidasi dokumen kepegawaian PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah dokumen kepegawaian yang telah diinventarisasi/ diverifikasi/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Terampil, menyusun Lembar Inventarisasi Dokumen Kepegawaian Bulan Februari 2021 yang terdiri dari: SK Kenaikan Pangkat an. A, Ijazah Pendidikan an. A, Daftar hadir pegawai bulan Februari, SPK lembur bulan Januari, Daftar hadir lembur bulan Januari 2021, SKPP an. B, dan SK Tim Pengelola Keuangan an. C, dkk. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 7 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 7 x 0,004 AK = 0,028 AK Lembar Inventarisasi Dokumen Kepegawaian Lembar Verifikasi Dokumen Kepegawaian Lembar Validasi Dokumen Kepegawaian INVENTARISASI DOKUMEN KEPEGAWAIAN/DOKUMEN SUMBER 75
  • 76. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Merekam dokumen sumber transaksi PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memverifikasi hasil perekaman PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan jumlah dokumen sumber transaksi yang telah disiapkan/ direkam/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Mahir, menyusun Kertas Kerja Perekaman dokumen sumber transaksi Bulan Februari 2021 yang terdiri dari: Perekaman SK Kenaikan Pangkat an. A, Perekaman Ijazah Pendidikan an. A, Perekaman daftar Gaji Induk Bulan Maret 2021, Perekaman daftar perhitungan uang makan bulan Januari 2021, Perekaman daftar perhitungan uang lembur bulan Januari 2021 berdasarkan SPK lembur bulan Januari, Perekaman daftar perhitungan uang lembur bulan Januari 2021 berdasarkan Daftar hadir lembur bulan Januari 2021, dan Perekaman daftar perhitungan honorarium bulan Januari 2021. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 7 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 7 x 0,01 AK = 0,07 AK Kertas Kerja Persiapan Perekaman Kertas Kerja Perekaman Kertas Kerja Verifikasi Hasil Perekaman PEREKAMAN DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI 76
  • 77. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Menyiapkan dokumen dasar pencetakan PK APBN Terampil 0,004 AK/dokumen Melaksanakan pencetakan laporan transaksi PK APBN Mahir 0,01 AK/dokumen Memvalidasi laporan transaksi PK APBN Penyelia 0,02 AK/dokumen 1. Dokumen Sumber Kepegawaian: a. Surat Keputusan; b. Surat Perintah Melaksanakan Tugas; c. Daftar Hadir Pegawai; d. Dokumen lian yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai, contoh: Ijazah Pendidikan, akta nikah, akta kelahiran, Surat Kematian, dll. 2. Referensi Kegiatan: a. Penatausahaan tembusan Surat Keputusan yang mengakibatkan perubahan gaji pegawai (SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Jabatan, SK Pindah, SK Pengangkatan, dsb); b. Pembayaran Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Tewas/ Terusan Penghasilan Gaji/ Uang Muka Gaji; c. Pembayaran Uang Lembur/ Makan/ Honorarium; d. Penyusunan SKPP/SKPAS; e. Penyusunan daftar perubahan data KP4, Karwas Pegawai, dll. Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume hasil kerja dihitung berdasarkan laporan transaksi yang telah disiapkan/ dicetak/ divalidasi (jumlah baris pada kertas kerja);  Besaran Angka Kredit dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan satuan Angka Kredit. Contoh : PK APBN Penyelia, menyusun Lembar Validasi Laporan Transaksi Bulan Februari 2021, Februari 2021 yang terdiri dari: Validasi daftar perubahan data pegawai, Validasi daftar Gaji induk Bulan Maret 2021, Validasi daftar perhitungan uang makan Bulan Januari 2021, Validasi daftar perhitungan uang lembur Bulan Januari 2021, Validasi daftar perhitungan daftar perhitungan honorarium tim Pengelola Keuangan Bulan Januari 2021. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 5 volume Angka kredit yang diperoleh sebesar 5 x 0,02 AK = 0,1 AK Lembar Persiapan Pencetakan Laporan Transaksi Lembar Pencetakan Laporan Transaksi Lembar Validasi Laporan Transaksi PENCETAKAN LAPORAN TRANSAKSI 77
  • 78. Menginventarisasi bahan monev PK APBN Terampil 0,008 AK/dokumen Melaksanakan monev PK APBN Mahir 0,02 AK/dokumen Mengevaluasi pelaksanaan monev PK APBN Penyelia 0,04 AK/dokumen Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume dihitung berdasarkan lembar penyiapan monev/ laporan hasil monev/ evaluasi hasil monev yang telah disusun;  Volume yang dapat diberikan adalah paling banyak 1 (satu) volume untuk setiap bulan per kode Satuan Kerja. Lembar Penyiapan Bahan Monev Laporan Hasil Monev Evaluasi dan Rekomendasi berdasarkan Hasil Monev (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) MONITORING DAN EVALUASI 78
  • 79. (PERATURAN MENTERI PAN-RB 54 TAHUN 2018) Melaksanakan pengelolaan ADK PK APBN Terampil 0,008 AK/dokumen Memverifikasi hasil pengelolaan ADK PK APBN Mahir 0,02 AK/dokumen Memvalidasi hasil pengelolaan ADK PK APBN Penyelia 0,04 AK/dokumen Penilaian Angka Kredit  Dinilai berdasarkan kesesuaian dengan format yang telah diberikan dan diupload pada Aplikasi e-jafung;  Volume dihitung berdasarkan laporan pengelolaan/ verifikasi/ validasi ADK yang telah disusun;  Volume yang dapat diberikan adalah paling banyak 1 (satu) volume untuk setiap bulan per kode Satuan Kerja. Laporan Pengelolaan ADK Lembar Verifikasi Pengelolaan ADK Lembar Validasi Pengelolaan ADK PENGELOLAAN ADK 79
  • 80. 80 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei /evaluasi yang dipublikasikan: • Buku yang memiliki ISBN (International Standard Book Number) • Majalah Ilmiah/Jurnal Ilmiah/Prosiding yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) • Bertujuan membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Jurnal ITrev, JMP (Jurnal Manajemen Perbendaharaan), dll a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional 12,5 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional 6 1. Majalah/Jurnal Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas 2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei /evaluasi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: • Buku/Makalah Ilmiah telah didokumentasikan di perpustakaan unit Es I atau unit Es II yang membidangi pelatihan di K/L, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pustakawan/ pengelola perpustakaan • Bertujuan membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah a dalam bentuk buku 8 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah 4 1. Makalah Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 80
  • 81. 81 SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan: • Buku yang memiliki ISBN (International Standard Book Number) • Majalah Ilmiah/Jurnal Ilmiah/Prosiding yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) • Bertujuan menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Jurnal ITrev, JMP (Jurnal Manajemen Perbendaharaan), dll a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional 8 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional 4 1. Majalah/Jurnal Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas 4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: • Buku/Makalah Ilmiah telah didokumentasikan di perpustakaan unit Es I atau unit Es II yang membidangi pelatihan di K/L, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pustakawan/ pengelola perpustakaan • Bertujuan menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap suatu kondisi • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah a dalam bentuk buku 7 1. Buku 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas b dalam bentuk makalah ilmiah 3,5 1. Makalah Ilmiah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan dari Perpustakaan 4. Surat Pernyataan Integritas PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 81
  • 82. SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT (Maks) HASIL KERJA KETERANGAN a. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN 5 Membuat tulisan ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan 2 1. Makalah 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas • Media massa (cetak dan elektronik) yang memiliki ISSN (International Standard Serial Number) dan/atau terverifikasi Dewan Pers • Bertujuan menyampaikan atau memperkenalkan suatu konsep/kebijakan • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah • Contoh media publikasi: Majalah Treasury Indonesia, Media Keuangan, Kompas, Tempo, Media Indonesia, dll 6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional 2,5 1. Naskah Prasaran 2. Surat Izin 3. Surat Pernyataan Integritas • Disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional • Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah Proporsi Angka Kredit dalam hal Karya Tulis//Karya Ilmiah disusun lebih dari 1 orang Jumlah Penulis Utama Pembantu 1 Pembantu 2 Pembantu 3 1 100% - - - 2 60% 40% - - 3 50% 25% 25% - 4 40% 20% 20% 20% Tidak dapat ditentukan penulis utama 25% 25% 25% 25% Syarat AK untuk Naik Jenjang Jabatan dari sub unsur Pengembangan Profesi: 1. PK APBN Mahir ke Penyelia = 4 AK 2. APK APBN Ahli Muda ke Ahli Madya = 6 AK Catatan: Pengecekan ISSN dapat dilakukan melalui tautan http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi Pengecekan status terverifikasi Dewan Pers dapat dilakukan melalui tautan https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers PENILAIAN ANGKA KREDIT SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI-SEMUA JENJANG 82