3. 3
Nama : Drs. Widodo, M.Si
Tempat Tgl / lahir : Medan, 15 Juli 1968
Pendidikan terakhir : S-2 USU
Jabatan : Kabid Mutasi & Status Kepegawaian
Instansi : Kantor Regional XIII BKN
Alamat Kantor : Jln. Bandara Sultan Iskandar Muda
Nomor HP/WA : 081370416526
BIO DATA NARASUMBER
4. Dasar Hukum • Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020
• Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2019
• Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020
5. Topik Pembahasan
Pengusulan, Penetapan Kebutuhan, dan
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Uji Kompetensi dan Rekomendasi
Pengangkatan
Tugas Jabatan, Angka Kredit Minimal dan
Pemeliharaan
Penyesuaian Angka Kredit dari
Konvensional Ke Integrasi
Kenaikan Jabatan, Kenaikan Pangkat dan
Kebutuhan Angka Kredit
3
5
7
9
Ketentuan Lain-Lain 11
2
4
6
8
1
Kewenangan Pengangkatan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji
Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan
Angka Kredit
Tim Penilai
10 Pemberhentian dan Pengangkatan
Kembali
12 Ketentuan Peralihan
6. 01
Bagian 1
Pengusulan, Penetapan Kebutuhan, dan Pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional
◆ Kebutuhan Jabatan ◆
Fungsional
Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional
7. 1
Menghitung kebutuhan
jabatan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan
Instansi Pembina
Menghitung komposisi
kebutuhan setiap
jenjang untuk
pengangkatan dalam JF
secara proporsional
Instansi Pembina
Menyusun peta
kebutuhan JF nasional
untuk jangka waktu 5
tahun.
Instansi Pemerintah
Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dihitung berdasarkan beban kerja, yang
ditentukan dari indikator kebutuhan dalam pedoman kebutuhan masing-masing jabatan
fungsional yang diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan MenPANRB.
KEBUTUHAN JABATAN
9. 03
02
01
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pengangkatan Pertama
Promosi
PEJABAT FUNGSIONAL
Perpindahan dari Jabatan Lain
Penyesuaian / Inpassing
10.
11. 2
Pengangkatan Pertama
KETENTUAN
1. CPNS yang telah diangkat PNS paling lama 1
tahun harus diangkat dalam JF. Dalam hal
PNS belum diangkat ke dalam JF tidak
diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi sampai diangkat dalam JF nya.
2. Pengangkatan Pertama dalam JF dapat
dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan
dan pengambilan sumpah/Janji PNS.
3. Setelah diangkat ke dalam JF wajib
mengikuti diklat fungsional paling lama 3
tahun. Apabila belum mengikuti dan tidak
lulus tidak diberikan kenaikan jenjang satu
tingkat di atas.
Jabatan
pertama
Angka Kredit Pengangkatan
Pertama
1. AK pada saat PNS diangkat dalam
Fungsional melalui pengangkatan
ditetapkan sebesar 0.
2. AK dapat diusulkan bagi CPNS yang telah
melaksanakan tugas jabatan fungsional
3. AK dinilai dan ditetapkan saat melaksanakan
tugas JF yang dibuktikan dengan surat
pernyataan melaksanakan tugas.
.
12. 3
Perpindahan dari Jabatan Lain
Penetapan AK bagi PNS melalui jalur
perpindahan diberikan dari Angka Kredit
pengalaman ditambahkan Angka Kredit
Dasar
KETENTUAN UMUM
1. Mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
2. Penetapan pangkat sama dengan pangkat yang
dimiliki.
3. Penetapan jenjang jabatan berdasarkan pangkat
dan golongan ruang setelah lulus uji kompetensi.
4. Usul perpindahan dari jabatan lain disampaikan ke
Instansi Pemerintah kepada Instansi Pembina
paling lambat 6 bulan sebelum usia pengangkatan
yang dipersyaratkan.
13. Perpindahan dari JF ke JF lainnya
Pejabat Fungsional dapat berpindah ke Jabatan Fungsional lainnya :
(1) sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
(2) meliputi jenjang jabatan dan Angka Kredit yang setara.
(3) dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan Fungsional.
Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana:
• Dapat dinaikkan pangkatnya ke dalam golongan ruang III/a.
• Apabila berada dalam golongan ruang III/a atau III/b dapat diangkat dalam JF Ahli Pertama.
• Apabila berada dalam golongan ruang III/c atau III/d dapat diangkat dalam JF Ahli Muda.
Apabila tidak ada formasi maka dapat diangkat ke Ahli Pertama dengan AK pemeliharaan di
jenjang Ahli Pertama.
4
14. • 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan
• 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli
Muda
• 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya
• 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
BATAS USIA PENGANGKATAN PERPINDAHAN JABATAN LAIN
15. 5
Alur Perpindahan dari Jabatan Lain
Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan
(Selain JF Ahli Utama)
Instansi Pembina
1. memverifikasi dan memvalidasi usulan
2. menyelenggarakan Uji Kompetensi
3. menerbitkan PAK dan rekomendasi
PPK Instansi Pemerintah
melakukan pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional.
PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan
Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan
(Untuk JF Ahli Utama)
Usulan
disampaikan 3
bulan sebelum
BUP
PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan
BKN
Menyusun
Pertimbangan Teknis
Kementrian Setneg
1. menerima usulan
2. keputusan
pengangkatan oleh
presiden
tembusan
Penyampaian pertek
Paling lambat 3 bulan setelah tembusan
16. Pengangkatan melalui Inpassing
1. Jenjang jabatan dalam masa inpassing
ditetapkan berdasarkan pendidikan dan masa
kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
2. Masa kerja untuk inpassing bagi PNS yang
memiliki pangkat penata muda, golongan ruang
III/a dihitung sejak calon PNS.
3. PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
melalui penyesuaian/inpassing diberikan AK
yang ditetapkan dari Angka Kredit
penyesuaian/inpassing dan ditambah AK dasar.
4. Angka Kredit Kumulatif hanya berlaku 1 (satu)
kali selama masa penyesuaian/ inpassing.
Ketentuan
1. PNS yang diusulkan untuk pengangkatan
melalui inpassing dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
sebelum masa inpassing berakhir.
2. Apabila PNS telah ditetapkan rekomendasi
pengangkatannya dan telah ditetapkan
kenaikan pangkatnya maka instansi
pembina menetapkan rekomendasi
kembali berdasarkan pangkat golongan
terakhir yang ditetapkan.
6
17. Promosi
1. Pengangkatan Jabatan Fungsional
melalui promosi dilaksanakan
berdasarkan pola karier diagonal dan
vertikal.
2. Kenaikan jenjang jabatan satu tingkat
lebih tanpa memperhitungkan
jumlah Angka Kredit kumulatif yang
dipersyaratkan.
3. Angka kredit dinilai dan ditetapkan
dari tugas jabatan
Syarat Pengangkatan:
• termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
• menghasilkan inovasi yang diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya
• memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang
akan diduduki.
Ketentuan
7
19. Kewenangan Pengangkatan
1. Usulan pengangkatan PNS dalam JF ahli
utama dilakukan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pusat
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Daerah Provinsi
c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Daerah Kabupaten/Kota.
2. Usulan pengangkatan disampaikan kepada
Presiden dengan tembusanKepala Badan
Kepegawaian Negara untuk mendapatkan
pertimbangan teknis.
PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan Jabatan, dikecualikan bagi pengangkatan
dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
Penetapan
Presiden
PPK Pejabat
yang
ditunjuk
20. 03
Bagian 3
Uji Kompetensi dan Rekomendasi Pengangkatan
◆ Umum ◆ Rekomendasi
Pengangkatan
◆ Uji Kompetensi
21. Uji Kompetensi dan Rekomendasi Pengangkatan
9
Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan bagi :
a. Perpindahan dari jabatan lain
b. Promosi
c. Kenaikan jenjang jabatan
PERSIAPAN
a. Pembentukan tim
b. Materi uji
kompetensi disusun
sesuai dengan SKJ
PENYELENGGARAAN
a. Pelaksanaan seleksi
adminitrasi
b. pelaksanaan seleksi
uji kompetensi
EVALUASI
Evaluasi
penyelenggaraan uji
kompetensi dilakukan
oleh Instansi Pembina
KETENTUAN :
PPK menetapkan pengangkatan JF
berdasarkan hasil rekomendasi Uji
Kompetensi
REKOMENDASI : Instansi Pembina menyampaikan
rekomendasi pengangkatan
kepada PPK
23. • Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan
kepada Pejabat Fungsional yang mengalami kenaikan jenjang
jabatan.
• Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan
pengangkatannya ditetapkan.
• Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pemerintah
Pelantikan Pengambilan Sumpah/Janji
24. 05
Bagian 5
Tugas Jabatan, Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan
◆ Tugas Jabatan ◆ Angka Kredit Minimal
dan Pemeliharaan
25. A. Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional
Pengembangan Profesi
Kegiatan Penunjang
TUGAS JABATAN
a. Disepakati antara pimpinan atau pejabat
penilai kinerja
b. Ditetapkan dalam keputusan
c. Diluar tugas pokok jabatan
d. Sesuai dengan kapasitas ybs
e. Berkaitan dengan tugas organisasi
TUGAS TAMBAHAN
26. Angka Kredit Minimal dan Pemeliharaan
Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan dan
Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan AK
minimal.
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN:
a. Apabila belum tersedia kebutuhan jabatan untuk jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi maka berlaku angka kredit
pemeliharaan.
b. Pejabat fungsional yang menduduki pangkat tertinggi, wajib
mengumpulkan angka kredit
27. 06
Bagian 6
Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit
◆ Pengusulan Penetapan
Angka Kredit
◆ Penetapan Angka Kredit
◆ Penilaian Angka Kredit
28. Pengusulan Angka Kredit
a. Hasil penilaian kinerja sebagai bahan usulan Penetapan Angka
Kredit disampaikan oleh atasan langsung Pejabat Fungsional kepada
pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit
kerja.
b. Bahan usulan PAK dibuat menjadi surat penyampaian bahan usulan
PAK dan disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan AK.
c. Pengusulan bahan PAK diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada
unit pengelolan kepegawaian dan selanjutnya disampaikan kepada
tim penilai.
29. Ketentuan
Penilian Angka Kredit
1. Capaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional ditetapkan oleh Tim Penilai.
2. Dalam melakukan penilaian Angka
Kredit, Tim Penilai dapat meminta bukti
fisik dan laporan hasil kerja sebagai
bahan pertimbangan.
3. Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi
dan klarifikasi terhadap pejabat penilai
dan Pejabat Fungsional yang
bersangkutan.
1. Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
ditetapkan oleh Tim Penilai.
2. Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim
Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan
hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
3. Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi dan
klarifikasi terhadap pejabat penilai dan Pejabat
Fungsional yang bersangkutan.
Capaian Angka Kredit paling tinggi 150%
(seratus lima puluh persen) dari target Angka
Kredit minimal setiap tahun.
30. JENJANG ANGKA KREDIT MINIMAL ANGKA KREDIT MAKSIMAL
AHLI UTAMA 50 75
AHLI MADYA 37,5 56,25
AHLI MUDA 25 37,5
AHLI PERTAMA 12,5 18,75
PENYELIA 25 37,5
MAHIR 12,5 18,75
TERAMPIL 5 7,5
PEMULA 3,75 5,625
31. Penetapan Angka Kredit
Jika PyB menetapkan AK berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan AK sampai batas waktu yang
ditentukan, maka dapat digantikan oleh atasannya.
Ketentuan
1. Penetapan AK dilakukan untuk mengajukan usulan
kenaikan pangkat/jabatan.
2. PAK untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 bulan
sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan
ketentuan:
a. KP periode April ditetapkan paling lambat bulan
Januari
b. KP periode Oktober ditetapkan paling lambat bulan
Juli
3. PyB menetapkan AK yaitu JPT yang membidangi
Jabatan Fungsional / kepegawaian, paling rendah
diatur sebagai berikut:
a. JPT Madya pada Instansi Pembina bagi Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Utama
b. JPT Pratama pada instansinya bagi Jabatan
Fungsional jenjang Ahli Pertama - Ahli Madya dan
Jabatan Fungsional kategori Keterampilan.
33. A. Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi
AK merupakan
AK konvensional
hasil
yang
• Penyesuaian
penyesuaian
diperoleh pejabat fungsional
dikurangi nilai dasar sesuai dengan
jenjang jabatannya.
• Hasil dari penghitungan penyesuaian
tugas
profesi,
jabatan,
dan unsur
terdiri dari
pengembangan
penunjang
• Pejabat Fungsional belum memenuhi
AK kenaikan pangkat pada batas
waktu yang ditentukan, perolehan AK
dapat diperhitungkan dan
penilaian
diakumulasikan dengan
angka kredit integrasi.
TABEL KONVERSI AK FUNGSIONAL KETERAMPILAN
34. A. Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi
Contoh:
Pejabat Fungional Ahli Muda, pangkat
Penata, golongan ruang III/c, ditetapkan AK
sejumlah 262.
AK yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat
dari III/c ke III/d diperlukan 300.
Penyesuaian AK PNS yang bersangkutan
sejumlah 262 dikurang AK kumulatif
sejumlah 200 yaitu menjadi 62 AK.
Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih
tinggi menjadi III/d berdasarkan penilaian
integrasi dibutuhkan Angka Kredit sejumlah
100, maka kekurangan yang dibutuhkan PNS
yang bersangkutan sebesar 100 – 55 = 45
Angka Kredit.
TABEL KONVERSI AK FUNGSIONAL KEAHLIAN
36. Tim Penilai
Syarat Pembentukan
Instansi Pemerintah menyusun usulan
tim penilai dengan syarat sebagai berikut:
a. terdapat Pejabat Fungsional yang akan
dinilai; dan
b. jumlah Pejabat Fungsional yang akan
dinilai minimal 5 orang dengan
memperhatikan jenjang jabatan dan
kepangkatan.
Instansi Pemerintah
mengajukan usulan
Instansi Pembina
melakukan pembinaan
dan mengeluarkan
rekomendasi
pembentukan tim
penilai
Instansi Pemerintah
membentuk tim penilai
Alur Pembentukan
37. Tim Penilai
Ketentuan
1. Masa jabatan anggota maksimal 3 tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.
2. Setelah menjabat 2 kali dapat diangkat kembali setelah melampaui waktu
1 masa jabatan.
3. Anggota yang pensiun atau berhalangan lebih dari 6 bulan, maka Ketua
Tim dapat mengajukan usul penggantian anggota sesuai masa kerja yang
tersisa.
4. Anggota tim penilai yang ikut di nilai dapat diajukan pergantian anggota
oleh ketua.
5. Anggota tim dapat dipenuhi dari jabatan lain selama mempunyai
kompetensi dalam penilaian kinerja.
6. Penetapan kompetensi dan pelaksanaan penilaian Tim Penilai ditetapkan
oleh Instansi Pembina.
7. Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penilaian oleh Tim Penilai.
8. Tim Penilai merupakan PNS.
38. Tim Teknis
(1) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis
jika ada keadaan yang bersifat khusus atau
membutuhkan keahlian tertentu.
(2) Tim teknis terdiri atas para ahli di bidang
Jabatan Fungsional terkait baik dari PNS
maupun non-PNS.
(3) Tim teknis bertanggung jawab kepada
ketua Tim Penilai dalam hal pemberian
saran dan pendapat penilaian atas kegiatan
yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.
(4) Pembentukan tim teknis hanya bersifat
sementara.
39. 09
Bagian 9
Kenaikan Jabatan, Kenaikan Pangkat dan
Kebutuhan Angka Kredit
◆ Kenaikan Jabatan ◆ Kenaikan Pangkat ◆ Kebutuhan Angka Kredit
40. A. Kenaikan Jabatan
Ketentuan
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan
d. setiap unsur penilaian kinerja minimal
bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
e. lulus Uji Kompetensi.
• Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan
jabatan tidak bisa diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan berikutnya
• Setiap mengalami kenaikan jenjang AK
akan kembali menjadi 0
Penetapan
Penetapan
Presiden
PPK Pejabat
yang
ditunjuk
41. A. Kenaikan Jabatan
Jenjang AK Profesi
Ahli Utama -
Ahli Madya 12
Ahli Muda 6
Ahli Pertama -
Penyelia -
Mahir 4
Terampil -
Pemula -
Pengembangan Profesi
• Angka Kredit dari pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan tidak
bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit
pada jenjang jabatan sebelumnya.
• Angka Kredit dari pengembangan profesi
menjadi Angka Kredit akumulasi pada jenjang
jabatan yang sama.
42. B. Kenaikan Pangkat
Ketentuan
a. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah AK yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat
c. setiap unsur penilaian kinerja minimal
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.
Pangkat Ditetapkan oleh
IV/d ke IV/e Presiden
IV/c ke IV/d
BKN atas nama
Presiden
III/a ke III/b
sampai
dengan IV/b
PPK setelah
memperoleh
persetujuan
teknis BKN
Jabatan Fungsional yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi,
kelebihan AK tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Penetapan
Jika dalam jenjang
yang sama tetap
diperhitungkan
43. B. Kenaikan Pangkat
Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi
Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam
jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia
kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali
kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan
kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.
Ketentuan
a. berdasarkan persyaratan
dipersyaratkan untuk
AK yang
kenaikan
pangkat pada jenjang jabatan yang
didudukinya.
b. Wajib mengumpulkan AK
Pemeliharaan.
44. B. Kenaikan Pangkat
Kegiatan Penunjang
a. Kegiatan penunjang diberikan Angka
Kredit paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Angka Kredit yang
untuk kenaikan
dipersyaratkan
pangkat
b. AK kegiatan penunjang diberikan
untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat
45. C. Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan
Pangkat atau Kenaikan Jabatan
JF Keahlian yang pengangkatannya dimulai dari jenjang
Ahli Pertama golongan ruang III/b kenaikan jenjang
membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50.
JF Keterampilan yang pengangkatannya dimulai dari
jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang
membutuhkan Angka Kredit kumulatif 40
Dikecualikan Bagi
47. A. Pemberhentian
1. mengundurkan diri dari
jabatan karena alasan pribadi
yang tidak memungkinkan
untuk melaksanakan tugas
jabatan
(ditetapkan oleh PPK, atas
persetujuan instansi
pembina)
2. Diberhentikan sementara
sebagai PNS karena:
a. diangkat menjadi pejabat
negara;
b. diangkat menjadi komisioner
atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi
tersangka tindak pidana.
3. Cuti di luar tanggungan negara
dengan syarat:
a. telah bekerja paling singkat
5 (lima) tahun secara terus-
menerus,
b. karena alasan pribadi yang
penting dan mendesak
sehingga tidak bisa masuk
kerja.
4. Menjalankan tugas belajar
lebih dari 6 bulan, berupa
tugas kedinasan untuk
mengikuti pendidikan formal
6. Tidak memenuhi
persyaratan jabatan, yaitu:
a. kualifikasi pendidikan; dan
b. standar Kompetensi Jabatan
Fungsional.
(ditetapkan setelah, dilaksanakan
pemeriksaan dan mendapatkan izin
dari Pejabat yang Berwenang)
5. Ditugaskan secara penuh pada
jabatan pimpinan tinggi dan
jabatan administrasi,
mencakup:
a. jabatan pimpinan tinggi;
b. jabatan administrator;
c. jabatan pengawas; atau
d. jabatan pelaksana.
48. B. Tata Cara Pemberhentian
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya
paling rendah setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk
menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli madya.
JF Ahli Utama
Selain JF Ahli
Utama
Oleh PPK kepada Presiden
tembusan Kepala BKN
Penetapan
Presiden, setelah
mendapat Pertek BKN
PPK, sesuai ketentuan
perundang-undangan
Oleh PyB kepada PPK
Pengusulan
49. C. Pengangkatan Kembali
a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan;
d. ditugaskan secara penuh pada JPT dan JA.
Pengangkatan Kembali diperuntukan bagi JF yang:
Apabila sudah
diangkat/diaktifkan
kembali sebagai PNS
• tersedia kebutuhan JF
• diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir.
• dilakukan dengan menggunakan AK
terakhir yang dimiliki dan dapat
ditambah dengan AK dari penilaian
pelaksanaan tugas JF selama
diberhentikan.
Ketentuan
Apabila sudah
selesai menjalankan
tugas belajar
Dalam rangka peningkatan karier bagi pejabat fungsional yang ditugaskan secara penuh pada JPT
atau JA, maka pegawai tersebut dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebelumnya melalui
mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau melalui pengangkatan kembali.
51. Penyusunan....
1. Pedoman formasi Jabatan
Fungsional;
2. Standar Kompetensi Jabatan
Fungsional;
3. Petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan
Fungsional;
4. Standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian kualitas hasil
kerja Pejabat Fungsional;
5. Pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yang bersifat
inovatif di bidang tugas Jabatan
Fungsional;
6. Kurikulum pelatihan Jabatan
Fungsional;
7. Informasi faktor jabatan untuk
evaluasi jabatan.
Melakukan....
1. penganalisisan kebutuhan pelatihan
fungsional di bidang tugas Jabatan
Fungsional;
2. penganalisisan kebutuhan pelatihan
fungsional di bidang tugas Jabatan
Fungsional;
3. sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional;
4. pengembangan system informasi
Jabatan Fungsional;
5. Akreditasi pelatihan fungsional
6. Pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional
7. Koordinasi dengan Instansi Pengguna
dalam rangka pembinaan karier
Pejabat Fungsional
Penyelenggaraan....
1. Pelatihan Jabatan Fungsional;
2. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional;
Memfasilitasi....
1. Pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional;
2. Pembentukan organisasi profesi
JabatanFungsional;
3. Penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan
Fungsional;
Pembinaan....
Penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan
Tugas Instansi Pembina
53. Ketentuan Peralihan
Pada saat peraturan ini mulai berlaku...
Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional, tetap
berpedoman pada ketentuan dalam:
1. Peraturan Bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang
Pembinaan Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional.
Sampai dengan periode kenaikan pangkat bulan Oktober Tahun 2022.
