Rp. 250.000 30 II/b PK Pel

2. DASAR HUKUM PENGATURAN JABATAN FUNGSIONAL
(Psl 362 PP 11/2017)
 Dasar Hukum yang dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku, meliputi:
 PP 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
 PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki
Rangkap Jabatan
 PP 97/2000 tentang Formasi
 PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS
 PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
 PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural
 PP 101/2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan PNS
 PP 9/2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian PNS
 PP 21/2014 tentang Pemberhentian PNS
yang Mencapai Batas Usia bagi Pejabat
Fungsional
UU Nomor 5
Tahun 2014
tentang ASN
KEPPRES 87 Tahun 1999 dan
PERPRES 116 Tahun 2014 
Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil.
PP 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
PNS

3. Identifikasi jabatan
fungsional
Penyusunan standar
kompetensi
Identifikasi output
jabatan fungsional
Pengelolaan kinerja
jabatan fungsional
Penyesuaian tunjangan
jabatan fungsional
PENGUATAN
JABATAN
FUNGSIONAL
Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri

4. 1. PP No. 70 Th 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai ASN
2. PP No. 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS
3. PP No. 49 Th 2018 tentang Manajemen PPPK
4. PP No. 30 Th 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil
5. Rancangan PP tentang Gaji dan Tunjangan
6. Rancangan PP tentang Disiplin PNS
7. Rancangan PP tentang Korps Pegawai ASN
8. Rancangan PP tentang Pensiun dan Jaminan
Hari Tua
9. Rancangan PP tentang Badan Pertimbangan
ASN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIANGKAT
DALAM PANGKAT DAN JABATAN
Undang-Undang No. 5 Th 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
1. Jabatan Pimpinan Tinggi
- JF Keahlian: a) Ahli Utama;
b) Ahli Madya;
c) Ahli Muda;
d) Ahli Pertama.
- JF Keterampilan: a) Penyelia;
b) Mahir;
c) Terampil;
d) Pemula.
2. Jabatan Administrasi
3. Jabatan Fungsional
Pratama, Madya, Utama
Administrator, Pengawas, Pelaksana

5. PEJABAT FUNGSIONAL
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada (Psl 67 PP 11/2017):
1. pejabat pimpinan tinggi pratama (es. 2),
2. pejabat administrator (es. 3),
3. pejabat pengawas (es. 4), yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

6. HASIL KERJA/OUTPUT
JABATAN FUNGSIONAL
APABILA TIDAK TERCAPAI
PERENCANAAN
KINERJA
TARGET YG
HARUS DICAPAI
MANFAAT YG
DIHASILKAN
KINERJA
JABATAN
FUNGSIONAL
SANKSI SESUAI PERATURAN
PUU

7. BATAS USIA PENSIUN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi JF Ketermapilan,
JF Ahli Pertama, dan JF Ahli Muda;
60 (enam puluh) tahun bagi JF Ahli Madya;
65 (enam puluh lima) tahun bagi JF Ahli Utama;
• Psl 354: PNS berusia > 60 tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum PP ini
mulai berlaku BUP ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, BUP tetap 65 tahun.
• Psl 355: PNS berusia > 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF
penyelia, yang sebelum PP ini mulai berlaku BUPnya ditetapkan 60 tahun, BUPnya tetap 60
tahun.
• Psl 356: JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia setelah berlakunya PP 21/2014
tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, BUP nya 58 tahun.
* Dikecualikan bagi yang telah ditetapkan dalam UU JF
terkait

8. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGANGKATAN
PERTAMA
PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
INPASSING
(PENYESUAIAN)
PROMOSI
(Psl 74 - 90 PP 11/2017)
*) Pengangkatan Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan Jabatan

10. PNS diberhentikan dari JF apabila:
1. mengundurkan diri dari Jabatan;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
6. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Pengaktifan Kembali:
PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan di atas dapat diangkat
kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan
DAPAT DIANGKAT
KEMBALI
BERDASARKAN
KETERSEDIAN
KEBUTUHAN
JABATAN

11. KETENTUAN PEMBEBASAN SEMENTARA
Berdasarkan surat Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN&RB
RI Nomor B/53/SM.02.03/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Perihal
Penjelasan Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional sesuai PP
No. 11 Tahun 2017 adalah, sebagai berikut:
“Ketentuan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional
karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi masih tetap berlaku sampai dengan
ditetapkan Peraturan Pelaksana dari PP No. 11 Tahuin 2017
tentang Manajemen PNS yang mengatur tentang ketentuan
pelaksanaan jabatan fungsional.

12. Ketentuan lainnya..
 Pengangkatan dalam JF tertentu dapat diisi oleh PPPK (Ps. 74 ayat
(3))  Peraturan Presiden No. 49 Th 2018 ttg Manajemen PPPK
 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji (Ps. 87-93)  Peraturan
Kepala BKN No. 7 Th 2017
 JF dilarang RANGKAP JABATAN, dikecualikan untuk JA atau JPT yang
kompetensi dan bidang tugas jabatan sama dan tidak dapat
dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF (Ps. 98)
yaitu: Jaksa, Diplomat, Peneliti, Perancang PerUUan
 Tugas Instansi Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas IP oleh
Menteri (Ps. 99-100)
 Pembentukan dan Tugas Organisasi Profesi (Ps. 101)

13. 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor
002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
3. Keputusan Kepala BPS Nomor 288 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
4. Keputusan Kepala BPS Nomor 289 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, KP/KJ, BS, PK,
dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional
Pranata Komputer.
5. .......
DASAR PELAKSANAAN PRANATA
KOMPUTER (1)

14. 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 290 Tahun 2004 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 291 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata
Komputer.
7. Keputusan Kepala BPS Nomor 292 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Penjenjangan Pranata Komputer.
8. Peraturan Kepala BPS Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
DASAR PELAKSANAAN PRANATA
KOMPUTER (2)

15. PENGERTIAN
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi
berbasis komputer
KEDUDUKAN
Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan
sistem informasi berbasis komputer
TUGAS POKOK
Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan
dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer
INSTANSI PEMBINA: BPS
Termasuk dalam Rumpun Kekomputeran
Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS
PRANATA
KOMPUTER

16. JENJANG
JABATAN
 Kualifikasi teknis
 Mensyaratkan
penguasaan dan
prosedur kerja
teknis di bidang
kekomputeran
 Kualifikasi profesional
 Mensyaratkan
penguasaan ilmu
pengetahuan metodologi
dan teknik analisis di
bidang kekomputeran
TERAMPIL PRANATA
KOMPUTER
AHLI

17. NO PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PENYESUAIAN/ INPASSING
1. Berstatus PNS
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berijazah paling rendah SMA
5. Lulus diklat fungsional *) Lulus uji kompetensi
6. - Pengalaman di bidang TI paling singkat 2 th
7. Nilai prestasi kerja paling
sedikit Baik 1 th terakhir
Nilai prestasi kerja paling sedikit Baik 2 th terakhir
8. - Usia Paling Tinggi 53 th Usia Paling Tinggi 56 th
9. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPS
Persyaratan Pengangkatan Tingkat
Keterampilan

18. NO PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PENYESUAIAN/ INPASSING
1. Berstatus PNS
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV
5. Lulus diklat fungsional*) Lulus uji kompetensi
6. - Pengalaman di bidang TI paling singkat 2 th
7. Nilai prestasi kerja paling
sedikit Baik 1 th terakhir
Nilai prestasi kerja paling sedikit Baik 2 th terakhir
8. - Pertama dan Muda: 53 th
Madya: 55 th
Utama: 60 th
Pertama & Muda: 56 th
Madya: 58 th
9. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPS
Persyaratan Pengangkatan Tingkat
Keahlian

19. ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PRANATA KOMPUTER
PNS
TIM PENILAI
Surat Keputusan
Pengangkatan
Pertama
(SK PP)
4
5
7
Persetujuan dari atasan
(Setingkat Eselon II) dan
Bahan Penilaian
Biro Kepegawaian/Unit
Kerja Eselon II yang
membawahi Pranata
Komputer
Sekretariat Jabatan
Fungsional Pranata
Komputer
6
1 2
3
Penetapan Angka
Kredit (PAK)

20. Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer
Tingkat Terampil
Unsur %
Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit
PK Pelaksana
Pemula
PK Pelaksana
PK Pelaksana
Lanjutan
PK Penyelia
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utama  80 20 32 48 64 80 120 160 240
Penunjang < 20 5 8 12 16 20 30 40 60
Jumlah 100 25 40 60 80 100 150 200 300

21. Jumlah Angka Kredit Minimal Pranata Komputer
Tingkat Ahli
Unsur %
Jenjang Jabatan, Golongan Ruang dan Angka Kredit
PK Pertama PK Muda PK Madya PK Utama
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Utama  80 80 120 160 240 320 440 560 680 840
Penunjang < 20 20 30 40 60 80 110 140 170 210
Jumlah 100 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

22. Jabatan Tunjangan Jabatan Tunjangan
1 2 3 4 5 6
25 II/a PK Pelaksana Pemula 300.000
40 II/b
60 II/c
80 II/d
100 III/a
150 III/b
200 III/c
300 III/d
400 IV/a
550 IV/b
700 IV/c
850 IV/d
1.050 IV/e
1.500.000
PK Utama
GOL
960.000
540.000
PK Penyelia
PK Pelaksana 360.000
TERAMPIL AHLI
AK
Minimal
1.260.000
PK Pelaksana Lanjutan PK Pertama
PK Muda
PK Madya
450.000
780.000
Angka Kredit Minimal dan Tunjangan Jabatan
Pranata Komputer
Perpres RI Nomor 9 Tahun 2017

23. • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, setiap Pranata Komputer wajib
mencatat dan menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan
• Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan,
dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
• Kegiatan yang diusulkan lebih dari satu tahun
sebelumnya dinyatakan hangus/tidak dinilai
KEWAJIBAN PEJABAT
FUNGSIONAL

24. 24
MANFAAT ANGKA
KREDIT
 Pengangkatan Pertama
 Kenaikan Jabatan :
• Setelah 1 Tahun dalam
Jabatan
 Kenaikan Pangkat : PP No.12
Tahun 2002
• Setelah 1 Tahun dalam
Jabatan dan 2 Tahun
dalam Pangkat/ golongan

25. 25
PENILAIAN ANTAR
JENJANG
Jml satuan hasil X
Angka kredit X 1
Jml satuan hasil X
Angka kredit X 1
Jml satuan hasil X
Angka kredit X 0,8
PRANATA
KOMPUTER
SESUAI TINGKAT
JENJANG JABATAN
SATU TINGKAT
DI BAWAH JENJANG JABATAN
SATU TINGKAT
DI ATAS JENJANG JABATAN

26. 26
PENILAIAN PANGKAT
PUNCAK
PK Penyelia
(golongan III/d)
Min 10 AK
setiap tahun sejak menduduki
pangkat/jabatan puncak wajib
mengumpulkan angka kredit
dari unsur utama
PK Utama
(golongan IV/e)
Min 25 AK

27. 27
KENAIKAN JABATAN
• Paling sedkit 1 tahun dalam jabatan
terakhir
• Memenuhi angka kredit kumulatif untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
• Setiap unsur nilai prestasi kerja bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir

28. 28
KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN JABATAN
• Surat
usulan
dari
Eselon 2
• SK
Kenaikan
Pangkat
Terakhir
• Penetapan
Angka
Kredit
• Daftar
Penilaian
Prestasi
Kerja
tahun
terakhir
• Sertifikat
Lulus Uji
Kompetensi

29. 29
KENAIKAN PANGKAT
• Paling sedikit 2 tahun dalam pangkat
terakhir
• Memenuhi angka kredit kumulatif untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
• Setiap unsur nilai prestasi kerja bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir

30. 30
KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
• Surat
usulan
dari
Eselon 2
• SK
Kenaikan
Pangkat
Terakhir
• Penetapan
Angka
Kredit
• SK
Kenaikan
Jabatan
• Daftar
Penilaian
Prestasi
Kerja 2
tahun
terakhir

31. Prakom Madya dan
Prakom Utama
(Golongan IV/b-e)
Prakom Madya dan
Prakom Utama
(Golongan IV/a-d)
KENAIKAN PANGKAT PRAKOM MADYA
DAN PRAKOM UTAMA
+
ANGKA KREDIT YANG
DIPERSYARATKAN
(MINIMAL 12 AK
DARI UNSUR
PENGEMBANGAN
PROFESI)
PPK
SETIAP UNSURNYA
BER NILAI BAIK
DALAM
1 TAHUN TERAKHIR
IV
b-e
IV
a-d

32. PENINGKATAN JENJANG
PENDIDIKAN
Bagi Pranata Komputer berpendidikan SMA yang melanjutkan
pendidikan DIV/S1, ijazah yang dimiliki dapat langsung dinilaikan
angka kreditnya bila memenuhi ketentuan sbb:
- Ada ijin belajar
- Universitas satu kota dengan kantor
- Terakreditasi min B, dan
- Bukan kelas sabtu-minggu
Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka penilaian untuk
pendidikannya ditetapkan berdasarkan keputusan BKN apakah
diakui atau tidak. Jika diakui BKN, maka ijazah tersebut akan
dinilai AK nya sesuai ketentuan.

33. PEMBEBASAN
SEMENTARA/PEMBERHEN
TIAN
1. ANGKA KREDIT
a. Tidak tercapainya Angka Kredit yang ditentukan dalam 5 tahun
untuk Kenaikan Pangkat
b. Tidak dapat memperoleh angka kredit 10 (terampil gol. III/d)
dan 25 (ahli gol. IV/e)
2. LAINNYA
a. Dijatuhi hukuman disiplin
• PP Nomor 53 Tahun 2010
b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 4 Tahun 1966
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan pranata komputer,
misalnya diangkat menjadi pejabat struktural/bendahara
d. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
e. Tugas Belajar lebih dari 6 bulan

34. AKTIF KEMBALI TERCAPAI
TIDAK
TERCAPAI
Dalam waktu 1
tahun harus
mengumpulkan
angka kredit untuk
KP
KP
KJ + KP
DIBERHENTIKAN
PK TERAMPIL kecuali PK PENYELIA
(III/d)
& PK AHLI kecuali PK UTAMA (IV/e)
DIBEBASKAN
SEMENTARA
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT
yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi
Angka Kredit

35. 35
dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila
sejak diangkat tidak dapat
mengumpulkan angka kredit
dari unsur utama setiap tahun
PK UTAMA
(golongan IV/e),
MINIMAL 25 AK
TIDAK DAPAT
DIANGKAT
KEMBALI
AKTIF
KEMBALI
DIBERHENTIKAN
Dalam waktu 1 tahun
harus mengumpulkan
angka kredit untuk KP
JIKA TIDAK
TERCAPAI
JIKA
TERCAPAI
PK PENYELIA
(golongan III/d),
MINIMAL 10 AK

36. Pejabat Pranata Komputer yang
akan dibebaskan sementara
didahului dengan peringatan
selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sebelum batas waktu
pembebasan sementara
diberlakukan
SK Bebas sementara diterbitkan oleh
Kepala Instansi atau pejabat yang ditunjuk

37. TELAH SELESAI MENJALANI HUKUMAN
Dijatuhi hukuman disiplin
PNS tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat berdasarkan
PP Nomor 53 Tahun 2010
Dapat diangkat kembali dalam jabatan
Pranata Komputer terakhir yang
didudukinya bila :
Pembebasan Sementara Lainnya
(Pemberhentian)

38. Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana percobaan
Dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap, kecuali disiplin
penurunan pangkat.
diangkat kembali
dalam jabatan Pranata Komputer
terakhir yang didudukinya
DIBERHENTIKAN
DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966/ Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (
Pasal 87 – 88 )

39. Dapat
diangkat
kembali
Ditugaskan secara penuh di
luar jabatan Pranata
Komputer
Struktural/
Tugas Admisnistrasi
Telah selesai melaksanakan
tugas di luar jabatan Pranata
Komputer
Dalam pangkat yang dimilikinya,
sedangkan jabatannya ditetapkan sesuai
dengan angka kredit yang berasal dari
kegiatan unsur utama setelah dilakukan
penilaian oleh Tim dan ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang

40. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)
kecuali untuk persalinan keempat
dan seterusnya

41.  Tunjangan jabatannya diberhentikan
pada bulan ke-7 terhitung mulai tanggal
dibebaskan sementara
 Dapat dipertimbangkan KP-nya apabila
sekurang-kurangnya telah 4 (empat)
tahun dalam pangkat terakhir dan setiap
unsur dalam PPK bernilai baik dalam 2
tahun terakhir
 Diangkat kembali setelah selesai Tugas
Belajar
TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN

42. PEMBERHENTIA
N
 KARENA TIDAK
MEMPEROLEH ANGKA
KREDIT YANG TELAH
DITENTUKAN DALAM
WAKTU 1 (SATU) TAHUN
SEJAK DIBEBASKAN
SEMENTARA
 DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT

43. Berkas yang akan disidangkan diterima di Bagian Jabatan Fungsional
paling lambat 2 bulan sebelumnya
JADWAL SIDANG PENILAIAN PRANATA KOMPUTER
Kegiatan
November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Berkas diterima
Pemeriksaan
Penilaian
Sidang Penilaian
Pembuatan PAK
Pengiriman PAK

44. 44
 Dokumentasikan setiap kegiatan
 Cermat menentukan kegiatan,
maksimumkan potensi kegiatan yang
dapat menghasilkan angka kredit
 Kreatif mencari peluang kegiatan
 Jangan menunda pengajuan angka
kredit
TIPS MERAIH SUKSES

45. 45
LANGKAH-LANGKAHNYA:
1. Identifikasi semua butir kegiatan yang
dapat dinilai pada jenjang jabatan
2. Pilih kegiatan yang dapat menghasilkan
angka kredit yang sesuai dengan butir
kegiatan pada jenjang jabatan
3. Pilih butir kegiatan yang mendapatkan
angka kredit besar
4. Periksa semua butir kegiatan yang dinilai
ada bukti fisiknya
CERMAT MENENTUKAN KEGIATAN

46. TERIMA KASIH
Keterangan lebih lanjut hubungi:
BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN
BADAN PUSAT STATISTIK
jafung@bps.go.id
*