A paparan kemenpann

1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

2. DASAR
HUKUM
1
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
ASN
1) Setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.
2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang diperinci per 1 (satu)
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
jabatan.
PP Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajmen PNS
Hasil penyusunan kebutuhan disampaikan
oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri
tembusan Kepala BKN
(melampirkan dokumen rencana strategis
Instansi Pemerintah).
2
PP Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen PPPK
3

3. UU 5/2014
ASN
Perencanaan ASN sesuai arah
pembangunan
Kebutuhan ASN
berdasarkan ABK
Sistem Seleksi CPNS
menggunakan CAT & Promosi
JPT Secara Terbuka
Penilaian Kinerja dg SKP dg
penilaian 360⁰
Pengembangan kapasitas ASN
Diklat PNS minimal 5 hari/tahun
Penghargaan berdasarkan
kinerja
Pemberhentian ASN karena
tidak mencapai kinerja
Reformasi Manajemen ASN
Penggajian & Tunjangan
berdasarkan beban, tanggung
jawab & resiko pekerjaan
Jaminan Pensiun dan
Jaminan Hari Tua
berdasarkan iuran pasti
“Pengelolaan ASN berbasiskan Sistem
Merit”

4. GRAND DESAIN PERENCANAAN ASN
ANJA
B
PETA
JABATAN
Anjab
dilakukan
minimal 5
(lima)
tahun
sekali
ABK
dilakukan
setiap
tahun
Gambaran
jabatan yang
sesuai dengan
tugas & fungsi
unit oranisasi
instansi
masing-masing
kebutuhan pegawai
sesuai dgn
beban kerja
masing-masing
jabatan minimal
memangku beban
kerja 1250 jam
per tahun
ABK
KEBUTUHA
N
PNS
PNS
dapat
menduduki
Jabatan
JPT Utama
JPT Madya
JPT Pratama
Adminisator
Pengawas
Pelaksana
Jab.
Fungsional
PPPK
dapat
menduduki
Jabatan
JPT Utama
JPT Madya
Jab. Fungsional
PPPK
JABATAN
Pegawai
ASN
diangkat
dalam jabatan
oleh PPK
Pegawai ASN
wajib
meningkatkan
kompetensi
setiap tahun
minimal
5 hari kerja
melalui
Program Diklat
DIKLAT KEKURANGA
N
Jabatan yang
kosong/
kekurangan
dapat dilakukan
Penambahan
Pegawai ASN
Kelebihan
Pegawai
wajib
dilakukan
Redistribusi
KELEBIHAN
FORMA
SI
Pengangkatan
dalam jabatan
melalui jalur
CPNS
&
PPPK
Pengangkata
n dalam
jabatan
melalui jalur
Inpassing
&
Perpindahan

5. ASN
PNS
4.209 JUTA
PPPK
Berstatus pegawai tetap
Memiliki NIP secara Nasional;
Menduduki jabatan pemerintahan.
Melaksanakan tugas pemerintahan.
Pengadaan Usia Paling Rendah 18
Th dan paling tinggi 35 Th
Gaji berdasarkan Perundang-undangan.
Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan UU.
Memiliki NIP secara Nasional;
Menduduki jabatan pemerintahan
Melaksanakan tugas pemerintahan.
Pengadaan Usia Paling Rendah 20 Th. Dan
paling tinggi 1 tahun sebelum pensiun.
Masa kerja paling singkat 1 tahun.
setiap tahun diberikan kesempatan mengembangkan
kompetensi.
Gaji berdasarkan Perundang-undangan.
1. Berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara
2. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten yaitu
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
4. Bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

6. JENIS JABATAN
JABATAN
TEKNIS LAIN
(YANG
MERUPAKAN
CORE
BUSINESS
DAN
MENDUKUNG
NAWACITA
DAN RPJMN)
&
JPT Utama
JPT Madya
JPT
Pratama
JAB. PIMPINAN TINGGI
JAB. ADMINISTRASI
JAB. FUNGSIONAL
Administrator
Pengawas
Pelaksana
Keahlian
Keterampila
n

7. PNS PPPK
ASN
 J. PIMPINAN TINGGI
 J. FUNGSIONAL
 J. ADMINISTRASI
 J. PIMPINAN TINGGI
(UTAMA & MADYA)
 J. FUNGSIONAL
Selain JPT dan JF, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat
diisi oleh PPPK, yg bukan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi
manajemen pada Instansi Pemerintah
STATUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

8. Administrator
Pengawas
Pelaksana
KARIR
PNS
PPPK
PPPK
Utama
Madya
Pratama
JP
T
Jabatan
Administrasi
Keterampilan
Keahlian
J a b a t a n
F u n g s i o n a l
Konsep Pola Dasar Karier

9. JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI:
Kompetensinya tidak tersedia atau
terbatas di kalangan PNS
Mempercepat peningkatan
kapasitas organisasi
JPT tidak diwajibkan dari PNS,
serta Non JPT yang tidak
mensyaratkan pelatihan struktural
Mempersyaratkan sertifikasi
profesi atau uji kompetensi
JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIDUDUKI:
JPT Madya yang berkedudukan
sebagai PPK dan/atau PyB
JPT Madya di bidang keuangan negara dan
hubungan luar negeri
JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, aparatur
negara, kesekretariatan negara, sumber daya alam, keuangan
negara, hubungan luar negeri
Berdasarkan UU atau PP tertentu
diharuskan berasal dari PNS
PPPK MENJADI SALAH SATU PILAR BIROKRASI
YANG MAMPU MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN NASIONAL

10. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat
Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai
batas usia tertentu sesuai jabatan)
Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri
Perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang
disepakati
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan
dengan tidak berencana
Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati
Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum.
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,
dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan
dengan berencana
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

11. PPK (termasuk pejabat lain di instansi
pemerintah) dilarang mengangkat
pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK
untuk mengisi jabatan ASN.
LARANGAN
PPK dan pejabat lain yang mengangkat
pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk
mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. 1
2
Masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun
apabila tidak dapat diangkat menjadi PNS atau PPPK
sesuai persyaratan PP.
Dalam masa 5 tahun, pegawai non PNS berhak atas
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan
jaminan kematian yang diatur dengan Peraturan
Menteri PANRB setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Menteri Keuangan.
PENANGANAN PEGAWAI NON PNS
YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN

13. GAJI DAN TUNJANGAN ASN
ASN diberikan gaji dan tunjangan
Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila
ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK
diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan
tunjangan PNS yang besarannya diatur dengan Peraturan Presiden.

14. HONORER THK-II: 438.590
NO JABATAN JUMLAH
1 GURU 157.210
2 DOSEN 86
3 KESEHATAN 6.091
4 PENYULUH 5.803
5 ADMINITRASI 269.400
JUMLAH 438.590
PNS / NON PNS
PNS : 4.209.143
NO JABATAN JUMLAH
1 GURU 1.636.322
2 KESEHATAN 264.305
3 TEKNIS LAINNYA 372.740
4 ADMINITRASI 1.501.188
5 STRUKTURAL 434.588
JUMLAH 4.209.143
4.647.733
NO JABATAN JUMLAH
1 PNBH 6.000
2 PTNB 5.000
3 PENYULUH PERTANIAN 14.901
5 BLU/D 64.200
6 LNS NON PNS 29.400
JUMLAH 119.501
HONORER LAINNYA : 119.501
HONORER
PENYELESAI
AN S/D DES
2023

15. 1
?
 Evaluasi untuk Rekrutmen PPPK tahapan berikutnya (Des
2023)
 Formasi Jabatan yang Prioritas (JF)
 Penempatan formasi sesuai dengan kebutuhan.
 Formasi sesuai dengan kemampuan anggaran
 Persyaratan sesuai dengan kompetensi jabatan
 Apakah Semua Honorer dapat melamar menjadi PPPK ?
 Apakah Peserta yang telah ikut seleksi tahap pertama tapi
tidak lulus dapat ikut serta di seleksi berikutnya ?
 Apakah yang sudah diangkat PPPK boleh melamar CPNS ?
- Pengumuman
- Pemberkasan
- Pengangkatan
?

16. TAHAPAN PENGADAAN ASN
Lulus
Pengumuman
Seleksi
Administrasi
Pengangkatan
Uji
Kompetensi
SKD
SKB
Penetapan
Kebutuhan
USUL
FORMASI
ANJAB & ABK
BIRO SDM/
BKD/BKPPSDM
SKPD /BIRO
SUSUN
KEBUTUHAN
MENPANRB
BKN
SCCN
BIRO SDM/
BKD/BKPPSDM
CAT
BKN
PANSELNAS
MENKEU
CPNS & CPPPK

17. PERTIMBANGAN PENETAPAN FORMASI ASN
1. Rasio Belanja Pegawai;
2. Penyediaan anggaran gaji, seleksi dan
diklat latsar;
3. Kebutuhan Riil  ANJAB & ABK;
4. PNS  BUP;
5. Perbandingan jumlah ASN - Penduduk;
6. Letak/Kondisi Geografis;
PPPK 1. PROGRAM WAJIB
 KESEHATAN
 PENDIDIKAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2. PROGRAM PRIORITAS
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 PEMBANGUNAN POROS MARITIM
 PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI
 PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
3. PROGRAM DUKUNGAN
 REFORMASI BIROKRASI

18. Pengadaan ASN
Proses pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional dalam
jabatan Pelaksana dan PPPK dalam Jabatan fungsional
guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
Pengembangan Karier
(JPT, Jab Administrasi, JF)
Profesionalisme
Peningkatan Kinerja Organisasi
(ABK)
Memenuhi Kekuarangan Pegawai
DALAM e-Formasi)
SKD --> CAT
Sistem/Prinsip
Seleksi (ASN)
• Kompetitif
• Adil
• Objektif
• Transparan
• Bebas Unsur KKN
• Bebas Biaya
SKB --> CAT
(40%)
(60%)
Integrasi Nilai
Kelulusan ASN
MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA
DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL
18

19. Kesesuaian
Data PNS
Kesesuaian
Peta Jabatan,
J&J Jabatan
sesuai Anjab
Template Peta
Jabatan ideal
di K/L
Kesesuaian Usulan
Kebutuhan PNS
sesuai ABK
Hasil sinkronisasi
jumlah PNS dengan
BUP/Pensiun 2019-
2022
Usulan kebutuhan
pelaksana sesuai
PermenPAN
DATA YANG DI VALIDASI

20. JPT PRATAMA
4
ADMINTRATO
R..
ADMINTRATO
R..
ADMINTRATO
R..
ADMINTRATO
R..
PENGAWAS
..
PENGAWAS
..
PENGAWAS
..
PENGAWAS
..
PETA JABATAN
4
NO JABATAN KELAS ABK PNS K/L
1 Peng. Umum 5
3 2 -1
2 Peng. Persuratan 3 1 -2
NO JABATAN KELAS ABK PNS K/L
1 Peng. Umum 5 2 1 -1
2 An Kepegawaian 6 2 4
a. An Kep Ahli Madya. ? 1 0 -1
b. An Kep Ahli Muda. ? 2 1 -1
c. An Kep Ahli Pertama ? 3 1 -2
Setiap unit pengawas (es 4) di mungkinkan
membutuhkan Pengadministrasi umum (apabila ada
beberapa jabatan tdk memenuhi beban kerja 1250
jam)
• Pengadministrasi umum kebutuhan paling banyak
2 pegawai
Penulisan yang
salah
Penulisan yang
benar
Catatan :
 Peta jabatan ditetapkan oleh
PPK
 Peta jabatan di sampaikan
kepada Instansi yang terkait
(MENPANRB sebagai dasar
Penetapan Formasi tahun
2019)
contoh 1 : Peta jabatan

21. NO NAMA JABATAN KELAS
JABATAN
ABK
PNS PPPK
+/- KET
PNS PPPK PNS PPPK
JUMLAH SELURUHNYA
I JPT UTAMA
1 ………….
2 dst…………
JPT MADYA
1 ………….
2 dst…………
JPT PRATAMA
1 ………….
2 dst…………
II Administrator
1 ………….
2 dst…………
Pengawas
1 ………….
2 dst…………
Pelaksana
1 ………….
2 dst…………
III Jabatan fungsional
1 P. Budaya
a. Ahli Madya
b. Ahli Muda
c. Ahli Pertama
2
contoh 2 : Peta jabatan PENETAPAN PETA JABATAN
DI UNIT/DINAS …..
TAHUN ……
Menteri/Kepala/Ketua/Gubernur/Bupati/Walikota
...........................

22. NO JABATAN
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
ABK PNS PPPK
USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA KET
PNS PPPK JUMLAH
JUMLAH SELURUHNYA 2 5 7
1 Dokter ahli pertama Dokter 5 1 0 1 3 4 Rumah sakit ..
2 Guru kelas ahli pratama
S1 pendidikan guru
sekolah dasar
8 5 0 0 2 2 Sekolah Dasar..
3
Analis Kepegawaian Ahli
Pertama
S1. Administrasi
negara
4 2 0 1 0 1
BKD/Biro
Kepegawaian
contoh : USUL FORMASI
RINCIAN USUL KEBUTUHAN/FORMASI ASN
DI LINGKUNGAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN 2019

23. Pengangkatan dalam Jabfung
PENGANGKATAN
PERTAMA
PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
INPASSING
(PENYESUAIAN)
PERMENPANRB
NO. 42 TH 2018
PROMOSI
KEAHLIAN
 Ahli Utama (IV/d – IV/e)
 Ahli Madya (IV/a s/d IVc)
 Ahli Muda (III/c - III/d)
 Ahli Pertama (III/a - III/b)
KETERAMPILAN
 Penyelia (III/c - III/d)
 Mahir (III/a - III/b)
 Terampil (II/b s/d II/d)
 Pemula (II/a)
PENGANGKATAN
PPPK
PPPK
CPNS

24. CPNS
(PERMENPANRB NO. 41/2018)
PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
ROTASI
JAB. PELAKSANA
Kebutuhan (Formasi)
3414Nomenklatur jabatan
NO Kelompok Urusan Jumlah
1 KESEKRETARIATAN
a Perencanaan 52
b Sistem Informasi dan
Dokumentasi 66
c Hubungan Masyarakat 19
d Hukum 62
e Kepegawaian 65
f Keuangan 124
g Organisasi/ Kelembagaan 37
h Pelaporan 38
i Pengawasan 79
j Perlengkapan 127
k Tata Usaha 46
l Tatalaksana 24
2 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 5
3 Agama 122
4 Energi dan Sumber Daya Mineral 83
5 Hukum dan HAM 27
6 Keamanan 33
7 Kearsipan 6
8 Kebudayaan 119
9 Kehutanan 19
10 Kelautan dan Perikanan 66
11 Kepemudaan dan Olah Raga 7
12 Kesehatan 61
13 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat 36
14 Komunikasi dan Informasi Teknologi
Komputer
321
15 Koperasi, usaha kecil, dan menengah 21
NO Kelompok Urusan Jumlah
16 Lingkungan hidup 19
17 Moneter dan Fiskal Nasional 255
18 Pangan 6
19 Pariwisata 13
20
Pekerjaan Umum dan Penata
Ruang
99
21
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan
8
22
Pemberdayaan masyarakat dan
Desa
21
23 Penanaman modal 45
24 Pendidikan 315
25
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
37
26 Perdagangan 28
27 Perhubungan 403
28 Perindustrian 92
29 Perpustakaan 7
30 persandian 12
31 Pertahanan 19
32 Pertanahan 56
33 Pertanian 133
34
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
23
35 politik Luar Negeri 20
36 Sosial 48
37 Statistik 5
38 Tenaga Kerja 46
39 Transmigrasi 10
40 Yustisi 34

25. Dasar
pemikiran
1. Kualifikasi pegawai yg tepat utk jabatan yg tepat
2. Jumlah pegawai yg tepat utk beban kerja yg tepat
3. Efisiensi
4. Efektifitas
5. Produktifitas perbandingan antara hasil dgn masukan
6. Kinerja yg tinggi
7. Keuntungan (profittabilitas)

26. 1. Tujuan:
Mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN
Sejalan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Strategi:
• Pelaksanaan proses manajemen PNS dan PPPK secara
terintegrasi dengan “arahan strategis kelembagaan” (mandat, visi,
misi, nilai-nilai);
• Memposisikan PNS dan PPPK sebagai jalur karir profesional,
dengan keseimbangan optimum dalam pelaksanaan manajemen
kinerja – manajemen karir – manajemen reward
3. Rasional:
• Penataan tatakelola dan tatalaksana (kebijakan strategis, teknis)
bagi pelaksanaan manajemen PNS dan PPPK;
• Pengembangan kapasitas dinamik SDM pelaku pelaksanaan
kebijakan UU ASN dan turunannya;
• Membangun kesadaran dan akseptansi PNS untuk menerima dan
siap melakukan perubahan (paradigma);
ELEMEN DASAR KELEMBAGAAN

27. Analisis Beban Kerja merupakan proses dan tata cara untuk
memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
ANALISIS BEBAN KERJA
TUJUAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA
Agar Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menuntut sumber daya aparatur yang
profesionalis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
 Untuk menciptakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya.
 Menciptakan pegawai yang memiliki keahlian atau keterampilan
 Pendistribusian pegawai yang mengacu pada kebutuhan nyata organisasi.
 Untuk menciptakan tercapaiya tujuan organisasi yang efisien dan efektif.
 Dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan
kegiatannya yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja
dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen
lainnya.
 Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-
langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara
baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
 Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di
Lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

28. A. Norma Waktu (Variabel Tetap)
Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel
tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan
asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. Perubahan norma waktu dapat terjadi karena
( Perubahan kebijakan, Perubahan peralatan, Perubahan Kualitas SDM dan Perubahan organisasi, sistem dan prosedur )
B. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap).
Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja/produk.
C. Jam Kerja Efektif
Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan. Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan
analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu :
1. Valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur;
2. Konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu;
3. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga
tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja.
ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA

29. 1. Jumlah Hari 1 (satu) Tahun adalah : 365 Hari
2. Hari Kerja 1 (satu) Tahun : 235 Hari
3. Bukan Hari Kerja
 Jumlah cuti 1 tahun : 12 Hari
 Jumlah hari minggu/sabtu : 104 Hari
 Jumlah hari libur resmi : 14 Hari
 Hari Libur 1 (satu) Tahun : 130 Hari
4. Hari Kerja 1 (satu) bulan : 20 Hari
5. Hari Kerja 1 (satu) minggu : 5 Hari
6. Jam Kerja Per minggu : 37,5 Jam
7. Jam Boros Satu Hari berdasarkan ILO : 30 %
8. Jam Efektif Satu Hari berdasarkan ILO : 70 %
9. Jam Kerja Boros Per minggu 30 % x 37,5 : 11,25 Jam
10. Jam Kerja Efektif Per minggu 70 % x 37,5 : 26,25 Jam
11. Jam Kerja Efektif Per Hari 26,25 : 5 : 5 Jam 25 Menit ( 5
Jam 30 Menit )
12. Jam Kerja tidak Efektif Per hari 11,25 : 5 : 2 Jam 25 Menit ( 2 Jam 30 Menit)
13. Jam Kerja Efektif Per Tahun 5,30 x 235 Hari : 1245,5 Jam (1250
Jam )
14. Jam Kerja 1 Tahun 7,5 x 235 : 1765 Jam (1750 Jam
)

30. ANALISIS
JABATAN
ANALISIS
BEBAN
KERJA
ya
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN
Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif
1250 Jam Kerja (SKP) ( bukan 500 jam)
PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011
5 Tahun
PNS
PPPK
PETA
JABATAN
KEBUTUHAN
ASN KEKURANGAN FORMASI
Nomenklatur Jabatan Tugas Pokok ( Bukan Pokok nya Tugas)
Jabatan (X Ijazah) Unit yg kekurangan

31. WAKTU
KERJA
2. Waktu non Produktif
 waktu kerja yg tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
a. waktu tambahan:
 untuk mengembalikan tenaga;
 untuk keperluan pribadi;
 karena kondisi lingkungan kerja dan upaya mental/jasmani;
b. waktu boros
 waktu yang disebabkan keteledolaran manajemen atau kesalahan
pegawai yang bersangkutan.
Jam Kerja tidak efektif
500 jam
(235 x 7.50 x 30 %)
1. Waktu Produktif
Waktu yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan
pekerjaan
Jam Kerja 1 Tahun 1750 Jam
jam kerja per minggu 37 jam. 30 menit
Jam Kerja Efektif
1250 Jam
(235 x 7.50 x 70 %)

32. TU
Ideal/match
TU
TU
TP
Progressive/
over-active
TU
TP
TU
Under capacity
TU
mismatch
TP
EVALUASI KEBUTUHAN PEGAWAI
Setiap pegawai mempunyai tugas & beban kerja
sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang didudukinya
Jam Kerja Efektif minimal 1250 jam pertahun
TU = Tugas utama
TP = Tugas
penunjang
Formasi (besaran beban kerja)
Kelebihan (Redistribusi)
Kekurangan (kekosongan)

33. Cepat pengambilan keputusan
Berbagi data antar
stakeholder
Data yang berkualitas
Akurat
Akuntabel
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN
Pasal 10
 Penyusunan kebutuhan PNS
dilaksanakan dengan
menggunakan aplikasi yang
bersifat elektronik.
 Ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan penyusunan
kebutuhan yang bersifat
elektronik diatur dengan
Peraturan Menteri.
P P NO. 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

34. LANGKAH PENGISIAN E-
FORMASI
Isi Bezzeting
Isi Struktur
Organisasi
Isi Analisis
Jabatan

35. Internet
BKN Pusat
BKD Provinsi
Kementerian/
Lembaga
BKD Kab. BKD Kota.
DATA KEPEGAWAIAN
→Isi Struktur
Organisasi
→Isi Bezzeting
→Isi Analisis Jabatan

36. ABK,PNS,CPNS,BUP dan Usulan
BEZZETING

37. NO JABATAN ABK PNS
KEKURANGAN
/
KELEBIHAN
USUL
CPNS
USUL
INPASSIN
G
I.
Jabatan
Pimpinan Tinggi
a. Utama 4 5 0 0 0
b. Madya 266 38 227 222 0
c. Pratama 98 66 33 0 0
II.
Jabatan
Administrasi
a. Administrator 821 768 60 9 0
b. Pengawas 2837 2611 250 61 0
c. Pelaksana
(JFU)
25191 14742 10671 4917 1
III.
Jabatan
Fungsional
1. Jab. Fungsional
Keahlian
21541 251938 -230307 3929 130
2. Jab.n
Fungsional
Keterampilan
14710 4802 9939 2367 16
IV. Bukan Jabatan 6435 3602 2850 635 0
Jumlah 71905 278570 -206274 12143 147
REKAPITULASI PERENCANAAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN DATA E-FORMASI
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

38. Penutup
1. Instansi wajib melaksanakan anjab dan ABK
2. PPK menetapkan Peta jabatan di masing-masing
instansi
3. PPK menetapkan kebutuhan pegawai berdasarkan peta
jabatan dengan ketentuan setiap pegawai harus
memiliki jam kerja per tahun 1250 Jam
4. PPK menyampaikan Peta jabatan dan kebutuhan ke
PANRB.

39. Your logo here

40. PAPARAN DAN FORMAT
USULAN FORMASI ASN TAHUN 2019
DAPAT DIUNDUH DI WEBSITE
Pukul 14.00 WIB
http://bkddki.jakarta.go.id

41. Your logo here