Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BANTEN
PT. Dasa Guna Konsultan
Laporan Pendahuluan

2. BAB I Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan
Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan :
PENDAHULUAN
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagiamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. BAB I
PENDAHULUAN
Landasan Hukum
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 78);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Ganti Rugi Barang Daerah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten;
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 87 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah
Yang Berasal Dari Penjualan Barang Milik Daerah;
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

4. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam
mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor, dan megevaluasi SOP
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Adapun sasaran dari pedoman penyusunan SOP ini adalah :
1. Setiap unit kerja memiliki SOP nya masing-masing;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
PEMBATASAN
Ruang lingkup penyusunan SOP pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Banten adalah SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Banten yang dibatasi pada SOP untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan barang milik daerah.

5. Manfaat
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan sehingga memberikan kepastian dan
keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukan pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individu dan organisasi secara keseluruhan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang merupakan
cara konkrit untuk memperbaiki kineja serta
membantu mengevaluasi kegiatan yang telah
dilakukan;
7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat
baik dari sisi kualitas, waktu, dan prosedur;
8. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai
dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan
melakukan penyimpangan;
9. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
10.Membantu penelusuran terhadap kesalahan
prosedural dalam memberikan pelayanan.

6. Asas Pembakuan
01
Asas Pertanggung
jawaban
02
Assa Keterkaitan
03
Asas Kecepatan dan
Kelancaran
04
Asas Keamanan
05
Asas Keterbukaan
06
Azas Penyusunan SOP Prinsip Penyusunan SOP
Kemudahan dan Kejelasan
01
Efisiensi dan Efektifitas
02
Keselarasan
03
Keterukuran
04
Asas Pembakuan
05
Dinamis
06
Berorientasi Pada
Pengguna
07
Kepastian Hukum
08

7. BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan :
 Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi:
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
a)Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
c)Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
d)Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)
1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2) Pengadaan
3) Penggunaan
4) Pemanfaatan
5) Pengamanan dan Pemeriharaan
6) Penilaian
7) Pemindahtanganan
8) Pemusnahan
9) Penghapusan
10)Penatausahaan
11)Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Adapun bagian pengelolaan Barang Milik Daerah
menurut Peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut :
Prinsip-prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengadaan aset tetap harus dianggarkan;
2) Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi;
3) Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan/administrasi secara baik;
4) Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.
Tiga prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Daerah yakni:
1) Adanya perencanaan yang tepat,
2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan
3) Pengawasan (monitoring).

9. BAB III
JENIS DAN FORMAT SOP
Jenis SOP
 SOP Administratif
 SOP Teknis
Format SOP
1. Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowchart)
2. Menggunakan Hanya Lima Simbol
1 Simbol Kapsul/Terminator Untuk mendeskripsikan
kegiatan mulai dan berakhir
2 Simbol Kotak/Process Untuk mendeskripsikan proses
atau kegiatan eksekusi
3 Simbol Belah Ketupat/Decision Untuk mendeskripsikan kegiatan
pengambilan keputusan
4 Simbol Anak Panah/Panah/Arrow Untuk mendeskripsikan arah
kegiatan (arah proses kegiatan)
5 Simbol Segi Lima/Off-Page
Connector
Untuk mendeskripsikan arah
simbol yang berbeda halaman

11. Langkah-Langkah Penyusunan SOP
Penyusunan SOP AP meliputi siklus sebagai
berikut :
1. Persiapan,
2. Penilaian Kebutuhan SOP AP
3. Pengembangan SOP AP
4. Penerapan SOP AP
5. Monitoring dan Evaluasi SOP AP
1. Pembentukan Tim
2. Penilaian Kebutuhan SOP
3. Pengembangan SOP
4. Penerapan SOP
5. Monitoring dan Evaluasi
Persiapan Penyusunan SOP
Siklus Penyusunan SOP AP

12. TERIMAKASIH
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Provinsi Banten