Police Deparetement of Indonesia

1. APLIKASI PELAKSANAAN
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN
DI POLDA JABAR
Bandung , APRIL 2015
DIPAPARKAN OLEH :
Drs. DJOKO TUROHMAN, MH
IRWASDA POLDA JABAR
MATERI CERAMAH/ KULIAH
DIKSESPIMENPOLRI
1

2. DASAR
1. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.
2. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR : PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 TENTANG STANDAR
AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.
3. PERATURAN MENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR : 19
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.
4. PERKAP NO. 2 TH 2009 TGL 25-02-2009 TTG TATA CARA
PELAKSANAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN POLRI.
5. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA.
6. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011 TGL 4 OKTOBER
2011 TTG WASRIK RUTIN DI LINGKUNGAN POLRI.
7. SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL : SKEP/760/X/2005 TANGGAL
21 OKTOBER 2005 TENTANG PETUNJUK PENGAWASAN OPERASI
KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN POLRI;

3. MANAJEMEN
Menurut James A.F. Stoner
Adalah : suatu proses perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan,
dan pengendalian upaya dari anggota
organisasi serta penggunaan sumber
daya yang pada organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya.
PENGERTIAN - PENGERTIAN

4. PENGAWASA
N
Prayudi, Proses untuk menetapkan pekerjaan apa
yang dijalankan, dilaksanakan atau
diselenggarakan itu dengan apa yang
dikehendaki, direncanakan / diperhatikan.
Sondang P.Siagiaan, Proses Pengamatan dari
pelaksanaan seluruh giat organisasi untuk
mencapai tujuan agar semua pekerjaan yang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan.

5. PEMERIKSAA
N
adalah, SUATU KEGIATAN MANAJEMEN YG
BERTUJUAN UTK MENGADAKAN
PENGAWASAN MELALUI SUATU ALAT
PENGUKUR, SHG DPT DIKETAHUI HASIL
LAPORAN DGN KENYATAAN YG ADA.
PEMERIKSAAN DPT DILAKUKAN DI
TEMPAT PEMERIKSA DAN DAPAT JUGA DI
TEMPAT YG DIPERIKSA.

6. PROFESIONA
L
Adalah,
DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA DENGAN
BAIK, BENAR DAN DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
- MEMILIKI SIKAP MENTAL PERSONEL YANG
MELAKSANAKAN (ATTITUDE).
-MEMERLUKAN PENGETAHUAN UNTUK
MENJALANKANNYA (KNOWLEDGE).
-MEMERLUKAN KEAHLIAN UNTUK MENJALANKANNYA
(SKILL).
-MENGHARUSKAN ADANYA PEMBAYARAN UTK
MELAKUKANNYA (PAID / SALARY).

7. PROPORSIONA
L
Adalah,
SESUAI DENGAN PROFESI (PROSESNYA);
SEBANDING, SEIMBANG, BERIMBANG, PROGRAM
DAPAT DISUSUN SECARA RAPIH SEHINGGA
MASALAHNYA DAPAT DITANGANI SECARA
PROPORSIONAL.

8. PENGENDALIA
N
Adalah,
SUATU PROSES TINDAKAN DALAM RANGKA
UPAYA UTK MENJAMIN KETEPATAN
PELAKSANAAN DARI RENCANA YG TELAH
DITENTUKAN DAN ATAU SESUAI DGN
KEBIJAKSANAAN PIMPINAN, SHG SASARAN DPT
TERCAPAI SEOPTIMAL MUNGKIN.

9. SISTEM PENGENDALIAN
INTERN
(SPI)
2

10. MERUPAKAN SUATU PROSES YG MELIBATKAN
DEWAN KOMISARIS, MANAJEMEN DAN PERSONIL
LAIN YG DIRANCANG UNTUK MEMBERIKAN
KEYAKINAN MEMADAI TENTANG PENCAPAIAN
EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI OPERASI, KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN, KEPATUHAN TERHADAP
HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU .
PENGERTIAN SPI
Menurut COSO yaitu :

11. UTK MEMBERIKAN KEYAKINAN
MEMADAI ATAS TERCAPAINYA TUJUAN
ORGANISASI MELALUI KEGIATAN YANG
EFEKTIF & EFISIEN, KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN,
PENGAMANAN ASET NEGARA DAN
KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(SPI)
MERUPAKAN PROSES YANG INTEGRAL PADA
TINDAKAN DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN
SECARA TERUS MENERUS OLEH PIMPINAN DAN
SELURUH PEGAWAI

12. SELURUH PROSES KEGIATAN AUDIT, REVIEW,
EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN
PENGAWASAN LAIN TERHADAP
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DLM RANGKA MEMBERIKAN
KEYAKINAN BHW KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN
DGN BAIK.
PENGAWASAN INTERN

13. APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAHAN
(APIP)
3

14. DITERBITKAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA :
- PER/04/M.PAN/03/2008 TTG KODE ETIK
- PER/05/M.PAN/03/2008 TTG STANDAR AUDIT
adalah, SUATU BADAN / KELEMBAGAAN YANG BERTUGAS UTK
MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN.
MERUPAKAN UNSUR MANAJEMEN PEMERINTAH DLM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.
KEMENTRIAN NEGARA PAN PADA TAHUN 2007 TELAH MELAKUKAN PENYUSUNAN KODE ETIK DAN STANDAR
AUDIT APIP.
INI DIMAKSUDKAN AGAR PELAKSANAAN AUDIT BERKUALITAS, SIAPAPUN YANG MELAKSANAKANNYA
DIHARAPKAN MENGHASILKAN SUATU MUTU AUDIT YANG SAMA KETIKA AUDITOR MELAKSANAKAN AUDITNYA.
APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAHAN
(APIP)

15. TUGAS POKOK ITWASDA
4

16. 1. PERATURAN KAPOLRI NO. 22 TAHUN 2010 TGL. 28 SEPTEMBER 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT
KEPOLISIAN DAERAH;
2. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011 TGL 4
OKTOBER 2011 TTG WASRIK RUTIN DI LINGKUNGAN POLRI.
3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DILINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL : SKEP/760/X/2005
TANGGAL 21 OKTOBER 2005 TENTANG PETUNJUK
PENGAWASAN OPERASI KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN
POLRI;
ITWASDA MERUPAKAN UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN
PADA POLDA YANG BERADA DI BAWAH KAPOLDA, BERTUGAS
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN UMUM, DAN
PERBENDAHARAAN DALAM LINGKUNGAN POLDA
TUGAS POKOK INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

17. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, ITWASDA MENYELENGGARAKAN FUNGSI:
a. PERENCANAAN DAN PENGADMINISTRASIAN UMUM, PENATAUSAHAAN DAN URUSAN
DALAM, PENGURUSAN PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS), DAN
PELAYANAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ITWASDA;
b. PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN POLDA;
c. PEMBERIAN ARAHAN DAN BIMBINGAN ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
DALAM JAJARAN POLDA;
d. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN (WASRIK) BAIK YANG TERPROGRAM (RUTIN)
MAUPUN TIDAK TERPROGRAM MELIPUTI WASRIK KHUSUS DAN VERIFIKASI,
TERHADAP ASPEK MANAJERIAL SEMUA UNIT ORGANISASI KHUSUSNYA PROSES
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENCAPAIAN PROGRAM KERJA SERTA
PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN YANG
MELIPUTI:
1) BIDANG OPERASIONAL, TERMASUK PEMBINAAN KESIAPSIAGAAN, SISTEM DAN
METODE SERTA DUKUNGAN OPERASIONAL;
2) BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, TERMASUK PEMBINAAN PERSONEL BAIK
ANGGOTA MAUPUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) POLRI SERTA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL DAN/ATAU PNS
POLRI;
3) BIDANG SARPRAS, TERMASUK PEMBINAAN MATERIIL LOGISTIK, FASILITAS, DAN
JASA, SERTA INVENTORI DAN PERBENDAHARAAN;
4) BIDANG ANGGARAN DAN KEUANGAN, TERMASUK PEMBINAAN ANGGARAN SERTA
PENGURUSAN PERBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN;
e. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL WASRIK TERMASUK SARAN TINDAKAN TERHADAP
SEMUA PENYIMPANGAN PELAKSANAAN TUGAS; DAN
f. PENGANALISISAN DAN PENGEVALUASIAN HASIL PELAKSANAAN WASRIK SERTA
FUNGSI ITWASDA

18. 1. WASRIK RUTIN 2 (DUA) TAHAP
2. WASRIK KHUSUS
3. WAS OPS
4. WAS INTERNAL PENERIMAAN ANGGOTA POLRI
5. WAS INTERNAL SELEKSI DIKBANG
6. WAS GIAT OPSNAL
7. GELAR PERKARA
8. REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN SATKER POLDA
DAN POLRES-POLRES
9. VERIFIKASI
10. PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
11. WAS GIAT PENGADAAN BARANG JASA

19. ITWASDA POLDA JABAR SEBAGAI APIP
( APARAT PENGAWAS INTERNAL POLRI ) THD LAK JAKSTRA KAPOLRI DI
BID. BIN / OPS ADALAH BERPERAN SEBAGAI PENGAWAL BUKAN
PENGAMAN.
1. Menjadi Tauladan (Lead By Example) dan
Mematuhi Kode Etik
2. Sebagai Penjamin Kualitas Kinerja (Quality
Assurance) dalam
Peningkatan Profesionalisme
3. Sebagai Konsultan (Consulting) Dalam
KEWAJIBAN PEMERIKSA
(PERKAP 11 TAHUN 2014 )
TENTANG
PENGAWASAN OPERASI KEPOLISAN

20. DPR - RI
BPK - RI
MENPAN - RB
KOMPOLNAS
LEMBAGA PENGAWAS POLRI
MASYARAKAT
1
2
3
4
5

21. 5

22. TAHAP
W A S R I K
BIDANG
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
OPSNAL
SDM
SARPRAS
GARKEU

23. MEKANISME PENYELENGGARAAN WASRIKSUS
DILINGKUNGAN POLRI
PERKAP NOMOR : 22 TAHUN 2010 TGL 28 SEPTEMBER
2010 TTG SOTK PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH
1. MEMPELAJARI MATERI POKOK SURAT PERINTAH PIMPINAN ATAS PERLUNYA DIADAKAN
KEGIATAN WASRIKSUS
2. BERKOORDINASI DENGAN KASATWIL / KASATKER MEMPELAJARI MATERI POKOK SURAT
PERINTAH PIMPINAN POLRI ATAS PERLUNYA DIADAKAN KEGIATAN WASRIKSUS TENTANG
AKAN DIADAKANNYA KEGIATAN WASRIKSUS DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA YANG
BERSANGKUTAN
3. PEMERIKSAAN KEPADA PEJABAT PELAKSANA PROGRAM DAN PENGELOLA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI ADANYA PENYIMPANGAN /
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
4. MENGUMPULKAN FAKTA – FAKTA PERMASALAHAN / DOKUMEN / DATA PENDUKUNG / DATA
LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN TENTANG ADANYA INDIKASI /
PENYIMPANGAN DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
5. MEMBUKTIKAN APAKAH TELAH TERJADI ADANYA PENYIMPANGAN / MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN / MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
6. MEMBUAT LAPORAN HASIL WASRIKSUS / LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
7. MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL WASRIKSUS / LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI KEPADA
PIMPINAN POLRI DENGAN MEMUAT HASIL KESIMPULAN PEMERIKSAAN SERTA SARAN TINDAK
LANJUT

24. PENGAWASAN INTERNAL
RUKRUITMENT (DIK TUK DAN DIK BANG)
OBJEK :
DIKTUK : - TAMTAMA
- BRIGADIR POLISI
- SAG PERWIRA
- SETUKPA
- SIPSS
- AKPOL
DIKBANG : - STIK
- SESPIMMA
- SESPIMMEN
- SESPIMTI
PNS : - UDKP TK. I DAN I
- DIKLAT PIM I S.D IV
-
SASARAN :
(BETAH)
- BERSIH
- TRASPARAN
- AKUNTABEL
- HUMANIS

25. UU No. 2
Th. 2002
ttg. Polri
Tugas Pokok
- Perkap No. 3 Th. 2009
- Perkap No. 9 Th. 2011
Giat Rutin
Kegiatan
Kepolisian
Ops Kepolisian
Jenis Ops :
-Ops Kepolisian Terpusat
-Ops Kepolisian Kewilayahan
-Preemtif
-Preventif
-Represif
-Kuratif
-Rehabilitasi
Dasar:
Teknis
/
Taktis
-Sasaran / TO
-CB
-Kemampuan Pers
-Sarana Prasarana
-Anggaran

26. DUMAS
PENANGANAN DUMAS
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT
- BUAT LAP
- PERTMBGN &
SARAN KPD
PIMPINAN
DIPROSES HKM

27. PENANGANAN DUMAS
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT

28. DASAR :PERATURAN KAPOLRI NO. 2 TH 2010 TTG
TATA CARA PELAKS VERIFIKASI DILINGKUNGAN POLRI
PENDAMPINGAN
VERIFIKASI POLDA
PELAKS VERIFIKASI
SERTIJAB KASATKER /
KASATWIL JJRN POLDA
JABAR
- SIAP SARANA GIAT
VERIFIKASI
- SIAP DATA / KOORD
SATFUNG
- PENGETIKAN / CETAK
HASIL VERIFIKASI
- OPSNAL
- SDM
- GARKU
- SARPRAS
SASARAN
- PROSENTASE PENCAPAIAN
MISI SATKER
- PROSENTASE PENCAPAIAN
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
- REALISASI PENYERAPAN
ANGGARAN
- PROSENTASE PENCAPAIAN
KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
- PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
- PERMASALAHAN STRATEGIS
- PERMASALAHAN LAIN
- KONFIRMASI
DATA YG
DICARI
VERIFIKASI
MAKSUD : MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG KEPEMIMPINAN
DAN PENCAPAIAN KINERJA SERTA PERTANGGUNG JAWABAN
PEJABAT LAMA;
TUJUAN :AGAR HASIL VERIFIKASI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI
BATASAN AWAL SERTA MASUKAN AWAL PERTANGGUNG JAWABAN
ATAS PENUGASAN PEJABAT BARU DALAM MELANJUTKAN
TUGASNYA.

29. MEKANISME REVIU
LK
PERENCANAAN
Pemahaman
Entitas
Penyiapan
Program
Kerja Reviu
Persiapan
Penugasan
PELAKSANAAN
Penelusuran
Angka
Permintaan
Keterangan
Prosedur
Analitik
PELAPORAN
Kertas Kerja
Reviu
Koreksi LK
Laporan
Hasil Reviu
UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negra
UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan
Negara
PP No. 24 Tahun 2005 ttg SAP
PP No. 8 Tahun 2006 ttg PPKIP
Keppres No. 72 Tahun 2004 ttg
Pedoman Pelaksanaan APBN
Peraturan Menteri Keuangan
No. 59/PMK.06/2005
Peraturan Dirjen PB No. 44/PB/2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKKL
LANDASAN HUKUM REVIU LK

30. 1. KESESUAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP);
2. KECUKUPAN PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG MATERIIL
SEHINGGA MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN INSTANSI,
NAMUN TIDAK TERCAKUP DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI,
AGAR DICATAT DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK), SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH;
3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN;
4. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN;
5. KONDISI PENERAPAN SPIP MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2008.
TUJUAN REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ADALAH:

31. Sekian
Terima Kasih
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta 748 Bandung
Telp/Fax. 022-7812191
Email : urmintu.itwasda@gmail.com