Materi ppkn sma xii

1. BAB 4
HAKIKAT HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu:
• menjelaskan pengertian warga negara,
• menganalisis hak warga negara dan kasus pelanggaran hak serta upaya
penanganannya,
• menganalisis kewajiban dan pengingkaran kewajiban warga negara serta
upaya penanganannya.
Karakter yang Dikembangkan
• Religius
• Demokratis
• Semangat Kebangsaan
• Cinta Tanah Air
• Tanggung Jawab

3. PETA KONSEP
Hakikat Hak dan
Kewajiban Warga
Negara
Kewajiban dan
Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara Serta
Upaya Penanganannya
Hak dan Kasus
Pelanggaran Hak
Warga Negara serta
Upaya Penanganannya
Pengertian Warga
Negara

4. warga negara
kewajiban
warga negara
hak dan
kewajiban
pelanggaran
hak
hak warga
negara
pengingkaran
kewajiban
Kata Kunci

5. • Menurut UU RI No. 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
• Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945, “Yang menjadi warga negara
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.”
A. Pengertian Warga Negara

6. • Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui
kelahiran, pengangkatan, permohonan pewarganegaraan,perkawinan,
pemberian kewarganegaraan, serta ikut ayah dan ibu.

7. • Kewarganegaraan Republik
Indonesia memperhatikan asas-
asas kewarganegaraan umum atau
universal:
 Asas ius sanguinis
 Asas ius soli
 Asas kewarganegaraan tunggal
 Asas kewarganegaraan ganda

8. 1. Hak Warga Negara
• Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita.
• Hak warga negara merupakan hak konstitusional yaitu hak-hak
yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945.
• Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang hak warga negara:
a. Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3
b. Pasal 28
c. Pasal 28A
d. Pasal 28B Ayat 1 dan 2
e. Pasal 28C Ayat 1 dan 2
B. Hak dan Kasus Pelanggaran Hak Warga
Negara serta Upaya Penanganannya

9. f. Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, dan 4
g. Pasal 28E Ayat 1, 2, dan 3
h. Pasal 28F
i. Pasal 28G Ayat 1 dan 2
j. Pasal 28H Ayat 1, 2, 3, dan 4
k. Pasal 28I Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
l. Pasal 29 Ayat 2
m. Pasal 30
n. Pasal 31
o. Pasal 32
p. Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4
q. Pasal 34 Ayat 1, 2, dan 3

10. 2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara dan Upaya Penanganannya
• Ada 2 macam pelanggaran HAM yaitu ringan dan berat.
• Beberapa upaya untuk menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia:
 ratifikasi instrumen-instrumen penting PBB
 keikutsertaan dalam Komisi Antarpemerintahan Negara-negara
ASEAN
 ketetapan nomor XVII/MPR/1998
 Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945
 UU No. 39 tahun 1999
 UU No. 26 tahun 2000
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

11.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
 Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi
 Restitusi
 Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

12. • Menurut Prof. Dr. Notonagoro, kewajiban adalah sesuatu yang
harus dilakukan.
• Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang kewajiban warga
negara:
1. Pasal 27 Ayat 1 dan 2
2. Pasal 28J Ayat 1 dan 2
3. Pasal 30 Ayat 1
4. Pasal 31 Ayat 2
• Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi
pengingkaran kewajiban warga negara, yakni cara preventif
dan cara represif.
C. Kewajiban dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara Serta Upaya Penanganannya