Dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak atas pekerjaan layak, perlindungan hukum, dan kewajiban membela negara serta membayar pajak. Hak warga negara dijabarkan dalam UUD 1945 dan juga mencakup aspek kekuasaan serta tanggung jawab terhadap hukum dan pemerintah. Selain itu, dibahas pula perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara, serta pelanggaran yang dapat terjadi dalam konteks tersebut.

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
 Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita
terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh
merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga
negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum
dan lain sebagainya
 Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau
wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah
mendapatkan hak. Tergantung situasinya.
 Hak warga negara :
1. Berhak mendapat perlindungan hukum (pasal 27 ayat (1)
2. Berhak mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (pasal 27 ayat 2).
3. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. (pasal 28D
ayat (1))
4. Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. (pasal 29 ayat (2))
5. Berhak memperleh pendidikan dan pengajaran.
6. Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
secara lisan dantulisan sesuai undang-undang yang berlaku. (pasal 28)
 Kewajiban warga negara :
1. Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari
serangan musuh. (asal 30 ayat (1) UUD 1945)
2. Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. (UUD 1945)
3. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali
serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (pasal 28J ayat 1)
5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 28J ayat 2)
6. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih
baik. (pasal 28)
 Dalam Undang-Undangan Dasar 1945 ada pasal yang mencantumkan mengenai hak dan
kewajiban, seperti :
 Pasal 26, ayat (1) – yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
 Pasal 27, ayat (1) – segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 Pasal 28 – kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 Pasal 30, ayat (1) – hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
Wujud Hubungan Warga Negara dan Negara
Dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara indonesia seperti :

2. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak membela negara
3. Hak berpendapat
4. Hak kemerdekaan memeluk agama
5. Hak mendapatkan pengajaran
6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
 Kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :
 Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
 Kewajiban membela negara
 Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
 Hak dan kewajiban negara
1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
2. Hak negara untuk dibela
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara meberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Contoh Kasus
1. Menaati Hukum Lalu Lintas
Judul kasus diatas bener-bener kontroversial, kita bisa bertanya kepada diri sendiri apakah kita sudah
menaati peraturan lalu lintas yang ada?
Kebanyakan pelajar memakai sepeda motor demi memudahkan perjalanan hidup (cie) mereka ke sekolah.
Memang terasa kemudahannya, namun kita telaah lagi. Apakah kita sudah punya SIM?
2. Membayar Pajak
Coba perhatikan apakah orang-orang sekitar kita sudah membayar pajak yang sudah ada ketentuannya
dalam UUD. Setiap orang yang tertanggung harus dan wajib membayar pajak sesuai ketentuannya.
Kalau gak bayar pajak, apa kata dunia?
3. Perlindungan Hukum
Sebagai salah satu warga negara Indonesia kita diberi hak akan jaminan perlindungan hukum, mungkin
beberapa dari kita sudah merasakan hak tersebut dengan baik. Namun ada juga yang belum. Seperti
penanganan beberapa kasus kriminal yang tidak cepat tanggap.
Menemukan substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama
sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:

3. o membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan
situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
o mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang
serasi, selaras, dan seimbang; serta
o tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan
dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di
antaranya kewajiban untuk:
o memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa;
o mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-
bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
o mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak
semena-mena kepada orang lain; serta
o melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.
c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang
terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk
memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara
untuk:
o menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan;
o sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
o mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
o mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
o memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan
dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk
kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila
keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk
o mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
o tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
o memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk
melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan
dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada
masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:
o mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di
lingkungan sekitar;
o tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
o suka bekerja keras.
Menemukan kasus pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan Negara
 kewajiban manusia untuk menjalankan tugasnya sebagaimanusia, yaitu memimpin dan memelihara bumi beserta
isinya. Maka contoh dari kewajiban ini adalah memelihara lingkungan di sekitarnya, tidak mengganggu habitat
hewan lain, dan sebagainya.
 kewajiban moral, yaitu kewajiban melakukan sesuatu sesuatu yang benardan meninggalkan yang salah sesuaiaturan
yang berlaku dalam masyarakatnya. (Baca juga: FungsiNegara)
 kewajiban sosial, kewajiban manusia terhadap manusia lain di lingkungannya yang sesuaidengan aturan sosialyang
berlaku.

4.  kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia mempunyai kewajiban kepada Tuhannya sesuai
keyakinan, agama, dan kepercayaan masing-masing.
1. Tidak atau Menghindari Membayar Pajak
Tidak atau menghindari membayar pajak berarti pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pasal 23 ayat 2
UUD 1945,”
2. Melanggar Hak Asasi Manusia Lain
Jenis-jenis pelanggaran hak asasimanusia merupakan pengingkaran kewajiban yang tercantumdalam pasal 28 J
ayat 1 UUD 1945
Pendidikan Dasar
Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 amandemen, menyebutkan pentingnya pendidikan bagi manusia sebagaisebuah
kewajiban bagi setiap warga Negara
4. Tidak Ikut Serta dalam Pembelaan Negara
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, demikian bunyi
pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
5. Tidak Ikut Serta dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
6. Tidak Menaati Peraturan Lalu Lintas
7. Merusak Fasilitas Umum dan Membuang Sampah Sembarangan
8. Tidak Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan
9. Tidak Jujur dan Melakukan Korupsi
Membandingkan antara hak dan ham
 Pembahasan Berdasarkan Asal Mula Keduanya
 Perolehan Ham : hak asasimanusia adalah hak bawaan yang diperoleh ketika seseorang dilahirkan. Tanpa
adanya syarat wilayah, ras, suku, kewarganegaraan dan semua sumber pembeda lainnya. Setiap bayi yang
lahir secara otomatis telah memiliki hak asasimanusia yang mengikat dan melindunginya.
 Perolehan Hak Warga Negara : sedangkan perolehan hak warga negara adalah setelah mendapatkan
kewarganegaraan. Di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan kewarganegaraan yaitu dengan Kelahiran
dan naturalisasi. Menurut kelahiran sendiri yang pertama ada Ius Sanguinis dimana kewarganegaraan
diturunkan dari kedua orang tua yang berwarganegara Indonesia tanpa melihat tempat kelahiran. Pemberian
kewarganegaraan ini adalah hukum secara alami. Dan yang kedua adalah Ius Soli dengan melihat tempat
kelahiran, tanpa melihat kewarganegaraan orang tua. Berdasarkan tempat lahir seseorang maka tempat
tersebut dijadikan sebagaikewarganegaraan. Menurut ius Sanguinis dan Soli akan terdapat peluang

5. kewarganegaraan yang ganda sehingga berlaku pula aturan untuk mencegahnya. Aturan tersebut adalah
mengenai menerima atau pun menolak kewarganegaraan yang diberikan secara alami.Kemudian kalau
kewarganegaraan menurut naturalisasi adalah dengan berpindah kewarganegaraan. Dengan syarat dan
proses hukum yang harus dilalui terlebih dahulu.
 Daerah Berlakunya Ham Dan Hak Warga Negara
Daerah berlakunya Ham : perbedaan ham dan hak warga negara adalah bahwa wilayah berlakunya ham
adalah diseluruh dunia tanpa terkecuali. Berlaku di semua negara tanpa batasan dan tidak akan
memperhatikan mengenai kewarganegaraan.
Daerah Berlakunya Hak Warga Negara :sedangkan untuk hak warga negara terpaku oleh batasan teritorial.
Hanya sebatas di negara tempat kewarganegaraan diperoleh. Yaitu hak warga negara hanya berlaku di
seluruh wilayah Indonesia saja.
 Batasan Waktu Mendapatkan Ham Dan Hak Warga Negara
Berlakunya Ham : ham akan berlaku seumur hidup tanpa ada masa berakhir. Diawali dari lahir sampai
dengan meninggal dunia. Hak asasi manusia akan mengikuti dan melindungi setiap individu.
Berlakunya Hak Warga Negara : sedangkan hak warga negara akan tidak berlaku lagi bila yang
bersangkutan kehilangan kewarganegaraan. Baik melalui keinginan sendiri maupun dari sanksi hukum.
 Bentuk Ham Dan Hak Warga Negara
 Bentuk Hak AsasiManusia : keberadaan hak asasi manusia untuk seluruh jiwa telah dijelaskan secara jelas
sebagaiberikut. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak pertama dan utama yang diperoleh ketika lahir.
Dalam undang-undang Indonesia ini diatur dalam pasal 9. Kemudian adalah hak berkeluarga serta
melanjutkan keturunan sebagaibentuk hak asasiyang kedua. Peraturan ini tidak membatasi setiap warga
dalam memperoleh pasangan dan melanjutkan keturunannya.Ini diatur dalam pasal10. Hak asasiyang
berikutnya adalah mengenai keadilan, kesejahteraan dan juga rasa aman yang banyak sekali disebutkan
dalam pasal perundangan Indonesia.Peraturan ini adalah adalah bentukdari perlindungan yang diperoleh
setiap individu untuk mempertahankan hidupnya dengan layak serta penuh rasa aman. Hak-hak ini dimiliki
oleh semua orang dengan tingkatan yang sama, tidak ada perbedaan dalam bentukapapun untuk seluruh
orang di dunia.
 Bentuk Hak Warga Negara : sedangkan hak warga negara diatur dalam beberapa bentuk peraturan di
perundangan Indonesia.Yang pertama adalah hak dalam memperoleh kewarganegaraan. Hak warga negara
ini mengatur mengenai cara mendapatkan kewarganegaraan secara alami maupun dengan cara naturalisasi.
Dalam undang-undang diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Hak warga negara yang berikutnya adalah
mengenai kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian
hak mengenai ke ikut sertaan dalam membela bangsa dan negara dalam pasal 30 ayat 1.
 Peraturan Perundangan Yang Mengatur
 Untuk peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasimanusia dalam perundangan Indonesia terdapat
pada pasal27 sampai dengan 34 bersamaan dengan aturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan.
 Dengan mendapatkan penjelasan yang rinci pada pasal 26 ayat 1 dan 2 mengenai cara perolehan
kewarganegaraan Indonesia.pasal 27 ayat 1 dan 2 kesamaan kedudukan sebagaiwarga negara dan juga hak
untuk mendapatkan penghidupan layak. Pasal 28 dan pasal30 mengenai bela negara.

6. Menelaah pelanggaran HAM berat
kasus pelanggaran HAM yang berat :
 Pembunuhan secara sewenang-wenang yang tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku secara
umum
 Melakukan segala bentuk penyiksaan
 Melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara sistematis
 Pembunuhan secara massal
 Menghilangkan seseorang secara paksa
1. Kejahatan Genosida
Genosida termasuk jenis pelanggaran HAM berat, merujuk pada yuridiksi International Criminal Court.
Kejahatan genosida sendiri adalah tindakan pembantaian atau pembunuhan massal secara sistematis dan
besar-besaranpada suatu suku atau bangsa dengan tujuan pemusnahan agar suku tersebut menjadi punah
dan tidak tersisa lagi.
Ada beberapa contoh kejahatan genosida yang terjadi, misalnya yaitu pembantaian suku Tutsi di Rwanda
pada tahun 1994, pembantaian Srebenica pada suku bangsa Bosnia di Yugoslavia pada tahun 1991, dan
lain-lain.
2. Kejahatan Kemanusiaan
Selain genosida, ada juga pelanggaran HAM berat yang lain, yakni kejahatan kemanusiaan. Jenis kejahatan
ini mencakup pembunuhan atau perenggutan hak hidup orang atau kelompok lain dengan tujuan tertentu.
Yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan pada pelanggaran HAM berat antara lain adalah :
 Pembunuhan
 Pembantaian
 Perbudakan
 Penyiksaan
 Pemerkosaan
 Penganiayaan berat
 Perampasan berat
 Pemindahan paksa penduduk
 Penghilangan jejak
 Perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental
 Kejahatan apartheid
Menunjukan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila -sila Pancasila
1. Hak atas Kewarganegaraan
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut,yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaiwarga negara. Pasal 26 ayat
(1) dan (2)

7. 2. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Pasal 27 ayat (1) merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan
pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan
4. Hak dan kewajiban bela negara
Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
5. Kemerdekaan Berserikatdan Berkumpul
Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran
secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya.Dalam ketentuan ini, terdapat tiga hak warga negara, yaitu
hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untukberpendapat
6. Kemerdekan Memeluk Agama
Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ayat
ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 ayat
(2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukuntuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
7. Pertahanan dan Keamanan Negara
Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan
kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan
kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
8. Hak Mendapat Pendidikan
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan”. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya”.
9. Kebudayaan Nasional Indonesia
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembang- kan nilai-nilai budayanya,dalam Pasal 32 ayat (2), disebutkan “Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagaikekayaan budaya nasional”.
10. Perekonomian Nasional
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional.
UPAYA PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi
sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
Ø melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
Ø menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
Ø menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan
DPR untuk ditindaklanjuti.
Ø memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas
HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas
pengadu yang benar.
b. Pembentukan Instrumen HAM.

8. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak
asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM
c. Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000.
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat
Menyimpulkan konsep perlindungan dan penegakan hukum
Penegakan Hukum (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar
oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam
kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.
Mengklasifikasikan penggolongan hukum
1. Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya
Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut
adalah penjelasan penggolongan hukum menurut bentuknya :
a) Hukum Tertulis
Hukum tertulis adalah hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah UUD 1945, keputusan presiden, KUHP,
dan lain-lain.
Ada 2 jenis hukum tertulis yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan serta hukum tertulis yang tidak
dikodifikasikan, sebagai berikut :
 Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur serta
dibukukukan, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan.
 Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yakni hukum yang walaupun tertulis, akan tapi tidak
disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karena itu hukum ini sering
masih memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya.
b) Hukum Tidak Tertulis
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi
tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat
tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.

9. 2. Penggolongan hukum Berdasarkan Sumbernya
Ada 5 jenis-jenis hukum berdasarkan sumbernya, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum
traktat, hukum yurisprudensi, dan hukum ilmu. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut
sumbernya :
a) Hukum Undang-Undang
Hukum undang-undang atau disebut sebagai wettenrech, adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum
di dalam peraturan perundang-undangan.
b) Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai gewoonte-en adatrech, adalah jenis hukum yang berlaku di
dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat.
c) Hukum Traktat
Hukum traktat atau disebut juga sebagai tractaten recht, adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-
negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat.
d) Hukum Yurisprudensi
Hukum yurisprudensi atau disebut juga sebagai yurisprudentie recht, adalah jenis hukum yang muncul
karena adanya keputusan hakim, yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam
pengadilan.
e) Hukum Ilmu
Hukum ilmu atau disebut juga sebagai wetenscaps recht, adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa
ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.
3. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya
Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.
Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut sifatnya :
a) Hukum yang Memaksa
Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimana pun, harus dan
mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara
paksa wajib untuk dilaksanakan.
b) Hukum yang Mengatur
Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak
yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum
mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait.
4. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
Ada 3 jenis-jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yakni hukum nasional, hukum internasional, dan
hukum asing. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut wilayah berlakunya :

10. a) Hukum Nasional
Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus
dilaksanakan oleh warga negara tersebut.
b) Hukum internasional
Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di
dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku
secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu.
c) Hukum Asing
Hukum asing adalah jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada
negara yang bersangkutan.
5. Penggolongan Hukum berdasarkan Waktu Berlakunya
Ada 3 jenis-jenis hukum berdasarkan waktu berlakunya, yakni hukum positif, hukum negatif, dan hukum
alam. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut waktu berlakunya :
a) Ius Constitutum (Hukum Positif)
Hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum, adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan
hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya adalah UUD 1945 yang
berlaku saat ini untuk warga Indonesia.
b) Ius Constituendum (Hukum Negatif)
Hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constituendum, adalah jenis hukum yang diharapkan dapat
berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang (RUU) yang masih
direncanakan akan diterapkan.
c) Ius Naturale (Hukum Alam)
Hukum alam atau yang disebut sebagai ius naturale atau antar waktu, adalah jenis hukum yang berlaku
kapan saja dan dimana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan
berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya adalah hukum
keadilan, yang salah harus dihukum.
6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya
Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan wujudnya, yakni hukum objektif dan hukum subjektif. Berikut adalah
penjelasan penggolongan hukum menurut wujudnya :
a) Hukum Objektif
Hukum objektif adalah jenis hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang
berlaku secara umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak
mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja.
b) Hukum Subjektif

11. Hukum subjektif adalah jenis hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau
lebih. Hukum jenis ini juga sering disebut sebagai hak.
7. Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya
Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan isinya, yakni hukum publik dan hukum privat. Berikut adalah
penjelasan penggolongan hukum menurut isinya :
a) Hukum Publik (Hukum Negara)
Hukum publik atau disebut juga hukum negara, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara
negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan
umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat.
Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah :
 Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta
memuat larangan dan sanksi.
 Hukum Tata Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara
dengan bagian-bagiannya.
 Hukum Tata Usaha Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban
para pejabat negara secara administratif.
 Hukum Internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antar negara,
seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya.
b) Hukum Privat (Hukum Sipil)
Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil, adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur
hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum
privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan.
Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah :
 Hukum Perdata, adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu secara umum,
misalnya yaitu hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum
perkawinan, dan sebagainya.
 Hukum Perniagaan, adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu di dalam
kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum jual beli, hutang utang piutang, hukum mendirikan
perusahaan dagang, dan sebagainya.
9. Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
Ada 2 jenis-jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material dan hukum formal.
Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya :
a) Hukum Material
Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku
secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya
adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya.

12. b) Hukum Formal
Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan
melaksanakan hukum material. Contohnya adalah Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata,
dan sebagainya.
Nah itulah referensi penggolongan macam-macam hukum beserta contohnya berdasarkan banyak faktor
dan kriteria, antara lain menurut bentuknya, sumbernya, wujudnya, tempat berlakunya, waktu berlakunya,
sifatnya, isinya, dan cara mempertahankannya.
Mengidentifikasi peran lembaga kehakiman menurut UUD 1945
1. Mahkamah Agung atau MA
tugas dan peranan dari Mahkamah Agung sendiri adalah :
 Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi.
 Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa hasil sengketa tenyang dan mempunyai kewenangan untuk
mengadili.
 Mahkamah Agung berhak untukmemeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan, meskipun keputusan
tersebut memiliki kekuatan hukum.
 Menjalankan perannya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.
 Mahkamah Agung berhak untukmemberikan nasihat hukum kepada presiden dan wakil presiden dalam menentukan
keputusan.
 Mahkamah Agung berhak juga menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi.
2. Mahkamah Konstitusi atau MK
 Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
 Mahkamah Konstitusi berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara uang kewenanganya diberikan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 Mahkamah Konstitusi berperan untukmemutuskan pembubaran partai politik.
 Mahkamah Konstitusi berhak untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
 Mahkamah Konstitusi juga berhak atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatakan Presiden dan
Wakil Presiden melakukan pelanggaranBerdasarkan penjelasan diatas prinsip kerja dari Mahkamah Konstitusi
adalah mengecek kesimbangan antara lembaga satu dan lembaga lainnya agar berada dalam posisi yang sejajar.
3. Komisi Yudisial atau KY
Adapun peranan dari Komisi Yudisial atau KY sendiri adalah :
 Komisi Yudisial mempunyai peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan
Perwakilan Rakyat
 Selain mengangkat Hakim Agung,Komisi Yudisial juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan menjaga
gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan
Selain peranan diatas, Komisi Yudisial juga mempunyai beberapa tugas untukmengawasi hakim. Tugas -tugas
Komisi Yudisial seperti :

13.  Sebagai pihak yang menerima saran, kritik atau laporan masyrakat mengenai tugas seorang hakim
Komisi Yudisial wajib meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan mengenai tugas dan hal-hal apa saja
yang telah dilakukan hakim di lingkungan peradilan.
 Komisi Yudisial wajib memeriksa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan hakim
 Komisi Yudisial juga berhak dan wajib untukmemanggil hakim yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.
 Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kepada hakim yang bersalah, Komisi Yudisial juga wajib membuat
laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan diserahkan kepada MA, MK dan pada akhirnya akan disampaikan
juga kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
4. Pengadilan Negeri
Sistem pemerintahan presidensial dan Peranan dari Pengadilan Negeri adalah sebagaipihak yang memeriksa,
memutuskan perkara pidana di tingkat pertama.
5. Pengadilan Tinggi
Peranan lembaga peradilan dalam Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai posisi di ibu
kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah :
 Mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi
 Pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertam
 Pengadilan negeri juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan dan nasehat hukum kepada pemerintah
6. Peradilan Agama
Peradilan agama adalah lembaga pengadilan lembaga yang ada di setiap daerah kabupaten. Peranan peradilan agama
ini adalah untukmemeriksa, memutuskan dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak
asuh anak dan wakaf.
7. Peradilan Militer
lembaga peradilan milter adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di
lingkungan angkatan bersenjata.
8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi
9. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara
Lembaga peradilan tata usaha negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai
undang-undang yang berlaku. Umumnya lembaga peradilan tata usaha negara berperan sebagaipihak yang
menyelesaikan sengketa usaha ditingkat pertama (kotamadya atau kabupaten)
10. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara