dalam rangka penyiapan kelembagaan masyarakat pasca alih kelola program PNPM Mandiri Perkotaan kepada pemerintah daerah, perlu penguatan kelambagaan masyarakat dalam bentuk Badan Kerjasama Antar LKM,,

1. PENGANTAR RAKOR
FKA BKM-LKM
JANUARI 2015
KORKOT 15 SIDOARJO

2. RAKOR FKA BKM
• Informasi Program Baru  Penanganan Kumuh
100-0-100 (2015 – 2019)
• Pelaksanaan Exit Strategy/ Phase Out PNPM
Mandiri –> (Januari s/d April 2015)
• Menyambut Pemberdayaan Desa (Implementasi
UU No. 6 Th 2014)
• Persiapan Audit Independent TB. 2014

3. Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian
(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy
(2015-..)
Sasaran
1 Penyiapan
Kelembagaan
Masyarakat (BKM)
Penguatan
Kelembagaan BKM
Handling Over
pembinaan BKM oleh
Pemda
BKM menjadi asset
Daerah - Pemda
2 Penyusunan
perencanaan
masyarakat (PJM
Pronangkis)
Integrasi perencanaan
masyarakat dengan
mekanisme
Musrenbang
Proses musrenbang
berbasis perencanaan
masyarakat
Pelembagaan
musrenbang secara
partisipatif
3 Peran Pemda dalam
DDUB dan monitoring
PNPMM
DDUB, monitoring dan
penguatan aparat
Pemda melalui
pelatihan-pelatihan
Alih kelola PNPM ke
Pemda termasuk
pengelolaan faskel
Pemda sebagai
executing agency
PNPM Mandiri
Input/Tools
1 BLM setiap tahun Channeling program
sektoral, CSR dan KUR
serta BLM Capacity
Building dan koordinasi
chaneling program
Pemberian program –
program sektor oleh
Pusat dan DAK
Kemiskinan
Program Sektoral
Program Pemda
Dana Desa

10. PHASE OUT (FASE TERMINASI)
Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP
adalah memastikan bahwa program P2KP akan
terus berlangsung sebagai suatu proses
pembangunan berkelanjutan, yang mengakar
dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk
penanggulangan kemiskinan di wilayahnya,
setelah masa proyek P2KP berakhir...
(Dikutip dari Pedoman Teknis P2KP II Bab VI)

11. Exit Strategi pada Fase Terminasi
Strategi pengakhiran dilakukan pada fase
terminasi yang bertujuan untuk menjamin agar
indikator keberlanjutan P2KP dapat tercapai.
Langkah-langkah penyiapan yang dilakukan pada
fase ini di antaranya:
1. Evaluasi partisipatif P2KP di tingkat kelurahan
2. Penguatan kembali lembaga lokal
3. Perluasan program oleh masyarakat,
4. Mengintegrasikan P2KP dengan program
lainnya

12. KERANGKA
PIKIR PEMBENTUKAN BKA LKM - UPK
1. Saat ini kegiatan UPK baru terbatas pada pengelolaan modal
bergulir bagi warga miskin belum pada pengembangan modal
usaha dan kemitraan KSM
2. FKA BKM/LKM baru sebatas forum komunikasi, belum diwadahi
dalam ikatan/ kelembagaan legal yang kuat dan mampu
menggalang kerjasama antar LKM maupun kerjasama dengan
pihak lain
3. Tingginya iddle money (dana mengendap) di masing-masing
rekening UPK, sementara alokasi laba UPK setiap tahun juga
digunakan untuk menambah alokasi modal bergulir, artinya
potensi iddle semakin tinggi
4. Lemahnya (tidak berfungsinya) Dewan Pengawas UPK di masing-
masing desa dengan berbagai alasan terkait tupoksi maupun
kualifikasi dan profesionalisme personil, dan alasan lainnya

13. REKOMENDASI KBIK KORKOT JATIM
(POKJA KEUANGAN)
1. UPK adalah salah satu pilar/instrumen LKM dalam memperkuat modal
sosial di masyarakat
2. Diperlukan dukungan pemerintah daerah tingkat kabupaten-desa, untuk
ikut menjalankan fungsi pengendalian dan fasilitasi kepada UPK yang
dapat dituangkan dalam perbub/ perdes
3. Kebutuhan legalisasi UPK ditentukan oleh masyarakat desa masing-
masing
Upaya yang dapat dilakukan :
1. Identifikasi kondisi existing (saat ini) terkait keberadaan UPK (Baik,
sedang, kurang)
2. Melakukan advokasi kepada pemda (kab/kec/desa) untuk melakukan
fungsi fasilitasi dan pengawasan kepada UPK sesuai kondisi existing UPK
3. Mendorong lahirnya BKA BKM yang nantinya dapat mendorong pemda
melahirkan perda dukungan bagi keberadaan LKM dan UPK
4. Melakukan fasilitasi legalisasi UPK bagi UPK-BKA LKM yang siap/
membutuhkan

14. DESKRIPSI Badan Hukum Pengelola DBM
Item Badan Hukum (BAHU) Pilihan
Koperasi Aneka
Usaha (UPE)
Perkumpulan Berbadan
Hukum (BKA LKM)
PT Lembaga
Keuangan Mikro
(UPK)
Dasar Hukum UU 17 th 2012 ttg
Perkoperasian
UU No 17 th 2013 ttg Ormas UU No.1 thn 2013
Berlaku 30 Oktober 2012 22 Juli 2013 8 Januari 2015
Status Organisasi BAHU & Usaha BAHU untuk Organisasi Nir-
Laba (Sosial, Pendidikan, dll)
BAHU & Usaha
Kepemilikan Anggota
(representasi
masyarakat)
Anggota (representasi
masyarakat)
60% tambahan saham
dari BUMDes/Kel atau
Pemkot & 40% saham
Masyarakat
Keputusan Tertinggi Rapat Anggota Rapat Anggota RUPS
Min. Modal
Pendirian
Rp 15 juta - Rp 12,5 juta
Pengesahan BAHU/
Pengawasan
Menteri Koperasi Menkumham/Pemerintah &
Pemda
MenkumHam/OJK
Kelengkapan
Dokumen Organisasi
BNRI & TBNRI, Akta
Pendirian, AD/ART
BNRI & TBNRI, Akta
Pendirian, AD/ART
BNRI & TBNRI, Akta
Pendirian, AD/ART
Sisa Kekayaan Jika
Bubar
Anggota
(Representasi
Masyarakat)
Organisasi Sosial yang Sejenis Pemegang Saham/OJK

15. PRINSIP-PRINSIP BAHU-PDB
a) Proses Pembentukan & Pemilihan BAHU-PDB dilakukan scr
partisipatif, demokratis, transparan dan Akuntabel
b) Pengambilan Keputusan ttg Pilihan BAHU-PDB dilakukan oleh
Masyarakat (sbg Pemilik Asset BLM), melalui mekanisme FGD dan
Rembug Utusan Warga yang difasilitasi BKM
c) Kelembagaan dan Asset BAHU-PDB di bawah BKM, sbg representasi
Masyarakat.
d) BAHU-PDB dikelola secara profesional & fokus pd PDB/DBM sesuai
ketentuan peraturan BAHU yang dipilih
e) Kelompok sasaran PDB/DBM oleh BAHU-PDB tetap harus
berlandaskan asas Manfaat bagi MASYARAKAT MISKIN…!
f) Terkait keberadaan UPK:
▫ Jika UPK yang di-Badan Hukum-kan, maka UPK hanya mengelola
Dana Bergulir. Sedangkan Pengelolaan Dana Non Bergulir, spt
Keuangan Sekretariat, BOP, Dana Infrastruktur, dana sosial, dll
dialihkan ke Sekretariat
▫ Jika membentuk baru Unit Pengelola PDB/DBM yang ber-badan
hukum, maka fokus UPK hanya pengelolaan dana non bergulir

16. STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BKA LKM – UPK - UPE
BKA
LKM
KEC
LKM
DESA
A
LKM
DESA B
UPK
KEC
UPK
DESA
A
UPK
DESA
C
UPE KEC
(USAHA
PRODUKTIF)
Bussiness
Development
Centre
BKA
LKM
KAB
Perkumpulan
Berbadan
Hukum

17. PENJELASAN STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL BKA LKM
1. BKA LKM adalah mandataris LKM (utusan masing-
masing LKM yang tergabung dalam BKA LKM) yang
dilegalisasi dalam bentuk perkumpulan LKM
2. UPK Kecamatan adalah unit yang dibentuk oleh BK
LKM untuk mengelola modal bergulir yang modal
awalnya dari saham alokasi laba UPK masing-masing
LKM desa/kelurahan yang tergabung dalam BKA LKM
3. UPE Kecamatan adalah unit pengelola usaha ekonomi
tingkat kecamatan yang dibentuk BKA LKM sebagai
jaringan usaha dan pembinaan KSM ekonomi produktif
di masing-masing desa
4. UPK Kecamatan juga berperan turut memantau
perkembangan UPK di masing-masing LKM desa/
kelurahan yang selama ini diperankan oleh Dewan
Pengawas UPK

18. FASILITASI PENGUATAN KAPITAL SOSIAL DALAM
ASSOSIASI/ PERKUMPULAN KSM OLEH BKA LKM
BKA - LKM
ASSOSIASI KSM
PEDULI LINGKUNGAN
Himpuan
Pemakai
Air Bersih
Himpunan
Sadar
Lingkungan
Himpunan
KSM Sanitasi
Assosiasi/
LSM Peduli
Pendidikan
Assosiasi/
LSM Peduli
Kesehatan
ASSOSIASI KSM
EKONOMI LOKAL
Himpunan
Petani
Himpunan
Pedagang
Makanan
Himpunan
Perajin
Himpunan
Peternak
Asosiasi
Laundry
DINAS TERKAIT :
1. PU, DKP, Dinas
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Koperasi
5. Dinasi Pertanian
6. Dinas Peridustrian
dan Perdagangan
LEMBAGA
PROFESI
DAN DUNIA
USAHA
UPE
BUSSINES
DEVELOPMENT
CENTRE
UPK

19. DIAGRAM ALIR BKA LKM – UPK
SOSIALISASI
FKA BKM –
FORUM UPK
KEC
SOSIALISASI
DI MASING-
MASING BKM -
UPK
REMBUG UTUSAN
ANTAR DESA
PENYEPAKATAN
BKA LKM
(AD/ART)
PENYEPAKATAN
TK DESA
(AMANDEMEN
ART – ALOKASI
LABA UPK)
PEMBENTUKAN
UPK-KEC DAN
UNIT EKONOMI
LAIN (UPE)
PENGELOLAAN
SAHAM LKM
MASING-MASING
DESA OLEH UPK
DAN UPE
LEGALISASI
BKA LKM
1
2
3
Persiapan
Tk Desa Rembug
Antar Desa
Legalisasi
dan Aktivasi

20. RKTL….
NO URAIAN KEGIATAN WAKTU P.J
1 Persiapan Audit
Independen
Minggu-3 Persiapan/LPJ
Program Kerja FKA
Minggu-4 Januari 2015
FKA-MK
2 Penguatan Kelembagaan
(BKA Kecamatan)
Februari 2015 FKA-Kec
3 Penguatan Kelembagaan
Level Kabupaten (PBH)
Maret 2015 FKA-kab
4 Audiensi Pihak Terkait
(TKPKD – DPRD)
Februari FKA-korkot
5 KPS

21. •TERIMA KASIH