1. Dokumen ini membahas pentingnya penataan legalitas kerjasama desa dan kelembagaan terkait seperti BKAD, UPK, dan kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru. 2. Beberapa isu kritis yang diangkat adalah kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi terkait, serta menetapkan landasan hukum BKAD dan unit kerja lainnya. 3. Dibahas pula pent

1. 8/18/2014 1
ANALISIS
LEGALITAS KERJASAMA DESA DALAM
PENATAAN LEGALITAS KELEMAGAAN
(BKAD, UNIT/ TIM KERJA DAN
KELEMBAGAAN INTI)
Oleh:
Purwoko (Village and Local Development Specialist)
NMC PNPM MPd - Jakarta

2. PENATAAN LEGALITAS
KERJASAMA DESA (BKAD, UNIT/TIM KERJA & KELOMPOK)
ISU-ISU KRITIS PENATAAN LEGALITAS
8/18/2014
LEGALITAS KERJA SAMA DESA
LEGALITAS KELEMBAGAAN
BKAD BERSERTA UNIT/ TIM
KERJA PENDUKUNG
KHUSUSNYA UPK
LEGALITAS ASET YANG DIKELOLA
UPK-BKAD
2
 Kebijakan
Program
selama ini
 Kebijakan /
Regulasi
Pendukung,
 Kebijakan yang
ada
bertentangang
an,
 Kebutuhan
Kebijakan,
 Konsep Alih
Kelola
Penataan
Kelembagaan
 Kondisi yang
terjadi selama
ini,
 Potensi yang
ada
 Permasalahan
Mendasar
 Rencana Aksi
LATAR BELAKANG LEGALITAS KELEMBAGAAN

3. LATAR BELAKANG LEGALITAS
KELEMBAGAAN
• Aspek keprograman, aspek keberlanjutan dan beberapa aspek
sebagai tuntutan dari alih kelola program,
• Perlunya kebijakan, prinsip-prinsip dasar mendapat
perlindungan dan pelestarian dalam keberlanjutannya,
• Kelembagaan inti dalam mendukung penataan kerjasama desa
(BKAD, Unit/ Tim Kerja secara khusus UPK), Kelompok,
• Perspektif yang dikembangkan dalam penataan kelembagaan dalam
kerangka kelembagaan masyarakat dan peran pemerintah terlobat
dalam pembinaan dan pengawasan,
• Regulasi, kebijakan yang mendukung dalam penataan kelembagaan,
• Agenda strategis dalam penetapan kelembagaan antar desa
yang diamanat dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa,
8/18/2014 3

4. LEGALITAS KERJASAMA DESA
 Dapat dirnut dalam UU 32/2004, PP 72 Tahun 2007 tentang Desa,
Peremendagri 38 Tahun 2007 tentang kerja sama desa dan selalu menyatakan
Kerjasama Desa,
 Perlu ada fasilitasi sesuai dengan kebijakan yang ada khususnya, UU No. 6
tentang Desa,
 Pasal 92, ayat (1), Kerja sama antar-Desa meliputi: a) pengembangan usaha
bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya
saing; b) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
 Pasal 92, ayat (2), Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa,
 Peraturan Bersama Kepala desa “sangat menentukan terkait pengelolaan
dana bergulir’ sebagai rujukan dalam pelaksanaan BKAD dan Unit/ Tim
Kerja sebagai pemegang mandat dari hasil “Peraturan Kepala Desa”,
 Fasilitasi ini menjadi strategis dan mendesak sehingga rancangan prinsip dan
kebijakan dasar penantaan ini perlu rujukan atau kebijakan secara
nasional”,
8/18/2014 4

5. LEGALITAS KELEMBAGAAN BKAD
BERSERTA UNIT/ TIM KERJA PENDUKUNG
KHUSUSNYA UPK (I)
8/18/2014 5
 Awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian
hasil-hasil program (Surat Edaran Mendagri Agustus 2006).
 Aturan dasar BKAD selama ini hanya (Memiliki AD/ ART BKAD,
Penyusunan melibatkan masyarakat, Penetapan BKAD oleh MAD,
Sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan AD ART sebagai acuan)
 Beberapa Perda Kerjasama Desa di Kabupaten belum dipakai dasar
legalitas sebagai dasar rujukan,
 Perda tidak dilanjuti dengan Perdes Kerjasama Desa,
 UU Desa No. 6 Tahun 2014 secara tegas BKAD sebagai satu-satunya
lembaga hasil dari kerjasama Desa,
 BKAD dan Unit/ Tim Kerja, tidak mempunyai landasan legal dalam
menjalankan Mandat dari Kesepakatan Bersama Kepala Desa
(Keputusan bersama Kepala Desa tidak ada),

6. LEGALITAS KELEMBAGAAN BKAD
BERSERTA UNIT/ TIM KERJA PENDUKUNG
KHUSUSNYA UPK (II)
8/18/2014 6
 BKAD dan Unit/ Tim Kerja, membuat kebijakan strategis diluar hasil
Keputusan bersama Kepala desa,
 BKAD dan Unit/ Tim Kerja, tidak mempertanggungjawabkan kepada
program/ fasilitator/ konsultan bukan kepada yang memberikan
mandat,
 Banyak kasus UPK lebih diselesaikan program bukan diselesaikan yang
memberikan mandat,
 AD/ ART belum diselaraskan dengan Keputusan bersama Kepala Desa
atau Keputusan bersama Kepala desa tidak ada,
 Penataan Legalitas yang benar mampu dijadikan penataan legalitas
sesuai tugas dan kewenangan masing-masing khususnya dalam
melakukan penyelesaian atau sengketa hukum dimasa yang akan
datang.

7. • Dasar kewenangan legalitas secara samar-samar diatur PTO dan dan Penjelasan 3.
4, 10, 11,
• Hasil Kajian PMK 81, Bansos ntuk meningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat
dan BLM PNPM MPd lebih selaras kalau dimasukan dalam kategori dana publik/
dana desa,
• Tetapi secara tegas dinyatakan bahwa pengelolaan aset dikelola UPK-BKAD,
• Proses Musyawarah Desa Serah Terima (MDST),
• Perlunya Desa Membuat Perdes Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan,
• Mekanisme penyaluran BLM UEP/ SPP dinyatakan dalam Surat Pernyataan
Pemberian Bantuan (SPPB) melalui Pihak I (UPK) dan Pihak II (TPK), diketahui PjOK
dan Kades,
• UPK hanya diberi mandat untuk mengelola penyaluran BLM (lihat SK Bupati
tentang UPK) bahkan SK Bupati hanya mengatur penyaluran bukan perguliran.
• Artinya SK Bupati tidak ada penyerahan legal UPK dalam mengelola dana
perguliran,
• Pengelolaan UPK diputuskan MAD tetapi sebenarnya masih mandat program
bukan mandat Keputusan bersama Kepala Desa,
LEGALITAS ASET YANG DIKELOLA UPK-
BKAD (I)
8/18/2014 7

8. • Tingkat desa, penyerahan legal dilakukan sewaktu penyerahan aset
pada “Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)”
• Mekanisme tersebut dilakukan dari TPK ke Desa disaksikan oleh
Masyarakat (proses dilakukan secara partisipatif),
• Dasar operasionalnya masih diatur program (PTO dan Penjelasan),
Memo TL NMC dll,
• Mekanisme pertanggungjwaban lebih ke program (fasilitator dan
konsultan) bukan ke ke masyarakat/ desa sebagai representasi
kepemilikan aset,
• Banyak kasus yang penyelesaiannya justru dilakukan oleh
fasilitator/ konsultan melalui mekanisme program dilakukan bukan
oleh memiliki/ antar desa sebagai bentuk kepemilikan
LEGALITAS ASET YANG DIKELOLA UPK-
BKAD (II)
8/18/2014 8

9. LEGALITAS APERASIONAL ASET YANG
DIKELOLA UPK-BKAD (I)
 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 UU tidak mengakomudir operasional aset UPK/ Model Bantuan
keuangan mikro oleh pemerintah ke masyarakat/ yang dilembagaan oleh
yang telah dilestarikan oleh Pemerintah Seperti UPK
 Bab I, ayat 1 butir (1): Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya
disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan
masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala
mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-
mata mencari keuntungan.
 Pasal 4, Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a.
bentuk badan hukum; b. permodalan; dan c. mendapat izin usaha yang
tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.
8/18/2014 9

10. LEGALITAS APERASIONAL ASET YANG
DIKELOLA UPK-BKAD (II)
 Pasal 5, ayat (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik
desa/kelurahan.
 Pasal 4, Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a.
bentuk badan hukum; b. permodalan; dan c. mendapat izin usaha yang
tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.
 Pasal 5, ayat (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas.
 Pasal 5, ayat (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik
desa/kelurahan.
8/18/2014 10

11. LEGALITAS APERASIONAL ASET YANG
DIKELOLA UPK-BKAD (III)
 Bagian Kedua Kepemilikan, Pasal 8 LKM hanya dapat dimiliki oleh: a.
warga negara Indonesia; b. badan usaha milik desa/kelurahan; c.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. koperasi.
 UU No. 1 Tahun 2013 Bagian Kedua Cakupan Wilayah Usaha Pasal 16,
ayat (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah
desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
 No. 6 Tahun 2006 tentang Desa, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1,
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
8/18/2014 11

12. • Skema PTO dan Penjelasan X bahwa skema kelompok dibedakan dalam
ceneling dan ekskuting,
• Tuntutan legalitas kelompok dalam bentuk payung hukum dan badan
hukum belum secara maksimal dilakukan,
• Merumuskan skenario bahwa kelompok sebagai penyangga utama dana
bergulir,
• Strategi ini merumuskan bahwa kelompok menjadi ujung tombak
pengelolaan dana bergulir,
• Proses fasilitasi menuju pilihan legalitas kelompok menjadi mendesak
dilakukan,
• Sehingga skenario legalitas kelompok harus dipahami sebagai bagaian
yang tidak terpisahkan dalam penataan kelembagaan BKAD-UPK
LEGALITAS KELOMPOK PEMANFAAT ?
8/18/2014 12

13. • Demikian Perbincangan ini dan
slamat mendiskusikan
PENUTUP
8/18/2014 13