Konsepsi BKAD dlm PNPM-MPd

19,054 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
620
Actions
Shares
0
Downloads
663
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsepsi BKAD dlm PNPM-MPd

  1. 1. KELEMBAGAAN BKAD (BADAN KERJASAMA ANTAR DESA) <ul><li>Ir. Amir Machmud Hasan </li></ul><ul><li>Pelatihan Pengurus Forum MAD </li></ul><ul><li>Bandar Lampung, 17 – 20 Juni 2009 </li></ul>
  2. 2. PENGERTIAN BKAD <ul><li>SEBUAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK UNTUK MENGELOLA KEGIATAN / PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DESA (Bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa kecamatan). </li></ul>
  3. 3. BKAD DALAM KONTEKS PNPM M andiri P erdesaan <ul><li>Sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah kecamatan atau antar kecamatan lokasi PNPM MP yang diputuskan dalam F-MAD dengan tujuan melindungi dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM MP. </li></ul>
  4. 4. HASIL-HASIL KEGIATAN PNPM MP <ul><li>1. Sistem pembangunan partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan) </li></ul><ul><li>2. Lembaga pengelola pembangunan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK) </li></ul><ul><li>3. Kader-kader pembangunan partisipatif (FD/KPMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL, Pengurus F-MAD) </li></ul><ul><li>4. Sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan </li></ul><ul><li>5. Dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP (microfinance). </li></ul>Dasar Pembentukan BKAD ………….……
  5. 5. DASAR PEMBENTUKAN BKAD <ul><li>1. UU No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>2. PP No : 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan </li></ul><ul><li>3. SE Mendagri No : 414.2/1402/PMD tahun 2006 tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan aset-aset PPK. </li></ul>Tujuan Pembentukan BKAD ……….……
  6. 6. TUJUAN PEMBENTUKAN BKAD <ul><li>1. Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan) </li></ul><ul><li>2. Melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK) </li></ul><ul><li>3. Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif (FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL) </li></ul><ul><li>4. Melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan </li></ul><ul><li>5. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP </li></ul><ul><li>6. Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dll). </li></ul>Untuk menjalankan ………….……
  7. 7. <ul><li>Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian serta pengembangan hasil-hasil kegiatan PPK/ PNPM MP maka BKAD memberikan mandat kepada UPK sebagai pelaksana teknis operasional kegiatan BKAD (UPK mandataris BKAD). </li></ul>Tahapan Pembentukan BKAD …….……
  8. 8. TAHAPAN PEMBENTUKAN BKAD <ul><li>1. MAD Sosialisasi BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Sosialisasi PNPM- MP) </li></ul><ul><li>2. MD Sosialisasi BKAD (biasanya digabungkan dengan MD Sosialisasi PNPM- MP) </li></ul><ul><li>3. MD Kesepakatan Pembentukan BKAD (biasanya digabungkan dengan MD Perencanaan PNPM- MP) </li></ul><ul><li>4. MAD Pembentukan BKAD berikut kepengurusan BKAD dan pembentukan Tim Perumus AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Prioritas Usulan PNPM- MP) </li></ul>
  9. 9. <ul><li>5. MAD Penetapan dan pengesahan AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD (biasanya digabungkan dengan MAD Penetapan Usulan PNPM-MP) </li></ul><ul><li>6. Sosialisasi BKAD, AD ART BKAD dan SOP Kelembagaan BKAD kepada Pemerintah Daerah dan desa-desa </li></ul><ul><li>7. Meng-akta notariskan BKAD </li></ul><ul><li>8. Mendorong pembentukan Perda BKAD </li></ul><ul><li>9. Mendorong Camat dan Bupati menjadikan BKAD mitra kerja pembangunan. </li></ul>Komponen Organisasi Kerja …….……
  10. 10. KOMPONEN ORGANISASI KERJA Pembentukan BKAD Statuta (AD ART BKAD) Payung Hukum (Perda BKAD) Kolektifitas dan Pelembagaan Sistem Dasar-dasar kelembagaan BKAD …….……
  11. 11. DASAR-DASAR KELEMBAGAAN BKAD <ul><li>1. Perwakilan desa dalam F-MAD dengan sepersetujuan BPD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya </li></ul><ul><li>2. F-MAD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya dengan menyusun dan menetapkan AD ART BKAD yang dikuatkan dengan akta notaris </li></ul><ul><li>3. Perwakilan desa dalam F-MAD pembentukan BKAD harus melibatkan unsur-unsur BPD, LPM/LKMD </li></ul><ul><li>4. Pengurus BKAD bertanggung jawab kpd F-MAD </li></ul><ul><li>5. Kepengurusan BKAD disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing </li></ul><ul><li>6. Pengambilan keputusan tertinggi di F-MAD </li></ul>
  12. 12. <ul><li>7. BKAD melalui F-MAD membentuk UPK sebagai pelaksana teknis operasional BKAD </li></ul><ul><li>8. Keberadaan UPK diatur dalam AD ART BKAD </li></ul><ul><li>9. Dengan mandat BKAD, UPK menjalankan penyaluran dana program (BLM PNPM MP), fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance) </li></ul><ul><li>10. Fungsi-fungsi UPK diatur dalam SOP UPK sesuai AD ART BKAD </li></ul><ul><li>11. UPK bertanggungjawab kpd BKAD melalui F-MAD </li></ul><ul><li>12. Kepengurusan UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing </li></ul><ul><li>13. BKAD melalui F-MAD membentuk BP UPK sebagai pengawas UPK </li></ul><ul><li>14. Keberadaan BP UPK diatur dalam AD ART BKAD </li></ul>
  13. 13. <ul><li>15. Dengan mandat BKAD, BP UPK menjalankan pengawasan penyaluran dana program (BLM PNPM MP) fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan usaha masyarakat (microfinance) </li></ul><ul><li>16. Fungsi-fungsi BP UPK diatur dalam SOP BP UPK sesuai AD ART BKAD </li></ul><ul><li>17. BP UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD. </li></ul><ul><li>18. Kepengurusan BP UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing </li></ul><ul><li>19. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) </li></ul><ul><li>20. Keberadaan lembaga pendukung diatur dalam AD ART BKAD </li></ul>
  14. 14. <ul><li>21. Fungsi-fungsi lembaga pendukung diatur dalam SOP Kelembagaan sesuai AD ART BKAD </li></ul><ul><li>22. Lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD </li></ul><ul><li>23. Kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing </li></ul><ul><li>24. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP merupakan hak milik masyarakat </li></ul><ul><li>25. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP harus dilestarikan sesuai dengan prinsip PNPM MP tentang “KEBERLANJUTAN“ </li></ul>
  15. 15. FUNGSI BKAD PNPM MP <ul><li>Fungsi Perencanaan Strategis : </li></ul><ul><li>merumuskan dan menetapkan strategi pengembangan UPK dalam pelaksanaan program, pengelolaan dana bergulir dan pelayanan usaha kelompok (microfinance) </li></ul><ul><li>Fungsi Pengelolaan Kegiatan : </li></ul><ul><li>membentuk UPK dan lembaga pendukung UPK serta mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK dan lembaga pendukung UPK meliputi pelaksanaan program, pengelolaan dan bergulir dan pelayanan usaha kelompok (microfinance) </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Fungsi Pengawasan : </li></ul><ul><li>membentuk BP UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan yang meliputi pemeriksaan (audit) keuangan, pemeriksaan (audit) pengelolaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP UPK </li></ul><ul><li>Fungsi Evaluasi Kinerja : </li></ul><ul><li>menilai pencapaian hasil kerja UPK, BP UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan (realisasi kerja vs target kerja) </li></ul>
  17. 17. BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN UPK BP-UPK KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA OPERASIONAL PELAKSANA PENGAWASAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA KEGIATAN TINGKAT DESA POKMAS - POKMAS
  18. 18. MAD UPK BKAD MANAGEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPUTUSAN TERTINGGI MANAGEMEN KERJASAMA ANTAR DESA MANAGEMEN ASSET PRODUKTIF MANAGEMEN ADVOKASI KEBIJAKAN dan JARINGAN MICRO FINANCE INSTITUTION Pengelola Dana Program ME/I (?)
  19. 19. SUMBER PEMBIAYAAN BKAD <ul><li>Pemerintah Daerah Kabupaten </li></ul><ul><li>Kerjasama dengan lembaga/perusahaan dan bina lingkungan </li></ul><ul><li>Iuran dari desa-desa yang tergabung dalam BKAD </li></ul><ul><li>Surplus UPK </li></ul>Kondisi BKAD saat ini ………….……
  20. 20. KONDISI BKAD SAAT INI <ul><li>1. BKAD merupakan lembaga baru baik di masyarakat maupun di program PPK/ PNPM MP. </li></ul><ul><li>2. BKAD baru terbentuk di MAD II PPK siklus 10 maupun siklus 11 dan PNPM MP TA 2007. </li></ul><ul><li>3. Pengurus BKAD belum memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya. </li></ul><ul><li>BKAD belum mempunyai rencana kerja yang baik. </li></ul><ul><li>BKAD belum memiliki payung hukum di daerah (Perbub/Perda, dsb) . Di Tuba sdh ada Perda No.8 Tahun 2008 </li></ul><ul><li>Sumber Pembiayaan dan Operasional BKAD masih terbatas. </li></ul>
  21. 21. TERIMA KASIH

×