Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa

1. Marthella Rivera Roidatua, S.IP., MA.
Peneliti Ahli Pertama
Puslitbang - Kementerian Desa PDTT
Menuju Indonesia Inklusif:
#mulaidaridesa

2. Cerita dari lapangan
Kegiatan penimbangan berat badan dan pemberian makanan bergizi di
Posyandu yang belum selesai dibangun di Desa Nangahale,
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Namanya Syahril.Ibunya mengaku sebelumnya
tidak pernah hadir saat kegiatan Posyandu.Sampai
akhirnya Syahril mengalami kejang-kejang,sang
Ibu membawanyake petugas kesehatan di desa.
“Syahril sakit apa, Bu?” tanya saya. “Kurangtahu,
pokoknya kejang-kejang.Setelah saya amati ciri-
cirinya, Syahril adalah anak dengan Cerebral Palsy.
Ketika saya diberikan data penyandang disabilitas
oleh perangkat desa, saya bertanya, “Mengapa
formulirpendataannya masih pakai kata ‘cacat’?”
Jawabannya karena itu yang diberikan Dinas
Sosial.Lalu saya penasaran mengapa data
disabilitas yang ada hanya yang menggunakan
alat bantu, Tuli, dan ODGJ. Ternyata tidak semua
ragam disabilitas diketahui.
Wawancara pemanfaatan aplikasi digital desa dengan penyandang
disabilitas di Desa Beraban, Kabupaten Tabanan, Bali.

3. 49,37%
44,30%
6,33%
Upaya Pemerintah Desa
A
B
C
Upaya Pemerintah Desa terhadap Penyandang Disabilitas
Masa Pandemi COVID-19
B
A
C
Hasil kajian cepat tim Puslitbang (Mei 2020) di 79 desa, 15 Kabupaten
Berkolaborasi dengan Pemerintah Desa, Relawan Desa Lawan COVID,
dan Organisasi Penyandang Disabilitas di daerah

4. Penyandang disabilitas:
Fisik:
amputasi; lumpuh layuh;
Paraplegi; Celebral Palsy (CP);
akibat stroke; akibat kusta; dan
orang kecil.
Intelektual:
lambat belajar;
disabilitas grahita; dan
Down Syndrome
Mental:
Psikososial (al. skizofrenia, bipolar,
depresi, anxietas, dan gangguan
kepribadian); dan keterbatasan
interaksi sosial
(Autis dan Hiperaktif).
Sensorik:
Netra; Tuli; dan
Wicara.
Ganda:
dua atau lebih ragam
disabilitas, a.l.:
Netra-Tuli.
Ragam disabilitas:
Definisi dan Ragam Disabilitas
Memiliki keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau
sensorik
Jangka waktu lama:
Minimal 6 bulan
Mengalami
hambatan/kesulitan dalam
berinteraksi dan
berpartisipasi dengan
lingkungan sekitar
28.62 juta penyandang disabilitas di Indonesia = 10.65% dari total penduduk
(Susenas, 2019)

5. Landasan Pembangunan Inklusif di Desa
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Mandat Regulasi Desa Inklusif
Perubahan Paradigma
Pelayanan Dasar di Desa
• Penyandang disabilitas berhak
mendapatkan pelayanan dasar
• Aksesibilitas terhadap fasilitas
dan layanan publik di desa
• Berpartisipasi aktif dalam
kegiatan dan program di desa
• UUD 1945 pasal 28(a)
• UU 8/2016 tentang PenyandangDisabilitas
• PP 70/2019 beserta lampiran Rencana
Induk Penyandang Disabilitas (RIPD)
• UU 6/2014 tentang Desa pasal 67 & 78 (3)
• PP 43/2014 pasal 127 (2d)
• Permendes 7/2020 poin (I) Desa Inklusi
• Penguatan nilai-nilai inklusi sosial
• Penerapan akuntabilitas sosial dalam
penggunaan Dana Desa yang inklusif
disabilitas
• Peningkatan literasi di desa melalui sekolah
Desa dan Akademi Desa 4.0
• Adaptasi pelayanan dasar di era New Normal
• Peduli bukan karena kasihan tetapi hak
asasi manusia
• Penyandang disabilitas itu SUBJEK bukan
OBJEK pembangunan desa
• Disabilitas tidak seluruhnya bawaan dari
lahir, karenanya SIAPAPUN bisa menjadi
penyandang disabilitas

6. Aksesibilitas
Partisipasi
Non-diskriminasi
Prinsip Pembangunan Inklusif di Desa
Pembangunan inklusif
disabilitas memastikan bahwa
semua kelompok merupakan
pemangku kepentingan, tidak
terpinggirkan dan dikecualikan,
dalam proses pembangunan (baik
mulai dari perencanaan,
penyelenggaraan, monitoring dan
evaluasi) termasuk partisipasi aktif
penyandang disabilitas dalam
pembuatan kebijakan.
Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan twin-track:
1. Kegiatan pengarusutamaan disabilitas di seluruh program.
2. Kegiatan yang mentargetkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi
dan mendapat manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak.
Prinsip-prinsip
Sumber:Disability andDevelopment,HandicappedInternational Website

7. Bagaimana jaminan pelayanan dasar disabilitas?
AKSESIBILITAS

8. Seberapa sering penyandang disabilitas terlibat dalam Musdes?
Sumber: Jurnal Difabel, Vol. 4, 2018
Kesepahaman dan kesepakatan tentang
pertimbangan alokasi. Penentuan prioritas
tuntutan yang disesuaikan dengan alokasi.
Membuka akses informasi terkait periode dan
tahapan rencana rapat penganggaran, serta
mekanisme yang jelas tentang aturan,
metode, dan pembagian peran.
Membuat ketentuan dalam juknis penyusunan
RKPDes harus memerhatikan representasi
kelompok marjinal, paling sedikit 30%
Dari tahu menjadi mau
lalu mampu.
“
PARTISIPASI

9. RAGAM DISABILITAS KEUNIKAN CONTOH PEKERJAAN
Disabililitas Fisik ▪ Kemampuan sensorik baik
▪ Hampir bisa melakukansemua pekerjaan
Produksi konveksi,admin, pengajar,call center, supir
motor roda tiga,servis elektronik
Disabilitas netra/ low
vision
▪ Kemampuan komunikasi dan mengingatyang
baik
▪ Kepekaan tinggi dan responsif
Telemarketing,penyiar radio,terapis,customer
service, penulis konten, konsultan,pengajar
Tuli/ disabilitasrungu
dan/atau wicara
▪ Sangat fokus,konsentrasi tinggi
▪ Kemampuan visual baik
Analis keuangan,desainer,IT,online marketing,
admin data entry,tenaga inventaris,house keeping,
juru masak
Disabilitas intelektual ▪ Daya tahan tinggi untuk melakukan pekerjaan
yang repetitif
Pengemasan sederhana, pembuat adonanroti,
tenaga kebersihan
Disabilitas mental ▪ Tidakmembutuhkanmodifikasiaksesibilitas
▪ Menyelesaikanpekerjaan individu dengan
sangat baik
Seniman,animator, penata rias,teknisi elektro,
terapis,pengelasan,admin,house keeping
Sumber: Kerjabilitas, 2017
Apakah penyandang disabilitas bisa bekerja?
NON-DISKRIMINASI

10. Pelaksanaan Permendes 7/2020 di Desa
Pemdes di kecamatan Colomadu,
Mojogedang, dan Tasikmadu
berkomitmen mengalokasikan Dana
Desa untuk pendampingan wirausaha
mandiri bagi penyandang disabilitas
Dokumentasi: Timlo.net
Kepala Desa Petir, Kabupaten Gunung Kidul, DIY
bersama warganya dengan gangguan jiwa yang
sudah selesai direhabilitasi
Dana Desa untuk pelatihan
kerja dan wirausahabagi warga
disabilitas
Menyusundata terpilah,
melengkapi dokumen
kependudukan,memetakan
kebutuhan disabilitas

11. Kunci Pembangunan Desa Inklusi:
SINERGI
Pemerintah Desa
▪ Pelibatan penyandang disabilitas
dalam kegiatan dan program di desa
(PKTD)
▪ Penyusunan data terpilah disabilitas
▪ Penyusunan Peraturan Desa untuk
pemenuhan hak penyandang
disabilitas
▪ Pelatihan kerja bagi penyandang
disabilitas
Pendamping Desa, KPMD, PSM
▪ Meningkatkan pemahaman
pemerintah desa tentang akses dan
kebutuhan penyandang disabilitas
▪ Memfasilitasi RKPDes yang inklusif
disabilitas
▪ Melakukan dokumentasi praktik
inklusi di desa dan
mempublikasikannya
Pemerintah Pusat dan Daerah
▪ Koordinasi Kemendesa,Kemendagri,
Kemensos
▪ Koordinasi berkalaunit teknis
Kemendes dengan pendampingdesa
mengawal implementasi Permendes
7/2020 di desa
▪ Pemda menerbitkan Peraturan
Gubernur/ Bupati tentang Pemenuhan
Hak PenyandangDisabilitas
Penyandang disabilitas
▪ Membentuk KelompokDisabilitas
Desa dengan SK Kepala Desa
▪ Organisasi Disabilitas di daerah
mengadvokasi Pemda untuk segera
menerbitkan Perda Disabilitas
▪ Peningkatan kapasitas anggota
organisasi