Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PD-REHABSOS-PERAN-PUSAT-DAERAH.pptx
Similar to PD-REHABSOS-PERAN-PUSAT-DAERAH.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PD-REHABSOS-PERAN-PUSAT-DAERAH.pptx
- 1. REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PERAN PUSAT & DAERAH JFT. Analis Kebijakan Madya BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
- 2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas • Center of excelent social sefvice & soscial rehabilitation • Rehabsos Tingkat lanjut • Integratif • Komprehensif • Continum of intervention and therapies Pemerintah Pusat • Layanan Dalam Panti PD • Rehabsos PD Dasar Pemerintah Provinsi • Layanan Luar Panti • Rehabsos PD Dasar Pemerintah Kab / kota
- 3. Kewenangan Pusat •Permensos Progres PD, Permensos Akreditasi Lembaga PD, Sertifikasi SDM. •Standar Teknis Balai Besar, ST Balai, ST Loka. Penyusunan NSPK •Pekerja sosial PD, Pendamping, TKS PD. •Tenaga teknis lainnya (psikolog, perawat, instruktur, …) Bimtek • Internal, Lintas dan Multi Sektor Koordinasi •Balai Besar, balai, dan Loka. Supervisi • Program rehabsos PD, Kelembagaan, dan SDM Monitoring dan Evaluasi Balai as Centre of Social Services Respon Kasus Temporary Shelter Model/Best Practices Program Coordinator Regional Kewenangan Balai
- 4. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Koordinator program regional progres PD •19 UPT disabilitas •3 balai besar; •15 Balai •1 loka Pusat Penjangkauan PD lintas wilayah dan nasional •PD lintas Provinsi yang membutuhkan layanan •PD lintas negara yang berada di Indonesia dan membutuhkan layanan Pusat Respon Kasus dan intervensi krisis •Layanan Sementara pada rumah aman , untuk jangka waktu tertentu. •Rujukan PD ke institusi lain jika diperlukan Lembaga Percontohan, dengan berbagai Metode, antara lain •Terapi PD individu •Terapi kelompok PD •Terapi Keluarga PD •Terapi komuinitas Pusat Penguatan Kelembagaan dan kapasitas pelayanan PD. •Rakor •Bimtek •Bimtap Pusat Pengembangan Model layanan Penyandang disabilitas •Standarisasi layanan sosial / NSPK/ SPM /pedoman lainnya •Sistem monev, supervisi,
- 5. Struktur Baru Rehabilitasi Sosial vokasional / Lanjut • Penerimaan • Pengasramaan • Orientasi • Assesmen • Rencana Intervensi • Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial • Pelaksanaan Program Kewirausahaan dan Penempatan Kerja • Prothese dan Orthese (khusus PD Fisik) Rehabsos dan Perlindungan • Pemetaan dan Analisis Pengembangan Model • Kemitraan dan Instalasi Produksi Rumah Perlindungan Sementara & Respon Kasus • Assesment • PD yang mendapatkan Respon Kasus • PD yang dilayani melalui Rumah Perlindungan Sementara Layanan reguler dan perkantoran • Koordinator Program Regional • Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas • Pengawasan / pemantauan pelaksanaan • Bimbingan (ke level di bawahnya)
- 6. Wilayah Jangkauan Kerja Rehabsos Per jenis Disabilitas Balai Besar dan BLBI •Seluruh Indonesia BRSPDF “Budi Perkasa” di Palembang •DKI Jakarta •Jawa Barat •Jawa Tengah •Di Yogyakarta •Jawa Timur •Lampung •Banten •Kep. Bangka Belitung •Sumatera Selatan, •Bengkulu, •Jambi, •Sumatera Barat, •Aceh, •Sumatera Utara, •Riau, •Kepulauan Riau. •Bali BRSPDF “Wirajaya” di Makasar. • Kalimantan Barat • Kalimantan Tengah • Kalimantan Selatan • Kalimantan Utara • Kalimantan Timur • Nusa Tenggara Barat • Nusa tenggara Timur • Sulawesi Utara • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Selatan • Sulawesi Barat • Sulawesi Tengah • Gorontalo • Maluku • Maluku Utara • Papua • Papua Barat • Dst..... wilayah Pusat Penjangkauan PD lintas wilayah dan nasional •PD lintas Provinsi yang membutuhkan layanan •PD lintas negara yang berada di Indonesia dan membutuhkan layanan
- 7. Pembagian Fungsi Koordinator Program Nasional-Regional Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Balai & Balai Besar Berkoordinasi dalam pelaksanaan program dekonsentrasi (1 balai berkoordinasi dengan 2 provinsi; kecuali loka 1) Pusat Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Balai dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Unit Pelayanan Sosial keliling Verifikasi usulan calon penerima manfaat (termasuk bansos) Monev pelaksanaan rehabsos PD Balai Literasi Braille Indonesia Fokus pada pengembangan literasi informasi Koordinator wilayah Koordinator program regional progres PD Kemensos harus memantau panti Rehabsos bagi PD
- 8. Model Pengembangan Layanan Model Layanan Day care Home care Rehabsos berbasis Keluarga (RSBK) Pelatihan Ketrampila n PD Kemitraan dan Ketenaga kerjaan Alat bantu/ Prothese/ Orthese Instalasi Produksi Provinsi Jawa Barat / Sumatera Barat BRSPDM Phalamartha Mitra kerja LSM/ NGO Puskesmas / RSD Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) Contoh Pengembangan model Layanan Daycare (di kelola UPT dan dinsos Provinsi)
- 9. UPT yang melayani Disabilitas No. Provinsi Jumlah 1 ACEH 14 2 SUMATERA UTARA 27 3 SUMATERA BARAT 29 4 RIAU 6 5 JAMBI 4 6 SUMATERA SELATAN 5 7 BENGKULU 2 8 LAMPUNG 41 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7 10 KEPULAUAN RIAU 3 11 DKI JAKARTA 14 12 JAWA BARAT 35 13 JAWA TENGAH 124 14 DI YOGYAKARTA 26 15 JAWA TIMUR 59 16 BANTEN 12 17 BALI 22 18 NUSA TENGGARA BARAT 79 No. Provinsi Jumlah 19 NUSA TENGGARA TIMUR 37 20 KALIMANTAN BARAT 8 21 KALIMANTAN TENGAH 5 22 KALIMANTAN SELATAN 8 23 KALIMANTAN TIMUR 3 24 KALIMANTAN UTARA 1 25 SULAWESI UTARA 9 26 SULAWESI TENGAH 3 27 SULAWESI SELATAN 21 28 SULAWESI TENGGARA 14 29 GORONTALO 2 30 SULAWESI BARAT 8 31 MALUKU 18 32 MALUKU UTARA 4 33 PAPUA BARAT 0 34 PAPUA 19 669
- 10. Pembagian Koordinator Program Wilayah UPT Disabilitas Provinsi UPT Disabilitas Provinsi BRSPDI Nipotowe SULAWESI TENGAH BRSPDSRW Efata NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA UTARA KALIMANTAN BARAT BRSPDM Phalamartha SUMATERA BARAT BRSPDM Budi Luhur KALIMANTAN TENGAH JAWA BARAT KALIMANTAN SELATAN BRSPDF Budi Perkasa JAMBI BRSPDSN Wyata Guna KALIMANTAN TIMUR SUMATERA SELATAN KALIMANTAN UTARA BRSPDM Dharmaguna BENGKULU BRSPDF Wirajaya SULAWESI SELATAN LAMPUNG SULAWESI BARAT BRSPDSN Tan Miyat KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BBRSPDI Kartini Temanggung BANTEN KEPULAUAN RIAU MALUKU BRSPDSRW Melati DKI JAKARTA BBRSPDF Soeharso GORONTALO RIAU JAWA TIMUR BBRVPDF Cibinong NUSA TENGGARA BARAT BRSPDSN Tu Mou To Manado PAPUA BARAT DI YOGYAKARTA SULAWESI UTARA BRSPPDI Ciung Wanara ACEH BRSPDM Margo Laras MALUKU UTARA JAWA BARAT JAWA TENGAH BRSPDSN Mahatmiya BALI LOKA REHABSOS PDSRW MEOHAI SULAWESI TENGGARA
- 11. Kegiatan Rehabsos 2020 No Komponen Kegiatan Peran Pusat Peran Balai / Loka Peran Dinsos Prov 1 Penyusunan Pedoman dan perumusan Kebijakan tingkat nasional Sosialisasi Regulasi / kebijakan secara nasional Sosialisasi Regulasi / kebijakan regional / wilayah Sosialisasi Regulasi / kebijakan di prov ybs 2 Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas ASPD Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas ASPD Penyedia Informasi terkait ASPD Pengusulan calon penerima bantuan ASPD 3 Kartu Penyandang Disabilitas Koordinasi lintas sektor; pembuatan kartu, mendorong konsesi Penyedia Informasi dan layanan PD Pengusulan data 4 Uji Coba Penguatan Penyandang disabilitas dalam Keluarga Kajian pengembangan model layanan; Pembinaan dan pengawasan; evaluasi pemodelan Pemetaan dan Analisis Pengembangan Model; pelaksanaan pengembangan model layanan pada wilayah tertentu Pelaksanaan Kegiatan uji coba
- 12. Kegiatan UPT 2020 No Komponen Kegiatan Peran Pusat Peran Balai / Loka Peran Dinsos Prov 1 Rehabilitasi Sosial vokasional / Lanjut Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan Rujukan terhadap Balai besar / balai / loka Kemensos 2 Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Respon Kasus Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan tindak lanjut / reunifikasi keluarga (SPM) 3 Penyandang Disabilitas Yang Dilayani melalui Rumah Perlindungan Sementara (Temporary Shelter) Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Melakukan tindak lanjut/ fasilitasi hasil rujukan 4 Literasi PD Perumusan Kebijakan, Evaluasi Pelaksanaan peningkatan Literasi Peningkatan akses Literasi Informasi 5 Pemodelan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pemberian data/ input
- 13. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas • Center of excelent social sefvice & soscial rehabilitation • Rehabsos Tingkat lanjut • Integratif • Komprehensif • Continum of intervention and therapies Pemerintah Pusat • Layanan Dalam Panti PD • Rehabsos PD Dasar Pemerintah Provinsi • Layanan Luar Panti • Rehabsos PD Dasar Pemerintah Kab / kota
- 14. Pembagian Urusan Bidang Sosial : 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kota/Kabupaten Pemberdayaan Sosial Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Bencana Taman Makam Pahlawan SPM Sosial Daerah Provinsi SPM Sosial Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Dalam Panti : 1. Anak 2. Disabilitas 3. Lanjut Usia 4. Gelandangan dan Pengemis Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Luar Panti : 1. Anak 2. Disabilitas 3. Lanjut Usia 4. Gelandangan dan Pengemis Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kota/Kabupaten Pembagian Kewenangan Urusan Bidang Sosial Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Dasar PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN SOSIAL UU 23/2014 PEMDA PP 2/2018 SPM Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 6 PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 4 Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, sekurang- kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 15. DUKUNGAN Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Pasal 32 Sumber Daya Manuasia Pasal 35 Sarana dan Prasarana Pasal 36 Sumber Pendanaan Seluruh Warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial • Undang – Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu dan Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. a. tenaga kesejahteraan sosial; b. pekerja sosial profesional; c. relawan sosial; dan d. penyuluh sosial a. panti sosial; b. pusat rehabilitasi sosial; c. pusat pendidikan dan pelatihan; d. pusat kesejahteraan sosial; e. rumah singgah; f. rumah perlindungan sosial. a. APBN b. APBD c. sumbangan masyarakat; d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundangundangan; serta f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. UU 14 / 2019 Pekerja sosial UU 12 / 2011 Sistim Peradilan Pidana Anak UU 8/ 2016 Penyandang Disabilitas UU 23/ 2014 Pemerintah Daerah UU 13 / 2011 Penanganan Fakir Miskin UU 9/ 2009 Kesejateraan Sosial UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda Lampiran Bidang Sosial Pemberdayaan Sosial Pemerintah Pusat: Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemerintah Daerah Provinsi: Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Pengembangan Potensis Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). UU 18 /2014 Kesehatan Jiwa UU No.12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Definisi Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Pasal 8 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 63, Petugas kemasyarakatan terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pasal 67, Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut: a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial; b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial; c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak. Pasal 68 Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;. UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 55 Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi: a. praktik psikolog; b. praktik pekerja sosial; c. panti sosial; d. pusat kesejahteraan sosial; e. pusat rehabilitasi sosial; f. rumah pelindungan sosial; g. pesantren/institusi berbasis keagamaan; h. rumah singgah; dan i. lembaga kesejahteraan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Sumber daya manusia shuruf a terdiri atas: a. tenaga kesejahteraan sosial; b. pekerja sosial profesional; c. relawan sosial; dan d. penyuluh sosial UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 33 Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas: a. tenaga kesejahteraan sosial; b. Pekerja Sosial Profesional; c. relawan sosial; d. penyuluh sosial;a pendamping. PEKERJA SOSIAL Syauqi-JFT. Analis Kebijakan-Madya-Biro-Perencanaan-Kemensos UU 8 / 2016 Penyandang Disabilitas UU 13 / 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 30 Penjelasan Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau Pekerja Sosial. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 17. - Dukungan layanan/pendampi ngan pada penerima manfaat dalam keluarga dan masyarakat - Bimbingan kepada keluarga dan masyarakat Bencana daerah Kab/Kota Bencana daerah Provinsi Amanat Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Perlindungan dan Jamsos saat dan setelah tanggap darurat bencana Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis Rehabilitasi Sosial Lansia telantar Rehabilitasi Sosial Anak telantar Rehabilitasi Sosial Disabilitas telantar Provinsi Dalam Panti Kabupaten /Kota Keluarga dan Masyarakat (Luar Panti) Dinas Sosial Kabupaten/Kota Lembaga yang ditetapkan Dinas Sosial (kedudukan di Kecamatan atau Kab/Kota) Puskesos (kedudukan di Desa/Kelurahan) Jenis Layanan Dasar SPM bidang Sosial Data dan Pengaduan Kedaruratan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sesuai pengertian dalam Permensos nomor 9 tahun 2018 : Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bentuk Pelayanan Minimal Kab/Kota 17
- 18. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima di dalam panti dan Korban Bencana Provinsi merupakan KEBUTUHAN DASAR Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar : 1) permakanan; 2) sandang; 3) asrama yang mudah diakses; 4) alat bantu; 5) perbekalan kesehatan; 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; 8) pembuatan nomor induk kependudukan; 9) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 10) pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau 11) pelayanan reunifikasi Pasal 11 ayat 2 Kebutuhan Dasar Anak terlantar: 1) Pengasuhan 2) permakanan; 3) sandang; 4) asrama yang mudah diakses; 5) perbekalan kesehatan; 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; 8) pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak; 9) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 10) pelayanan penelusuran keluarga; 11) pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau 12) akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Pasal 12 ayat 2 Kebutuhan Dasar Lanjut Usia terlantar : 1) permakanan; 2) sandang; 3) asrama yang mudah diakses; 4) alat bantu; 5) perbekalan kesehatan; 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; 8) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan; 9) akses ke layanan kesehatan dasar; 10) pelayanan penelusuran keluarga; 11) pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau Pasal 13 ayat 2 Kebutuhan Dasar Gepeng : 1) permakanan; 2) sandang; 3) asrama/cottage yang mudah di akses; 4) perbekalan kesehatan; 5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; 6) bimbingan keterampilan dasar; 7) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak; 8) akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau 9) pemulangan ke daerah asal Pasal 14 ayat 2 Kebutuhan Korban Bencana Provinsi saat tanggap darurat: 1) permakanan; 2) sandang; 3) tempat penampungan pengungsi; 4) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan 5) dukungan psikososial Pasal 15 ayat 2 Hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial
- 19. Rehabilitasi Sosial Dasardi Dalam Panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Provinsi 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti 2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di dalam panti 3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di dalam Panti 4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di dalam panti 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Provinsi 1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 2. Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 3. Persentase (%) Lanjut usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 4. Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 5. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). 2. Jumlah Anak Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Anak Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). 3. Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Lanjut Usia Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). 4. Jumlah gelandangan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi gelandanhan pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen). 5. Jumlah korban bencana alamdan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alamdan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dikali 100% (seratus persen). Kegiatan Indikator Cara Menghitung
- 20. Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti sosial milik pemerintah daerah provinsi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) 1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus 2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau 3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun 2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus 3. tidak memiliki tempat tinggal tetap 4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas : a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; b. Pekerja Sosial Profesional; c. Penyuluh Sosial; dan d. Relawan Sosial Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Professional. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial Lanjutan … Kriteria Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar, dan Anak Telantar di dalam panti Gelandangan dan Pengemis di dalam panti Korban bencana daerah provinsi SDM Sarpras Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25
- 21. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) di dalam Panti 1. Ketersediaan Data valid (hasil very vali kab/kota dan asesmen peksos provinsi dan kab/kota untuk PPKS / PMKS di dalam panti) 2. Penyediaan permakanan; 3. Penyediaan Sandang; 4. Penyediaan asrama yang mudah diakses; 5. Penyediaan alat bantu/Pelaksanaan Pengasuhan bagi anak/Keterampilan dasar bagi Gepeng; 6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat); 7. Penyediaan tenaga perawat; 8. Penyediaan peralatan kesehatan; 9. Penyediaan tenaga kesehatan ((dokter, psikiater, dll); 10. Pelaksanaan bimbingan fisik, mental, dan sosial; 11. Pelaksanaan bimbingan aktivitas sehari-hari; 12. Penyediaan Pekerja Sosial Profesional /Tenaga Kesejahteraan Sosial; 13. Fasilitasi pemberian NIK dan adminduk lainnya; 14. Fasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 15. Pelayanan pelayanan penelusuran keluarga; 16. Pelayanan reunifikasi keluarga; dan 17. Layanan pemulasaraan bagi lansia
- 22. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima di luar panti dan Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan kebutuhan dasar Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng : : 1) Permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; 2) sandang; 3) alat bantu; 4) perbekalan kesehatan; 5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng ; 6) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng dan masyarakat; 7) Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak; 8) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 9) penelusuran keluarga; 10) reunifikasi dan atau/ reintegrasi sosial; dan 11) rujukan Pasal 34 ayat 1 Kebutuhan Korban Bencana Kabupaten/Kota saat tanggap darurat: 1) permakanan; 2) sandang; 3) tempat penampungan pengungsi; 4) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan 5) dukungan psikososial Pasal 35 ayat 1 Hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial
- 23. Rehabilitasi Sosial Dasardi Luar Panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kabupaten/Kota 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di dalam panti 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kabupaten/Kota 1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar, Anak terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar,Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar,Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar , Gelandangan dan Pengemisdi daerah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil assesment membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen). 2. Jumlah korban bencana alamdan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen). Kegiatan Indikator Cara Menghitung
- 24. Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (UU 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) 1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan 2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.. 1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun 2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus 3. tidak memiliki tempat tinggal tetap 4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas : a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; b. Pekerja Sosial Profesional; c. Penyuluh Sosial; dan d. Relawan Sosial Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial Relawan Sosial sebagaimana dimaksud harus tersertifikasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lembaga sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Lanjutan … Kriteria Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar, dan Anak Telantar di luar panti Gelandangan dan Pengemis di luar panti Korban bencana daerah kabupaten/kota SDM Sarpras Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42
- 25. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) di luar Panti 1. Penyediaan Data Valid dan hasil asesmen peksos untuk PMKS luar panti 2. Penyediaan layanan data dan pengaduan (Call Center); 3. Pengusulan data kedalam BDT; 4. Penjangkauan (layanan kedaruratan); 5. Penyediaan TRC; 6. Penyediaan Kendaraan akses khusus kedaruratan; 7. Penyediaan Shelter/Rumah Singgah/Rumah Aman/nama lain serta Puskessos; 8. Penyediaan permakanan dan sandang di shelter/puskesos/dinsos; 9. Penyediaan tenaga kesehatan di shelter/rumah singgah; 10. Penyediaan alat bantu; 11. Pelaksanaan bimbingan sosial di keluarga/masyarakat/shelter/keliling; 12. Penyediaan Peksos Profesional dan/atau TKS/Relawan; 13. Fasilitasi akses pembuatan administrasi kependudukan; 14. Layanan penelusuran keluarg;a 15. Layanan reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan 16. Layanan RUJUKAN
- 26. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG SOSIAL Surat Sekjen Kemensos No. 1081/1/PR.01.01/04/2019, Tanggal 30 April 2019 1. Surat Menteri Keuangan No. S- 13/MK.7/2019 Tanggal 21 April 2019, Hal: Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020. 2. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sosial Tahun 2020. 3. Surat ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia. 4. Dasar Surat Ditjen Perimbangan Keuangan S-13/MK.7/2019 Tanggal 24 April 2019. 1. Usulan kegiatan sesuai Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah. 2. Target Output Kegiatan yang akan dicapai untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Lokasi pelaksanaan kegiatan . 4. Satuan masing2 biaya kegiatan 5. Meng-Upload Proposal Usulan Kegiatan dengan menyertakan Penerima Manfaat By Name By Address (BNBA). 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah bagi kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak. 2. Pengadaan alat bantu penerima layanan di Panti Rehabilitasi Sosial Provinsi dan Luar Panti di Kab/Kota bagi kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak. 3. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana untuk mendukung layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai tempat dukungan pelayanan/pendampingan serta rujukan bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak di desa. 4. Pengadaan Perangkat Pengelolaan Pengolah Data di Daerah dan layanan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Kesejahteraan Sosial. DASAR TARGET KRISNA DAK
- 27. 1. Mendorong pemenuhan pelayanan publik dasar di daerah 2. Tematik sesuai dengan Prioritas Nasional 3. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah 4. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/2014 5. Refocusing berdasarkan efektifitas menu & kegiatan DAK 6. Kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang 7. Memperhatikan Ketersediaan data • Reguler (R) – Untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan RPJMN 2020-2024 (Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan Permukiman, Jalan); • Afirmasi (A) – Untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti derah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan,dan transmigrasi (terdapat dasar hukum yang berlaku); • Penugasan (P) – Dapat dialokasikan dalam tema tertentu guna mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) tertentu dan Arahan Bapak Presiden Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus Tahun 2020
- 28. Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2020 Mendukung Tema prioritas nasional serta Arahan Bapak Presiden lainnya. Keterangan: • DAK Sosial (Reguler) dan DAK Transportasi Laut (Penugasan dan Afirmasi) sebagai bidang baru DAK Fisik tahun 2020 • Subbidang Keselamatan Jalan sebagai subbidang baru di DAK Fisik bidang Jalan (Penugasan) • Subbidang Perpustakaan di bidang Pendidikan • Subbidang KB di bidang Kesehatan • Subbidang GOR di bidang Pendidikan/Kesehatan • Penyesuaian bidang per-jenis (misalnya Pertanian, KKP dan IKM berubah dari jenis reguler ke Penugasan) *Merupakan Bidang Baru DAK Fisik IRIGASI PERTANIAN KELAUTAN PERIKANAN KEHUTANAN & LINGKUNGAN Ketahanan Pangan & Pembangunan Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kreatif KESEHATAN AIR MINUM SANITASI PERKIM Penurunan Stunting Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik. Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karekteristik tertentu seperti derah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan,dan transmigrasi. SOSIAL KESEHATAN AIR MINUM SANITASI JALAN PENDIDIKAN PERKIM KESEHATAN AIR MINUM SANITASI PENDIDIKAN PERKIM TRANSPORTASI PERDESAAN TRANSPORTASI LAUT JALAN PASAR PENDIDIKAN PARIWISATA IKM TRANSPORTASI LAUT
- 29. REPUBLIK INDONESIA • Timeline Perencanaan-Penganggaran • DAK Tahun 2020 Mei Juni Juli M4 Juni – M4 Juli : Penilaian Pusat 25-31 Mei : Verifikasi Provinsi dan Pusat (untuk usulan Provinsi) 24-30 April : Sosialisasi Aplikasi Krisna DAK 01 Mei – M2 Juni : Pengusulan DAK Fisik M1-2 Juni : Sidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP M3-M4 Juni : Verifikasi untuk usulan Kab/Kota 6 Maret : Rapim penetapan bidang DAK 21 Maret : MM DAK Fisik 22 Maret : MM DAK Non Fisik April Maret Oktober September September-Oktober Pembahasan dengan DPR-& penetapan pagu alokasi DAK per-daerah Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) M1-M2 September TM IV Penilaian Final oleh Pusat Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Agustus November Desember M1-M3 Agustus Sinkronisasi Online Usulan DAK M4 Agustus Finalisasi Hasil Penilaian oleh Pusat
- 30. Terima Kasi h 30
Editor's Notes
- UU No. 23 tahun 2014 UU No. 8 tahun 2016
- Perbedaan Supervisi di balai dan Pusat : Pusat pada kelembagaan dan SDM, sedangkan di UPT lebih teknis dan klinis.
- 1. Pendekatan awal 2. Asesmen dan Analisis masalah 3. Rencana Intervensi dan Terapi 4. Intervensi dan Terapi 5. Terminasi dan After care
- UU No. 23 tahun 2014 UU No. 8 tahun 2016