Recommended
More Related Content
Similar to Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi
Similar to Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi
- 1. Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi Nurul Saadah Andriani SAPDA - Sentra Advokasi Perempuan, Difabel & Anak
- 2. Konsep layanan publik ramah difabel dalam kota inklusif kota inklusi partisipasi penuh keterjangkauan kuantitas pemberi layanan kualitas program bangunan gedung& Infrastruktur lingkungan sosial positif
- 3. lingkungan sosial positif program terintegrasi & berkualitas partisipasi penuh kuantitas pemberi layanan keterjangkauan Konsep Kota Inklusi bangunan gedung dan Infrastruktur
- 4. 10,6 juta PD di Indonesia 1,3 juta PD menjadi PBI BPJS 45,7 % PD tidak lulus SD bahkan tidak pernah sekolah •Jumlah PD 2564 orang,tidak rutin ke puskesmas , jumlah sekolah inklusi TK inklusi 8 dari 219, SD inklusi 27 dari 167, SMP 8 dari 66, GPK tidak mencukupi (Jogjakarta , 2013) • Jumlah PD 1341 orang , (61,5 %) tidak mempunyai akta kelahiran, 35 % tidak mempunyai KTP, 45,9 % berpendidikan SD, 27,7 % tidak sekolah, 60, 8 % tidak mempunyai jaminan kesehatan (Banjarmasin 2015) Stigma Pemberi layanan tidak paham tentang disabilitas Situasi Penyandang Disabilitas (PD) vs Layanan Publik
- 5. mainstreaming disabilitas Capacity Building Roadmap komite disabilitas & indikator inklusifitas Hambatan & Tantangan inisiasi layanan publik ramah difabel perspektif Stigma kebiasaan pengetahuan
- 6. Praktek baik: menginisiasi layanan publik ramah difabel mewujudkan kota inklusi Perwal kota Jogja no. 8/2014 SK walikota no 352/2016 4 kecamatan /2016 + 2 kecamatan/2017 adanya anggara n bagi GPK per tahun 2017 difabel berpartisipasi dalam Musrenbang penjangkauan homevisit semua PD, 2017
- 7. Rekomendasi UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warganegara yang bermartabat SDGs, point 3 tentang kesehatan yang baik, point 4 tentang pendidikan berkualitas, point 5 tentang kesetaraan gender, point 11 tentang kota dan masyarakat yang berkelanjutan (kota inklusi) • Kebijakan • Anggaran • Layanan publik • Infrastruktur dan layanan publik •Profil disabilitas kota •Penyusunan roadmap kota inklusi •Penyusunan indikator kota inklusi •Sertifikasi layanan publik & kota inklusi •promosi kota inklusi secara masif •Promosi massif kota inklusi