APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mulai dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sistematika penyusunannya, tahapan kegiatan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi desa dalam
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Bagaimana Starategi dalam melakukan pengaturan/ Managerial dalam melakukan pendataan atau memutakhirkan data penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pencegahan dan penanggualangan bencana di desa
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mulai dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sistematika penyusunannya, tahapan kegiatan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi desa dalam
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Bagaimana Starategi dalam melakukan pengaturan/ Managerial dalam melakukan pendataan atau memutakhirkan data penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pencegahan dan penanggualangan bencana di desa
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Data profil terdiri dari data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data dasar keluarga meliputi potensi sumber daya manusia dan perkembangan keluarga. Potensi desa dan kelurahan meliputi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, dan prasarana/sarana. Peraturan ini meng
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Data profil terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangannya. Data dasar keluarga meliputi potensi sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Potensi desa dan kelurahan meliputi sumber daya alam, manusia, ke
Buku panduan ini membahas konsep dan pengoperasian sistem informasi profil desa dan kelurahan. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Buku ini juga menjelaskan cara penginputan, pengolahan, dan pelaporan data melalui sistem informasi
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxDidi584616
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan berbasis data dan informasi dengan tiga poin utama:
PERTAMA, mendorong ketersediaan data desa yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pembangunan. KEDUA, mendorong keterbukaan dan transparansi data. KETIGA, mendorong sinkronisasi dan harmonisasi data antara instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan, administrasi, dan pelaporan pemerintah desa serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa.
OpenSID adalah sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Lembaga Hukum Perkumpulan Desa Digital Terbuka untuk mendukung fungsi administrasi pemerintahan desa melalui berbagai modul seperti administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, dan layanan publik. OpenSID memiliki fitur website desa, pengolah data administrasi, layanan mandiri, dan absensi pegawai untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan data des
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Balingasal tahun 2021 yang mencakup program kerja dan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa selama tahun 2021.
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan perdesaan Indonesia dengan fokus pada revitalisasi pembangunan perdesaan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan perkembangan desa dan program pembangunan, serta sasaran pembangunan perdesaan hingga tahun 2019."
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Dokumen tersebut membahas panduan teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dan jenis data yang dikumpulkan. Data profil desa dan kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangannya. Data dasar kelurahan meliputi potensi sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya; sedangkan potensi desa dan kelurahan menc
1. PAPAN PROFIL DESA
1. Profil Desa - Potensi Umum
2. Profil Desa - Bidang Pertanian
3. Profil Desa - Bidang Perkebunan
4. Profil Desa - Bidang Peternakan
5. Profil Desa - Potensi Sumber Daya Alam
6. Profil Desa - Potensi Sumber Daya Alam -2
7. Profil Desa - Potensi Sumber Daya Manusia
8. Profil Desa - Potensi Sumber Daya Manusia -2
9. Profil Desa - Potensi Kelembagaan
10. Profil Desa - Lembaga Pendidikan
11. Profil Desa - Prasarana & Sarana
12. Profil Desa - Prasarana & Kondisi Irigasi
Papan profil desa untuk menyajikan data dasar keluarga, potensi desa
dan tingkat perkembangan desa. Data profil desa ini perlu
didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan
swakarsa menjadi desa swasembada sesuai amanat Permendagri no.12
Tahun 2007.
Dalam rangka
mengetahui gambaran
potensi dan tingkat
perkembangan desa dan
kelurahan yang akurat,
komprehensif dan
integral, perlu disusun
data profil desa dan
kelurahan;
(PERMENDAGRI No.12 Tahun 2007)
2. PAPAN MONOGRAFI DESA
Papan monografi desa untuk menyajikan data administrasi pemerintahan desa secara
menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang meliputi
data umum, data personal, data kewenangan, data keuangan dan data kelembagaan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Permendagri No.13
Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
Dengan adanya papan monografi dan profil desa di setiap kantor desa akan mempermudah
perangkat desa memperbaharui data desa. Data desa yang update dan akurat ini sangat
mendukung terhadap proses realisasi pembangunan di desa.
1. Data Monografi no.1 (Data Statis – Luas Wilayah…)
2. Data Monografi no.2 (Data Statis – Kelembagaan, Sarana, Prasarana…)
3. Data Monografi no.3 (Data Statis – Sarana Pemerintah Desa/Kelurahan)
4. Data Monografi no.4 (Data Statis – Sarana Pemerintah Desa/Kelurahan
Pendidikan SMP/A)
5. Data Monografi no.5 (Data Statis – Sarana Pemerintah Desa/Kelurahan
Pendidikan SD/SMP)
6. Data Monografi no.6 (Data Statis – Sarana Pemerintah Desa/Kelurahan
Pendidikan SMA/Akademi)
7. Data Monografi no.7 (Data Statis – Sarana Ekonomi, Sosial/Budaya)
8. Data Monografi no.8 (Data Statis – Sarana Sosial/Budaya)
9. Data Monografi no.9 (Data Statis – Pembangunan ; Data Dinamis – Pemerintah…)
10. Data Monografi no.10 (Data Dinamis – Kependudukan / Mata Pencaharian)
11. Data Monografi no.11 (Data Dinamis – Pangan,Perikanan……Polkam)
12. Data Monografi no.12 (Data Dinamis – Komisaris Organisasi Kekuatan SosPol)
Dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Pemerintah Kelurahan yang
efektif dan efisien perlu
penyajian data administrasi
pemerintahan desa dan
pemerintah kelurahan
secara menyeluruh,
terpadu, akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
kebenarannya yang disusun
dalam monografi desa dan
kelurahan;