Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin baik pengelolaannya, semakin baik kualitas pelayanan publik. Demikian sebaliknya.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin baik pengelolaannya, semakin baik kualitas pelayanan publik. Demikian sebaliknya.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Dokumen tersebut merangkum perjalanan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu di Indonesia sejak 2011 hingga rencana pembentukannya di seluruh desa/kelurahan dan kabupaten/kota pada 2024. Dokumen tersebut juga menjelaskan perlunya merevisi peraturan tentang Puskesos untuk meningkatkan sin
Buku ini membahas tentang Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) yang bertujuan untuk mengelola data dan informasi desa secara terintegrasi dan partisipatif guna mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan desa. SAID/K diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa serta mempermudah proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa maupun supra desa
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan aplikasi SITERTIB (Sistem Ketentraman dan Ketertiban) di Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan secara online dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi serta korupsi, dengan mengutip beberapa statistik dan contoh kasus pengaduan yang sering dilaporkan kepada ombudsman. Dokumen tersebut juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Proposal ini mengajukan bantuan sarana komunikasi radio RIG/HT untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar desa dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencegahan dan penanganan kriminalitas. Bantuan ini berupa pembelian radio RIG, HT, PSU RIG, dan antena untuk setiap desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Proposal ini mengajukan bantuan sarana komunikasi radio RIG/HT untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar desa dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencegahan dan penanganan kriminalitas. Bantuan ini berupa pembelian radio RIG, HT, PSU RIG, dan antena untuk setiap desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Dokumen tersebut merangkum perjalanan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu di Indonesia sejak 2011 hingga rencana pembentukannya di seluruh desa/kelurahan dan kabupaten/kota pada 2024. Dokumen tersebut juga menjelaskan perlunya merevisi peraturan tentang Puskesos untuk meningkatkan sin
Buku ini membahas tentang Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan (SAID/K) yang bertujuan untuk mengelola data dan informasi desa secara terintegrasi dan partisipatif guna mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan desa. SAID/K diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa serta mempermudah proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa maupun supra desa
Dokumen tersebut membahas rencana penerapan aplikasi SITERTIB (Sistem Ketentraman dan Ketertiban) di Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan secara online dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi serta korupsi, dengan mengutip beberapa statistik dan contoh kasus pengaduan yang sering dilaporkan kepada ombudsman. Dokumen tersebut juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Proposal ini mengajukan bantuan sarana komunikasi radio RIG/HT untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar desa dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencegahan dan penanganan kriminalitas. Bantuan ini berupa pembelian radio RIG, HT, PSU RIG, dan antena untuk setiap desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Proposal ini mengajukan bantuan sarana komunikasi radio RIG/HT untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar desa dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pencegahan dan penanganan kriminalitas. Bantuan ini berupa pembelian radio RIG, HT, PSU RIG, dan antena untuk setiap desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
Menemukenali Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial
DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES
2. SLRT DAN PUSKESOS: SEBUAH LAYANAN TERPADU
YANG BERLANDASKAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
9. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
S L RT m e r u p a k a n s i s t e m l a y a n a n y a n g
mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir
miskin dan orang tidak mampu. Selain itu juga
melaksanakan rujukan kepada pengelola
program fakir miskin dan orang tidak mampu baik
di pusat maupun daerah.
Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh
Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan
rentan miskin di Desa/Kelurahan untuk menjangkau
layanan perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, pemerintah Desa/Kelurahan dan Swasta.
3. WILAYAH KABUPATEN BREBES: SEBUAH TANTANGAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU
Persebaran wilayah dan tingkat Kemiskinan yang
mencapai 314.095 Jiwa. Bagaimanakah
merespon hal tersebut?
Sistem Layanan Rujukan Terpadu Bagi
Orang Miskin dan Orang Tidak Mampu
4. Perlindungansosialkurangefisien&efektif
Perlindungansosialyang tidakkomprehensif
PenanggulanganKemiskinanBerpotensi berjalan lamban
MENGAPA SLRT?
Segmentasi Program di
tingkat Pusat dan Daerah
Belum optimalnya
standarisasi mekanisme
penetapan sasaran
intervensi di daerah
Penjangkauan dan
penanganan keluhan
terbatas
Cakupan dan
komplementaritas
program terbatas
1
2
3
4
SLRT
Solusi
Integrasi informasi, data dan layanan
Pemutakhiran data secara dinamis
hingga tingkat desa
Identifikasi keluhan, rujukan dan
penanganan keluhan
Pencatatan kepesertaan dan
kebutuhan program
LAYANAN SATU PINTU
FUNGSI
UTAMA
5. APA SAJAKAH MANFAAT SLRT?
AKSES KEBERDAYAAN
INTEGRASI KAPASITAS
Akses kelompok
miskin dan rentan
miskin termasuk
PPKS terhadap
multi-layanan
sosial meningkat
MASYARAKAT
PEMERINTAH
Kesadaran dan
keberdayaan warga
memahami hak-
hak mereka untuk
mengakses layanan
sosial makin tinggi
Integrasi layanan
sosial di daerah
meningkat
sehingga lebih
responsif
terhadap
kebutuhan
warga
Kapasitas Pemda
meningkat
dalam:
pemutakhiran
basis data
secara dinamis
koordinasi
layanan sosial
pusat dan
daerah
PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
Perencanaan dan
penganggaran PSPK
menjadi pro-poor dan
makin efektif
Akuntabilitas program
PSPK meningkat
sehingga memperkecil
risiko penyelewengan
Monitoring dan
evaluasi program
PSPK semakin efektif
Terhubungnya
kebutuhan
masyarakat dengan
layanan sosial pusat
dan daerah
Rentang
birokrasi
pelayanan sosial
semakin singkat
AKUNTABILITAS &
MONEV
6. SLRT HADIR
APAPUN SLRT
KELUHANNYA PENGHUBUNGNYA
SLRT/PUSKESOS
Layanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Sosial Dinas
Pendidikan
Dinas Dinas
Kopumdag Terkait
Lembaga/Organisasi Non-
Pemerintah Daerah (Non-OPD)
Dinas Dukcapil
Warga cukup
datang ke
SLRT atau
PUSKESOS
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
PA SLRT
KESEHATAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
PENDIDIKAN
KEWIRAUSAHAAN
RUMAH LAYAK HUNI
DOKUMEN ADMINDUK
Warga
dihadapkan
pada Multi-
Birokrasi
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
Bagaimana SLRT Mempermudah Proses Penjangkauan?
TANPA SLRT / PUSKESOS
ADA SLRT / PUSKESOS
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial
Dinas Kopumdag
Dinas Pendidikan
Dinas Perwaskim
Dinas Dikcapil
7. Warga mengunjungi Puskesos
Fasilitator menjangkau warga
Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
3 1
2
3
ALUR
PELAYANAN
8. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MIKRO
Salman merupakan salah satu warga masyarakat di desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Ia merupakan seorang
pedagang yang berpengasilan bersih Rp. 50.000 per hari. Selain itu ia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Istrinya
merupakan ibu rumah tangga. Anaknya berusia 6 tahun dan belum melanjutkan pendidikan sekolah dasar. Padahal walaupun
dalam kondisi tersebut, Salman memiliki keinginan untuk memiliki usaha. Disisi lain, ia terhambat permasalahan adminduk
karena KTP dan KK nya belum terdaftar secara online. Bagaimanakah penanaganan kasus tersebut?
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Fasilitator menjangkau warga
Warga mengunjungi Puskesos
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
Warga mengunjungi Sekretariat
SLhRT Kab/Kota
Warga mengunjungi
Sekretariat SLRT
Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan
Fasilitator menjangkau warga menjadi
langkah cepat dan mudah diakses bagi
orang miskin dan tidak mampu.
9. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT PUSKESOS
DESA/KELURAHAN
1. Pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial.
2. Pengusulan Bantuan Sosial.
3. Pengadministrasian Kependudukan di
tingkat Desa.
4. Penanganan Anak Tidak Sekolah.
5. SELESAI di tingkat PUSKESOS
10. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Fasilitator menjangkau warga
Warga mengunjungi Puskesos
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
Warga mengunjungi Sekretariat
SLhRT Kab/Kota
Warga mengunjungi
Sekretariat SLRT
Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan
Fasilitator menjangkau warga menjadi
langkah cepat dan mudah diakses bagi
orang miskin dan tidak mampu.
Terdapat 115 orang miskin ekstrem di Desa Banjarsari Kecmatan Bantarkawung. Mereka tinggal di rumah
yang bukan merupakan lahan sendiri, tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber penerangan, dan
sumber air. Uang yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui
bersama kondisi masyarakat miskin ekstrem diharapkan memerlukan penanganan yang terintegrasi diantara
berbagai lintas organisasi perangkat daerah. Bagaimanakah merespon fenomena tersebut menggunakan
pendekatan SLRT pada skala makro?
11. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO
PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT SLRT
1. Perujukan program di bidang pendidikan.
2. Perujukan program di bidang hunian.
3. Perujukan program di bidang perlindungan sosial.
4. Perujukan program di bidang kesehatan.
5. SELESAI di tingkat SLRT.
PROGRAM DAERAH MAUPUN PUSAT
12. “PERLUASAN JANGKAUAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN MASYARAKAT SECARA TERINTEGRASI
MENJADI SALAH SATU TUJUAN PELAYANAN PUBLIK
YANG OPTIMAL KHUSUSNYA BAGI ORANG MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU”