Dokumen tersebut merangkum tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, mulai dari persiapan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta, penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi, pencalonan, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu."
3. DASAR :
PERATURAN KPU NO. 3 TAHUN 2022
DITETAPKAN TANGGAL 9 JUNI 2022
DIUNDANGKAN TANGGAL 9 JUNI 2022 LEMBARAN NEGARA TAHUN
2022 NOMOR 574
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024
4. Dengan pertimbangan:
1. Memberikan waktu yang mamadai antara penyelesaian
sengketa hasil Pemilu dan penetapan hasil Pemilu
dengan jadwal Pencalonan Pemilihan, mengingat salah
satu syarat pencalonan Pemilihan adalah hasil Pemilu
tahun 2024 berupa jumlah suara atau jumlah kursi di
DPRD
2. Memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan
Pemilu yang beririsan dengan tahapan Pemilihan
3. Agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada
kegiatan keagamaan (Bulan Ramadhan)
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak bertepatan
dengan hari raya keagamaan (Idul Fitri)
SK KPU RI No 21 TAHUN 2022 dilaksanakan pada
RABU, 14 Februari 2024
• Persiapan Pemilihan 2018 12 bulan
(Juni 2017-Juni 2018 / 12 bulan)
• Persiapan Pemilu tahun 2019 (Agustus
2017-April 2019 / 20 bulan)
• Persiapan Pemilihan 2020 (September
2019-Desember 2020 / 15 bulan)
Pemilihan Umum
(Presiden dan Wakil Presiden,
DPR, DPD, dan DPRD
Sesuai UU No. 10 Tahun 2016
27 November 2024
Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota
DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN
KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
5.
6. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA
PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PEMILU
1
PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN PEMILU
PENYUSUNAN
PERATURAN KPU
SELASA, 14 JUNI 2022
SAMPAI
JUMAT, 14 JUNI 2024
SELASA, 14 JUNI 2022
SAMPAI
KAMIS, 14 DES 2023
11. Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
6 PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILU 2024
12. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH (1)
4
JUMAT, 14 OKTOBER 2022
SAMPAI DENGAN
RABU, 21 JUNI 2023
13. MASA COKLIT
(12FEBS/D14MARET2023)
MASAPENYUSUNAN DPS
(28FEB S/D 25APRIL2023),
Penyusunan DPS olehKPU Kab.Wonogiri 5April
2023
Jumlah DPS Kab.Wonogiri L=422.916, P=429.044
Total =851.960
PengumumanDPSolehPPS
12Aprils/d25April2023
PEMUTAAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH (2)
16. PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN DAERAH PEMILIHAN
5
JUMAT, 14 OKTOBER 2022
SAMPAI DENGAN
KAMIS, 9 FEBRUARI 2023
17. PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN DAERAH PEMILIHAN
5
1. JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN WONOGIRI
sebanyak 50 (Lima Puluh Kursi)
(SK KPU RI 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kab/Kota
dalam PEMILU 2024, PKPU No 6 Tahun 2023 Tentang Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota)
18. No Jenis
Pemilihan
Daerah Pemilihan Alokasi Kursi
1 DPR RI Jawa Tengah 4
(Wonogiri, Sragen,
Karanganyar)
7 Kursi
2 DPD RI Jawa Tengah 4 Kursi
3 DPRD
Provinsi
Jawa Tengah 6
(Wonogiri, Sragen,
Karanganyar)
10 Kursi
JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAPIL UNTUK
DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI
Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
19. No Daerah
Pemilihan
Wilayah Kecamatan Alokasi
Kursi
1 Wonogiri 1 Eromoko, Manyaran, Selogiri,
Wonogiri, Wuryantoro
11 Kursi
2 Wonogiri 2 Girimarto, Jatipurno, Ngadirojo,
Nguntoronadi, Sidoharjo
10 Kursi
3. Wonogiri 3 Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem,
Purwantoro, Slogohimo
10 Kursi
4. Wonogiri 4 Batuwarno, Jatiroto, Jatisrono,
Karangtengah, Tirtomoyo
10 Kursi
5. Wonogiri 5 Baturetno, Giritontro, Giriwoyo,
Paranggupito, Pracimantoro
9 Kursi
Sedangkan untuk jenis Pemilihan DPRD
Kabupaten Wonogiri terbagi:
Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
20. DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Kursi
Daerah
Pemilihan
Jumlah
Kursi per
Daerah
Pemiliha
n
Wilayah Daerah
Pemilihan
(Kecamatan / Desa
/ Keluarahan)
Kabupaten
Wonogiri
50 Wonogiri 1 11
1. Eromoko
2. Wuryantoro
3. Manyaran
4. Selogiri
5. Wonogiri
Wonogiri 2 10 1. Nguntoronadi
2. Ngadirojo
3. Sidoharjo
4. Jatipurno
5. Girimarto
Wonogiri 3 10 1. Kismantoro
2. Purwantoro
3. Bulukerto
4. Slogohimo
5. Puhpelem
Wonogiri 4 10 1. Batuwarno
2. Tirtomoyo
3. Jatiroto
4. Jatisrono
5. Karangtengah
Wonogiri 5 9 1. Pracimantoro
2. Giritontro
3. Giriwoyo
4. Baturetno
5. Paranggupito
0
0
0
0
0 5
5
5
5
5 10km
10km
10km
10km
10km
21. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA
6
PENCALONAN
DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
PENCALONAN ANGGOTA
DPR, DPRD PROV DAN
DPRD KAB/KOTA
SELASA, 6 DES 2022
SAMPAI DENGAN
SABTU, 25 NOV 2023
SENIN, 24 APRI 2023
SAMPAI DENGAN
SABTU, 25 NOV 2023
KAMIS, 19 OKT 2023
SAMPAI DENGAN
SABTU, 25 NOV 2023
Pencalonan Anggota DPR dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilaksankan oleh
KPU RI
Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi dilaksankan oleh KPU Provinsi
Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota dilaksankan oleh KPU Kabuapten/Kota
22. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA
6
PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPD SUDAH DITETAPKAN MELALUI RAPAT PLENO(
11 April 2023), ADA 11 BAKAL CALON ANGGOTA DPD YANG MEMENUHI SYARAT
DUKUNGAN DAN SEBARAN MINIMAL PEMILIH YANG KEMUDIAN NANTI AKAN
MELANJUTKAN PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PERSEORANGAN ANGGOTA DPD.
PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
SUDAH DI MULAI TAHAPANNYA PADA TANGGAL 24 APRIL S/D 25 NOVEMBER 2023
PROSES PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIMULAI 19 OKTOBER S/D
25 NOVEMBER 2023 (Beberapa bulan yang akan datang)
25. PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
9
PEMUNGUTAN
SUARA
REKAPITULASI HASIL
PEMUNGUTAN SUARA
PENGHITUNGAN
SUARA
RABU, 14 FEB 2024
SAMPAI DENGAN
RABU, 14 FEB 2024
RABU, 14 FEB 2024
SAMPAI DENGAN
KAMIS, 15 FEB 2024
KAMIS, 15 FEB 2024
SAMPAI DENGAN
RABU, 20 MARET 2024
26. PENETAPAN
HASIL PEMILU
10
PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MEMPEROLEH SURAT
PEMBERITAHUAN DARI MK MENGENAI
DAFTAR PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU PRES DAN WAPRES
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DIBACAKAN
A
27. PENETAPAN
HASIL PEMILU
10
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROV DAN
DPRD KAB/KOTA
TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MEMPEROLEH SURAT
PEMBERITAHUAN DARI MK MENGENAI
DAFTAR PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU DPR, DPRD PROV DAN
DPRDKAB/KOTA
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MENETAPKAN HASIL PEMILU
NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
B
28. PENETAPAN
HASIL PEMILU
10
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DPD
TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MEMPEROLEH SURAT
PEMBERITAHUAN DARI MK MENGENAI
DAFTAR PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU DPD
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MENETAPKAN HASIL PEMILU
NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
C
29. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJIPRESIDEN DAN WAPRES,
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA
11
DPRD KAB/KOTA DPR DAN DPD
DPRD PROVINSI
DISESUAIKAN
DENGAN AMJ
MASING-MASING
DISESUAIKAN
DENGAN AMJ
MASING-MASING
SELASA, 1
OKTOBER 2024
DPR DAN DPD
MINGGU, 20
OKTOBER 2024
34. PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
4
PEMUNGUTAN
SUARA
REKAPITULASI HASIL
PEMUNGUTAN SUARA
PENGHITUNGAN
SUARA
RABU, 26 JUNI 2024
SAMPAI DENGAN
RABU, 26 JUNI 2024
RABU, 26 JUNI 2024
SAMPAI DENGAN
KAMIS, 27 JUNI 2024
KAMIS, 27 JUNI 2024
SAMPAI DENGAN
SABTU, 20 JULI 2024
35. PENETAPAN
HASIL PEMILU
5
PRESIDEN DAN WAPRES
PUTARAN KEDUA
TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
KPU MEMPEROLEH SURAT
PEMBERITAHUAN DARI MK MENGENAI
DAFTAR PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU PRES DAN WAPRES
PUTARAN KEDUA
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DIBACAKAN
38. 1. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
NO Nama Adhoc Kedudukan Jumlah
Total
Kebutuhan
1 PPK Kecamatan (25) 5 orang 125
2 Sekretariat PPK Kecamatan (25) 5 orang 125
3 PPS Desa/Kelurahan (294) 3 orang 882
4 Sekretariat PPS Desa/Kelurahan(294) 3 orang 882
5 Pantarlih/PPDP TPS (3909) 1 orang 3.909
6 KPPS TPS (3909) 7 orang 27.363
7 Petugas Ketertiban TPS (3909) 2 orang 7.818
Total Kebutuhan 41.104
KEBUTUHAN BADAN ADHOC PEMILU 2024 (3909 TPS)
39. No Jenis Badan
Adhoc
Wilayah Jumlah SDM
1 PANITIA
PEMILIHAN
KECAMATAN
(PPK)
25 KECAMATAN
@ KECAMATAN 5
PERSONIL
125 PERSONIL
2 PANITIA
PEMUNGUT
AN SUARA
(PPS)
294
DESA/KELURAHAN
@ DESA/KELURAHAN
3 PERSONIL
882 PERSONIL
3 PETUGAS
PEMUTAKHI
RAN DATA
PEMILIH
(PANTARLIH)
BERBASIS TPS 3909 PERSONIL
Personil Badan Adhoc yang sudah di bentuk
oleh KPU Kab.Wonogiri
40. No Jenis Badan
Adhoc
Wilayah Jumlah SDM
4 SEKRETARIA
T PANITIA
PEMILIHAN
KECAMATAN
(PPK)
25 KECAMATAN
@ KECAMATAN 5
PERSONIL
125 PERSONIL
5 SEKRETARIA
T PANITIA
PEMUNGUTA
N SUARA
(PPS)
294
DESA/KELURAHAN
@ DESA/KELURAHAN
3 PERSONIL
882 PERSONIL
TOTAL BADAN ADHOC YANG SUDAH TERBENTUK : 5.923 PERSONIL
Personil Badan Adhoc yang sudah di bentuk oleh
KPU Kab. Wonogiri
41. 2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
1) Pre Electoral Period/ Sebelum Pemilu
a) Pertemuan tatap muka;
b) Penyampaian bahan sosialisasi;
c) Optimalisasi media informasi digital.
2) Electoral Period/ Pada Saat Pemilu
a) Sabda Tama;
b) Sosialisasi segmented ke masyarakat;
c) Sarasehan,coffee morning dan tatap muka lainnya;
d) Optimalisasi media informasi digital (website,
medsos, media elektronik;
e) Penyampaian Bahan Sosialisasi (Brosur, Baliho,
goodie bag dll)
f) Pawai Seni dan Budaya.
43. Pengertian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
a. Sosialisasi
Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi
tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
b. Pendidikan Pemilih
Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian
informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih
tentang Pemilu;
44. c. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat dalam arti luas adalah
keterlibatan perorangan dan/atau kelompok
dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
Partisipasi masyarakat dalam arti khusus adalah
keterlibatan pemilih dalam menggunakan hak
pilih/ mencoblos pada saat pemungutan suara di
TPS;
46. Pemilu Tahun 2024 untuk memilih siapa ????
Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, untuk
memilih:
1.Anggota DPR;
2.Anggota DPD;
3.Anggota DPRD Provinsi;
4.Anggota DPRD Kabupaten/ Kota; serta memilih
5.Presiden dan Wakil Presiden
Yang dilaksanakan nanti pada hari RABU, 14
FEBRUARI 2024;
47. Komponen Pemilu Tahun 2024
a. Penyelenggara Pemilu
1) KPU RI-KPU Provinsi-KPU Kabupaten/Kota-PPK-PPS-KPPS
2) Bawaslu RI-Bawaslu Prov-Bawaslu Kab/Kota-Panwascam-PPL-
Pengawas TPS
3) DKPP
b. Pemilih
Jenis pemilih :
1) Pemilih DPT, adalah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih
Tetap
2) Pemilih DPTb, adalah pemilih tambahan
3) Pemilih DPK pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi bisa
memilih dengan menggunakan KTP Elektronik
KPU Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) sejumlah 851.960 dengan rincian Pemilih
Perempuan 429.044 dan Pemilih Laki-Laki 422.916 di 3.910
TPS, 294 Desa/Kelurahan, 25 Kecamatan;
48. Setelah penetapan DPS, kemudian DPS diumumkan oleh
PPS di desa/kelurahan masing-masing untuk mendapatkan
tanggapan dan masukan dari masyarakat, dengan tujuan
merapikan dan mencoret pemilih TMS;
Cek nama anda
Nama-nama yang telah terdaftar sebagai pemilih dapat di
cek melalui DPS yang ditempel di Desa/ Kelurahan/
Tempat strategis lainnya serta dapat diakses melalui
https://cekdptonline.kpu.go.id
Bagaimana kalau belum terdaftar??
Segera urus KTP Elektronik anda, masyarakat yang
mempunyai KTP Elektronik namun belum/tidak terdaftar
dalam DPS dapat menghubungi PPS, PPK di wilayah
setempat atau menghubungi KPU Kab. Wonogiri.
49. Apa sih pentingnya Pemilu dan Demokrasi di Indonesia?
a. Memberikan kesempatan kepada setiap
warga negara untuk menggunakan hak
pilihnya;
b. Terjaminnya pergantian kepemimpinan
secara reguler dan damai;
c. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
hidup masyarakat;
d. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan
tegaknya Negara.
50. Asas-Asas Pemilu: LUBER dan JURDIL
• Langsung , secara teknis : warga negara menggunakan hak
memilihnya secara langsung (tidak diwakilkan) dan secara
substantif : rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
• Umum,diikuti oleh seluruh warga negara yg telah memenuhi
persyaratan, diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara dan
peserta yg sama, dan diselenggarakan secara bersama-sama
• Bebas → pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun
• Rahasia → pilihan politik setiap warga negara tidak boleh
diketahui oleh pihak manapun
• Jujur → tidak adanya kecurangan dari semua pihak (pemilih,
penyelenggaara dan peserta pemilu)
• Adil → perlakuan yang sama untuk setiap pemilih, peserta dan
penyelenggara pemilu
51. BAGAIMANA MENJADI PEMILIH CERDAS
Rasional, obyektif, memilih berdasarkan penilaian dirinya. Bukan atas
dorongan lain, karena SARA, uang dll. Menjadi pemilih yg memiliki
hubungan emosional, bukan hubungan transaksional;
Memilih berdasarkan kriteria pilihan. Visi, misi, program, Intregritasnya,
komitmennya, dedikasinya, dan penguasaan masalah rakyat serta
bertanggungjawab dan aspiratif terhadap usulan konstituen/ pemilihnya.
Rekam jejak calon, apakah ia berwawasan dan pantas, bukan karena
alasan suka atau tidak suka, atau alasan irrasional, apalagi alasan
'memberi apa dan berapa?’
Bedakan mana calon yg visioner, berwawasan atau yg hanya mengandalkan
popularitas semu, Calon yang memiliki visi atau hanya ambisi. Calon yang lebih
baik perkataannya, perbuatannya dengan program yang jelas.
53. Ruang Partisipasi bagi Pemilih dalam Pemilu
Penyelenggara Calon Legislatif /
Peserta Pemilu
Menggunakan
hak pilih (voting)
DPR/DPD/DPRD
Prov/DPRD Kab
Pasal 182, pasal 240
berumur 21 tahun atau
lebih
Calon Bupati wakil
bupati
Min usia 25 tahun
ANGGOTA /
PENGURUS PARTAI
POLITIK
Min usia 17 tahun
Masyarakat yang
telah memenuhi
syarat untuk
memilih yaitu WNI
berusia minimal 17
tahun atau yang
sudah menikah
dapat berpartisipasi
dalam Pemilu/
Pemilihan dengan
pergi ke TPS
menggunakan hak
pilihnya.
PANTARLIH
(petugas
pemutakhiran data
pemilih)
PPK, PPS, KPPS,
PPLN, dan KPPSLN
berusia paling
rendah 17 tahun;
KPU Kab/Prov/RI
berusia paling
rendah 30/35/40
tahun;
Penyelenggara
PANWASCAM ,
PANWAS DESA/KEL,
PTPS
Berusia paling rendah
25 tahun
BAWASLU
Kab/Prov/RI
berusia paling rendah
30/35/40 tahun;
54. Ruang Partisipasi bagi Pemilih dalam Pemilu
Relawan Demokrasi &
Kader Desa Peduli
Pemantau
Pemilihan
Partisipasi
Lainnya
Pemantau
Pemilihan wajib
terdaftar sebagai
organisasi
kemasyarakatan di
Pemerintah dan
telah memperoleh
akreditasi dari KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota
untuk melakukan
Pemantauan
Pemilihan.
Masyarakat dapat
berkontribusi &
berpartisipasi dalam
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan dengan
terlibat dalam:
penyusunan
kebijakan/peraturan
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
keterlibatan dalam
tahapan
Pemilu/Pemilihan
pengawasan &
evaluasi
Pemilu/Pemilihan
Survei &
Quick Count
Warga dapat mendaftar
untuk melakukan jajak
pendapat ataupun
hitung cepat dengan
mengikuti persyaratan
yang berlaku, sebagai
bentuk partisipasi
masyarakat dalam hal
mendapatkan informasi
terkait perilaku pemilih,
proses & hasil
Pemilu/Pemilihan,
maupun kelembagaan
Pemilu/Pemilihan
(penyelenggara, parpol,
parlemen/ legislatif,
paslon)
Relawan demokrasi &
Kader Desa Peduli
Pemilu dan Pemilihan
menjadi mitra KPU
dalam menjalankan
agenda sosialisasi
dan pendidikan
pemilih berbasis
kab/kota. Rekrutmen
relawan demokrasi
dilakukan di tingkat
kab/kota. Sedangkan
kader DPPP di lokus
(desa/ kelurahan atau
sebutan lain.
55.
56. TIKTOK KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPU KAB.
WONOGIRI, PPK,PPS
FACEBOOK KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPU
KAB.WONOGIRI, PPK, PPS
WEBSITE KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPUKAB.
WONOGIRI
INFORMASI KEPEMILUAN BISA DIAKSES OLEH
MASYARAKAT MELALUI MEDSOS KPU
57. TWITTER KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPU KAB.
WONOGIRI, PPK,PPS
YOUTUBE KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPU
KAB.WONOGIRI, PPK, PPS
INSTAGRAM KPU RI,KPU PROVINSI
JAWA TENGAH,KPUKAB.
WONOGIRI,PPK, PPS
INFORMASI KEPEMILUAN BISA DIAKSES OLEH
MASYARAKAT MELALUI MEDSOS KPU
58. Tidaklah Cukup Menjadi Good Citizen
Tetapi Juga Harus Menjadi Active Citizen
(warga negara yang baik adalah warga negara yang aktif
berpartisipasidalam pelaksanaan Pemilu)
