Dokumen ini memberikan panduan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk PPL agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan proses pemutakhiran data pemilih, tugas PPL dalam mengawasi proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPDP, serta hal-hal yang perlu diperhatikan PPL dalam mengawasi penyusunan daftar pem

1. PANDUAN PENGAWASAN
PEMUKTAHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
UNTUK PPL

2. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page1
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PPL
A. Pendahuluan
Sebagai lembaga pengawas pemilu Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang
komprehensif, akurat, dan terkini. Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas
proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak
permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang dipertanyakan legitimasinya.
Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, kualitas pengawasan perlu
di tingkatkan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu menyediakan
panduan pengawasan pencocokan dan penelitian untuk PPL. Buku panduan ini diharapkan
dapat membantu PPL dalam menjalankan tugas pengawasan.
Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) merupakan ujung tombak Bawaslu dalam melakukan
pengawasan tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pekerjaan PPL dalam proses
pengawasan pencocokan dan penelitian merupakan tugas yang sangat mulia melayani hak
konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih. Pekerjaan mulia ini harus
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena jika PPL tidak
menjalankan tugas pengawasan dengan baik terdapat resiko hak konstitusional warga akan
hilang akibat tidak terdaftar pada daftar pemilih baik itu karena ketidaksengajaan atau
kesengajaan dari petugas PPDP. Akibatnya, petugas yang menghilangkan hak pilih dapat
dijatuhi sanksi pidana pemilu. Oleh karena itu PPL memiliki peran yang sangat penting dalam
proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran PPL ini, baik atau buruk DPT
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 yang dilaksanakan secara serentak
sangat bergantung kepada kinerja pengawasan yang dilakukan oleh PPL di lapangan. Jika PPL
bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses
penagwasan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan lebih
baik. Namun sebaliknya, jika PPL tidak serius dalam mengawasi proses pencocokan dan
penelitian yang dilakukan oleh PPDP maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan bermasalah.
Dampak selanjutnya dari DPT yang bermasalah adalah hasil pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walkota akan dipertanyakan
legitimasinya.

3. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page2
B. Tujuan
Tujuan mengawasi dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar
pemilih adalah
1. Memastikan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk memilih terdaftar kedalam
daftar pemilih
2. Memastikan data pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih.
C. Haluan Besar dalam Mengawasi Pengawasan Coklit
Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih
berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan
DP4 dengan cara melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian secara faktual data Pemilih
dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
Tahapan pertama dalam pemutakhiran data pemilih adalah proses pencocokan dan
penelitian yang dilakukan oleh PPDP. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut
Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan
cara mendatangi Pemilih secara langsung. Selanjutnya setelah menerima hasil coklit yang
dilakukan oleh PPDP, PPS meneruskan data hasil coklit kepada PPK sampai KPU/KIP
Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit
dan ditetapkan sebagai DPS. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPS dan menyampaikan
salinan DPS kepada PPS melaluai PPK untuk di umumkan dikantor desa/kelurahan, ataupun di
sekitar kantor Rt/Rw atau tempat sttrategis dan mudah dijangkau.
Setelah KPU/KIP Kabupaten Kota melakukan pengumuman DPS, pemilih atau anggota
keluarga atau pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan apabila
terdapat kesalahan yang tercantum dalam DPS. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK,
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan ditetapkan sebagai
DPT dan diumumkan.
Alur Pemutaakhiran Data Pemilih
Analisa
DP4
DPTb
DPPh DPT
DPS-
DPSHP
Sinkroni
sasi DPT
dengan
DP4
COKLIT
Penyusunan
Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran

4. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page3
D. Pelaksanaan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian
1. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian
Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kab/Kota dibantu oleh PPDP, PPD
berjumlah satu orang untuk setiap TPS untuk jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus)
orang, dan jika jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang maka jumlah PPDP sebanyak
2 orang untuk satu TPS. Proses pencoklitan dilkukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih
secara langsung.
a. Persiapan Pengawasan.
Mendapatkan Data Berdasarkan Formulir A-KWK (daftar pemilih);
Dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kab/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan
Formulir A-KWK (daftar pemilih). PPL dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Tingkat
Provinsi atau melalui pengawas pemilu satu jenjang diatasnya untuk mendapatkan data
Formulir A-KWK (daftar pemilih) sebagai data pembanding, dari data tersebutlah PPL dapat
melakukan pengawasan secara langsung.
b. Pelaksanaan Pengawasan
Dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian, PPL melakukan kegiatan
mengawasi untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
 PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar dalam daftar
pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK
 PPDP melakukan perbaikan data pemilih apabila terdapat kesalahan
 PPDP mencoret pemilih yang telah meninggal dunia
 PPDP mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
 PPDP mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 PPDP mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum
kawin/menikah pada hari pemungutan suara
 PPDP mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
 PPDP mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan
dokter
 PPDP mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap; j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada
kolom jenis disabilitas; dan k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

5. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page4
 PPDP memberikan tanda bukti terdftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir
Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model
A.A2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga
 PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil coklit kedalam formulir model A.A 3-KWK
 PPDP menyampaikan hasil rekapitulasi hasil coklit kepada PPS
 PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP.
Untuk mengoptimalisasi proses pegawasan PPL perlu mencermati jadwal tahapan pelaksanaan
dibawah ini:
Tahapan Jadwal
Awal Akhir
Pencocokan dan
penelitian
19 Januari 2018 18 Februari 2018
Kegiatan mengawasi coklit dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau audit dokumen/Data dan mendokumentasi hasil kerja menggunakan
formulir hasil pengawasan dengan dibantu alat kerja berikut sebagai bahan lampiran:
Alat Kerja PPL
Alat
Kerja
No Kelengkapan Pengisian
A.DP.1 1 Data jumlah KK dan
jumlah rumah yang
belum di data dan di
datangi oleh PPDP
disetiap TPS
PPL dapat menuangkan hasil pengawasan dengan
pendekatan kegiatan yang tidak terlaksana oleh
petugas PPDP dengan melakukan kegiatan
pengawasan secara langsung pada KK dan Rumah
yang didatangi, berdasarkan dokumen yang telah
didapat. Dengan membandingkan dari keseluruhan
jumlah rumah di setiap TPS tersebut.
2 Data pemilih yang belum
dilakukan pencocokan
dan penelitian yang
dilakukan oleh PPDP
Merupakan turunan data manual by name
berdasarkan data lapangan dari jumlah Data
jumlah KK yang telah dilakukan pengawasan secara
langsung
Hal ini perlu untuk mendukung data hasil
pengawasan
3 Data pemilih yang belum
dilakukan pencocokan
dan penelitian yang
dilakukan oleh PPDP
dalam Jumlah
PPL dapat mengisi rekapan jumlah temuan
dilapangan dengan membandingkan jumlah
seluruh rumah di setiap TPS dengan jumlah yang
delum didatangi oleh PPDP dan membandingkan
jumlah keseluruhan pemilih di TPS dengan jumlah
keseluruhan pemilih di TPS

6. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page5
2. Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran
Dalam tahapan penyusunan data pemilih hasil PPL memastikan hal-hal sebagai berikut:
a. PPDP mencatat dan merekap data hasil coklit kedalam formulir Model A.A 3-KWK
b. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP
c. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan
membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru,
perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-
KWK.
d. Data hasil pengawasan sama dengan hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP
Kegiatan pengawasan pada subtahapan ini dilakukan dengan tenggat waktu:
Tahapan
Jadwal
Awal Akhir
Penyusunan daftar pemilih hasil
pemutakhiran
19 Februari
2018
4 Maret 2018
Dalam tenggat waktu tersebut hal-hal yang perlu dilakukan oleh PPL adalah sebagai berikut:
 Menyusun laporan hasil pengawasan dilapangan yang dituangkan dalam formulir hasil
pengawasan dengan menampilkan data berdasarkan lampiran hasil pengawasan A.DP1 dan
data hasil audit yang telah dilakukan oleh PPL
Untuk dapat memastikan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas,
PPL dapat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan
secara langsung dan dapat memeriksa dokumen yang telah
dibuat oleh petugas PPDP sebagai data sandingan hasil
pengawasan serta berkoordinasi untuk menyampaikan hasil
pengawasan pra dan pada saat penyusunan data hasil
pemuktahiran
Dalam memudahkan kerja PPL memerlukan salinan soft copy dan hard copy
dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan, dokumen ini didapat oleh
PPL dengan berkoordinasi dengan PPS dan/atau melalui Panwascam atau jajaran
pengawas pemilu
Dari hasil pengawasan tersebut, PPL dapat langsung menyampaikan kepada PPS untuk
dapat ditindaklanjuti sebelum masuk pada sub tahapan penyusunan data pemilih hasil
pemuktahiran, dan memastikan data hasil pengawasan ditindaklanjuti pada saat
penyusunan data hasil pemuktahiran

7. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page6
 Melakukan audit dan menuangkan hasil pengawasan jika ditemukan dalam formulir hasil
pengawasan dengan lampiran A.DP2
 Melaporkan hasil pengawasan kepada jajaran pengawasan secara berjenjang
 Berkoordinasi dengan PPS untuk menyampaikan hasil pengawasan
Alat Kerja PPL
Alat Kerja No Kelengkapan Pengisian
A.DP.2 1 Jumlah Pemilih yang tidak
memenuhi syarat
1. dengan cara mencermati proses penyusunan
data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh
PPDP, yaitu pencermantan pada
a. formulir model A.A.3-KWK (Laporan
hasil coklit PPDP dalam formulir),
b. formulir model A.A-KWK (Daftar pemilih
baru),
c. formulir model A.B-KWK (Daftar
perubahan pemilih hasil pemutakhiran)
dan
d. formulir model A.C-KWK (Daftar Pemilih
Potensial Non KTP Elektronik)
2. dengan cara menuangkan hasil temuan
lapangan baik berdasarkan pengamatan,
laporan dan telah dipastikan kebenaranya.
2 Daftar data pemilih yang
tidak memenuhi syarat
3 Rekapitulasi Data Pemilih
Disabilitas Laporan PPDP
4 Jumlah Pemilih non KTP
Elektronik
3. Pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
Sebelum pelaksanaan rekapitulasi PPL perlu untuk melakukan koordinasi bersama PPS
untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Dalam tahapan
penyusunan data pemilih hasil PPL perlu memastikan hal sebagai berikut:
a. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar
Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK
b. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.1-
KWK
c. PPS melakukan rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
d. rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pastikan:
a. PPDP menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada
PPS; dan
b. PPS melaksanakan rekapitulasi daftar Pemilih

8. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page7
Untuk mengoptimalisasi proses tersebut pegawasan PPL perlu memperhatikan jadwal tahapan
pelaksanaan dibawah ini:
Tahapan
Jadwal
Awal Akhir
Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat desa/kelurahan
dan penyampaiannya beserta daftar
pemilih hasil pemutakhiran ke PPK
5 Maret
2018
7 Maret 2018
Capture hasil pengawasan sebagai alat kontrol selama proses rekapitulasi didukung dengan
data hasil pengawasan pada masa coklit (A.DP2) dituangkan dengan munggunakan alat kerja
pengawasan A.DP3
Alat Kerja PPL
Alat Kerja No Kelengkapan Pengisian
A.DP.3 1 Jumlah Pemilih Baru,
Pemilih TMS dan Jumlah
data Pemilih yang di
Perbaiki
- Pengawas dapat mengisi dan mencapture
hasil pengawasan dalam alat kerja
sebagaimana disampaing dengan cara
mengakumulasi data pemilih yang telah
dilakukan coklit, dalam merekap tersebut,
PPL memerlukan data dari form Model
A.B.1-KWK dan Formulir Model A.C.1-
KWK. Dapat diperoleh dengan cara
berkoordinasi dengan PPS atau melalui
Panwascam
- Terhadap uraian kejadian pada saat rekap
merupakan uraian rekomendasi dari
panwas atau masukan dari tim pasangan
calon serta tindak lanjut yang dilakukan
oleh KPU Kab/Kota/PPK/PPS
2 Uraian Masukan Tim
Pasangan Calon Dalam
Proses Pleno Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di Tingkat
Kelurahan dan
Tindak Lanjut Hasil
Masukan/Tanggapan Tim
Pasangan Calon
Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
PPL berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan
kepada PPS terhadap data pemilih pemilih hasil
pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran, berdasarkan hasil pengawasan yang
tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian
data pemilih

9. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page8
4. Pengawasan dan pencermatan pengumuan DPS
Dalam menjalankan tugas pengawasan tahapan pencermatan pengumuman DPS, PPL perlu
mengawasi dan mencermati dan memastikan beberapa hal di bawa ini:
a. PPS mengumumkan DPS di tempat yang mudah dijangkau dan dapat di lihat oleh
masyarakat
b. PPS mengumumkan DPS dikantor desa/kelurahan, dan di sekertariat kantor Rt/Rw atau
tempat strategis lain nya
Dari hasil pengawasan ataupun berdasrakan laporan/informasi dari masyarakat dapat langsung
disampaikan saran perbaikan kepada PPS, termasuk dalam hal pengumunan DPS.
Untuk mengoptimalisasi proses pegawasan tersebut PPL wajib mengetahui jadwal berikut:
No Tahapan
Jadwal
Awal Akhir
1 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai
Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10 Maret
2018
16 Maret 2018
2 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS
16 Maret
2018
17 Maret 2018
3 Penyampaian DPS kepada PPS 17 Maret
2018
23 Maret 2018
4 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap
DPS
24 Maret
2018
2 April 2018
Alat Kerja PPL
Alat Kerja No Kelengkapan Pengisian
A.DP.4 1 Pengawasan
Pengumuman DPS
Dapat diisi berdasarkan hasil pengawasan
secara langsung dimasing-masing wilayah
kerja PPL dengan cara mendatangi setiap
2 Daftar pemilih yang
terdapat
ketidaklengkapan dan
ketidakcocokan elemen
data pemilih dalam DPS
Dilakukan dengan cara mengaudit data DPS
yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil
pengawasan dan informasi masyarakat, dapat
dituangkan dalam alat kerja.
Untuk dapat mencermati DPS, PPL harus mendapatkan salinan soft copy
dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan Daftar
Pemilih Sementara, dokumen ini didapat oleh PPL dengan berkoordinasi
dengan PPS: Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A.1-KWK).

10. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page9
5. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
PPL dalam menajalankan tugas pengawasan terhapan dafatar pemilih sementara hasil
perbaikan, PPL dapat melaporkan hasil pengawasan terhadap hasil pencermatan dan hasil
pengawasan secara aktif yang dilakukan kepada panwascam.
Penilaian kemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap kemungkinan
adanya:
a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
b. kesalahan data Pemilih;
c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali;
d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
f. Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;
g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal
dan hari pemungutan suara;
h. Pemilih fiktif;
i. Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
j. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap; dan
k. jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat.
Hasil pencermatan dapat dituangkan kedalam dokumen/alat kerja pengawasan
Alat Kerja PPL
Alat Kerja No Kelengkapan Pengisian
A.DP.5 1 Pengawasan Daftar
Pemilih Hasil
Tanggapan Dan
Masukan Masyarakat
Terhadap DPS
Perubahan data selama proses perbaikan pasca
pengumuman DPS dapat direkap dalam bentuk
jumlah oleh pengawas, untuk mengetahui
jumlah tersebut pengawas haruslah melakukan
koordinasi dengan PPS.
2 Daftar pemilih yang
tidak memenuhi
syarat hasil DPSHP
Perubahan data pemilih haruslah diketuahui
secara detail (by name by addres hingga pada
jenis disabilitas)
3 Jumlah Pemilih Non
Ktp Elektronik
Perlu ada koordinasi antara pengwas dan
instansi yang memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan surat keterangan atau KTP
Electronic untak dapat mengetahui jumlah
pemilih yang berpotensi tidak memiliki KTP
Electronic hingga pada saat pemungutan dan
penghitungan suara
4 Pengawasan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan
Memuat jumlah pemilih setelah dilakukan
rekapitulasi di tingkat PPK

11. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page10
6. Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan
Dafatar pemilihh pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT
di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di
TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
Pada tahapan daftar pemilih pindahan PPL perlu memastikan hal sebagai berikut;
a. Memastikan salinan DPT dilengkapi dengan DPPh
b. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedang menjalankan tugas ditempat
lain pada hari pemungutan suara
c. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedangan menjalani rawat inap di
rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi
d. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih penyandang disabilitas yang berada di panti
sosial/panti rehabilitasi;
e. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba
f. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang menjadi tahanan di rumah tahanan
atau lembaga permasyarakatan
g. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar
h. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang pindah domisili
i. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang tertimpa bencana alam
j. Hasil pencermatan dapat dituangkan kedalam dokumen/alat kerja pengawasan
Alat Kerja PPL
Alat Kerja No Kelengkapan Pengisian
A.DP.6 1 Data daftar pemilih
pindahan
PPL perlu berkoordinasi dengan PPS untuk
mengawasi Terhadap pemilih yang
dikategorikan pindahan, pengawas perlu
mencatat by name by addres
2 Rekapitulasi jumlah
pemilih pindahan
Data dalam bentuk jumlah
PPL harus mendapatkan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung
dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dokumen ini didapat
oleh PPL dengan berkoordinasi dengan PPS adalah:
1. Formulir Model A.2-KWK (Daftar pemilih sementara hasil perbaikan)
2. Formulir Model A.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Desa/Kelurahan)

12. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page11
Untuk mengoptimalkan pengawasaan PPL harus memahami praturan yang mengatur tentang
ptroses pemutakhiran data dan daftar pemilih
No
Sub Tahapan
PKPU No Tahun 2017
Tentang
Pemutakhiran data
dan penyusunan
daftar pemilih
Sub Tahapan
Perbawaslu No 9 Tahun
2017 Tentang Pengawasan
Pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih
Hak pilih Pasal: 4,5, 6 Tugas dan
wewenang
Pengawas pemilu
pada setiap level
Pasal: 5
Penyedian
data pemilih
Pasal:7,8,9,10 Pengawasan
penyedian data
pemilih
Pasal:6,7,8
Coklit dan
daftar
pemilih
sementara
(DPS)
Pasal: 11,12, 13,14 Pengawasan
Pembentukan
PPDP
Pasal:9
Pengumuman
DPS
Pasal: 17 Pengawasaan DPS Pasal: 10,11,12,13,14,15
Dafatar
pemilih tetap
(DPT)
Pasal: 18, 19,20 Pengawasan DPT Pasal: 20,21, 22.23
Pengumuman
DPT
Pasal: 21 Pengawasan DPPh Pasal: 28
Daftar
Pemilih
Pindahan
(DPPh)
Pasal: 24,25,26 Pengawasan DPTb Pasal: 29
Daftar
Pemilih
Tambahan
(DPTb)
Pasal: 23 Partisipasi
masyarakat
Pasal: 30,31
Sistem
informasi
data pemilih
(SIDALIH)
Pasal:27,28 Laporan hasil
pengawasan:
Pasal 34

13. PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL
Page12
Untuk mendukung kinerja pengawasan PPL perlu memperhatikan langkah-langkah yang sering
mencul pada setiap sub tahapan, sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan informasi dari PPS terkait:
a. Jumlah TPS di wilayah Desa/Kelurahan
b. Daftar PPDP yang diangkat oleh PPS untuk melakukan coklit
2. Setelah mendapatkan informasi dari PPS, PPL melakukan komunikasi dengan PPDP
untuk mendapatkan infromasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang
dilakukan oleh PPD infromasi yang harus di dapatkan dari PPDP adalah:
a. Jumlah pemilih terdaftar dalam data pemilih yang akan dilakukan coklit
Persiapan Pengawasan:
1. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan informasi dari
PPS terkait:
a. Jumlah TPS di wilayah Desa/Kelurahan
b. Daftar PPDP yang diangkat oleh PPS untuk melakukan coklit
2. Membuat rencana Pengawasan
3. Mendapatkan jumlah data pemilih yang akan dilakukan coklit
4. Berkoordinasi dengan pengurus Rt/Rw yang menjadi mitra dilapangan
dalam menmberikan referensi dan informasi mengenai warganya
5. Berkoordinasi dengan petugas kependudukan ditingkat
desa/kelurahan jika ada terdapat warga yang belum memiliki identitas
kependudukan
6. PPL harus menjadikan pemilih, PPDP sebagai objek pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan:
1. Mendatangi langsung rumah pemilih yang akan di coklit
2. Memastikan proses coklit menggunakan formulir model A-KWK
3. Mendatangi 10 kepala keluarga (KK) dan rumah yang tidak didata dan
didatangi oleh PPDP
4. Mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum di lakukan
pencocokkan dan penelitian oleh PPDP.
5. Memmastikan PPDP menempel stiker form A.A2-KWK per KK di bagian
depan rumah