1. Dokumen membahas persiapan pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024, termasuk penggunaan sistem pendaftaran partai politik (SIPOL) dan isu-isu yang perlu mendapat perhatian seperti verifikasi data keanggotaan dan keterwakilan perempuan. 2. SIPOL perlu disosialisasikan secara masif dan diuji kemampuan traffic untuk mencegah gangguan selama pendaftaran. 3. KPU perlu mempertimbangkan

1. “Dukungan Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu untuk
Sukses Pemilu 2024”
Rahmat Bagja,S.H.,L.LM
(Anggota Bawaslu RI)
“Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu”

2. Parpol, Ketentuan Umum Verifikasi Parpol Peserta
Pemilu, dan Prinsip Pembentukan Regulasinya
 Partai politik sebagai elemen penting demokrasi
modern. Schattscheider (dalam Asshidiqie:2006)
menyatakan: “moderen democracy is
unthinkable save in terms of the parties”.
 Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD Th. 1945
menyatakan “Peserta Pemilu untuk memilih
anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai
Politik”.
 Ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu
menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu
merupakan partai politik yang telah
ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, norma ini
kemudian di JR sebagaimana tertuang dalam
Putusan MK No. 55/PUU/18/2020 pada
pokoknya menentukan terdapat 2 klasifikasi
verifikasi yakni verifikasi administrasi
terhadap Partai Politik yang telah lulus
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos ketentuan
PT pada Pemilu 2019 serta verifikasi
administrasi dan verifikasi faktual terhadap
Partai Politik baru, Partai Politik yang hanya
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD, dan
Partai Politik yang tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD.
Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU
Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah
memenuhi persyaratan:
a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-
undang;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75%, jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50%
kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai politik
tingkat pusat;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang
atau 1/1000 (satu per perseribu) dari jumlah'
Penduduk pada kepengurusan partai politik
sebagaimana dimaksud pada huruf c yang
dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan
pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar
partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye
Pemilu atas nama partai politik kepada KPU
Prinsip Pembentukan Regulasi
- Tidak multitafsir
- Merupakan Implementasi UU
- Tidak memunculkan norma baru yang
bertentangan dengan UU/peraturan
dasarnya.
- Dapat dilaksanakan

3. 1. SIPOL.
2. Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Data
Keanggotaan di Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan Verifikasi Kantor, dan Keterwakilan
Perempuan di tingkat Nasional
FOKUS PENGAWASAN DAN ISU KRUSIAL

4. FOKUS
PENGAWASAN

5. SIPOL
03. KEKUATAN
SERVER
02. SOSIALIASI
SIPOL
SIPOL SEBAGAI SISTEM
YANG MEMFASILITASI
PENGELOLAAN ADM
PENDAFTARAN
01. LEGALITAS
SIPOL
DIPERLUKAN SOSIALISASI
YANG MASIF TERKAIT
PENGGUNAAN SIPOL BAIK
KEPADA PARPOL MAUPUN
SELURUH JAJARAN KPU.
PERLU DIUJI TRAFFIC
UPLOADING DATA DI SIPOL

6. ISU KRUSIAL PENDAFTARAN PADA PEMILU 2019
Troubleshooting laman SIPOL di
tengah proses pemeriksaan
kelengkapan dokumen persyaratan
pendaftaran
Perbedaan data di Sipol
dengan SK kemenkumham.
SIPOL tidak bisa mengidentifikasi
dokumen ganda dan tidak ada
notifikasi status dokumen dalam
sipol.
Perbedaan data untuk daerah
pemekaran antara data KPU dan
Kemendagri sehingga syarat
minimum kepengurusan tidak bisa
terpenuhi dalam sistem

7. Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan
Data Keanggotaan di Kabupaten/Kota.
1. Tidak dapat menghadirkan pengurus
2. Tidak dapat menunjukkan KTA
3. Nama dan KTA berbeda
4. E-KTP anggota partai politik
5. Manipulasi SK kepengurusan
6. Keanggotaan fiktif
7. Kepengurusan Partai Politik ganda

8. Pengawasan Verifikasi Kantor,
dan Keterwakilan Perempuan
di tingkat Nasional
1. Tidak adanya dokumen Kontrak/Pinjam
Pakai/Sewa Kantor.
2. Kantor tidak sesuai domisili
3. Surat keterangan domisili tidak sesuai
dengan data SIPOL
4. Dalam hal keterpenuhan keterwakilan 30
persen perempuan, terdapat dua basis
jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu
dengan basis SIPOL dan basis SK
Kemenkumham.

9. KESIMPULAN
1. SIPOL BUKAN SEBAGAI SYARAT MUTLAK UNTUK PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DI
PEMILU 2024.SIPOL HANYA DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BANTU UNTUK MEMUDAHKAN
PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU
2. KPU PERLU MEMPERTIMBANGKAN ATURAN PROSES VERIFIKASI SECARA MANUAL.
2. KPU MEMAKSIMALKAN BIMTEK KEPADA JAJARAN KPU DI DAERAH.
3. MENSINKRONISASI DATA DENGAN KEMENKUMHAM.

10. TERIMAKASIH
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan
Keadilan Pemilu”