Materi implementasi-permendagri-99-tahun-2018

1. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019
TATACARA PENILAIAN,
PENGHARGAAN, DAN EVALUASI
PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2018
TTG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN PERANGKAT DAERAH

2. KONSEP KEMATANGAN ORGANISASI
1. Kematangan organisasi pertama kalinya diguakan oleh Departement of Defense
(DOD) Amerika Serikat dalam menilai sebuah software development house.
2. Kematangan organisasi berangkat dari pemikiran atas pertumbuhan organisasi.
3. Pertumbuhan organisasi tumbuh seperti pertumbuhan mahluk hidup.
4. Kematangan organisasi tumbuh dari satu tahap (stage) ke tahap berikutnya
secara bertingkat.
5. Organisasi tidak dapat dianggap naik ke stage berikutnya jika salah satu ciri pada
tingkat dibawahnya tidak terpenuhi.

3. PERTUMBUHAN ORGANISASI
• Sebuah organisasi dapat diibaratkan sebagai organisme hidup;
• Sebuah organisasi dapat tumbuh berkembang, diakui
keberadaannya, namun dapat juga “mati” dan hilang eksistensi.
• Bagi organisasi swasta, eksistensinya sangat dipengaruhi oleh
kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar.
• Bagi organisasi publik, eksistensinya sangat bergantung pada
kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan
oleh organisasi tersebut.

4. LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

5. PENGUKURAN KEMATANGAN
PRANGKAT DAERAH
• Kematangan perangkat daerah diukur berdasarkan
pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap
variabel dan indikator.
• Setiap variabel dibagi ke dalam 5 level dan setiap
level mempunyai indikator.

6. 6
I. PENILAIAN PERANGKAT DAERAH
PENILAIAN PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN TERHADAP:
1. TATALAKSANA (PROSES BISNIS),
2. BUDAYA ORGANISASI;
3. INOVASI
TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
VARIABEL KEMATANGAN ORGANISASI:
1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas;
3. Penjaminan Mutu Layanan Daerah;
4. SOP;
5. DIKLAT aparatur;
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas;
7. Manajemen Sumberdaya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur;
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;
9. Pengukuran Kinerja Daerah;
10. Pengembangan Inovasi Layanan.
11. Budaya Organisasi.
Menggambarkan

7. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
1. Tingkat I Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen
perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria
yang terukur.
Cek Kriteria Dalam Menentukan Prioritas Kegiatan. PD Dianggap ada
pada level ini jika PD tidak bisa menunjukkan metode atau kriteria
menentukan prioritas.
2. Tingkat II Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana
tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome)
apa yang akan dicapai kegiatan tersebut .
Cek metode yang digunakan oleh PD dalam menentukan Priorotas. Jika
PD sudah dapat menunjukkan adanya dokumen penghitungan setiap
outcome dari setiap kegiatan dalam menentukan perioritas, berarti PD
tersebut sudah ada pada level ini.
3. Tingkat III Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan
dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis
kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome).
Cek apakah PD sudah melakukan evaluasi dan mempunyai data
pencapaian outcome dari kegiatan yang sama tahun sebelumnya atau
ada evaluasi kerangka logis pencapaian outcome kegiatan.
4. Tingkat IV Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang
membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain.
Cek apakah PD mempunyai dokumen hasil analisis perbandingan
dampak antar outcome dari kegiatan yang dipilih sebagai prioritas
dengan kegiatan lain yang tidak di[ilih.
5. Tingkat V Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan
dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
teknologi informasi.
Cek apakah kegiatan pada level IV sudah dilakukan dan apakah ada
bantuan tehnologi IT dalam proses penentuan prioritas dan
perencanaan.
1. IN DIK ATO R VARIABEL PEREN C AN AAN

8. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana
dan tidak terstruktur.
Cek dokumen evaluasi dan pengendalian pada PD. PD tersebut dianggap
ada pada level ini jika monev tidak mempunyai sasaran, ukuran dan
jadwal yang jelas.
Tingkat II Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan
fokus yang ditentukan.
PD dianggap ada pada level ini jika sudah ada dokumen monev yang
sudah mempunyai objek yang akan dimonev, fokus dan kriteria terukur,
dan jadwal yang jelas.
Tingkat III Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan
kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap
kegiatan.
Cek apakah PD sudah mempunyai standar penilaian dan kriteria
penilaian terhadap objek yang dimonev. Jika belum, maka PD belum
dapat dianggap ada pada level ini.
Tingkat IV Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan
kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan
umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan
baik.
Cek apakah PD sudah mempunyai standar penilaian dan kriteria
penilaian terhadap objek yang dimonev serta ada dokumen hasil
pembahasan atas hasil monev beserta tindak lanjut yang harus
dilakukan dari hasil monev tersebut. Jika belum, maka PD belum dapat
dianggap ada pada level ini.
Tingkat V Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis,
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh
penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
Cek apakah kegiatan pada level IV sudah dilakukan serta monev dan
tindak lanjut hasil monev sudah dilakukan dengan bantuan IT.
2. IN DIK ATO R VARIABEL MO N EV

9. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan
atas proses kerja yang dilakukan.
Cek apakah ada kegiatan untuk pemeriksaan mutu produk dan proses
kerja..
Tingkat II Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara
berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan
proses yang ditetapkan.
Sudah ada pemeriksaan mutu output dan proses yang ditunjukkan
dengan dokumen pengujian mutu..
Tingkat III Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan
pengujian secara berkala secara internal.
Sudah ada dokumen standar output/produk dan standar proses kerja
(SOP) untuk menghasilkan output/produk tersebut. serta sudah ada
dokumen pengujian mutu oleh petugas internal PD.
Tingkat IV Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta
dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga
yang bersertifikat.
Sudah ada dokumen standar output/produk dan standar proses kerja
(SOP) untuk menghasilkan output/produk tersebut. serta sudah ada
dokumen pengujian mutu oleh petugas di luar PD yang mempunyai
sertifikat bahwa yang bersangkutan ahli dibidang tersebut.
Tingkat V Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi
dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh
teknologi informasi berbasis internet.
Cek apakah kegiatan pada level IV sudah dilakukan dan penjaminan
mutu dilakukan dengan bantuan IT.
3. IN DIK ATO R VARIABEL PEN JAMINAN MU TU LAYAN AN

10. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada
perangkat daerah.
Tidak ada penjelasan tentang tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan.
Tingkat II Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar
operasi prosedur (SOP).
Sudah ada tahapan pelaksanaan pekerjaan dan sudah dituangkan dalam
dokumen SOP. Cek dokumen SOP setiap pekerjaan seperti rapat,
perjalanan dinas, pencairan uang, penerimaan barang, penataushaan
barang, surat masuk, surat keluar, dll.
Tingkat III Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan
telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.
Cek dokumen pada level II dan cek pula apakah ada dokumen evlauasi
berkala (tahunan/bulanan) atas pelaksanaan SOP tersebut.
Tingkat IV Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah
dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau
perbaikan SOP.
Cek dokumen pada level III dan cek pula apakah ada dokumen evlauasi
berkala (tahunan/bulanan) atas pelaksanaan SOP tersebut serta apakah
ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi SOP tersebut.
Tingkat V Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan
sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian
disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
Cek apakah kegiatan pada level IV sudah dilakukan dan pelaksanaan SOP
dan evaluasinya sudah dilakukan dengan bantuan IT.
4. IN DIK ATO R VARIABEL STAN DAR PRO SEDU R

11. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Cek apakah sudah ada dokumen rencana pengembangan pegawai pada
setiap PD. Jika belum berarti PD tersebut ada pada level ini.
Tingkat II Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah
tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.
Jika dokumen rencana pengembangan pegawai baru ada untuk jabatan
tertentu, maka PD tersebut berada pada level ini.
Tingkat III Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun
untuk seluruh jabatan.
Jika dokumen rencana pengembangan pegawai sudah ada untuk semua
jabatan (JPT, Fungsional dan Administrasi), maka PD tersebut berada
pada level ini.
Tingkat IV Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan
seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai
dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah
ditetapkan.
Cek apakah rencana pengembangan sudah dilaksanakan dan apakah
sudah ada dokumen evaluasi rencana pengembangan pegawai. Jika
belum berarti PD tersebut belum berada pada level ini.
Tingkat V Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular
sebagai umpan balik.
Cek apakah ada dokumen evaluasi outcome dari pengembangan
pegawai yang dilakukan dan umpan balik yang dilakukan. Jika sudah ada,
maka PD tersebut berada pada level ini.
5. IN DIK ATO R VARIABEL PEN DIDIK AN DAN
PELATIHAN (PEN GEMBAN GAN PEGAWAI)

12. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara
sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.
Tidak ada dokumen penerapan mekanisme dan metode pemecahan
masalah dan analisis kebijakan pada PD.
Tingkat II Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim
internal perangkat daerah yang bersangkutan.
Sudah ada dokumen yang menunjukkan adanya penenrapan mekanisme
dan metode pemecahan masalah yang dilakukan oleh internal PD yang
bersangkutan.
Tingkat III Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke
publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim
internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.
Sudah ada dokumen yang menunjukan adanya penerapan mekanisme
dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah publik dan kebijakan
ublik dengan melibatkan pihak luar pada PD yang bersangkutan..
.
Tingkat IV Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat
strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.
Adanya dokumen yang menunjukkan pmecahan masalah publik yang
berdampak luas kepada masyarakat (strategis) dilakukan dengan
melibatkan ahli yang sesuai dengan masalah tersebut.
Tingkat V Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak
ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi
publik dan analisis umpan balik yang terukur dan
terdokumentasi.
Kegiatan pada level IV sudah dilaksanakan , ditambah dengan adanya
dokumen yang menunjukkan dilakukannya konsultasi publik serta
adanya dokumen pembahasan atas masukan dalam konsultasi publik
tersebut.
6. IN DIK ATO R VARIABEL AN ALISIS K EBIJAK AN
DAN PEMEC AHAN MASALAH

13. 7. MANAJEMEN SUMBERDAYA PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR
Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan
ketentuan formal yang berlaku.
Belum ada dokumen analisis kebutuhan sumber daya setiap
fungsi/kegiatan.
Tingkat II Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.
sudah ada dokumen Standar analisis biaya setiap kegiatan.
Tingkat III Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah
distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan
menggunakan metode ilmiah.
Ada dokumen SAB dan Dokumen Uji Coba Standar.
Tingkat IV Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor
secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan
prosedur penjaminan mutu produk.
Ada dokmen evaluasi dan monitoring penggunaan sumber daya.
Tingkat V Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor
secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu
produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
Ada integrasi evaluasi penggunaan sumber daya dengan teknologi
informasi.

14. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada
perangkat daerah.
Belum ada dokumen tentang manajemen resiko pada PD yang
bersangkutan.
Tingkat II Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko
dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.
Beberapa pegawai sescara individu sudah mempunyai dokumen
manamen resiko.
Tingkat III Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan
resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang
mempunyai resiko tinggi.
Sudah ada sokumen manajemen resiko yang ditetapkan pada PD yang
bersangkutan..
.
Tingkat IV Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan
resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang
bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
Sudah ada sokumen manajemen resiko yang ditetapkan pada PD yang
bersangkutan dan sudah ada dokumen evaluasi konsisten penerapannya
dalam pelaksanaan tugas pada PD yang bersangkutan.
Tingkat V Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan
resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat
dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun
instansi.
Bukti pada level IV sudah tersedia, dan semua resiko dapat dikendalikan
sehingga tidak ada kerugian fisik, materi maupun kerugian lainna pada
PD yang bersangkutan.
8. INDIKATOR VARIABEL MANAJEMEN RESIKO

15. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Belum ada target/rencana kinerja perangkat daerah yang
terukur.
Belum ada dokumen yang memuat rencna kinerja pemerintah daerah
yang terukur.
Tingkat II Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten
mengacu dokumen perencanaan daerah.
Sudah ada dokumen yang berisi target kinerja (perjanjian kinerja),
namun belum sama dengan indikator yang ada dalam dokumen
perencanaan (renstra/renja).
Tingkat III Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten
dengan dokumen perencanaan.
Sudah ada dokumen yang berisi target kinerja (perjanjian kinerja),
dengan indikator yang sama dalam dokumen perencanaan
(renstra/renja).
Tingkat IV Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran
pencapaiannya.
Sudah ada dokumen pengukuran pencapaian target kinerja perangkat
daerah sesuai dengan rencana kinerja.
Tingkat V Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan
sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan
evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan
teknologi informasi.
Sudah ada dokumen target kinerja yang sesuai dengan dokumen
perencanaan dan sudah dilakukan pengukuran dengan tingkat
pencapaian di atas 90 %.
9. INDIKATOR VARIABEL PENGUKURAN KINERJA

16. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan
secara sistematis.
Belum ada dokumen rencana inovasi pelayanan pada PD yang
bersangkutan.
Tingkat II Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi
yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
Sudah ada dokumen yang menunjukkan adanya inovasi baru dalam
pelayanan internal atau pelayanan kepada publik pada PD yang
bersangkutan, namun hanya berupa replikasi dari daerah/intsnasi lain.
Tingkat III Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu
maupun metodenya.
Sudah ada dokumen rencana invasi pada PD yang bersangkutan yang
memuat objek, kerangka waktu, pelaksana uji coba, dll.
Tingkat IV Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat
daerah yang bersangkutan.
Ada dokumen yang menunjukan bahwa ada inovasi baru yang
diterapkan pada PD yang bersangkutan.
Tingkat V Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan
inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
Sudah ada dokumen pada level III dan Level IV serta adanya kegiatan
penelitian/uji coba inovasi yang berkelanjutan.
10.INDIKATOR VARIABEL INOVASI PELAYANAN

17. Tingkat Indikator Verifikasi Bukti
Tingkat I Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah. Belum ada dokumen penerapan nilai budaya tertentu pada PD yang
bersangkutan.
Tingkat II Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi
pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Sudah ada dokumen yang memuat slogan-slogan penerapan nilai budaya
pada PD yang bersangkutan.
Tingkat III Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat
daerah yang bersangkutan.
Sudah ada dokumen budaya organisasi resmi yang memuat nilai-niai
budaya, sikap dan perilaku tertentu pada PD yang bersangkutan.
Tingkat IV Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
Ada dokumen yang menunjukan bahwa PD yang bersangkutan secara
rutin (harian/mingguan/bulanan) melakukan kegiatan yang
menanamkan nilai-nilai budaya sesuai dengan yang ada dalam dokumen
budaya organiasi (misalnya kegiatan role play).
Tingkat V Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku
pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan
hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
Bukti level IV sudah tersedia dan sudah ada bukti adanya evaluasi secara
berkala (bulanan/tahunan) atas penerapan nilai, sikap dan perilaku oleh
pegawai sesuai dengan dokumen budaya organisasi PD yang
bersangkutan..
11. INDIKATOR VARIABEL BUDAYA ORGANISASI

18. ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PD
1. Masing-masing perangkat daerah diukur tingkat kematangan organisasinya
berdasarkan bukti terverifikasi.
2. Setiap veriabel diberi nilai antara 1-5 sesuai dengan indikator level mana yang
sudah terpenuhi.
3. Nilai kematangan organisasi perangkat daerah adalah penggabungan nilai dari
11-55 variabel. Dengan level sbb:
▪ Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 11-19.
▪ Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28.
▪ Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37.
▪ Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46.
▪ Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55

19. PENGUKURAN KEMATANGAN PD
• Meskipun ada tingkat kematangan menggunakan skala nilai,
namun dalam menentukan Level kematangan organisasi
suatu perangkat daerah tidak ditentukan oleh skala nilai
tersebut;
• Level kematangan perangkat daerah tetap ditentukan sistem
staging area. Jika ada salah satu variabel masih berada pada
level 2, maka perangkat daerah tersebut tetap pada level 2,
meskipun ada variabel sudah mencapai level yang lebih
tinggi.

20. KESIMPULAN HASIL
EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
1. Menggambarkan hasil evaluasi pada tingkat mana perkembangan
organisasi berdasarkan 11 indikator kematangan;
2. Kematangan Sangat Rendah: Perlu perbaikan mendasar.
- Kematangan Rendah : Perlu perbaikan beberapa indikator.
- Kematangan Sedang: Pelayanan perangkat daerah rata-rata.
- Kematangan Tinggi: Perangkat Daerah pelayanan baik.
- Kematangan Sangat Tinggi: Pelayanan sangat prima.
3. Level kematangan dapat meningkat dari level satu ke level berikutnya,
apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.

21. II. PENGHARGAAN
Penghargaan diberikan kepada daerah yang
mempunyai rata-rata nilai agregat seluruh perangkat
daerah yang paling tinggi dengan rumus:
KOD = Kematangan Organisasi Daerah
TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah
JPD = Jumlah Perangkat Daerah

22. SYARAT PENGHARGAAN
1. Tidak ada perangkat daerah atau unit kerja pada
perangkat daerah yang susunan, besaran,
perumpunan, serta tugas dan fungsi yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Belanja pegawai tidak melebihi 50 % (lima puluh
persen) dari total belanja dalam APBD tahun
berjalan.

23. III. EVALUASI PERANGKAT DAERAH

24. A. EVALUASI PRODUKTIVITAS PERANGKAT DAERAH

25. LAN GK AH EVALU ASI PRO DU K TIVITAS
1. Identifikasi pelaksanan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini.
Tugas layanan utama adalah tugas yang menghasilkan layanan kepada masyarakat
atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas dalam penyusunan laporan,
monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, koordinasi
internal, pengelolaan aset, peningkatan kompetensi, surat menyurat dan arsip unit
kerja, dan tugas administrasi lainnya.
2. Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan
tugas yang menghasilkan layanan utama;
3. Sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;
4. Temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil pelaksanaan tugas;
dan
5. Kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas.

26. PRINSIP EVALUASI PRODUKTIVITAS
Beban kerja untuk menghasilkan layanan utama harus lebih
besar dari beban kerja untuk menghasilkan layanan
pendukung/penunjang.

27. BEBAN K ERJA U TAMA
Yang tidak termasuk beban kerja utama:
1. Rapat memberi arahan rutin kepada staf;
2. Menyusun rencana kerja harian;
3. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan
kepada atasan;
4. Menyiapkan peralatan kerja;
5. Administrasi keuangan;
6. Monev pekerjaan sendiri;
7. Pengembangan diri;
8. Lain-lain yang bersifat interal.

28. PENGUKURAN PRODUKTIVITAS
1. Waktu kerja efektif dalam 1 tahun = 1250 Jam (Permendagri No 12 Tahun
2017).
2. Kegiatan pengembangan diri dan pelaksanaan fungsi internal unit kerja =
30 % dari waktu kerja efektif (375 jam) dengan rincian:
▪ Pengembangan diri = 60 jam (12 hari per tahun)
▪ Fungsi internal = 315 jam (1,25 jam per hari).
3. Pelaksanaan fungsi utama = 875 jam (70 %)
4. Struktur dianggap sangat tidak produktif jika kurang dari 80 % dari waktu
kerja utama atau kurang dari 56 % dari waktu kerja efektf (700 jam).
5. Struktur yang sangat tidak efektif fungsinya harus digabung dengan
struktur yang lain. ??????

29. ▪ Merupakan tujuan dibentuknya unit kerja tersebut.
▪ Jelas bentuk barang/jasa yang dihasilkan (dapat diidentifikasi dan diverifikasi)
▪ Jelas penerimanya (bukan unit kerja yang bersangkutan)
▪ Urgensi: Adanya gangguan yang pasti terjadi pada penerima jika output tersebut tidak
diterima oleh penerima.
KRITERIA BEBAN KERJA UTAMA
No Uraian Tugas Hasil Penerima Konsekuensi Jika
Tidak Dilaksankan
1 Koordinasi Penataan
Ruang
Sinskronnya Data
Antar PD
PD yang tugasnya
berkaitan dengan
ruang
Dokumen Tata Ruang
Tidak Bisa Disusun
2 Pemantauan Rapat Desa Data Rapat Desa Pemerintah Desa Rapat Desa Tetap
Jalan (tidak ada
resiko)

30. Jabatan : Kasi Promosi Investasi (DPMPTSP)
CONTOH BEBAN KERJA UTAMA
No Uraian Tugas Volume/Freku
ensi
Waktu
(menit)
Waktu Total Ket
1 Menyusun adminisrasi Tim Promosi 10 10 100 X
2 Mengikuti Kegiatan Promosi Investasi 4 1800 7200 √
3 Menyiapkan bahan promosi investasi 4 180 720 √
4 Menyusun Laporan Kepada Atasan
lisan/tulisan
480 15 7200 X
5 Menyelesaikan administrasi keuangan
tim promosi
120 15 1800 X
6 Menyusun laporan kepada atasan 48 30 1440 X

31. C O N TO H LA N JUTA N ……
• Dari contoh tadi diketahui bahwa beban kerja utama dari
kasi promosi investasi hanya 2 yaitu:
1. Mengikuti Kegiatan Promosi Investasi dengan waktu kerja selama 120 jam
(7200:60).
2. Menyiapkan bahan prmosi investasi selama 12 jam (720:60)
• Total waktu kerja untuk melaksanakan fungsi utama pada kasi ini sebanyak
132 jam. Sehingga kurang dari 700 jam.
• Kasi ini direkomendasikan:
a. Untuk digabung tugas dan fungsinya dengan kasi lain karena sangat
tidak produktif dan tidak efisien.
b. Dicari rumusan tugas dan fungsinya yang lebih pas berdasarkan
amanat tupoksi.
c. Dicari Beban tugas yang benar atau sejalan dengan Nomenklatut
Struktur perangkat daerah.

32. METO DE PEN GU K U RAN PRO DU K TIVITAS
PERAN GK AT DAERAH
• Pengukuran produktivitas perangkat daerah tidak
dilakukan melalui self-assessment oleh masing-
masing perangkat daerah yang bersangkutan.
• Namun menggunakan metode audit dengan
teknik pengumpulan data observasi, simulasi
dan wawancara yang dilakukan oleh tim yang
independen.

33. KESIMPULAN EVALUASI PRODUKTIVITAS
PERANGKAT DAERAH
1. Evaluasi Produktifitas Perangkat Daerah bertujuan untuk menggambarkan JAM KERJA
EFEKTIF DARI SUATU STRUKTUR PERANGKAT DAERAH (ESELON IV);
2. Struktur Perangkat Daerah Produktif dan Efisien jika Durasi pelaksanaan tugas eselon IV
mencapai 70% dari waktu kerja efektif (1.250 jam) atau sama dengan 875 jam;
3. Apabila waktu durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% dari waktu
kerja efektif dalam satu tahun atau 700 jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan
tidak efisien.
4. Apabila tidak efisien:
a. Struktur tersebut digabung dengan struktur kerja lain yang sejenis atau berdekatan
fungsinya;
b. Dicari rumusan tugas yang pas atau benar, yang menggambarkan beban kerja untuk
struktur tersebut;

34. B. EVALUASI
STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
34

35. MEMBEDAKAN ANTARA BESARAN
EKSISTING DGN BESARAN SESUAI HASIL
PEMETAAN SECARA NORMATIF PP
NO.18 TH 2018 TTG PD
KHUSUSNYA DINAS DAN BADAN YG
NYATA DAN SEHARUSNYA
SEHARUSNYA ADALAH JUMLAH
MAKSIMAL PD YANG BISA DIBENTUK
BERDASARKAN HASIL PEMETAAN
35
I. BESARAN ORGANISASI
(lihat Pasal 15 jo Ps 53 Jo Pasal 54 PP 18/2016)
a. MELEBIHI DARI BESARAN SEHARUSNYA = TIDAK EFISIEN
b. SAMA DENGAN BESARAN SEHARUSNYA = EFISIEN
c. KURANG DARI BESARAN SEHARUSNYA = SANGAT EFISIEN

36. 36
II. SUSUNAN
(lihat Pasal 55 s/d Pasal 73 jo Pasal 74 s/d Pasal 93 PP 18/2016)
Membedakan antara susunan
nyata setiap Perangkat Daerah
dengan susunan sesuai tipelogi
berdasarkan hasil pemetaan
Susunan internal Perangkat
Daerah termasuk yang
dievaluasi
a. A - B = TIDAK EFISIEN > KEMBALIKAN
b. B - B = EFISIEN > PERTAHANKAN/DIRAMPINGKAN
c. B - A = SANGAT EFISIEN > PERTAHANKAN

37. 37
III. PERUMPUNAN DAN PEWADAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
(lihat Pasal 18 PP 18/2016)
Membedakan perumpunan dan
pewadahan urusan pemerintahan
dalam tusi Perangkat Daerah:
Perumpunan dan pewadahan
a. Antar Perangkat Daerah sejenis misalnya
dinas dengan dinas, antara dinas dengan
badan dan Setda demikian sebaliknya
b. Pemecahan rumpun pemerintahan antar
Perangkat Daerah
c. Integrasi rumpun pemerintahan pada
Perangkat Daerah
a. Perumpunan menentukan pewadahan
b. Perumpun urusan wajib masuk
pewadahan dinas
c. Perumpunan tidak boleh pewadahan
diagonal

38. 38
IV. TUMPANG TINDIH TUGAS DAN FUNGSI
(lihat Pasal 15 jo Pasal 18 PP 18/2016)
1. Melihat tusi antar Perangkat Daerah apakah ada yg tumpah
tindih
2. Melihat tusi internal Perangkat Daerah apakah ada
tumpang tindih tusi antar unit kerja Perangkat Daerah
sampai ke satuan kerja terkecil
VERTIKAL
HORIZONTAL
DIAGONAL
LANCAR
PERLU KEBIJAKAN TERTULIS
POLA YANG DIBIASAKAN
KESEPAKATAN BERSAMA
HASIL
V. TATA KERJA
KENDALA

39. Untuk menguji adanya tumpang tindih tugas dapat dilakukan melalui tabel
silang sbb:
TUMPANG TINDIH TUGAS DAN FUNGSI
No Uraian Tugas Fungsi Objek/Sasaran Output
1 Dinas UMKM Pelatihan
Manajemen Usaha
Pengusaha Kecil Keahlian Berusaha
2 Dinas Perindustrian Pelatihan
Pembuatan Batik
Pekerja/Pengusaha
Kecil
Keahlian Membuat
Batik
Catatan: Meskipun sasarannya sama2 pengusaha kecil, namun fungsi
yang dilaksankaan dan ouput yang dihasilkan berbeda.
Fungsi ini tidak tumpang tindih.

40. Untuk menguji adanya tumpang tindih tugas dapat dilakukan melalui tabel silang sbb:
TUMPANG TINDIH TUGAS DAN FUNGSI
No Uraian Tugas Fungsi Objek/Sasaran Output
1 Seksi Pendaftaran
Penduduk
Penerimaan pendaftaran,
pengolahan, penerbitan
dan penyimpanan data
penduduk
Penduduk Dokumen
Penduduk dan
data penduduk
2 Seksi Pengolahan Data Mengumpulkan, mengolah
dan menyajikan data
kependudukan
Penduduk Data penduduk
Catatan: Meskipun nomenklatur jabatan sama, namun sebagian fungsi seksi pendaftaran penduduk yaitu pengolahan
dan penyimpanan data penduduk sama dengan fungsi seksi pengolahan data yaitu pengumpulan data (data
diterima dari pendaftaran) dan mengolah data. Begitu juga output terdapat bagian yang sama, sehingga
kedua seksi ini terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi.

41. FORMAT EVALUASI
41

42. 42
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 22 20 TIDAK SESUAI
MELEBIHI BESARAN
DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERBUP / WALI TTG PD
DIUBAH
5 BADAN 6 5 TIDAK SESUAI
MELEBIHI BESARAN
DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERBUP / WALI TTG PD
DIUBAH
6 KECAMATAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI
7 KELURAHAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..

43. 43
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 20 20 SESUAI 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UNTUK
VALIDASI
3. PERDA/PERBUP/PERWALI
DIUBAH SESUAI HASIL
VALIDASI
5 BADAN 5 5 SESUAI 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UNTUK
VALIDASI
3. PERDA/PERBUP/PERWALI
DIUBAH SESUAI HASIL
VALIDASI
6 KECAMATAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI
7 KELURAHAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI

44. 44
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH KAB./KOTA
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT SESUAI DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT SESUAI DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
6 KECAMATAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI
7 KELURAHAN SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI

45. 45
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI
4 DINAS 22 20 TIDAK SESUAI
MELEBIHI BESARAN
DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH
5 BADAN 6 5 TIDAK SESUAI
MELEBIHI BESARAN
DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH

46. 46
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 20 20 SESUAI 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UNTUK
PERAMPINGAN/VALIDASI
3. PERDA TTG PD DIUBAH SESUAI HASIL VALIDASI
4. PERGUB TTG PD DIUBAH SESUAI HASIL
VALIDASI
5 BADAN 5 5 SESUAI 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK PERAMPINGAN
3. PERDA TTG PD DIUBAH

47. 47
FORMAT EVALUASI BESARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI

48. 48
FORMAT EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI SESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG DIUBAH
3. PERBUP/WALI DIUBAH
2 SET DPRD A B TIDAK SESUAI SESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG DIUBAH
3. PERBUP/WALI DIUBAH
3 INSPEKTORAT B C TIDAK SESUAI SESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1.PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG DIUBAH
3. PERBUP/WALI DIUBAH
4 DINAS … A B TIDAK SESUAI SESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERBUP/WALI DIUBAH
5 DINAS … B A SANGAT SESUAI DIPERTAHANKAN 1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN… A A SESUAI 1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/ VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
3. PERBUP/WALI DIUBAH SESUAI HASIL VALIDASI
7 KECAMATAN… B A SANGAT SESUAI 1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI

49. 49
FORMAT EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
2 SET DPRD B B SESUAI 1. SESUAI
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG
PERAMPINGAN/VALIDASI
3 INSPEKTORAT A A SESUAI 1.SESUAI
2.PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG PERAMPINGAN/
VALIDASI
4 DINAS … B A SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 DINAS … C B SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN … A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH

50. 50
FORMAT EVALUASI PERUMPUNAN DAN PEWADAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
2 SET DPRD B B SESUAI 1. SESUAI
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG
PERAMPINGAN/VALIDASI
3 INSPEKTORAT A A SESUAI 1.SESUAI
2.PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG PERAMPINGAN/
VALIDASI
4 DINAS … B A SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 DINAS … C B SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN … A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH
NO PERUMPUNAN URUSAN
PEMERINTAHAN
EKSISTING SEHARUSNYA HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
SELURUHNYA MASUK DALAM DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIKA
DIWADAHI DALAM
DALAM SATU DINAS
SESUAI DIPERTAHANKAN PERTAHANKAN
2 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MASUK
DALAM DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,
2. STATISTIKA MASUK DALAM BAPPEDA
3. PERSANDIAN MASUK DALAM SETDA
DIWADAHI DALAM
SATU DINAS
TIDAK SESUAI DITATA ULANG SESUAI
PERUMPUNAN AGAR
DIWADAHI DALAM SATU
DINAS
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI
TTG PD DIUBAH
3 PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
1. PENANAMAN MODAL MASUK SETDA
2. KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL MASUK DINAS TERSENDIRI
3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MASUK
DINAS
TERSENDIRI
SELURUH RUMPUN
MASUK MENJADI
TUGAS DINAS, TIDAK
BOLEH MASUK DALAM
TUGAS SETDA
TIDAK SESUAI URUSAN PENANAMAN
MODAL DIALIHKAN DARI
SETDA MENJADI TUGAS
DINAS MISALNYA MENJADI
TUGAS DINAS YANG
MENANGANI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI
TTG PD DIUBAH

51. 51
FORMAT EVALUASI PERUMPUNAN DAN PEWADAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
2 SET DPRD B B SESUAI 1. SESUAI
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG
PERAMPINGAN/VALIDASI
3 INSPEKTORAT A A SESUAI 1.SESUAI
2.PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG PERAMPINGAN/
VALIDASI
4 DINAS … B A SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 DINAS … C B SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN … A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH
NO PERUMPUNAN URUSAN
PEMERINTAHAN
EKSISTING SEHARUSNYA HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
SELURUH MASUK DALAM DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIKA
DIWADAHI DALAM
DALAM SATU DINAS
SESUAI DIPERTAHANKAN PERTAHANKAN
2 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MASUK
DALAM DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2. STATISTIKA MASUK DALAM BAPPEDA
3. PERSANDIAN MASUK SETDA
DIWADAHI DALAM
SATU DINAS
TIDAK SESUAI DITATA ULANG SESUAI
PERUMPUNAN AGAR
DIWADAHI DALAM SATU
DINAS
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERGUB TTG PD
DIUBAH
3 PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
1. PENANAMAN MODAL MASUK SETDA,
2. KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL MASUK DINAS TERSENDIRI
3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MASUK
DINAS TERSENDIRI
SELURUH RUMPUN
MASUK MENJADI
TUGAS DINAS, TIDAK
BOLEH MASUK DALAM
TUGAS SETDA
TIDAK SESUAI URUSAN PENANAMAN
MODAL DIALIHKAN DARI
SETDA MENJADI TUGAS
DINAS MISALNYA MENJADI
TUGAS DINAS YANG
MENANGANI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI
TTG PD DIUBAH

52. 52
FORMAT EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
2 SET DPRD B B SESUAI 1. SESUAI
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG
PERAMPINGAN/VALIDASI
3 INSPEKTORAT A A SESUAI 1.SESUAI
2.PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG PERAMPINGAN/
VALIDASI
4 DINAS … B A SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 DINAS … C B SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN … A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH
NO PERUMPUNAN URUSAN
PEMERINTAHAN
EKSISTING SEHARUSNYA HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
SELURUH MASUK DALAM DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIKA
DIWADAHI DALAM
DALAM SATU DINAS
SESUAI DIPERTAHANKAN PERTAHANKAN
2 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MASUK
DALAM DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2. STATISTIKA MASUK DALAM BAPPEDA
3. PERSANDIAN MASUK SETDA
DIWADAHI DALAM
SATU DINAS
TIDAK SESUAI DITATA ULANG SESUAI
PERUMPUNAN AGAR
DIWADAHI DALAM SATU
DINAS
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERGUB TTG PD
DIUBAH
3 PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
1. PENANAMAN MODAL MASUK SETDA,
2. KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL MASUK DINAS TERSENDIRI
3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MASUK
DINAS TERSENDIRI
SELURUH RUMPUN
MASUK MENJADI
TUGAS DINAS, TIDAK
BOLEH MASUK DALAM
TUGAS SETDA
TIDAK SESUAI URUSAN PENANAMAN
MODAL DIALIHKAN DARI
SETDA MENJADI TUGAS
DINAS MISALNYA MENJADI
TUGAS DINAS YANG
MENANGANI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI
TTG PD DIUBAH
NO
TUGAS EKSISTING
BERDASARKAN
PP 18 TH 2016
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 PENGELOLAAN AIR
MINUM
1. MASUK DINAS PUPR
2. MASUK DINAS PRKP
TUSI DINAS PRKP TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR PD
DIALIHKAN DARI DINAS
PUPR KE DINAS PRKP
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI TTG PD DIUBAH
2 PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU
1. MASUK TUSI BIDANG TENDIK DISDIK
2. MASUK TUSI UPT DISDIK
3. MASUK TUSI CABANG DINAS DISDIK
HANYA MASUK
DALAM SATU
UNIT KERJA
DISDIK
TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR UNIT KERJA PD
DISATUKAN DALAM SATU
UNIT KERJA DISDIK
MISALNYA HANYA DI
BIDANG TENDIK DISDIK
1. PENATAAN ULANG TUSI DISDIK
2. PERBUP/PERWALI TTG DISDIK, UPT
DAN CABANG DISDIK DIUBAH
3 PREVENTIF, KURATIF,
REHABILITASI DAN
PROMOTIF, KESEHATAN
DASAR, KESEHATAN
MASYARAKAT DAN
KESEHATAN KEAHLIAN
SELURUHNYA MASUK TUSI DINAS
KESEHATAN
SELURUHNYA
MASUK TUSI
DINAS
KESEHATAN
1. TIDAK ADA TUMPANG
TINDIH TUSI ANTAR PD
2. TIDAK ADA TUMPANG
TINDIH TUSI INTERNAL
PD YAKNI ANTAR UNIT
KERJA DINKES
PERTAHANKAN PERTAHANKAN
4. PENGELOLAAN AIR
LIMBAH
1. MASUK TUSI DINAS PUPR
2. MASUK TUSI DINAS PRKP
MASUK TUSI
DINAS PUPR
TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR PD
DITATA ULANG MASUKKAN
DALAM TUSI DINAS PUPR
1. PENATAAN TUSI PD
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI TTG PD DIUBAH

53. 53
FORMAT EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI
………………..,
YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI
SAAT EVALUASI DILAKUKAN,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
YANG MELAKUKAN EVALUASI,
1. ……………………………… ……………………..
2. ……………………………... ……………………..
NO PD
JUMLAH
SAAT INI
JUMLAH
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL
EVALUASI
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
2 SET DPRD 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
3 INSPEKTORAT 1 1 SESUAI SESUAI SESUAI
4 DINAS 18 20 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 BADAN 4 5 SANGAT
SESUAI
DIPERTAHANKAN 1. DIPERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
NO PD
SUSUNAN
SAAT INI
SUSUNAN
SESUAI HASIL
PEMETAAN
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 SETDA A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
2 SET DPRD B B SESUAI 1. SESUAI
2. PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG
PERAMPINGAN/VALIDASI
3 INSPEKTORAT A A SESUAI 1.SESUAI
2.PEMETAAN ULANG UTK
PERAMPINGAN/VALIDASI
1.PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG PERAMPINGAN/
VALIDASI
4 DINAS … B A SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
5 DINAS … C B SANGAT SESUAI 1.PERTAHANKAN
2.PEMETAAN ULANG UTK
VALIDASI
1. PERTAHANKAN
2. PEMETAAN ULANG UTK VALIDASI
6 BADAN … A B TIDAK SESUAI DISESUAIKAN DGN HASIL
PEMETAAN
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH
NO PERUMPUNAN URUSAN
PEMERINTAHAN
EKSISTING SEHARUSNYA HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
SELURUH MASUK DALAM DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIKA
DIWADAHI DALAM
DALAM SATU DINAS
SESUAI DIPERTAHANKAN PERTAHANKAN
2 KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIKA
DAN PERSANDIAN
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MASUK
DALAM DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2. STATISTIKA MASUK DALAM BAPPEDA
3. PERSANDIAN MASUK SETDA
DIWADAHI DALAM
SATU DINAS
TIDAK SESUAI DITATA ULANG SESUAI
PERUMPUNAN AGAR
DIWADAHI DALAM SATU
DINAS
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERGUB TTG PD
DIUBAH
3 PENANAMAN MODAL,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
1. PENANAMAN MODAL MASUK SETDA,
2. KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL MASUK DINAS TERSENDIRI
3. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MASUK
DINAS TERSENDIRI
SELURUH RUMPUN
MASUK MENJADI
TUGAS DINAS, TIDAK
BOLEH MASUK DALAM
TUGAS SETDA
TIDAK SESUAI URUSAN PENANAMAN
MODAL DIALIHKAN DARI
SETDA MENJADI TUGAS
DINAS MISALNYA MENJADI
TUGAS DINAS YANG
MENANGANI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD
DIUBAH
3. PERBUP/PERWALI
TTG PD DIUBAH
NO
TUGAS EKSISTING
BERDASARKAN
PP 18 TH 2016
HASIL EVALUASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1 PENGELOLAAN AIR MINUM 1. MASUK DINAS PUPR
2. MASUK DINAS PRKP
TUSI DINAS
PRKP
TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR PD
DIALIHKAN DARI
DINAS PUPR KE
DINAS PRKP
1. PEMETAAN ULANG
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGU TTG PD DIUBAH
2 PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU
1. MASUK TUSI BIDANG
TENDIK DISDIK
2. MASUK TUSI UPT DISDIK
3. MASUK TUSI CABANG
DINAS
HANYA MASUK
DALAM SATU
UNIT KERJA
DISDIK
TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR UNIT KERJA PD
DISATUKAN DALAM
SATU UNIT KERJA
DISDIK MISALNYA
HANYA DI BIDANG
TENDIK DISDIK
1. PENATAAN ULANG
TUSI DISDIK
2. PERGUB TTG DISDIK, UPT DAN
CABANG DISDIK DIUBAH
3 PREVENTIF, KURATIF,
REHABILITASI DAN
PROMOTIF, KESEHATAN
DASAR, KESEHATAN
MASYARAKAT DAN
KESEHATAN KEAHLIAN
SELURUHNYA MASUK TUSI
DINAS KESEHATAN
SELURUHNYA
MASUK TUSI
DINAS
KESEHATAN
1. TIDAK ADA TUMPANG
TINDIH TUSI ANTAR PD
2. TIDAK ADA TUMPANG
TINDIH TUSI INTERNAL
PD YAKNI ANTAR UNIT
KERJA DINKES
PERTAHANKAN PERTAHANKAN
4. PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1. MASUK TUSI DINAS PUPR
2. MASUK TUSI DINAS PRKP
MASUK TUSI
DINAS PUPR
TUMPANG TINDIH TUSI
ANTAR PD
DITATA ULANG
MASUKKAN DALAM
TUSI DINAS PUPR
1. PENATAAN TUSI PD
2. PERDA TTG PD DIUBAH
3. PERGUB TTG PD DIUBAH

54. Terima Kasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
54