SlideShare a Scribd company logo
AUDIT KINERJA
dengan menggunakan
METODE BALANCED
SCORECARD
GOOD GOVERNANCE
(Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik)
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PENGUKURAN CAPAIAN
KINERJA
AUDIT KINERJA
PENYELENGGARA
NEGARA
Mengemban
Tugas Umum Pemerintahan
Dan Pembangunan yang
Bersih dan Bebas dari KKN
TUNTUTAN
MASYARAKAT
ERA REFORMASI
BEBERAPA METODE
PENGUKURAN KINERJA
Mengukur kinerja kegiatan mel
Kelompok indikator
(input, output, outcome dst)
Mengukur kinerja
program atau kegiatan
menggunakan KPI
Mengukur kinerja FUNGSI
secara komprehensif
menggunakan KPI
Metode ini yang dipilih
Untuk mengukur kinerja
instansi secara keseluruhan
B S C
I P M S
PROGRAM
LOGIC
AUDIT KINERJA
PENGERTIAN
TUJUAN AUDIT
SASARAN AUDIT
PERIODE AUDIT
METODOLOGI AUDIT
TAHAPAN AUDIT
Audit Kinerja adalah suatu proses yang
sistematis untuk menilai pencapaian
kinerja tusi, program atau kegiatan suatu
instansi dengan membandingkan kepada
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja dianggap tercapai apabila
telah memenuhi syarat kriteria- kriteria
keberhasilan capaian kinerja
PENGERTIAN AUDIT KINERJA
1. UU. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab
Keuangan Negara Pasal 4 ayat (1)
menyatakan bahwa pemeriksaan terdiri
atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Ayat (3) menyebutkan bahwa
pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan
atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektifitas.
Pengertian Audit Kinerja
PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Pasal 48 Ayat (1) APIP melakukan
pengawasan intern melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pengertian Audit Kinerja
PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit
kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan,
efisiensi dan efektifitas.
Pengertian Audit Kinerja
1.Menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi Auditi dengan membandingkan
antara pencapaian di lapangan dengan
target yang direncanakan semula
2.Memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan.
3.Memberikan rekomendasi untuk perbaikan
kinerja.
TUJUAN AUDIT KINERJA
Sasaran audit adalah seluruh kegiatan stratejik pada
Auditi tahun anggaran .......
Kegiatan stratejik adalah kegiatan yang spesifik
menunjang tusi dan pengaruhnya signifikan terhadap
keberhasilan kinerja Auditi.
SASARAN AUDIT KINERJA
• Periode yang diaudit meliputi masa sejak 1
Januari ....... sampai dengan 31 Desember
......
• Audit dilaksanakan mulai bulan ..... sampai
dengan ..........
• Dasar penetapan kegiatan yang akan diaudit
adalah DIPA dan RKA-KL Auditi….
Tahun Anggaran …….
PERIODE AUDIT KINERJA
• Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan.
• Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan metode
pengukuran kinerja Balanced Scorecard
• Metode pengukuran Balaced Scorecard terbagi menjadi empat
perspektif yaitu:
Perspektif Stakeholders
Perspektif Internal Proses
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif Keuangan
METODOLOGI AUDIT KINERJA
13
Penetapan indikator
kinerja
Pengukuran/Penilaian
Capaian Kinerja
Simpulan
Capaian <100%?
Laporan
Analisis Kinerja
Survey Pendahuluan
?
Pengujian Sistem
PengendalianIntern
T
Y
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
PELAPORAN
TAHAPAN AUDIT KINERJA
1. Persiapan
a. Menyusun PKA Pokok dan Jadwal
b. Survey pendahuluan
c. Pengujian SPI
d. Penetapan Indikator Kinerja & PKA Rinci
2. Pelaksanaan
a. Pengukuran Capaian Kinerja melalui
Teknik Audit
b. Analisis Capaian Kinerja
- Identifikasi kelemahan2
- Strategi Pemecahan Masalah
3. Pelaporan
a. Simpulan Hasil Audit
b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja
TAHAPAN AUDIT KINERJA
15
1. Menyusun PKA Pokok
2. Menyusun Jadwal
3. Memperoleh Data DIPA/RKA-KL dan Lakip
tahun yang akan diaudit.
4. Mempelajari Pedoman terkait dengan TUSI
auditi, RKA-KL, Permenpan No
09/M.Pan/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan IKU dan Per/20/M.Pan/11/2008
tentang Juklak Penyusunan IKU, Permenpan
dan RB No. 29/2010 Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP dan
PMK No.249/PMK.02/2010 tentang
Pengukuran dan Evaluasi RKA-KL
PERSIAPAN......
16
1. Survei pendahuluan dijelaskan hal-hal yang
berkaitan dengan tujuan survei pendahuluan,
informasi yang harus diperoleh, pihak-pihak
yang terkait, teknik dan metode survei
pendahuluan, diakhiri dengan uraian langkah-
langkah pelaksanaan survei pendahuluan.
2. Pengujian terbatas atas SPI, menguraikan hal-
hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan,
teknik yang digunakan, dan komponen
pengendalian yang diuji.
AUDIT PENDAHULUAN
17
3. Pengujian SPI akan diuraikan hal-hal yang
berkaitan dengan maksud dan tujuan,
teknik yang digunakan, dan komponen
pengendalian yang diuji.
4. Penetapan indikator kinerja akan
menguraikan tentang langkah-langkah
penetapan indikator kinerja baik untuk
audit kinerja atas satuan organisasi/kerja
5. Metodologi pembobotan dengan
pendekatan Balanced Scorecard
18
6. Kesepakatan indikator kinerja/CSF
dan pembobotannya menguraikan
hal-hal terkait dengan aturan
kesepakatan dan bentuk berita acara
kesepakatan (Focus Group).
7. Menyusun PKA Rinci
19
1. Pengukuran/penilaian kinerja meliputi fase
pengujian bukti, pengukuran dan penilaian
capaian kinerja dengan teknik audit dan metode
sampling serta diakhiri dengan penilaian skor
kinerja.
2. Analisis kinerja menguraikan pengujian
mendalam atas kelemahan sistem pengendalian
intern dan langkah-langkah mengidentifikasi
penyebab tidak tercapainya target kinerja atau
critical success factor.
3. Berita acara hasil dan tanggapan audit.
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA:
20
1. Verfikasi
Pengujian secara rinci dan teliti tentang
kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan,
pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu
dokumen.
2. Cek
Menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu,
dengan teliti dilokasi.
3. Observasi/pengamatan
Peninjauan dan pengamatan atas suatau objek
secara berhati-hati, ilmiah dan kontinyu selama
kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu
keadaan atau masalah.
TEHNIK AUDIT :
21
4. Pembandingan
Membandingkan data dari satu unit kerja dengan
data dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama
dan periode yang sama atau hal yang sama dari
periode yang berbeda, kemudian ditarik
kesimpulannya.
5. Rekonsiliasi
Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai
hal yang sama untuk periode yang sama, yang
dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yang berbeda.
6. Analisis
Memecah/mengurai data informasi ke dalam
unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian2
sehingga dapat diketahui pola hubungan antar
unsur atau unsur penting yang tersembunyi.
TEHNIK AUDIT :
22
7. Evaluasi
Cara untuk memperoleh suatu simpulan atau
pandangan/penilaian dengan mencari pola
hubungan atau menghubungkan atau merakit
berbagai informasi yang telah diperoleh, baik
informasi/bukti internmaupun bukti ekstern.
8. Vouching
Menelusuri suatu informasi/data dalam suatu
dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju
kepada adanya bukti pendukungnya
(Vouhernya) atau menelusur mengikuti
ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil
menuju awal kegiatan.
TEHNIK AUDIT :
23
9. Trasir/Telusuri
Menelusuri suatu bukti transaksi/kejadian
(Voucher) menuju ke penyajian/informasi dalam
suatu dokumen.
10. Permintaan Keterangan
Untuk menggali informasi tertentu dari berbagai
pihak yng kompeten.
TEHNIK AUDIT :
24
1. Penyusunan notisi audit
2. Proses penyusunan laporan dan saran
tindak lanjut,
3. Bentuk dan isi laporan hasil Audit.
4. Audit pemantauan tindak lanjut.
LAPORAN HASILAUDIT DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Pendekatan Balanced Scorecard yang
dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P.
Norton
suatu metode pengukuran secara komprehensif
yang merumuskan pengukuran kinerja dengan
menggunakan empat perspektif yaitu
stakeholders, internal proses, pembelajaran
pertumbuhan, dan perspektif keuangan.
PENGERTIAN
BALANCED SCORECARD
Dengan Balanced Scorecard, instansi dapat:
• Mengetahui capaian kinerja secara
komprehensif dari perspektif stakeholders,
pembelajaran pertumbuhan, internal proses,
serta keuangan.
• Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki
sistem pelayanan, meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, memperbaiki sistem dan prosedur,
serta, meningkatkan kemampuan SDM melalui
inovasi dan pembelajaran.
TUJUAN BALANCED SCORECARD
1.STAKEHOLDERS
2. INTERNAL PROSES
3.PEMBELAJARAN/
PERTUMBUHAN
Pemenuhan kebutuhan/
Kepuasan Pelanggan
Keandalan sistem
dan prosedur
Peningkatan
Kualitas SDM
PENGUKURAN DENGAN
BALANCED SCORECARD
4. KEUANGAN Efektif/
Efisien
PERSPEKTIF YANG DIUKUR
Perspektif Stakeholders
• Perspektif ini menjelaskan bagaimana cara
memenuhi kepuasan pelanggan melalui
pelayanan, penyediaan barang/jasa yang
berkualitas, serta bagaimana proses yang harus
dilakukan untuk memenuhi kondisi tersebut.
• Untuk mengakomodasi kepentingan itulah
instansi harus mengetahui dengan tepat
pemenuhan kebutuhan stakeholders.
Karakteristik Perspektif Stakeholders
• Ada pihak yang menerima manfaat
• Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya
terlaksana, ada pihak yang dirugikan atau kebutuhannya
tidak terpenuhi.
• Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi
dari segi pelayanan masyarakat.
1. Contoh Perspektif Stakeholders
• Audit Operasional (Instansi yang diaudit, Menteri,
Presiden)
• Audit Proyek Bantuan Luar Negeri ( Instansi,
Pemberi PinjamanLender)
• Pelatihan Tenaga Kerja ( Calon Tenaga Kerja, Instansi
/ Perusahaan yang membutuhkan TK)
• Pelayanan di Puskesmas (masy yang berobat)
• Penyuluhan Pertanian ( masy petani )
• Penelitian Pemancar TV di daerah terpencil
(masyarakat desa terpencil/ Pemda setempat)
• Pelaksanaan pengelolaan dana BOS (siswa
sekolah/madrasah)
2. Contoh Perspektif Stakeholders
• Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh (masyarakat yang
beribadah Haji dan Umroh).
• Bantuan Sosial (Pondok Pesantren, Pasraman, tempat
ibadah, siswa miskin, siswa berprestasi )
• Pemberdayaan Wakaf Produktif (Nazhir yang dibina,
pengelola tanah wakaf)
• Pembinaan Mental Agama (peserta bintal/ ormas)
• Penyelenggaraan Pendidikan Agama (peserta dari
Madrasah)
Perspektif Internal Proses
• Perspektif ini menekankan perlunya meningkatkan strategi
internal, antara lain proses berjalannya sistem dan
prosedur administrasi dan keuangan, perbaikan struktur
organisasi, perencanaan, pencatatan, pelaporan,
pengambilan keputusan, komunikasi dengan pegawai,
pengendalian biaya yang lebih baik, serta peningkatan
metode dan teknologi yang digunakan untuk peningkatan
pelayanan kepada pelanggan.
• Proses internal adalah bagaimana mekanisme kerja yang
dapat memenuhi kepuasan dan harapan stakeholders
(Adanya penyerderhanaan kerja/reformasi birokrasi).
Karakteristik Perspektif Internal Proses
• Kegiatan dilaksanakan untuk kepentingan intern instansi
• Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya
terlaksana, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan
sistem dan prosedur
• Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi
dari segi keandalan sistem dan prosedur
Contoh Perspektif Internal Proses
• Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Pelatihan/
Bimbingan Petugas Haji dan Umroh, Bimbingan
Manasik, Pelayanan transportasi, akomodasi dan
Keamanan kepulangan).
• Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
• Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor
Kanwil Kemenag /UIN.
• Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kanwil/UIN.
• Pengembangan Perpustastakaan dan Lab. UIN.
• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BOS (efisiensi
dan efektivitas penggunaan dana BOS).
Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan
• Perspektif ini menekankan bagaimana meningkatkan
kualitas SDM dengan mengembangkan inovasi dan
pembelajaran melalui berbagai penelitian dan
pengembangan, penggunaan teknologi baru serta
peningkatan karir dan pelatihan.
• Dalam proses ini diperlukan perubahan-perubahan yang
mengarah kepada “pemenuhan kebutuhan pelanggan”
dan kondisi ini akan tercapai apabila SDM memiliki
kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi
yang kuat untuk meningkatkan kualitasnya.
Karakteristik Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan
• Kegiatan bersifat meningkatkan kualitas SDM
Contoh Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan
• Pengembangan pendidikan Administrasi dan
kepegawaian.
• Sertifikasi JFA.
• Sertifikasi tenaga pendidik.
• Diklat-diklat Jabatan Struktural (Diklatpim IV, III dan
II).
• Workshop, orientasi, sosialisasi dan Seminar.
Perspektif Keuangan
• Perspektif finansial menekankan pentingnya bagaimana
memuaskan Stakeholders dengan pengeluaran biaya yang
efektif dan efisien.
• Untuk instansi pemerintah yang sifatnya “tidak mencari
laba”, maka perspektif finansialnya berbeda dengan
perusahaan yang bersifat komersial. Untuk mengukur
KINERJA instansi pemerintah, pengukuran finansial hanya
bersifat sebagai penunjang.
• Yang diukur adalah apakah biaya yang dikeluarkan telah
sebanding dengan output/outcome yang dihasilkan.
TAHAPAN PENGUKURAN (1)
1. Tetapkan periode anggaran yang akan
diaudit .
2. Dapatkan DIPA revisi terakhir
3. Pilih kegiatan yang stratejik saja yang akan
diukur
4. Klasifikasikan kegiatan kepada 4
perspektif BSC.
5. Beri Score pada masing-masing perspektif,
dengan total Score sebesar 100%.
6. Pemberian Score diantaranya didasarkan
kepada urgensi kegiatan, pengaruh kepada
keberhasilan perspektif dan besarnya
anggaran (faktor risiko).
TAHAPAN PENGUKURAN (2)
7. Tetapkan Indikator Kinerja (KPI)
8. Beri bobot pada Indikator Kinerja sesuai
dengan ranking kepentingan atau
kedekatan kepada capaian keberhasilan
tujuan organisasi.
9. Rumuskan formula KPI
10.Pada akhir pengukuran, lakukan
perhitungan hasil akhir perspektif yaitu
total masing-masing perspektif, apabila
tercapai seluruhnya nilainya 100.
Formula:
Realisasi
kegiatan
Rencana
kegiatan
X
Bobot KPI
CARA MEMILIH KEGIATAN YANG STRATEJIK
YANG AKAN DIUKUR
NO HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN
1
2
3
4
5
6
Memiliki relevansi kuat terhadap tusi satker
Memiliki nilai strategis dari aspek tusi
Memiliki nilai potensi eror yang tinggi
Memiliki pengaruh dg pelayanan masyarakat
Memiliki anggaran yang memadai
Kegiatan yang sejenis dikembalikan pada tusi
dari satker yang diaudit.
NO PERSPEKTIF BOBOT
1
2
3
4
Stakeholders
Internal Proses
Pembelajaran Pertumbuhan
Keuangan
50
20
15
15
TOTAL 100
MODEL PEMBOBOTAN
Bisa bervariasi
NO PERSPEKTIF BOBOT
1
2
3
4
Stakeholders
Internal Proses
Pembelajaran Pertumbuhan
Keuangan
60
20
10
10
TOTAL 100
MODEL PEMBOBOTAN
44
No Kategori Skor kinerja
PMK 249/2011
1. Sangat Berhasil > 90 s.d. 100
2. Berhasil > 80 s.d. 90
3. Cukup Berhasil > 60 s.d. 80
4. Kurang Berhasil > 50 s.d. 60
5. Tidak Berhasil Dibawah 50
Penilaian Skor Kinerja
Julah Populasi
Sampel Akhir Yang Diperoleh UTK Tingkat
Kesalahan Sebesar
+/- 3% +/- 5% +/- 10%
50 48 45 33
100 92 80 49
250 223 152 70
500 341 217 81
750 441 254 85
1.000 516 278 88
2.500 748 333 93
5.000 880 357 94
10.000 964 370 95
25.000 1.023 378 96
Tabel Ukuran Sampel
NO KEGIATAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT
1. Pengadaan barang dan jasa
(Pembangunan, Rehab, Pengadaan
Barang, Pemeliharaan, dll)
1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Kualitas
4. Tepat Sasaran
5. Tepat Jumlah
6. Tepat Waktu
30
10
25
10
15
10
2. Monitoring dan Evaluasi 1. Tepat Prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Waktu
40
30
20
10
3. Peningkatan kualitas SDM (Workshop,
sosialisasi, orientasi, pembinaan dan
FGD)
1. Tepat Prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Jumlah
5. Tepat Waktu
30
20
20
15
15
4. Penyaluran Bantuan berupa barang
atau Fisik lainya
1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Kualitas
4. Tepat Sasaran
5. Tepat Jumlah
6. Tepat Waktu
25
15
15
20
15
10
KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA
YANG DIUKUR/DIAUDIT
N
O
KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT
5. Penyaluran Bantuan berupa Uang 1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Jumlah
5. Tepat Waktu
15
25
20
20
20
6. Kedipsilinan Pegawai (Pembayaran
uang makan)
Tepat prosedur
Tepat Jumlah Kehadiran Pegawai
50
50
7. Pembayaran Tunjangan Profesi 1. Tepat Prosedur
2. Tepat Jumlah
75
25
8. Penyusunan Juklak dan Juknis 1. Tepat prosedur
2. Tepat Isi
50
50
9. Penyusunan RKA-KL 1. Tepat prosedur
2. Tepat Isi
50
50
KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA
YANG DIUKUR/DIAUDIT
CONTOH PENETAPAN IK DAN REALISASI
Kegiatan:
Pemberian Bantuan (Bobot 20)
Indikator kinerja: Tersalurkannya pemberian Bantuan
Kriteria: Tepat jumlah,tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna
5 5 5 5
Formula Tepat guna:
Realisasi tepat guna x 100% x bobot
Rencana sasaran yang ditetapkan
Hasil audit ternyata dari target 20 , hanya terpenuhi sebanyak 16 .
Capaian Kinerja : 16 / 20 x 5 = 4
Diasumsikan yang lainnya tepat 100% = 15
Maka jumlah capaian kinerja Pemberian Bantuan = 19
MATRIKS CAPAIAN KINERJA
Kegiatan: Pemberian Bantuan
Bobot : 20
NO KRITERIA I.K TARGET REALISASI NILAI
(%)
CAPAIAN
KINERJA
1 Tepat Jumlah 5 20/20X100 80 5
2 Tepat Waktu 5 20/20X100 100 5
3 Tepat
Sasaran
5 20/20X100 100 4
4 Tepat Guna 5 16/20X100 100 5
20 19
1). Mengukur perspektif
Stakeholders
• Kualitas jasa/pelayanan tepat waktu
• Pembayaran sesuai dengan ketentuan
• Kuantitas pelayanan
• Ketepatan Pemberian Bantuan
Apa yang
Diukur ?
Yang berkaitan dengan
pelayanan instansi dan
kepuasan stakeholders
2. Mengukur perspektif Internal Proses
• Pelaksanaan sistem dan prosedur Adm.Keu
• Pelaksanaan sistem dan prosedur Pelayanan
Internal Proses menghubungkan
Kepuasan dan harapan
Stakeholders
Mekanisme kerja
3. Mengukur perspektif
Pembelajaran Pertumbuhan
• Peningkatan kualitas SDM
• Peningkatan Motivasi/Inovasi SDM
Ada inovasi/ ide2 baru ?
Ada peningkatan SDM ?
4. Mengukur perspektif Keuangan
• Yang diukur adalah rasio keuangan yang terserap
dibandingkan dengan rasio output yang
terealisasi.
Efektifkah ?
Efisienkah ?
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to AUDIT-KINERJA-Metode-BSC

Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
Igor Wijaya
 
PPT KEL 9.pdf
PPT KEL 9.pdfPPT KEL 9.pdf
PPT KEL 9.pdf
AnlisMinikawati
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah audit
sugeng1990
 
Langkah audit manajemen
Langkah audit manajemenLangkah audit manajemen
Langkah audit manajemen
Sudybrt Sudybrt
 
Frem work 1 sampai 14 sarkilah
Frem work 1 sampai 14 sarkilahFrem work 1 sampai 14 sarkilah
Frem work 1 sampai 14 sarkilah
sarkilah
 
2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)
AndriSaputra66
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
rhamset
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
Dadang Solihin
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdf
ErlytaVivi
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
SeptylytaRahmitaPutr
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Lhye Andromeda
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Kedua
KeduaKedua
Kedua
uunfarida
 
EKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
EKMA 4116 - Modul 6 PengawasanEKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
EKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
Ancilla Kustedjo
 
PPT ASP FIX.pptx
PPT ASP FIX.pptxPPT ASP FIX.pptx
PPT ASP FIX.pptx
RickySyahputra9
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
Mirsa Niati
 
Peng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, ControllingPeng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, Controlling
Detia Rosani Buldan
 
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptxPengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
ilmanurqolbi
 
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan DaerahMembangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Dadang Solihin
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
aliyudhi_h
 

Similar to AUDIT-KINERJA-Metode-BSC (20)

Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
 
PPT KEL 9.pdf
PPT KEL 9.pdfPPT KEL 9.pdf
PPT KEL 9.pdf
 
Audit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah auditAudit bab 2 langkah langkah audit
Audit bab 2 langkah langkah audit
 
Langkah audit manajemen
Langkah audit manajemenLangkah audit manajemen
Langkah audit manajemen
 
Frem work 1 sampai 14 sarkilah
Frem work 1 sampai 14 sarkilahFrem work 1 sampai 14 sarkilah
Frem work 1 sampai 14 sarkilah
 
2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
internal audit.pdf
internal audit.pdfinternal audit.pdf
internal audit.pdf
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Kedua
KeduaKedua
Kedua
 
EKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
EKMA 4116 - Modul 6 PengawasanEKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
EKMA 4116 - Modul 6 Pengawasan
 
PPT ASP FIX.pptx
PPT ASP FIX.pptxPPT ASP FIX.pptx
PPT ASP FIX.pptx
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Peng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, ControllingPeng. Manajemen, Controlling
Peng. Manajemen, Controlling
 
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptxPengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
Pengantar Manajemen Pt 13, BL.pptx
 
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan DaerahMembangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 

Recently uploaded (17)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 

AUDIT-KINERJA-Metode-BSC

  • 2. GOOD GOVERNANCE (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA AUDIT KINERJA PENYELENGGARA NEGARA Mengemban Tugas Umum Pemerintahan Dan Pembangunan yang Bersih dan Bebas dari KKN TUNTUTAN MASYARAKAT ERA REFORMASI
  • 3. BEBERAPA METODE PENGUKURAN KINERJA Mengukur kinerja kegiatan mel Kelompok indikator (input, output, outcome dst) Mengukur kinerja program atau kegiatan menggunakan KPI Mengukur kinerja FUNGSI secara komprehensif menggunakan KPI Metode ini yang dipilih Untuk mengukur kinerja instansi secara keseluruhan B S C I P M S PROGRAM LOGIC
  • 4. AUDIT KINERJA PENGERTIAN TUJUAN AUDIT SASARAN AUDIT PERIODE AUDIT METODOLOGI AUDIT TAHAPAN AUDIT
  • 5. Audit Kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai pencapaian kinerja tusi, program atau kegiatan suatu instansi dengan membandingkan kepada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dianggap tercapai apabila telah memenuhi syarat kriteria- kriteria keberhasilan capaian kinerja PENGERTIAN AUDIT KINERJA
  • 6. 1. UU. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (3) menyebutkan bahwa pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas. Pengertian Audit Kinerja
  • 7. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 48 Ayat (1) APIP melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Pengertian Audit Kinerja
  • 8. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas. Pengertian Audit Kinerja
  • 9. 1.Menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Auditi dengan membandingkan antara pencapaian di lapangan dengan target yang direncanakan semula 2.Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. 3.Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. TUJUAN AUDIT KINERJA
  • 10. Sasaran audit adalah seluruh kegiatan stratejik pada Auditi tahun anggaran ....... Kegiatan stratejik adalah kegiatan yang spesifik menunjang tusi dan pengaruhnya signifikan terhadap keberhasilan kinerja Auditi. SASARAN AUDIT KINERJA
  • 11. • Periode yang diaudit meliputi masa sejak 1 Januari ....... sampai dengan 31 Desember ...... • Audit dilaksanakan mulai bulan ..... sampai dengan .......... • Dasar penetapan kegiatan yang akan diaudit adalah DIPA dan RKA-KL Auditi…. Tahun Anggaran ……. PERIODE AUDIT KINERJA
  • 12. • Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan metode pengukuran kinerja Balanced Scorecard • Metode pengukuran Balaced Scorecard terbagi menjadi empat perspektif yaitu: Perspektif Stakeholders Perspektif Internal Proses Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif Keuangan METODOLOGI AUDIT KINERJA
  • 13. 13 Penetapan indikator kinerja Pengukuran/Penilaian Capaian Kinerja Simpulan Capaian <100%? Laporan Analisis Kinerja Survey Pendahuluan ? Pengujian Sistem PengendalianIntern T Y PENDAHULUAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN PELAPORAN TAHAPAN AUDIT KINERJA
  • 14. 1. Persiapan a. Menyusun PKA Pokok dan Jadwal b. Survey pendahuluan c. Pengujian SPI d. Penetapan Indikator Kinerja & PKA Rinci 2. Pelaksanaan a. Pengukuran Capaian Kinerja melalui Teknik Audit b. Analisis Capaian Kinerja - Identifikasi kelemahan2 - Strategi Pemecahan Masalah 3. Pelaporan a. Simpulan Hasil Audit b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja TAHAPAN AUDIT KINERJA
  • 15. 15 1. Menyusun PKA Pokok 2. Menyusun Jadwal 3. Memperoleh Data DIPA/RKA-KL dan Lakip tahun yang akan diaudit. 4. Mempelajari Pedoman terkait dengan TUSI auditi, RKA-KL, Permenpan No 09/M.Pan/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU dan Per/20/M.Pan/11/2008 tentang Juklak Penyusunan IKU, Permenpan dan RB No. 29/2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP dan PMK No.249/PMK.02/2010 tentang Pengukuran dan Evaluasi RKA-KL PERSIAPAN......
  • 16. 16 1. Survei pendahuluan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan survei pendahuluan, informasi yang harus diperoleh, pihak-pihak yang terkait, teknik dan metode survei pendahuluan, diakhiri dengan uraian langkah- langkah pelaksanaan survei pendahuluan. 2. Pengujian terbatas atas SPI, menguraikan hal- hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, teknik yang digunakan, dan komponen pengendalian yang diuji. AUDIT PENDAHULUAN
  • 17. 17 3. Pengujian SPI akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, teknik yang digunakan, dan komponen pengendalian yang diuji. 4. Penetapan indikator kinerja akan menguraikan tentang langkah-langkah penetapan indikator kinerja baik untuk audit kinerja atas satuan organisasi/kerja 5. Metodologi pembobotan dengan pendekatan Balanced Scorecard
  • 18. 18 6. Kesepakatan indikator kinerja/CSF dan pembobotannya menguraikan hal-hal terkait dengan aturan kesepakatan dan bentuk berita acara kesepakatan (Focus Group). 7. Menyusun PKA Rinci
  • 19. 19 1. Pengukuran/penilaian kinerja meliputi fase pengujian bukti, pengukuran dan penilaian capaian kinerja dengan teknik audit dan metode sampling serta diakhiri dengan penilaian skor kinerja. 2. Analisis kinerja menguraikan pengujian mendalam atas kelemahan sistem pengendalian intern dan langkah-langkah mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target kinerja atau critical success factor. 3. Berita acara hasil dan tanggapan audit. PELAKSANAAN AUDIT KINERJA:
  • 20. 20 1. Verfikasi Pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu dokumen. 2. Cek Menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu, dengan teliti dilokasi. 3. Observasi/pengamatan Peninjauan dan pengamatan atas suatau objek secara berhati-hati, ilmiah dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. TEHNIK AUDIT :
  • 21. 21 4. Pembandingan Membandingkan data dari satu unit kerja dengan data dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya. 5. Rekonsiliasi Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama untuk periode yang sama, yang dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yang berbeda. 6. Analisis Memecah/mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian2 sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi. TEHNIK AUDIT :
  • 22. 22 7. Evaluasi Cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti internmaupun bukti ekstern. 8. Vouching Menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (Vouhernya) atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. TEHNIK AUDIT :
  • 23. 23 9. Trasir/Telusuri Menelusuri suatu bukti transaksi/kejadian (Voucher) menuju ke penyajian/informasi dalam suatu dokumen. 10. Permintaan Keterangan Untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yng kompeten. TEHNIK AUDIT :
  • 24. 24 1. Penyusunan notisi audit 2. Proses penyusunan laporan dan saran tindak lanjut, 3. Bentuk dan isi laporan hasil Audit. 4. Audit pemantauan tindak lanjut. LAPORAN HASILAUDIT DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
  • 25. Pendekatan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton suatu metode pengukuran secara komprehensif yang merumuskan pengukuran kinerja dengan menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders, internal proses, pembelajaran pertumbuhan, dan perspektif keuangan. PENGERTIAN BALANCED SCORECARD
  • 26. Dengan Balanced Scorecard, instansi dapat: • Mengetahui capaian kinerja secara komprehensif dari perspektif stakeholders, pembelajaran pertumbuhan, internal proses, serta keuangan. • Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki sistem pelayanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memperbaiki sistem dan prosedur, serta, meningkatkan kemampuan SDM melalui inovasi dan pembelajaran. TUJUAN BALANCED SCORECARD
  • 27. 1.STAKEHOLDERS 2. INTERNAL PROSES 3.PEMBELAJARAN/ PERTUMBUHAN Pemenuhan kebutuhan/ Kepuasan Pelanggan Keandalan sistem dan prosedur Peningkatan Kualitas SDM PENGUKURAN DENGAN BALANCED SCORECARD 4. KEUANGAN Efektif/ Efisien PERSPEKTIF YANG DIUKUR
  • 28. Perspektif Stakeholders • Perspektif ini menjelaskan bagaimana cara memenuhi kepuasan pelanggan melalui pelayanan, penyediaan barang/jasa yang berkualitas, serta bagaimana proses yang harus dilakukan untuk memenuhi kondisi tersebut. • Untuk mengakomodasi kepentingan itulah instansi harus mengetahui dengan tepat pemenuhan kebutuhan stakeholders.
  • 29. Karakteristik Perspektif Stakeholders • Ada pihak yang menerima manfaat • Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya terlaksana, ada pihak yang dirugikan atau kebutuhannya tidak terpenuhi. • Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi dari segi pelayanan masyarakat.
  • 30. 1. Contoh Perspektif Stakeholders • Audit Operasional (Instansi yang diaudit, Menteri, Presiden) • Audit Proyek Bantuan Luar Negeri ( Instansi, Pemberi PinjamanLender) • Pelatihan Tenaga Kerja ( Calon Tenaga Kerja, Instansi / Perusahaan yang membutuhkan TK) • Pelayanan di Puskesmas (masy yang berobat) • Penyuluhan Pertanian ( masy petani ) • Penelitian Pemancar TV di daerah terpencil (masyarakat desa terpencil/ Pemda setempat) • Pelaksanaan pengelolaan dana BOS (siswa sekolah/madrasah)
  • 31. 2. Contoh Perspektif Stakeholders • Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh (masyarakat yang beribadah Haji dan Umroh). • Bantuan Sosial (Pondok Pesantren, Pasraman, tempat ibadah, siswa miskin, siswa berprestasi ) • Pemberdayaan Wakaf Produktif (Nazhir yang dibina, pengelola tanah wakaf) • Pembinaan Mental Agama (peserta bintal/ ormas) • Penyelenggaraan Pendidikan Agama (peserta dari Madrasah)
  • 32. Perspektif Internal Proses • Perspektif ini menekankan perlunya meningkatkan strategi internal, antara lain proses berjalannya sistem dan prosedur administrasi dan keuangan, perbaikan struktur organisasi, perencanaan, pencatatan, pelaporan, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pegawai, pengendalian biaya yang lebih baik, serta peningkatan metode dan teknologi yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan. • Proses internal adalah bagaimana mekanisme kerja yang dapat memenuhi kepuasan dan harapan stakeholders (Adanya penyerderhanaan kerja/reformasi birokrasi).
  • 33. Karakteristik Perspektif Internal Proses • Kegiatan dilaksanakan untuk kepentingan intern instansi • Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya terlaksana, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur • Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi dari segi keandalan sistem dan prosedur
  • 34. Contoh Perspektif Internal Proses • Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Pelatihan/ Bimbingan Petugas Haji dan Umroh, Bimbingan Manasik, Pelayanan transportasi, akomodasi dan Keamanan kepulangan). • Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) • Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Kanwil Kemenag /UIN. • Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kanwil/UIN. • Pengembangan Perpustastakaan dan Lab. UIN. • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BOS (efisiensi dan efektivitas penggunaan dana BOS).
  • 35. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan • Perspektif ini menekankan bagaimana meningkatkan kualitas SDM dengan mengembangkan inovasi dan pembelajaran melalui berbagai penelitian dan pengembangan, penggunaan teknologi baru serta peningkatan karir dan pelatihan. • Dalam proses ini diperlukan perubahan-perubahan yang mengarah kepada “pemenuhan kebutuhan pelanggan” dan kondisi ini akan tercapai apabila SDM memiliki kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitasnya.
  • 36. Karakteristik Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan • Kegiatan bersifat meningkatkan kualitas SDM
  • 37. Contoh Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan • Pengembangan pendidikan Administrasi dan kepegawaian. • Sertifikasi JFA. • Sertifikasi tenaga pendidik. • Diklat-diklat Jabatan Struktural (Diklatpim IV, III dan II). • Workshop, orientasi, sosialisasi dan Seminar.
  • 38. Perspektif Keuangan • Perspektif finansial menekankan pentingnya bagaimana memuaskan Stakeholders dengan pengeluaran biaya yang efektif dan efisien. • Untuk instansi pemerintah yang sifatnya “tidak mencari laba”, maka perspektif finansialnya berbeda dengan perusahaan yang bersifat komersial. Untuk mengukur KINERJA instansi pemerintah, pengukuran finansial hanya bersifat sebagai penunjang. • Yang diukur adalah apakah biaya yang dikeluarkan telah sebanding dengan output/outcome yang dihasilkan.
  • 39. TAHAPAN PENGUKURAN (1) 1. Tetapkan periode anggaran yang akan diaudit . 2. Dapatkan DIPA revisi terakhir 3. Pilih kegiatan yang stratejik saja yang akan diukur 4. Klasifikasikan kegiatan kepada 4 perspektif BSC. 5. Beri Score pada masing-masing perspektif, dengan total Score sebesar 100%. 6. Pemberian Score diantaranya didasarkan kepada urgensi kegiatan, pengaruh kepada keberhasilan perspektif dan besarnya anggaran (faktor risiko).
  • 40. TAHAPAN PENGUKURAN (2) 7. Tetapkan Indikator Kinerja (KPI) 8. Beri bobot pada Indikator Kinerja sesuai dengan ranking kepentingan atau kedekatan kepada capaian keberhasilan tujuan organisasi. 9. Rumuskan formula KPI 10.Pada akhir pengukuran, lakukan perhitungan hasil akhir perspektif yaitu total masing-masing perspektif, apabila tercapai seluruhnya nilainya 100. Formula: Realisasi kegiatan Rencana kegiatan X Bobot KPI
  • 41. CARA MEMILIH KEGIATAN YANG STRATEJIK YANG AKAN DIUKUR NO HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN 1 2 3 4 5 6 Memiliki relevansi kuat terhadap tusi satker Memiliki nilai strategis dari aspek tusi Memiliki nilai potensi eror yang tinggi Memiliki pengaruh dg pelayanan masyarakat Memiliki anggaran yang memadai Kegiatan yang sejenis dikembalikan pada tusi dari satker yang diaudit.
  • 42. NO PERSPEKTIF BOBOT 1 2 3 4 Stakeholders Internal Proses Pembelajaran Pertumbuhan Keuangan 50 20 15 15 TOTAL 100 MODEL PEMBOBOTAN
  • 43. Bisa bervariasi NO PERSPEKTIF BOBOT 1 2 3 4 Stakeholders Internal Proses Pembelajaran Pertumbuhan Keuangan 60 20 10 10 TOTAL 100 MODEL PEMBOBOTAN
  • 44. 44 No Kategori Skor kinerja PMK 249/2011 1. Sangat Berhasil > 90 s.d. 100 2. Berhasil > 80 s.d. 90 3. Cukup Berhasil > 60 s.d. 80 4. Kurang Berhasil > 50 s.d. 60 5. Tidak Berhasil Dibawah 50 Penilaian Skor Kinerja
  • 45. Julah Populasi Sampel Akhir Yang Diperoleh UTK Tingkat Kesalahan Sebesar +/- 3% +/- 5% +/- 10% 50 48 45 33 100 92 80 49 250 223 152 70 500 341 217 81 750 441 254 85 1.000 516 278 88 2.500 748 333 93 5.000 880 357 94 10.000 964 370 95 25.000 1.023 378 96 Tabel Ukuran Sampel
  • 46. NO KEGIATAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT 1. Pengadaan barang dan jasa (Pembangunan, Rehab, Pengadaan Barang, Pemeliharaan, dll) 1. Tepat prosedur 2. Tepat Guna 3. Tepat Kualitas 4. Tepat Sasaran 5. Tepat Jumlah 6. Tepat Waktu 30 10 25 10 15 10 2. Monitoring dan Evaluasi 1. Tepat Prosedur 2. Tepat Guna 3. Tepat Sasaran 4. Tepat Waktu 40 30 20 10 3. Peningkatan kualitas SDM (Workshop, sosialisasi, orientasi, pembinaan dan FGD) 1. Tepat Prosedur 2. Tepat Guna 3. Tepat Sasaran 4. Tepat Jumlah 5. Tepat Waktu 30 20 20 15 15 4. Penyaluran Bantuan berupa barang atau Fisik lainya 1. Tepat prosedur 2. Tepat Guna 3. Tepat Kualitas 4. Tepat Sasaran 5. Tepat Jumlah 6. Tepat Waktu 25 15 15 20 15 10 KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA YANG DIUKUR/DIAUDIT
  • 47. N O KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT 5. Penyaluran Bantuan berupa Uang 1. Tepat prosedur 2. Tepat Guna 3. Tepat Sasaran 4. Tepat Jumlah 5. Tepat Waktu 15 25 20 20 20 6. Kedipsilinan Pegawai (Pembayaran uang makan) Tepat prosedur Tepat Jumlah Kehadiran Pegawai 50 50 7. Pembayaran Tunjangan Profesi 1. Tepat Prosedur 2. Tepat Jumlah 75 25 8. Penyusunan Juklak dan Juknis 1. Tepat prosedur 2. Tepat Isi 50 50 9. Penyusunan RKA-KL 1. Tepat prosedur 2. Tepat Isi 50 50 KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA YANG DIUKUR/DIAUDIT
  • 48. CONTOH PENETAPAN IK DAN REALISASI Kegiatan: Pemberian Bantuan (Bobot 20) Indikator kinerja: Tersalurkannya pemberian Bantuan Kriteria: Tepat jumlah,tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna 5 5 5 5 Formula Tepat guna: Realisasi tepat guna x 100% x bobot Rencana sasaran yang ditetapkan Hasil audit ternyata dari target 20 , hanya terpenuhi sebanyak 16 . Capaian Kinerja : 16 / 20 x 5 = 4 Diasumsikan yang lainnya tepat 100% = 15 Maka jumlah capaian kinerja Pemberian Bantuan = 19
  • 49. MATRIKS CAPAIAN KINERJA Kegiatan: Pemberian Bantuan Bobot : 20 NO KRITERIA I.K TARGET REALISASI NILAI (%) CAPAIAN KINERJA 1 Tepat Jumlah 5 20/20X100 80 5 2 Tepat Waktu 5 20/20X100 100 5 3 Tepat Sasaran 5 20/20X100 100 4 4 Tepat Guna 5 16/20X100 100 5 20 19
  • 50. 1). Mengukur perspektif Stakeholders • Kualitas jasa/pelayanan tepat waktu • Pembayaran sesuai dengan ketentuan • Kuantitas pelayanan • Ketepatan Pemberian Bantuan Apa yang Diukur ? Yang berkaitan dengan pelayanan instansi dan kepuasan stakeholders
  • 51. 2. Mengukur perspektif Internal Proses • Pelaksanaan sistem dan prosedur Adm.Keu • Pelaksanaan sistem dan prosedur Pelayanan Internal Proses menghubungkan Kepuasan dan harapan Stakeholders Mekanisme kerja
  • 52. 3. Mengukur perspektif Pembelajaran Pertumbuhan • Peningkatan kualitas SDM • Peningkatan Motivasi/Inovasi SDM Ada inovasi/ ide2 baru ? Ada peningkatan SDM ?
  • 53. 4. Mengukur perspektif Keuangan • Yang diukur adalah rasio keuangan yang terserap dibandingkan dengan rasio output yang terealisasi. Efektifkah ? Efisienkah ?