Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Lhye Andromeda
Berikut kami sampaikan tugas pembuatan Framework Mata Kuliah Evaluasi dan Kompensasi Bp. Ade Fauji , untuk atas
Nama : Mahsusi Lidyawati
Kelas : 7 i - MSDM
NIM : 11150676
Ruang : c.2.4
BAB 7
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Lhye Andromeda
Berikut kami sampaikan tugas pembuatan Framework Mata Kuliah Evaluasi dan Kompensasi Bp. Ade Fauji , untuk atas
Nama : Mahsusi Lidyawati
Kelas : 7 i - MSDM
NIM : 11150676
Ruang : c.2.4
BAB 7
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. GOOD GOVERNANCE
(Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik)
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PENGUKURAN CAPAIAN
KINERJA
AUDIT KINERJA
PENYELENGGARA
NEGARA
Mengemban
Tugas Umum Pemerintahan
Dan Pembangunan yang
Bersih dan Bebas dari KKN
TUNTUTAN
MASYARAKAT
ERA REFORMASI
3. BEBERAPA METODE
PENGUKURAN KINERJA
Mengukur kinerja kegiatan mel
Kelompok indikator
(input, output, outcome dst)
Mengukur kinerja
program atau kegiatan
menggunakan KPI
Mengukur kinerja FUNGSI
secara komprehensif
menggunakan KPI
Metode ini yang dipilih
Untuk mengukur kinerja
instansi secara keseluruhan
B S C
I P M S
PROGRAM
LOGIC
5. Audit Kinerja adalah suatu proses yang
sistematis untuk menilai pencapaian
kinerja tusi, program atau kegiatan suatu
instansi dengan membandingkan kepada
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja dianggap tercapai apabila
telah memenuhi syarat kriteria- kriteria
keberhasilan capaian kinerja
PENGERTIAN AUDIT KINERJA
6. 1. UU. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab
Keuangan Negara Pasal 4 ayat (1)
menyatakan bahwa pemeriksaan terdiri
atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Ayat (3) menyebutkan bahwa
pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan
atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektifitas.
Pengertian Audit Kinerja
7. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Pasal 48 Ayat (1) APIP melakukan
pengawasan intern melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pengertian Audit Kinerja
8. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit
kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan,
efisiensi dan efektifitas.
Pengertian Audit Kinerja
9. 1.Menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi Auditi dengan membandingkan
antara pencapaian di lapangan dengan
target yang direncanakan semula
2.Memberikan informasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan.
3.Memberikan rekomendasi untuk perbaikan
kinerja.
TUJUAN AUDIT KINERJA
10. Sasaran audit adalah seluruh kegiatan stratejik pada
Auditi tahun anggaran .......
Kegiatan stratejik adalah kegiatan yang spesifik
menunjang tusi dan pengaruhnya signifikan terhadap
keberhasilan kinerja Auditi.
SASARAN AUDIT KINERJA
11. • Periode yang diaudit meliputi masa sejak 1
Januari ....... sampai dengan 31 Desember
......
• Audit dilaksanakan mulai bulan ..... sampai
dengan ..........
• Dasar penetapan kegiatan yang akan diaudit
adalah DIPA dan RKA-KL Auditi….
Tahun Anggaran …….
PERIODE AUDIT KINERJA
12. • Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan.
• Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan metode
pengukuran kinerja Balanced Scorecard
• Metode pengukuran Balaced Scorecard terbagi menjadi empat
perspektif yaitu:
Perspektif Stakeholders
Perspektif Internal Proses
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif Keuangan
METODOLOGI AUDIT KINERJA
14. 1. Persiapan
a. Menyusun PKA Pokok dan Jadwal
b. Survey pendahuluan
c. Pengujian SPI
d. Penetapan Indikator Kinerja & PKA Rinci
2. Pelaksanaan
a. Pengukuran Capaian Kinerja melalui
Teknik Audit
b. Analisis Capaian Kinerja
- Identifikasi kelemahan2
- Strategi Pemecahan Masalah
3. Pelaporan
a. Simpulan Hasil Audit
b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja
TAHAPAN AUDIT KINERJA
15. 15
1. Menyusun PKA Pokok
2. Menyusun Jadwal
3. Memperoleh Data DIPA/RKA-KL dan Lakip
tahun yang akan diaudit.
4. Mempelajari Pedoman terkait dengan TUSI
auditi, RKA-KL, Permenpan No
09/M.Pan/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan IKU dan Per/20/M.Pan/11/2008
tentang Juklak Penyusunan IKU, Permenpan
dan RB No. 29/2010 Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP dan
PMK No.249/PMK.02/2010 tentang
Pengukuran dan Evaluasi RKA-KL
PERSIAPAN......
16. 16
1. Survei pendahuluan dijelaskan hal-hal yang
berkaitan dengan tujuan survei pendahuluan,
informasi yang harus diperoleh, pihak-pihak
yang terkait, teknik dan metode survei
pendahuluan, diakhiri dengan uraian langkah-
langkah pelaksanaan survei pendahuluan.
2. Pengujian terbatas atas SPI, menguraikan hal-
hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan,
teknik yang digunakan, dan komponen
pengendalian yang diuji.
AUDIT PENDAHULUAN
17. 17
3. Pengujian SPI akan diuraikan hal-hal yang
berkaitan dengan maksud dan tujuan,
teknik yang digunakan, dan komponen
pengendalian yang diuji.
4. Penetapan indikator kinerja akan
menguraikan tentang langkah-langkah
penetapan indikator kinerja baik untuk
audit kinerja atas satuan organisasi/kerja
5. Metodologi pembobotan dengan
pendekatan Balanced Scorecard
18. 18
6. Kesepakatan indikator kinerja/CSF
dan pembobotannya menguraikan
hal-hal terkait dengan aturan
kesepakatan dan bentuk berita acara
kesepakatan (Focus Group).
7. Menyusun PKA Rinci
19. 19
1. Pengukuran/penilaian kinerja meliputi fase
pengujian bukti, pengukuran dan penilaian
capaian kinerja dengan teknik audit dan metode
sampling serta diakhiri dengan penilaian skor
kinerja.
2. Analisis kinerja menguraikan pengujian
mendalam atas kelemahan sistem pengendalian
intern dan langkah-langkah mengidentifikasi
penyebab tidak tercapainya target kinerja atau
critical success factor.
3. Berita acara hasil dan tanggapan audit.
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA:
20. 20
1. Verfikasi
Pengujian secara rinci dan teliti tentang
kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan,
pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu
dokumen.
2. Cek
Menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu,
dengan teliti dilokasi.
3. Observasi/pengamatan
Peninjauan dan pengamatan atas suatau objek
secara berhati-hati, ilmiah dan kontinyu selama
kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu
keadaan atau masalah.
TEHNIK AUDIT :
21. 21
4. Pembandingan
Membandingkan data dari satu unit kerja dengan
data dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama
dan periode yang sama atau hal yang sama dari
periode yang berbeda, kemudian ditarik
kesimpulannya.
5. Rekonsiliasi
Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai
hal yang sama untuk periode yang sama, yang
dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yang berbeda.
6. Analisis
Memecah/mengurai data informasi ke dalam
unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian2
sehingga dapat diketahui pola hubungan antar
unsur atau unsur penting yang tersembunyi.
TEHNIK AUDIT :
22. 22
7. Evaluasi
Cara untuk memperoleh suatu simpulan atau
pandangan/penilaian dengan mencari pola
hubungan atau menghubungkan atau merakit
berbagai informasi yang telah diperoleh, baik
informasi/bukti internmaupun bukti ekstern.
8. Vouching
Menelusuri suatu informasi/data dalam suatu
dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju
kepada adanya bukti pendukungnya
(Vouhernya) atau menelusur mengikuti
ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil
menuju awal kegiatan.
TEHNIK AUDIT :
23. 23
9. Trasir/Telusuri
Menelusuri suatu bukti transaksi/kejadian
(Voucher) menuju ke penyajian/informasi dalam
suatu dokumen.
10. Permintaan Keterangan
Untuk menggali informasi tertentu dari berbagai
pihak yng kompeten.
TEHNIK AUDIT :
24. 24
1. Penyusunan notisi audit
2. Proses penyusunan laporan dan saran
tindak lanjut,
3. Bentuk dan isi laporan hasil Audit.
4. Audit pemantauan tindak lanjut.
LAPORAN HASILAUDIT DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
25. Pendekatan Balanced Scorecard yang
dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P.
Norton
suatu metode pengukuran secara komprehensif
yang merumuskan pengukuran kinerja dengan
menggunakan empat perspektif yaitu
stakeholders, internal proses, pembelajaran
pertumbuhan, dan perspektif keuangan.
PENGERTIAN
BALANCED SCORECARD
26. Dengan Balanced Scorecard, instansi dapat:
• Mengetahui capaian kinerja secara
komprehensif dari perspektif stakeholders,
pembelajaran pertumbuhan, internal proses,
serta keuangan.
• Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki
sistem pelayanan, meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, memperbaiki sistem dan prosedur,
serta, meningkatkan kemampuan SDM melalui
inovasi dan pembelajaran.
TUJUAN BALANCED SCORECARD
28. Perspektif Stakeholders
• Perspektif ini menjelaskan bagaimana cara
memenuhi kepuasan pelanggan melalui
pelayanan, penyediaan barang/jasa yang
berkualitas, serta bagaimana proses yang harus
dilakukan untuk memenuhi kondisi tersebut.
• Untuk mengakomodasi kepentingan itulah
instansi harus mengetahui dengan tepat
pemenuhan kebutuhan stakeholders.
29. Karakteristik Perspektif Stakeholders
• Ada pihak yang menerima manfaat
• Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya
terlaksana, ada pihak yang dirugikan atau kebutuhannya
tidak terpenuhi.
• Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi
dari segi pelayanan masyarakat.
30. 1. Contoh Perspektif Stakeholders
• Audit Operasional (Instansi yang diaudit, Menteri,
Presiden)
• Audit Proyek Bantuan Luar Negeri ( Instansi,
Pemberi PinjamanLender)
• Pelatihan Tenaga Kerja ( Calon Tenaga Kerja, Instansi
/ Perusahaan yang membutuhkan TK)
• Pelayanan di Puskesmas (masy yang berobat)
• Penyuluhan Pertanian ( masy petani )
• Penelitian Pemancar TV di daerah terpencil
(masyarakat desa terpencil/ Pemda setempat)
• Pelaksanaan pengelolaan dana BOS (siswa
sekolah/madrasah)
31. 2. Contoh Perspektif Stakeholders
• Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh (masyarakat yang
beribadah Haji dan Umroh).
• Bantuan Sosial (Pondok Pesantren, Pasraman, tempat
ibadah, siswa miskin, siswa berprestasi )
• Pemberdayaan Wakaf Produktif (Nazhir yang dibina,
pengelola tanah wakaf)
• Pembinaan Mental Agama (peserta bintal/ ormas)
• Penyelenggaraan Pendidikan Agama (peserta dari
Madrasah)
32. Perspektif Internal Proses
• Perspektif ini menekankan perlunya meningkatkan strategi
internal, antara lain proses berjalannya sistem dan
prosedur administrasi dan keuangan, perbaikan struktur
organisasi, perencanaan, pencatatan, pelaporan,
pengambilan keputusan, komunikasi dengan pegawai,
pengendalian biaya yang lebih baik, serta peningkatan
metode dan teknologi yang digunakan untuk peningkatan
pelayanan kepada pelanggan.
• Proses internal adalah bagaimana mekanisme kerja yang
dapat memenuhi kepuasan dan harapan stakeholders
(Adanya penyerderhanaan kerja/reformasi birokrasi).
33. Karakteristik Perspektif Internal Proses
• Kegiatan dilaksanakan untuk kepentingan intern instansi
• Apabila kegiatan tidak terlaksana/ tidak sepenuhnya
terlaksana, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan
sistem dan prosedur
• Mewakili capaian keberhasilan tugas dan fungsi instansi
dari segi keandalan sistem dan prosedur
34. Contoh Perspektif Internal Proses
• Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Pelatihan/
Bimbingan Petugas Haji dan Umroh, Bimbingan
Manasik, Pelayanan transportasi, akomodasi dan
Keamanan kepulangan).
• Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
• Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor
Kanwil Kemenag /UIN.
• Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kanwil/UIN.
• Pengembangan Perpustastakaan dan Lab. UIN.
• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BOS (efisiensi
dan efektivitas penggunaan dana BOS).
35. Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan
• Perspektif ini menekankan bagaimana meningkatkan
kualitas SDM dengan mengembangkan inovasi dan
pembelajaran melalui berbagai penelitian dan
pengembangan, penggunaan teknologi baru serta
peningkatan karir dan pelatihan.
• Dalam proses ini diperlukan perubahan-perubahan yang
mengarah kepada “pemenuhan kebutuhan pelanggan”
dan kondisi ini akan tercapai apabila SDM memiliki
kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi
yang kuat untuk meningkatkan kualitasnya.
37. Contoh Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan
• Pengembangan pendidikan Administrasi dan
kepegawaian.
• Sertifikasi JFA.
• Sertifikasi tenaga pendidik.
• Diklat-diklat Jabatan Struktural (Diklatpim IV, III dan
II).
• Workshop, orientasi, sosialisasi dan Seminar.
38. Perspektif Keuangan
• Perspektif finansial menekankan pentingnya bagaimana
memuaskan Stakeholders dengan pengeluaran biaya yang
efektif dan efisien.
• Untuk instansi pemerintah yang sifatnya “tidak mencari
laba”, maka perspektif finansialnya berbeda dengan
perusahaan yang bersifat komersial. Untuk mengukur
KINERJA instansi pemerintah, pengukuran finansial hanya
bersifat sebagai penunjang.
• Yang diukur adalah apakah biaya yang dikeluarkan telah
sebanding dengan output/outcome yang dihasilkan.
39. TAHAPAN PENGUKURAN (1)
1. Tetapkan periode anggaran yang akan
diaudit .
2. Dapatkan DIPA revisi terakhir
3. Pilih kegiatan yang stratejik saja yang akan
diukur
4. Klasifikasikan kegiatan kepada 4
perspektif BSC.
5. Beri Score pada masing-masing perspektif,
dengan total Score sebesar 100%.
6. Pemberian Score diantaranya didasarkan
kepada urgensi kegiatan, pengaruh kepada
keberhasilan perspektif dan besarnya
anggaran (faktor risiko).
40. TAHAPAN PENGUKURAN (2)
7. Tetapkan Indikator Kinerja (KPI)
8. Beri bobot pada Indikator Kinerja sesuai
dengan ranking kepentingan atau
kedekatan kepada capaian keberhasilan
tujuan organisasi.
9. Rumuskan formula KPI
10.Pada akhir pengukuran, lakukan
perhitungan hasil akhir perspektif yaitu
total masing-masing perspektif, apabila
tercapai seluruhnya nilainya 100.
Formula:
Realisasi
kegiatan
Rencana
kegiatan
X
Bobot KPI
41. CARA MEMILIH KEGIATAN YANG STRATEJIK
YANG AKAN DIUKUR
NO HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN
1
2
3
4
5
6
Memiliki relevansi kuat terhadap tusi satker
Memiliki nilai strategis dari aspek tusi
Memiliki nilai potensi eror yang tinggi
Memiliki pengaruh dg pelayanan masyarakat
Memiliki anggaran yang memadai
Kegiatan yang sejenis dikembalikan pada tusi
dari satker yang diaudit.
43. Bisa bervariasi
NO PERSPEKTIF BOBOT
1
2
3
4
Stakeholders
Internal Proses
Pembelajaran Pertumbuhan
Keuangan
60
20
10
10
TOTAL 100
MODEL PEMBOBOTAN
44. 44
No Kategori Skor kinerja
PMK 249/2011
1. Sangat Berhasil > 90 s.d. 100
2. Berhasil > 80 s.d. 90
3. Cukup Berhasil > 60 s.d. 80
4. Kurang Berhasil > 50 s.d. 60
5. Tidak Berhasil Dibawah 50
Penilaian Skor Kinerja
45. Julah Populasi
Sampel Akhir Yang Diperoleh UTK Tingkat
Kesalahan Sebesar
+/- 3% +/- 5% +/- 10%
50 48 45 33
100 92 80 49
250 223 152 70
500 341 217 81
750 441 254 85
1.000 516 278 88
2.500 748 333 93
5.000 880 357 94
10.000 964 370 95
25.000 1.023 378 96
Tabel Ukuran Sampel
46. NO KEGIATAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT
1. Pengadaan barang dan jasa
(Pembangunan, Rehab, Pengadaan
Barang, Pemeliharaan, dll)
1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Kualitas
4. Tepat Sasaran
5. Tepat Jumlah
6. Tepat Waktu
30
10
25
10
15
10
2. Monitoring dan Evaluasi 1. Tepat Prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Waktu
40
30
20
10
3. Peningkatan kualitas SDM (Workshop,
sosialisasi, orientasi, pembinaan dan
FGD)
1. Tepat Prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Jumlah
5. Tepat Waktu
30
20
20
15
15
4. Penyaluran Bantuan berupa barang
atau Fisik lainya
1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Kualitas
4. Tepat Sasaran
5. Tepat Jumlah
6. Tepat Waktu
25
15
15
20
15
10
KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA
YANG DIUKUR/DIAUDIT
47. N
O
KRITERIA INDIKATOR KINERJA BOBOT
5. Penyaluran Bantuan berupa Uang 1. Tepat prosedur
2. Tepat Guna
3. Tepat Sasaran
4. Tepat Jumlah
5. Tepat Waktu
15
25
20
20
20
6. Kedipsilinan Pegawai (Pembayaran
uang makan)
Tepat prosedur
Tepat Jumlah Kehadiran Pegawai
50
50
7. Pembayaran Tunjangan Profesi 1. Tepat Prosedur
2. Tepat Jumlah
75
25
8. Penyusunan Juklak dan Juknis 1. Tepat prosedur
2. Tepat Isi
50
50
9. Penyusunan RKA-KL 1. Tepat prosedur
2. Tepat Isi
50
50
KEGIATAN DAN INDIKTOR KINERJA
YANG DIUKUR/DIAUDIT
48. CONTOH PENETAPAN IK DAN REALISASI
Kegiatan:
Pemberian Bantuan (Bobot 20)
Indikator kinerja: Tersalurkannya pemberian Bantuan
Kriteria: Tepat jumlah,tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna
5 5 5 5
Formula Tepat guna:
Realisasi tepat guna x 100% x bobot
Rencana sasaran yang ditetapkan
Hasil audit ternyata dari target 20 , hanya terpenuhi sebanyak 16 .
Capaian Kinerja : 16 / 20 x 5 = 4
Diasumsikan yang lainnya tepat 100% = 15
Maka jumlah capaian kinerja Pemberian Bantuan = 19
49. MATRIKS CAPAIAN KINERJA
Kegiatan: Pemberian Bantuan
Bobot : 20
NO KRITERIA I.K TARGET REALISASI NILAI
(%)
CAPAIAN
KINERJA
1 Tepat Jumlah 5 20/20X100 80 5
2 Tepat Waktu 5 20/20X100 100 5
3 Tepat
Sasaran
5 20/20X100 100 4
4 Tepat Guna 5 16/20X100 100 5
20 19
50. 1). Mengukur perspektif
Stakeholders
• Kualitas jasa/pelayanan tepat waktu
• Pembayaran sesuai dengan ketentuan
• Kuantitas pelayanan
• Ketepatan Pemberian Bantuan
Apa yang
Diukur ?
Yang berkaitan dengan
pelayanan instansi dan
kepuasan stakeholders
51. 2. Mengukur perspektif Internal Proses
• Pelaksanaan sistem dan prosedur Adm.Keu
• Pelaksanaan sistem dan prosedur Pelayanan
Internal Proses menghubungkan
Kepuasan dan harapan
Stakeholders
Mekanisme kerja
52. 3. Mengukur perspektif
Pembelajaran Pertumbuhan
• Peningkatan kualitas SDM
• Peningkatan Motivasi/Inovasi SDM
Ada inovasi/ ide2 baru ?
Ada peningkatan SDM ?
53. 4. Mengukur perspektif Keuangan
• Yang diukur adalah rasio keuangan yang terserap
dibandingkan dengan rasio output yang
terealisasi.
Efektifkah ?
Efisienkah ?