Dokumen tersebut membahas penilaian tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus pada 25 sub-unsur SPIP. Terdapat 5 tingkat kematangan SPIP yaitu belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, dan terkelola serta terukur yang diukur berdasarkan skor tertentu. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan SPIP guna mencapai tujuan pen
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas tentang MONEV (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. MONEV bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek yang dievaluasi dan dikendalikan serta beberapa isu terkait pelaksanaan MONEV di daerah.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Makalah CRGP 124 Star BPKP - Ali Yudhi BPOM.pdfaliyudhi_h
Dokumen tersebut membahas proses manajemen risiko di BPOM yang meliputi penetapan selera risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan rencana tindakan pengendalian risiko. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi beberapa risiko strategis dan operasional serta menganalisis tingkat risikonya.
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas tentang MONEV (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. MONEV bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek yang dievaluasi dan dikendalikan serta beberapa isu terkait pelaksanaan MONEV di daerah.
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Makalah CRGP 124 Star BPKP - Ali Yudhi BPOM.pdfaliyudhi_h
Dokumen tersebut membahas proses manajemen risiko di BPOM yang meliputi penetapan selera risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan rencana tindakan pengendalian risiko. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi beberapa risiko strategis dan operasional serta menganalisis tingkat risikonya.
Dokumen tersebut berisi biodata singkat Ali Yudhi Hartanto yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan kontaknya. Dokumen juga membahas tentang penerapan Enterprise Risk Management (ERM) pada Inspektorat Badan POM dengan menggunakan kerangka COSO untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menetapkan kontrol atas risiko-risiko tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkat daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi sistem pengendalian intern, serta strategi untuk meningkatkan efektifitasnya melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan semua pi
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Konsep tingkat kematangan tata kelola SPBE dan metode penilaian tingkat kematangan tersebut.
2. Struktur penilaian tata kelola SPBE yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator.
3. Tingkat-tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal SP
Dokumen tersebut membahas audit kepatuhan pada perguruan tinggi negeri. Ia menjelaskan landasan hukum, ruang lingkup, tujuan, dan proses audit kepatuhan serta temuan-temuan umum dari hasil audit kepatuhan di perguruan tinggi negeri.
Dokumen tersebut berisi biodata singkat Ali Yudhi Hartanto yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan kontaknya. Dokumen juga membahas tentang penerapan Enterprise Risk Management (ERM) pada Inspektorat Badan POM dengan menggunakan kerangka COSO untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menetapkan kontrol atas risiko-risiko tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah pada organisasi perangkat daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin penting yang diangkat adalah peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, evaluasi sistem pengendalian intern, serta strategi untuk meningkatkan efektifitasnya melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan semua pi
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Konsep tingkat kematangan tata kelola SPBE dan metode penilaian tingkat kematangan tersebut.
2. Struktur penilaian tata kelola SPBE yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator.
3. Tingkat-tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal SP
Dokumen tersebut membahas audit kepatuhan pada perguruan tinggi negeri. Ia menjelaskan landasan hukum, ruang lingkup, tujuan, dan proses audit kepatuhan serta temuan-temuan umum dari hasil audit kepatuhan di perguruan tinggi negeri.
Similar to Sosialisasi_Maturity Level SPIP.pptx (20)
4. Target Pencapaian Kematangan SPIP
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019
Target 2019 :
Level 3
5. Kualitas PI
mencerminkan peluang pencapaian tujuan
Kinerja PI
yang rendah
Mencerminkan
kemungkinan yang
rendah dalam
mencapai tujuan
Kinerja PI
yang tinggi
Mencerminkan
kemungkinan yang
tinggi dalam
mencapai tujuan
6. Maturity Level
Penyelenggaraan SPIP
Tingkat kematangan
penyelenggaraan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian
intern, yang ditandai oleh eksistensi
control design yang bersifat hard
control dan soft control
7. SPIP
LIMA UNSUR
8 SUB UNSUR
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
2 SUB UNSUR
PENILAIAN RISIKO
11 SUB UNSUR
AKTIVITAS PENGENDALIAN
2 SUB UNSUR
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2 SUB UNSUR
PEMANTAUAN PI
FOKUS PENILAIAN TINGKAT KEANDALAN
PENYELENGGARAAN PI
8. Penilaian Maturity Level SPIP
difokuskan pada 25 Sub. Unsur SPIP.
masing-masing Sub. Unsur mempunyai
5 indikator, sehingga terdapat 125 buah
parameter Maturity Level SPIP yang
disusun tergradasi dari terendah (belum
ada) hingga tertinggi (optimum).
Parameter
Maturity Level SPIP
9. Interval Skor Maturity Level SPIP
LEVEL TINGKAT
MATURITAS
INTERVAL SKOR
0 BELUM ADA Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)
1 RINTISAN 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2 BERKEMBANG 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3 TERDEFINISI 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4 TERKELOLA
DAN TERUKUR
4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5 OPTIMUM Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤ skor ≤5)
10. Karakteristik Tingkat Maturitas SPIP
(Lanjutan)
Tingkat Belum Ada (Level 0).
Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki
infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk
melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
11. Tingkat Rintisan (Level 1)
Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari
pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko
dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc
dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa
komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak
diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari
tanggung jawabnya.
12. Tingkat Berkembang (Level 2)
Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik
pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan
baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu
dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu
keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit
lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian
belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang
belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P
menangani kelemahan tidak konsisten.
13. Tingkat Terdefinisi (Level 3)
Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik
pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.
Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa
dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan
pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi
pencapaian tujuan organisasi.
14. Tingkat Terkelola dan Terukur (Level 4)
Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian
internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana
kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada
pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan
K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun,
kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum
menggunakan alat bantú aplikasi komputer.
15. Tingkat Optimum (Level 5)
Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan
pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi
dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh
pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.
Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan
pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan.
Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian
dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap
dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif
dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.