3. 1. Menjelaskan Kedudukan UUD
NRI Tahun 1945
2. Menjelaskan Sifat dan Fungsi
UUD NRI Tahun 1945
3. Menjelaskan peraturan
perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Tujuan Pembelajaran
4. UUD diperlukan untuk mengatur hak
dan kewajiban penguasa untuk
memerintah, serta hak dan
kewajiban rakyat yang diperintah.
Undang-undang Dasar NRI (batangtubuh) berisi
dua materi yaitu :
Materi pengaturan system pemerintahan negara
: kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan
antar Lembaga negara.
Materi hubungan negara dengan warga negara
dan penduduknya: meliputi bidang politik,
ekonomi, social, budaya, dan hankam.
5.
6. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945
Dengan demikian UUD
NRI Tahun 1945
menjadi hukum dasar
Semua produk hukum di
Indonesia, seperti UU,
peraturan pemerintah, dan
peraturan presiden harus
dilandasi dan bersumber
pada UUD NRI Tahun 1945
7. Sistematika UUD NRI Tahun
1945
Sebelum perubahan
a. Pembukaan terdiri dari empat Alinea
b. Pasal-pasalsebagai berikut :
Setelah perubahan
terdiri 16 bab
terdiri dari 37 pasal
terdiri dari 49 ayat
memiliki 4 pasal Aturan
Peralihan
memiliki 2 ayat Aturan
Tambahan
teridiri dari 21 bab
terdiri dari 73 pasal
terdiri dari 170 ayat
menjadi 3 pasal Aturan
Peralihan
menjadi 2 Pasal Aturan
Tambahan
9. Sifat UUD NRI Tahun 1945
Singkat
Supel
Rigid
Tertulis Memuat aturan-
aturan pokok bagi
penyelenggaraan
negara
Disusun dengan isi
yang dapat
dikembangkan jika
diperlukan. Hal ini
terjadi Ketika dilakukan
empat kali perubahan
terhadap UUD NRI
Tahun 1945 (1999-
2002)
Merupakan hukum
tertinggi dibanding
peraturan lainnya
dan memerlukan
cara khusus dan
istimewa untuk
merubahnya.
Tercantum jelas dan
menjadi sumber
hukum yang
mengikat seluruh
warga negara
Indonesia
10. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
01 02 03 04
Hukum dasar Alat kontrol Pengatur Alat penentu
Sebagai hukum dasar Sebagai alat control Sebagai pengatur Sebagai alat penentu
Setiap produk hukum,
Tindakan, dan kebijakan
pemerintah, baik tertulis
maupun tidak tertulis
(konvensi), harus dapat
dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan
UUD NRI Tahun 1945 dan
bermuara pada Pancasila
sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara.
Menjadi pengontrol atas
kesesuaian antara norma
hukum yang lebih rendah
dan norma hukum yang
lebih tinggi.
Pengatur tentang cara
kekuasaan negara itu
disusun, dibagi, dikelola,
dan dilaksanakan
TRIAS POLITIKA
LEGESLATIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
Menjadi penentu dari hak
dan kewajiban seluruh
warga negara, termasuk
para aparat negara.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
Jenis dan Hierarki
Peraturan Perundang-undangan Utama
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1.Undang-Undang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
4.Peraturan Pemerintah;
5.Keputusan Presiden;
6.Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki tersebut di atas.
12. Peraturan Perundang-undangan Lainnya
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dari yang tersebut di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat,
b) Dewan Perwakilan Rakyat,
c) Dewan Perwakilan Daerah,
d) Mahkamah Agung,
e) Mahkamah Konstitusi,
f) Badan Pemeriksa Keuangan,
g) Komisi Yudisial,
h) Bank Indonesia,
i) Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang,
j) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
k) Gubernur,
l) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
m) Bupati/Walikota,
n) Kepala Desa atau yang setingkat.
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.
13. Pertentangan Antar peraturan Perundang-undangan
Bila terjadi pertentangan antarperaturan perundang-undangan, maka
dilakukan pengujian dengan ketentuan sebagai berikut:
•Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.
•Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
14. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan
perundang-undangan
Mengikat secara umum dan
menyeluruh
Merupakan peraturan
yang tertulis.
Dibentuk, ditetapkan, dan
dikeluarkan oleh Lembaga
negara atau pejabat yang
berwenang, baik itu di
tingkat pusat maupun
ditingkat daerah.
Merupakan norma hukum
atau aturan yang mengatur
pola tingkah laku
15. Arti penting peraturan perundang-undangan
Memberikan
perlindungan
bagi setiap
hak-hak warga
negara
Menciptakan rasa
keadilan bagi setiap
warga negara
Menciptakan ketertiban
dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
Memberikan kepastian hukum
bagi setiap warga negara
18. Kasus 1
remaja pencuri sandal buntut yang terancam hukuman 5 tahun penjara!
Dikutip dari suaramerdeka.com, AAL remaja berusia 15 tahun tak
pernah menyangka jika sepasang sandal jepit butut warna putih kusam
yang ditemukannya di pinggir Jalan Zebra, Kota Palu, akan menyeretnya
ke meja hijau. Jaksa mendakwa AAL dengan Pasal 362 KUHP dengan
ancaman hukuman lima tahun penjara.
Lalu bagaimana dengan para koruptor yang telah mencuri uang milyaran
rupiah? Sebut saja beberpa pelaku korupsi macam dengan terdakwa
Budi Mulya dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century yang
telah merugikan negara Rp 7 triliun dengan hanya vonis 10 tahun,
terdakwa Indar Atmanto dalam kasus korupsi penggunaan jaringan
telekomunikasi yang telah merugikan negara Rp 1,3 triliun dengan
hanya vonis 8 tahun, atau mantan presiden PKS Luhfi Hasan Ishaq
bersama rekannya Ahmad Fathanah yang menerima suap Rp 1,3 miliar
dari Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam kasus korupsi impor sapi
yang hanya dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp1 milliar.
19. Pertanyaan
1. Jelaskan inti masalah dalam kasus 1?
2. Jelaskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
3. Jelaskan hubungan permasalahan tersebut dengan
fungsi UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945
20. Kasus 2
KKB Papua kembali terjadi di di Kabupaten Puncak, Papua (19/2/2022). Kali ini mereka
mengincar warga sipil setelah menembak anggota Kopasgat di sekitar Bandara
Aminggaru. Tak hanya itu, KKB Papua juga melakukan serangan dengan menembaki
truk milik PT MTT. Akibat serangan itu, seorang warga bernama Glen Sumampo
mengalami luka tembak. Korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Ilaga
menggunakan kendaraan roda dua. Teror aksi KKB Papua terus berlanjut. Sejumlah
anggota KKB Papua yang melarikan diri ke Kampung Nipuralome kembali menembaki
warga sekitar. Bahkan, mereka juga membakar kantor PT MTT hingga satu unit rumah
terbakar habis. Sehari setelah kejadian tersebut, KKB Papua melancarkan aksinya
dengan menembaki aparat keamanan yang tengah mengevakuasi dua korban
penembakan ke Mimika. Menurut keterangan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf
Aqsha Erlangga, aksi teror tersebut tidak memakan korban jiwa.
21. Pertanyaan
1. Jelaskan inti masalah dalam kasus 2?
2. Jelaskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
3. Jelaskan hubungan permasalahan tersebut dengan Arti
penting UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945
