Dokumen ini membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian nilai dan norma, macam-macam nilai dan norma, fungsi dan tujuan konstitusi, serta dinamika konstitusi di Indonesia termasuk tuntutan reformasi yang menghasilkan perubahan UUD NRI 1945 secara bertahap.
1. NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH
UUD
KELOMPOK 5
NAMA KELOMPOK:
-. Dewa Nyoman Sadewa
-. Irfandi
-. Santoso Ismail
2. PENGERTIAN NILAI DAN NORMA
Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan
keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat
abstrak, karena mencakup pemikiran dari seseorang
Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan
untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sentosa
3. MACAM-MACAM NILAI DAN NORMA
NILAI
NILAI VITAL
NILAI SPIRITUAL
NILAI MATERIAL
NORMA
NORMA AGAMA
NORMA KESUSILAAN
NORMA KESOPANAN
NORMA KEBIASAAN (HABIT)
NORMA HUKUM
4. KONSTITUSI
Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara. Sebab tanpa konstitusi negara tidak
mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu
peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan Negara.
5. NILAI KONSTITUSI
Menurut karl Loewenstein dalam bukunya “Reflection on the Value of Constitutions”
membedakan 3 macam nilai konstitusi atau the values of the constitution, yaitu:
Normative Value (Nilai Normatif)
Nominal Value (Nilai Nominal)
Semantical Value (Nilai Semantik)
6. FUNGSI KONSTITUSI
Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, agar dalam menjalankan
kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang di cita-citakan
tahap berikutnya.
Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu system ketatanegaraan
tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
Menjamin hak-hak asasi warga negara
7. TUJUAN KONSTITUSI
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik.
Konstitusi bertujuan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasaan sendiri.
Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya.
8. DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA
KONSTITUSI
UUD NRI 1945 (Masa Kemardekaan)
Konstitusi RIS 1949
UUDS 1950
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)
MASA BERLAKUNYA
18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950,
dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai
dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI
Proklamasi
27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus
1950
17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
5 Juli 1959 sampai dengan 1965
1966 sampai dengan 1998
9. TUNTUTAN REFORMASI (1998)
Mengamandemen UUD NRI 1945
Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
Mewujudkan kebebasan pers
Mewujudkan kehidupan demokrasi
10. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan Bersama
bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan
kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara
bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni :
a. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
b. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
c. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
d. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.