Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur ketatanegaraan dan kekuasaan negara. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila dan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 telah diamandemen beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Dokumen menjelaskan hubungan antara konstitusi dan dasar negara, organisasi negara, hak asasi manusia, dan perbandingan sistem konstitusi di berbagai negara.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen ini membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 setelah melalui proses perumusan oleh para tokoh nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut merangkum materi ujian tengah semester mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup pengertian dan unsur-unsur bangsa dan negara, asal mula terbentuknya negara, bentuk-bentuk kenegaraan, fungsi dan tujuan negara, semangat kebangsaan, sumber hukum, tata urutan perundang-undangan Indonesia, dan peranan lembaga peradilan.
Buku ini berisi naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari lima bagian yaitu naskah asli dan empat perubahan. Tujuannya adalah memberikan informasi lengkap tentang Undang-Undang Dasar kepada masyarakat dan mendukung sosialisasi MPR.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan UUD 1945 dan hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh dan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Dokumen menjelaskan hubungan antara konstitusi dan dasar negara, organisasi negara, hak asasi manusia, dan perbandingan sistem konstitusi di berbagai negara.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen ini membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 setelah melalui proses perumusan oleh para tokoh nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut merangkum materi ujian tengah semester mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup pengertian dan unsur-unsur bangsa dan negara, asal mula terbentuknya negara, bentuk-bentuk kenegaraan, fungsi dan tujuan negara, semangat kebangsaan, sumber hukum, tata urutan perundang-undangan Indonesia, dan peranan lembaga peradilan.
Buku ini berisi naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari lima bagian yaitu naskah asli dan empat perubahan. Tujuannya adalah memberikan informasi lengkap tentang Undang-Undang Dasar kepada masyarakat dan mendukung sosialisasi MPR.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan UUD 1945 dan hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh dan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari cita-cita luhur yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
2. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi, dimana Proklamasi melahirkan kemerdekaan sebagai dasar terbentuknya negara, se
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Business Canvas Model (BCM) sebagai kerangka untuk merancang strategi bisnis. BCM terdiri atas sembilan elemen yang saling berhubungan, yaitu value propositions, customer segments, channels, customer relationships, key activities, key resources, revenue streams, cost structure, dan partnerships. Dokumen ini menjelaskan pengertian dan contoh untuk masing-masing elemen BCM guna membantu mahasiswa merancang strategi bisnis.
Makalah ini membahas tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengertian ejaan, fungsi ejaan, sejarah perkembangan ejaan di Indonesia, dan ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia.
Wawasan Sosial Budaya Dasar Ardi Mawardfirdayanti8
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki dua kepentingan yang seringkali berbenturan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan sosial/masyarakat. Pandangan individualisme mengutamakan kebebasan individu sedangkan pandangan sosialisme lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.
Logika matematika adalah ilmu yang menggabungkan logika dan matematika. Logika matematika membahas berbagai konsep seperti pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, ekuivalensi pernyataan majemuk, penarikan kesimpulan, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dalam berbagai perspektif sejarah Indonesia. Pertama, Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang terdiri dari lima sila. Kedua, masa Orde Baru berupaya melaksanakan Pancasila meski tetap otoriter. Ketiga, era Reformasi menginterpretasikan kembali Pancasila untuk meningkatkan martabat rakyat dan demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dalam berbagai perspektif sejarah Indonesia. Pertama, Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang terdiri dari lima sila. Kedua, masa Orde Baru berupaya melaksanakan Pancasila meski tetap otoriter. Ketiga, era Reformasi menginterpretasikan kembali Pancasila untuk meningkatkan martabat rakyat sesuai perkembangan zaman.
Manusia merupakan makhluk individu dan sosial. Sebagai individu, setiap manusia memiliki karakteristik sendiri-sendiri, namun sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berinteraksi dalam masyarakat dengan tunduk pada norma sosial. Hubungan antara kepentingan individu dan sosial seringkali menimbulkan dilema.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dalam berbagai perspektif sejarah Indonesia. Pertama, Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang terdiri dari lima sila. Kedua, Orde Baru berupaya melaksanakan Pancasila meski tetap otoriter. Ketiga, era reformasi menginterpretasikan kembali Pancasila untuk meningkatkan martabat rakyat sesuai perkembangan zaman.
1. Shorinji Kempo didirikan oleh Doshin So pada tahun 1947 di Jepang dengan tujuan untuk membangun kembali jiwa dan raga masyarakat Jepang pasca Perang Dunia 2 dan menciptakan masyarakat yang damai.
2. Kaiso mendirikan Shorinji Kempo berdasarkan keyakinannya bahwa pengembangan karakter manusia melalui kasih sayang, keberanian, dan rasa keadilan dalam diri sebanyak mungkin orang mer
Sistem pendingin adalah komponen tambahan pada mesin yang menjaga suhu mesin agar tidak berlebihan dengan mengurangi panas berlebih, menjaga suhu kerja, dan mendistribusikan panas secara merata agar mesin dapat bekerja efektif dan aman dalam waktu lama meski dipacu dalam RPM tinggi.
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur ketatanegaraan dan kekuasaan negara. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila dan sistem demokrasi. UUD 1945 telah diamandemen beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
1. Negara dan
KonstitusiNegara dan Konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan
satu sama lain
Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara
Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada
suatu konstitusi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,
perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia.
2. Negara dan
KonstitusiNegara yang berlandaskan pada suatu konstitusi
dinamakan
negara konstitusional
Untuk dapat dikatakan ideal sebagai secara ideal
sebagai negara konstitusional maka konstitusi
negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri
konstitusionalisme
3. Konstitusionalis
meNegara adalah suatu organisasi kekuasaan yang
terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah.
Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah
pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan
rakyat serta hak-hak dasar rakyat.
Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah
harus dibatasi kekuasaannya. Mengapa perlu
dibatasi?
“Power tends to corrupt, absolute power corrupt
absolutely”
4. Konstitusionalis
meKonstitusi atau undang-undang dasar negara
mengatur dan menetapkan kekuasaan negara
sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif
untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari
penyalahgunaan kekuasaan.
Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi
serta hak- hak dasar rakyat dijamin dalam suatu
konstitusi negara dinamakan Konstitusionalisme.
5. Konstitusionalis
me“Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu
kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama
rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa
pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk
pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka
yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan yang
dimaksud termaktub dalam konstitusi “ (Carl J
Friedrich)
6. Konstitusionalis
meKonsitusi baik bersifat written atau unwritten constitution
dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang
harus ditaati oleh negara dan pejabat negara sekalipun.
“Government by law, not bymen”
dan
2
0
Gagasankonstitusionalisme pada awal abad-
19 mendapat perumusan secara yuridis :
Ahli hukum Eropa Barat Kontinental :
Recchsstaat Anglo Saxon : Rule of Law
Indonesia : Negara Hukum
7. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
Konstitusi Tertulis (Written
Constitution) termuat dalam
undang-undang
Konstitusi Tidak Tertulis
(Unwritten Constitution),
berdasar adat kebiasaan.
hampir semua negara di dunia
mempunyai konstitusi tertulis,
kecuali Inggris dan Kanada.
8. Konstitusi terpanj p
No. Negara Jumlah pasal
1. India 394
2. Uruguay 332
3. Nicaragua 328
4. Cuba 286
5. Panama 271
6. Peru 236
7. Columbia 218
8. Burma 234
9. Belanda 210
ang
No.
dan ter
Negara
endek
Jumlah pasal
10. Spanyol 36
11 Indonesia
UUD45/RIS/50
37
(196/146)
12 Laos 44
13 Guatemala 45
14 Nepal 46
15 Ethiopia 55
16 Ceylon 91
17 Finlandia 95
9. Negara
Konstitusional•Setiapnegara memiliki konstitusi sebagai
hukum dasar,namun
belum tentu memiliki undang-undang dasar
•Apakah negarayang mendasarkan diri pada suatu
konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional?
•Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal
namun juga memiliki makna normatif.
10. Konstitusi
Negara•Konsitusi : constituer (Prancis) yang artinya
membentuk Dalam kamus besar bahasa Indonesia,
Konsitusi diartikan
(1) Segala ketentuan dan aturan mengenai
ketatanegaraan,
(2)Undang-undang dasar suatu negara
Undang-Undang Dasar “ Grondwet”
(Belanda)
Dalam naskah UUD negara Indonesia yang dihasilkan
BPUPKI, sebelumnya digunakan istilah hukum dasar,
dan setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus
11. Konstitusi
NegaraKonsitusi yaitu :
•Dalam pengertian politik sosiologis. Konsitusi
mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat
sebagai suatu kenyataan
•Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup
masayarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kaidah
hukum. Konsitusi dalam hal ini sudah mengandung
makna yuridis
•Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai
undang- undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu
12. Konstitusi
Negara
Konsitusiyaitu :
1. Hasil atau produk sejarah dan
proses
perjuangan dari bangsa yang bersangkutan
2. Rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan
perjuangan bangsa
3. Cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan
kebudayaan suatu bangsa
(Prayudi Atmodudirjo)
13. Konstitusi
NegaraMiriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik,
konstitusi atau undang-undang dasar memuat:
•Organisasi negara, pembagian kekuasaan esksekutif,
legislatif dan yudikatif dan prosedur peneyelasaian
masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara
•Hak-hak asasi manusia
•Prosedur mengubah undang-undang dasar
sifat-
sifat
•Adakalanyamemuat larangan untuk
mengubah
tertentu dari undang-undang dasar.
14. Konstitusi
NegaraFungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara
Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ
negara Fungsi pengatur hubungankekuasaan antar
organ negara dengan warga negara
Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari
sumber kekuasaan (dalam demokrasi adalah rakyat)
kepada organ negara
Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi
social control
dan social reform (JimlyAsshiddiqie)
15. Konstitusi
NegaraFungsi Penentu atau pembatas kekuasaan negara
Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
dengan warga negara
Fungsi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
Fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber
kekuasaan
(dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
Fungsi simbolik, yaitu sarana pemersatu, Fungsi social
control dan
social reform (JimlyAsshiddiqie)
16. UUD '45
•Adalah hukum dasar tertulis (basic law),
konstitusi pemerintahan negaraRepublik
Indonesia saat ini.
•Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus1945.
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali
memberlakukan UUD '45, secara aklamasioleh
DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
17. Sejarah UUD ‘45
Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni
1945) Ir.Sukarno menyampaikan gagasan
"Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
18. Sejarah UUD ‘45
Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia
Sembilan untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadinaskah
Pembukaan UUD '45.
Beberapa anggota PanitiaSembilan
Ir.S anitiaoekarno selaku ketua P
Sembilan
19. UUD '45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949): UUD'45
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia
sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.
UUD '45 (5 juli1959-1966)
Penyimpangan UUD '45 pada masa ini:
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta
Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
Sejarah UUD ’45 (cont.)
20. Sejarah UUD ’45 (cont.)
UUD '45 masa orde baru (11 maret 1966- 21
mei 1998): Pada masa Orde Baru, Pemerintah
menyatakan akan menjalankan UUD '45 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang
dan ”sakral”
21 mei 1998- 19 oktober 1999: Pada masa ini
dikenal masa transisi.
Masa amandemen UUD ’45: 1999-2002 (4x)
21. Indonesia berdasarkan UUD ‘45
Bentuk negara: Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik {pasal 1
ayat (1)}
Pengisian jabatan kepala negara melalui PEMILU (pasal 6)
Pembagian kekuasaan:
Eksekutif: Presiden dibantu wapres&menteri
Legislatif: DPR, DPD
Yudikatif: MA, MK
22. Amandemen UUD ‘45
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD '45.
Latar belakang tuntutan perubahan UUD '45:
pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan
yang sangat besar pada Presiden.
Adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapatmenimbulkan
multitafsir)
Kenyataan rumusan UUD '45 tentang semangat penyelenggara negara
yang belum cukup didukung ketentuankonstitusi.
23. Amandemen UUD ’45 (cont.)
Tujuan: Menyempurnakan aturan dasar yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa.
Ketentuan:
tidak mengubah Pembukaan UUD '45,
tetap mempertahankan susunan kenegaraan
(staat structuur)
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
24. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara
Indonesia
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949,UUD
1945
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950,UUD
RIS
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959,UUDS 1950
Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945
(sudah 4 kali
diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002)
25. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara
Indonesia
Periode 18Agustus 1945 – 27 Desember 1949, UUD
1945
Periode 27 Desember 1949 – 17Agustus 1950, UUD
RIS
Periode 17Agustus 1950 – 5 Juli 1959, UUDS 1950
Periode 5 Juli 1959- sekarang, UUD 1945
(sudah 4 kali
diamandemen 1999, 2000, 2001 dan 2002)
Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alenia
sebagai pernyataan luhur bangsa.
Tidak semua negara memiliki bagian pembukaan
26. Undang-Undang Dasar
1945 Pembukaan
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
27. The Constitution of India
WE,THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India
into a SOVEREIGN SOCIALIST
SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and
political; LIBERTY of thought,
expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of
opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of
the individual and the unity and
integrity of the Nation
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November,
1949,do HEREBY ADOPT, ENACT
AND GIVE TO OURSELVES THIS
CONSTITUTION.
establis
h
domesti
c
welfare,
The Constitution ofThe
United States ofAmerica
We the people of the United
States, in order to form a
more perfect union,, provide
for the common defense,
promote the
justice,
insure
tranquilitygeneral
and secure
the
blessings of liberty to
ourselves
and our posterity, do ordai
nand establish this
Constitution States offor the
United
America
28. Sistem Ketatanegaraan
Indonesia
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan :
Republik Sistem
Pemerintahan :Presidensil
Sistem Politik : Demokrasi atau kedaulatan
rakyat
Bentuk Negara : Kesatuan atau Federasi
Bentuk pemerintahan : Republik atau
Monarki
Sistem Pemerintahan : Presidensil atau