Power Point Ketua DPD Jamkeswatch Bogor

1. Heri Irawan
Deputi Direktur Advokasi dan
Relawan Jamkeswatch
Kamis 26 oktober 2017

2. 2
PENGERTIAN
JAMKESWATCH
DASAR HUKUM
PERMASALAHAN
IMPLEMENTASI
HARAPAN
SEHAT HAK RAKYAT

3. Pengertian :
• JAMKES WATCH adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh KSPI sebagai fungsi kontrol pelaksanaan BPJS
KESEHATAN
• RELAWAN adalah orang yang secara sukarela mengabdikan dirinya untuk membantu memberikan pemahaman
dan pendampingan kepada masyarakat tentang JKN-BPJS KESEHATAN maupun ketika masyarakat mengalami
kendala dalam pelayanan BPJS kesehatan.
• PESERTA JKN-BPJS KES adalah orang yang telah terdaftar dan mempunyai kartu BPJS kesehatan.

4. Dasar Hukum

5. UUD 1945 PASAL 28H
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.

6. UUD 1945 Pasal 34 :
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

7. 01
UU No.40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional
02
03
04
UU No.24 Thn 2011
tentang Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
PP No. 86 Thn 2013
PP No. 85 Thn 2013
PerPres No. 12 Thn 2013
PerPres No. 111 Thn 2013
PerPres No.19 Thn 2016
PerPres No.28 Thn 2016
Setiap orang, termasuk
orang asing yang bekerja
paling singkat 6 bulan di
Indonesia, wajib menjadi
peserta program Jaminan
Sosial

9. No.
Permasalahan Pelayanan
Kesehatan
1
Tempat tidur/Bed terbatas tidak
menampung Peserta JKN yang semakin
bertambah dan masih
sulitnya ruangan Intensive
2 Rujukan Tidak Berjalan sesuai aturan.
3 Selisih / Iur Biaya Obat dan Alat Medis
4
Ambulan Intensive masih dibebankan
pada peserta
5
Pembatasan antrian di poli RS dan Witing
List tindakan kemoterapi dan operasi.
6
Faskes primer yang belum beroperasi 24
jam
No. Permasalahan Kepesertaan
1
Manfaat 6 bulan setelah PHK sesuai
amanat UU SJSN NO 40 tahun 2004 tidak
berjalan.
2
Pekerja yang sedang proses
PHK/Beselisih kepesertaan non aktif atas
permintaan Badan Usaha.
3
Masih banayk Badan Usaha belum
mendaftarkan pekerjanya pada BPJS
Kesehatan.
4
Bayi PBI APBD tidak otomatis menjadi
peserta JKN-PBI
5
Banyak Peserta PBPU menunggak iuran
dengan alasan tidak mampu, dan tidak
mampu membayar tunggakan selama 12
bulan karena untuk pergantian Klas
perawatan harus minimal 12 bulan.

10. NO KETERANGAN KUNJUNGAN PROSENTASI
1 RUANGAN PENUH 116 35%
2 KENA IUR BIAYA 83 25%
3 BELUM ADA JAMINAN
40
12%
4
TIDAK ADA DOKTER WAITING
LIST
27 8%
5 KARTU TIDAK AKTIF 25 7%
6 KONSULTASI 29 9%
7 TIDAK SESUAI PROSEDUR 14 4%
TOTAL 334 100%
PERMASALAHAN PELAYANAN PASIEN SELAMA
PERIODE JAN – SEP 2017 DI BOGOR RAYA

11. KUNJUNGAN
Ruangan Penuh, 116,
35%
Kena Iur Biaya, 83,
25%
Belum Ada Jaminan,
40, 12%
Kartu Non Aktif, 25,
7%
Konsultasi, 29, 9%
Tidak ada Dokter dan
Alat Medis, 27, 8%
Tidak Ikutin Prosedur,
14, 4%
Ruangan Penuh
Kena Iur Biaya
Belum Ada Jaminan
Kartu Non Aktif
Konsultasi
Tidak ada Dokter dan Alat Medis
Tidak Ikutin Prosedur

12. RUANGAN PENUH
RUJUKAN TIDAK BERJALAN
INTENSIVE DAN KELAS 1,2,3
◦ intensive Care Unit (ICU)
◦ Neonate Intensive Care Unit (NICU),
◦ Paediatric Intensive Care Unit (PICU)
◦ High Care Unit (HCU)
◦ Intensive Coronary Care Unit (ICCU.
UU NO 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit :
Pasal 41
1. Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit membentuk
jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan.
2. Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan,
rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.
PMK No. 56 tahun 2014, Tentang Klasipikasi
dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 20 :
a. jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk
Rumah Sakit milik Pemerintah;
b. jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk
Rumah Sakit milik swasta;
c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5%
(lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah
Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
PMK No 28 Tahun 2014
Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh
maka rumah sakit dapat menawarkan untuk dirujuk ke
fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL
yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan meminta iur biaya
kepada peserta selama mendapatkan manfaat pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya.

13. PMK No, 001 Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
Kesehatan perorangan
Pasal 13
Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:
a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi
pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat
darurat; dan
c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima
rujukan.
Pasal 14
Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, penerima
rujukan berkewajiban:
a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta
kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
RUJUKAN

14. IUR BIAYA
FKTP DAN FKTL
Cost Sharing
Alat Medis
Obat dan
Lab
Ruang
Perawatan
Penggunaan Obat Di Luar Formularium nasional
Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat
disesuaikan dengan standar pengobatan dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan
kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum di
Formularium nasional, maka hal ini dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKTP dapat
digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai
dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah
termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada
peserta.
b. Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya
dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite
Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau
Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk
dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada
peserta.

15. TIDAK MEMILIKI JAMINAN
Banayak masyarakat yang terlanjur sakit namun belum memiliki
jaminan hal tersebut terjadi karena beberapa persoalan yang
diantaranya adalah :
1) Sudah menjadi peserta JKN-BPJS sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)
namun terkena PHK/ habis kontrak, belum sempat daftar sebagai
mandiri namun terlanjur sakit.
2) Belum terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS karena badan usaha belum
mendaftarkan, dan terlanjur sakit.
3) Sudah terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) namun tidak mampu mengiur karena factor ekonomi dan
akibat kenaikan Iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 yang menambah
berat iuran, sehingga terjadi tunggakan dan terlanjur sakit.
4) Masyarakat Miskin Belum menjadi peserta JKN-BPJS dan terlanjur
sakit.

16. WAITING LIST OPERASI DAN TIDAK
ADA DOKTER
PMK Nomor
71 Tahun 2013
Pasal 23
Peserta berhak
mendapat pelayanan
obat, Alat Kesehatan,
dan bahan medis habis
pakai yang dibutuhkan
sesuai dengan indikasi
medis.
1. Terbatasnya kuota pasien dan Antrian poly
yang sudah mulai dari subuh.
2. Sering Ditemukan Pasien mencari alat
medis sendiri atau dokter yang dibutuhkan
oleh pasien.
3. Jadwal Operasi, Kemoterapi yang lama.
4. Hanya ada 1 Dokter Jantung anak sebogor
raya

17. KARTU JKN NON AKTIF
1. Eks Pekerja Penerima Upah (PPU) yang habis kontrak atau terkena
pemutusan hubuangan kerja (PHK) dimana sebelum dikeluarkannya Surat
Edaran Direktur Kepesertaan dan Pemasaran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Mekanisme
Fendaftaran, Perubahaan Status Kepesertaan dan Kelas Perawatan,
status kepesertaan JKN – BPJS dapat langsung aktif kebali setelah
melakukan fendaftaraan tanpa menunggu 14/hari (Empat belas hari)
meski sudah lebih dari 30/hari (Tiga puluh hari) setelah kepesertaan
dinonaktifkan oleh badan usaha (BU)
2. Masyarakat peserta bukan penerima upah (PBPU) setelah adanya
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara
Fendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja, tidak bisa langsung mendafatkan manfaat JKN
setelah melakukan fendaftaran, Sehingga bagi peserta yang sudah
mendaftar dan sakit sebelum masa aktifasi 14 hari tidak dapat tercover.

18. KONSULTASI

19. TIDAK SESUAI PROSEDUR

20. SKA SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN
SOSIALISASI
KONSULTASI
ADVOKASI

21. SOSIALISASI
Dari pabrik ke public
• Buruh/pekerja peserta PPU
• Masayarakat peserta PBPU
• Masyarakat Peserta PBI

22. KONSULTASI
+62-858 883 174 29 jamkeswatchbogor@gmail.com Jamkes Watch Bogor @jamkeswatch
1. Konsultasi adalah Pertukaran pikiran untuk mendapatkan
kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-
baiknya. KBBI
2. Berkonsultasi adalah bertukar pikiran atau meminta
pertimbangan dalam memutuskan sesuatu (tentang usaha
dagang dan sebagainya) KBBI
3. Pengertian Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong
menolong yang dilakukan oleh seorang professional (konsultan)
kepada konsultee (keluarga atau individu) dalam hubungannya
menyelesaikan masalah

23. ADVOKASI
 Aksi aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara
terencana,terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul
(kolektif), mengikutsertakan berbagai taktik termasuk lobby,
kampanye (campaign), mendirikan koalisi, memberikan
tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk
mengubah kebijakan. (Insist Pers, 2002)
 ktivitas memberikan pertolongan terhadap klien untuk
mencapai layanan (service) yang mereka telah ditolak
sebelumnya dan memberikan ekspansi terdapap layanan
tersebut agar banyak orang yang terwadahi Zastrow pada
tahun1982

24. HARAPAN
MASYARAKAT
Saat Sakit dapat mendapatkan
pelayanan kesehatan yang mudah,
bermutu, dan dilayani dengan baik
sesuai Indikasi medis yang di
Butuhkan serta tidak dibeda-bedakan.
1. Menabah SDM, Alat kesehatan dan fasilitas
kesehatan serta Pembutan dashboard dan
Website Terkait Tempat Tudur Disemua
Rumah Sakit Se- Bogor.
2. Lakukan pembinaan pengawasan pada
semua fasilitas kesehatan di Bogor Raya
dalam hal :
 Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
 Sistem Rujukan dan Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
 Dhasboard informasi tempat tidur
 Calo antrian poli klinik/rawat inap di
Rumah Sakit.

25. 3. Mengadakan Ambulan Gawat Darurat (AGD) Intensif Car Unit (ICU)
yang ada Ventilatornya untuk dapat dipergunakan secara GRATIS bagi
semua Masyarakat Bogor yang membutuhkan dan tidak mampu.
4. Mewajibkan semua rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan.
5. Memberikan sanksi tegas kepada Badan Usaha (BU) yang tidak
menjalankan amanat UU BPJS no 24 Tahun 2011 dan UUK no 13 tahun
2003.
6. Memberikan Sanksi tegas kepada Rumah Sakit baik RSUD atau Swasta
yang terbukti melakukan Froud dan atau menolak pasien.
7. Membuat system E-Dabu untuk pendaftaran Bayi peserta PBI APBD
dan Peserta mandiri kelas 3 yang nunggak pembayaran premi diatas 3
bulan secara otomatis dialihkan menjadi peserta PBI .

26. Terima Kasih
JAMKES WATCH -FSPMI-KSPI
RUMAH RAKAYAT INDONESIA
26