DISUSUN OLEH : NGIZATUL KHUSNA
GUNA MEMENUHI TUGAS : MANAJEMEN
PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ISLAM (LPI)
DOSEN PENGAMPU : YAYAN ANDRIAN
S.AG., M.EC.M.GMT
Penganggaran, Pengelolaan dan
Pengalokasian Dana pendidikan
A.PENGANGGARAN
PENGANGGARAN MERUPAKAN KEGIATAN ATAU PROSES
PENYUSUNAN ANGGARAN (BUDGET). BUDGET MERUPAKAN
RENCANA OPERASIONAL YANG DINYATAKAN SECARA
KUANTITATIF DALAM BENTUK SATUAN UANG YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN-
KEGIATAN LEMBAGA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU. OLEH
KARENA ITU, DALAM ANGGARAN TERGAMBAR KEGIATAN-
KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH SUATU LEMBAGA.
NANANG FATTAH , EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
CET I( BANDUNG: ROSDA KARYA, 2000) HLM. 47.
1. Fungsi Anggaran
a. Sebagai alat penaksir
b. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan
c. Sebagai alat efisiensi
 Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama
periode anggaran.

 Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang,
jasa, dan barang.
 Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran
pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
 Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah
disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
 Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari
pihak yang berwenang.
 Melakukan revisi usulan anggaran
 Persetujuan revisi usulan anggaran.
 Pengersahan anggaran
TAHAP PENYUSUNAN ANGGARAN
. Mekanisme Penyusunan RAPBS
 RAPB Sharus benar-benar difokuskan pada peningkatan
pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan
transparan.
 RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan
jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.
 Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara
saksamamemprioritaskan pembelanjaan dana sejalan
dengan rencana pengembangan sekolah
 Baharuddin dan Makin, Manajemen Pendidikan Islam
(Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 89
PENYUSUNANNYA HENDAKNYA MENGIKUTI
LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT
1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas
pelaksanaannya
3) Menentukan program kerja dan rincian program
4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian
program
5) Menghitung dana yang dibutuhkan
6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
» Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana
kegiatan, penanggung jawab, rsencana baru atau
lanjutan.
» Uraian kegiatan program, program kerja, rincian
program
» Informasi kebutuhan: barang/ jasa yang dibutuhkan,
volume kebutuhan
» Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang
dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan
» Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-
masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan
total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan
» Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber
dana yang mendukung pembiayaan program.
1) PIHAK SEKOLAH
2) ORANG TUA MURID
DALAM WADAH KOMITE
SEKOLAH
3) DINAS PENDIDIKAN
KOTA
B. Pengelolaan
Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Menurut
Husaini Usman (2004:3) : Management diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia yaitu menjadi manajemen atau pengelolaan. Sedangkan menurut
Sondang P. Siagian yaitu administrasi merupakan keseluruhan proses
pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaanitu
pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusian atau lebih untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Tujuan Pengelolaan Biaya Pendidikan :
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
keuangan sekolah.
2. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan
untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan
dana untuk diinvestasikan kembali.
3. Meningkatkan akuntanbilitas dan transparasi
keuangan sekolah.
4. Memelihara barang- barang (aset) sekolah.
5.Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Fungsi perencanaan
Fungsi organisasi
Fungsi koordinasi
Fungsi motivasi
Fungsi pengawasan
Fungsi penilaian
Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Sekolah
 Prinsip keadilan,
 Prinsip efisiensi,
 Prinsip transparasi
 Prinsip akuntabilitas
 Prinsip efektivitas
Suharsini Arikunto (2003 : 1) menyatakan
bahwa dalam pengertian umum
keuangan, kegiatan pembiayaan
meliputi tiga hal, yaitu :
Tugas menejemen keuangan menurut
Mulyono (2010: 146) dapat dibagi menjadi
tiga fase, yaitu :
 Penyusunan anggaran
(budgeting)
 Pembukuan
(accounting)
 Pemeriksaan (auditing)
 Perencanaan finasial
 Pelaksanaan anggaran
 Evaluasi
Sumber keuangan menurut PP.
No 48 tahun 2008 pasal 51 ayat
4:
 Anggaran Pemerintah
 Bantuan Pemerintah Daerah
 Pungutan dari peserta didik,
melalui orang tua/ walinya.
 Bantuan dari pemangku
kepentingan satuan
pendidikan diluar peserta
didik atau orang tua/
walinya.
 Bantuan dari pihak asing
yang tidak mengikat, dan
 Sumber lain yang sah.
Ruang Lingkup Administrasi
Pendidikan:
1. Manajemen administratif
2. Manajemen operatif
 Administrasi kurikulum
 Administrasi ketenagaan pendidikan
 Administrasi kesiswaan
 Administrasi sarana dan prasarana pendidikan
 Administrasi keuangan/ pembiayaan pendidikan
 Administrasi unit- unit penunjang pendidikan
 Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah
C. PeNgalokasiaN DaNa PeNdidikaN
Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan
jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan
dalam pelaksanaan pendidikan disekolah
(Depdiknas:2009). Alokasi keuangan sekolah
Negeri atau Swasta terdiri dari :
• Alokasi pembangunan fisik dan non fisik
• Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai,
kegiatan belajar mengajar, pembinaan
kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.
Pendanaan pendidikan saat ini dapat dikelompokkan
menjadi biaya personalia dan operasi nonpersonalia
• Biaya personalia terdiri dari
gaji pendidik dan tenaga
kependidikan serta tunjangan
yang melekat pada gaji
• Biaya nonpersonalia adalah
biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis
pakai, dan biaya tidak
langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi,
konsumsi, pajak asuransi, dll.
Keuangan Sekolah bersumber dari:
1. Rutin
Anggaran rutin digunakan untuk:
• gaji dan tunjangan
• tunjangan beras
• uang lembur
2. Dana BOS
3. Dana Masyarakat
• menunjang kegiatan rutin
• pembangunan gedung atau ruang kelas
• pembelian peralatan
Pengeluaran anggaran tersebut dilaksanakan
dengan memperhatikan jenis mata anggaran
keluaran (MAK) sebagai berikut:
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Sosial
Selanjutnya Bendaharawan sekolah dalam
mengelola keuangan hendaknya memperhatikan
beberapa hal berikut ini:
Hemat dan sesuai dengan kebutuhan
Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana
Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang
tidak menunjang proses belajar mengajar,
seperti ucapan selamat, hadiah, pesta.
KESIMPULAN
Pada dasarnya setiap sekolah sudah
menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik,
tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan.
Ketidak disiplinan dalam penggunaan anggaran,
serta pemimpin yang boros selalu menjadi
fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan
kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang
efektif menuju keseimbangan antara sistem yang
ada dalam mendistribusikan sumbersumber dana
pendidikan di Indonesia.
MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

  • 1.
    DISUSUN OLEH :NGIZATUL KHUSNA GUNA MEMENUHI TUGAS : MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI) DOSEN PENGAMPU : YAYAN ANDRIAN S.AG., M.EC.M.GMT Penganggaran, Pengelolaan dan Pengalokasian Dana pendidikan
  • 2.
    A.PENGANGGARAN PENGANGGARAN MERUPAKAN KEGIATANATAU PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN (BUDGET). BUDGET MERUPAKAN RENCANA OPERASIONAL YANG DINYATAKAN SECARA KUANTITATIF DALAM BENTUK SATUAN UANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN- KEGIATAN LEMBAGA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU. OLEH KARENA ITU, DALAM ANGGARAN TERGAMBAR KEGIATAN- KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH SUATU LEMBAGA. NANANG FATTAH , EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, CET I( BANDUNG: ROSDA KARYA, 2000) HLM. 47. 1. Fungsi Anggaran a. Sebagai alat penaksir b. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan c. Sebagai alat efisiensi
  • 3.
     Mengidentifikasi kegiatan-kegiatanyang akan dilakukan selama periode anggaran.   Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.  Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.  Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.  Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.  Melakukan revisi usulan anggaran  Persetujuan revisi usulan anggaran.  Pengersahan anggaran TAHAP PENYUSUNAN ANGGARAN
  • 4.
    . Mekanisme PenyusunanRAPBS  RAPB Sharus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.  RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.  Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksamamemprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah  Baharuddin dan Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 89
  • 5.
    PENYUSUNANNYA HENDAKNYA MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAHSEBAGAI BERIKUT 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya 3) Menentukan program kerja dan rincian program 4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program 5) Menghitung dana yang dibutuhkan 6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
  • 6.
    » Informasi rencanakegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rsencana baru atau lanjutan. » Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program » Informasi kebutuhan: barang/ jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan » Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan » Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing- masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan » Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.
  • 7.
    1) PIHAK SEKOLAH 2)ORANG TUA MURID DALAM WADAH KOMITE SEKOLAH 3) DINAS PENDIDIKAN KOTA
  • 8.
    B. Pengelolaan Kata pengelolaanberasal dari kata manajemen atau administrasi. Menurut Husaini Usman (2004:3) : Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi manajemen atau pengelolaan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian yaitu administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaanitu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusian atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
  • 9.
    Tujuan Pengelolaan BiayaPendidikan : 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. 3. Meningkatkan akuntanbilitas dan transparasi keuangan sekolah. 4. Memelihara barang- barang (aset) sekolah. 5.Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
  • 10.
    Fungsi perencanaan Fungsi organisasi Fungsikoordinasi Fungsi motivasi Fungsi pengawasan Fungsi penilaian
  • 11.
    Prinsip Dasar PengelolaanKeuangan Sekolah  Prinsip keadilan,  Prinsip efisiensi,  Prinsip transparasi  Prinsip akuntabilitas  Prinsip efektivitas
  • 12.
    Suharsini Arikunto (2003: 1) menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu : Tugas menejemen keuangan menurut Mulyono (2010: 146) dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu :  Penyusunan anggaran (budgeting)  Pembukuan (accounting)  Pemeriksaan (auditing)  Perencanaan finasial  Pelaksanaan anggaran  Evaluasi
  • 13.
    Sumber keuangan menurutPP. No 48 tahun 2008 pasal 51 ayat 4:  Anggaran Pemerintah  Bantuan Pemerintah Daerah  Pungutan dari peserta didik, melalui orang tua/ walinya.  Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/ walinya.  Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan  Sumber lain yang sah. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan: 1. Manajemen administratif 2. Manajemen operatif
  • 14.
     Administrasi kurikulum Administrasi ketenagaan pendidikan  Administrasi kesiswaan  Administrasi sarana dan prasarana pendidikan  Administrasi keuangan/ pembiayaan pendidikan  Administrasi unit- unit penunjang pendidikan  Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah
  • 15.
    C. PeNgalokasiaN DaNaPeNdidikaN Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Depdiknas:2009). Alokasi keuangan sekolah Negeri atau Swasta terdiri dari : • Alokasi pembangunan fisik dan non fisik • Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.
  • 16.
    Pendanaan pendidikan saatini dapat dikelompokkan menjadi biaya personalia dan operasi nonpersonalia • Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji • Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dll.
  • 17.
    Keuangan Sekolah bersumberdari: 1. Rutin Anggaran rutin digunakan untuk: • gaji dan tunjangan • tunjangan beras • uang lembur 2. Dana BOS 3. Dana Masyarakat • menunjang kegiatan rutin • pembangunan gedung atau ruang kelas • pembelian peralatan
  • 18.
    Pengeluaran anggaran tersebutdilaksanakan dengan memperhatikan jenis mata anggaran keluaran (MAK) sebagai berikut: Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Selanjutnya Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini: Hemat dan sesuai dengan kebutuhan Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta.
  • 19.
    KESIMPULAN Pada dasarnya setiapsekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik, tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidak disiplinan dalam penggunaan anggaran, serta pemimpin yang boros selalu menjadi fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada dalam mendistribusikan sumbersumber dana pendidikan di Indonesia.