Administrasi Pendidikan
Bidang Garapan Keuangan
DisusunOleh
IRFANUSHAIMI / 153111185
DOSEN PEMBIMBING
Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.
ADMINISTRASIKEUANGANSEKOLAH???
Administrasi keuangan sekolah adalah suatu kegiatan
pengolahan keuangan yang berasal dari sumber tertentu dan
dipergunakan secara sistematis, efektif dan efisien, guna menunjang
berjalannya suatu kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan tersebut itu sendiri.
Administrasi keuangan sekolah
DARI MANAKAH
SUMBER KEUANGAN
SEKOLAH???
SUMBER
KEUANGAN
SEKOLAH
PEMERINTAH PUSAT
SISWA PEMERINTAH DAERAH
ORANG TUA YAYASAN
ALUMNI LAIN-LAIN
MASYARAKAT
Apa Sajakah Prinsip Pengelolahan
Keuangan Sekolah...??
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan sebagai berikut:
Transparasi
Akuntabilitas
Efektifitas
Efisiensi
Transparasi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan
jumlah rincian penggunaannya, pertanggung jawabannya jelas,
sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengetahuinya.
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang
lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas
untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.
Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip
efektifitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana
yang teredia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan
pendidikan.
Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi
adalah perbandingan yang terbaik antara masuknya (input)
dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.
Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan
biayasanya digunakan metode analisis keefektifan
biaya (cost effectiveness analysis) yang
memperhitungkan besarnya kontribusi setiap
masukan pendidikan terhadap efektifitas tujuan
pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat
dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi
internal dan efisiensi eksternal.
Catatan
Pembiayaan atau pendanaan sekolah adalah tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam era
desentralisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah
pusat dan daerah. Dana pendidikan selain gaji penddik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan
dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Pengelolaan keuangan sekolah diatur dalam peraturan
pemerintahan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan
pendidikan. Pendanaan pendidikan ini terdiri dari biaya suatu
pendidikan dan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan
pendidikan.
Pengelolaan Keuangan Sekolah
1. Perencanaan anggaran
2. Penggunaan keuangan sekolah
3. Pengawasan dan evaluasi anggaran
4. Pertanggung jawaban merancang suatu program sekolah yang ideal
untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada satu tahun pelajaran.
5. Melakukan inventaris semua kegiatan dan penghitungan perkiraan
kebutuhan dana penunjang.
6. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan
kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat terhimpun.
7. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tujuan
ajaran.
8. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk
masing-masing kegiatan.
9. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu
format yang telah disepakati untuk digunakan oleh sekolah.
10. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
Faktor-faktor Alokasi Sumber-sumber Biaya
Pendidikan
Kebijakan yang dianut
Lokasi pendidikan
Kebutuhan belajar
masyarakat
Tujuan yang ingin dicapai
oleh lembaga pendidikan
Tingkat kehidupan
masyarakat
Partisipasi masyarakat
UntukApa Sih Dana BOS Itu....
Pengembangan perpustakaan
Kegiatan pada penerimaan siswa baru
Kegiatan ulangan dan ujian
Pembelian bahanhabis pakai
Langganan daya dan jasa
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikulersiswa
Perawatan sekolah
Pembayaranhonorariumbulanan guruhonorer dan tenaga kependidikan
Pengembangan profesi guru
Membantu siswa miskin
Pembiayaan pengelolaan BOS
Pembelian perangkatkomputer
Lanjutan....
Penerimaan maupun pengeluaran keuangan sekolah harus
dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini
dimaksudkan agar penggunaan keuangan dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan keteraturan yang
ada sehingga dapat dibuat laporan pertanggung jawaban
yang akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang
sekolah harus dicatat oleh bendahara sekolah dalam Buku
Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU adalah
buku harian yang digunakan untuk mencatat semua
penerimaan dan pengeluaran uang. BKP merupakan buku
harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua
penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber
pembiyaan.
PembukuanKeuanganSekolah
Prinsip
Pembukuan
Keuangan
Sekolah
Penerimaan dan pengeluaran
keuangan tercatat secara tertib,
disertai dengan bukti tertulis
sesuai dengan aturan yang
berlaku
Pembukuan yang menggunakan
komputer, harus mencetakknya
minimal sebulan sekali dan harus
dibubuhi ttd Kepala Sekolah &
Bendahara Sekolah
Setiap transaksi pengeluaran
harus didukung dengan kwitansi
yang sah.
Pembukuan dapat dilakukan
dengan tulis tangan atau dengan
menggunakan komputer
Pencatatan
dilakukan setiap ada
transaksi
Semua transaksi
penerimaan dan
pengeluaran dicatat
dalam buku kas umum
dan buku kas pembantu
yang relevan sesuai
dengan urutan tanggal
transaksi.
Pengawasan KeuanganSekolah
Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan mampu
mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di Sekolah
dilakukan oleh Kepala Sekolah dan instansi vertikal diatasnya.
TujuanPengawasanKeuanganSekolah
1. Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana
dengan rencana yang telah digariskan,
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta
asas-asas yang telah ditentukan,
3. Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan
ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan
4. Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada
waktunya.
Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah
Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah harus
dibukukan secara terperinci. Semua keuangan yang masuk dan keluar
harus diperinci secara mendetail. Dalam laporan pertanggung jawaban
harus dilampiri juga bukti-bukti pengeluaran, baik berupa kwitansi
maupun bon pembelian secara lengkap dan jelas.
Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat oleh
bendahara sekolah yang berisi iuran penerimaan dan pengeluaran
keuangan sekolah.
KetentuanLaporan KeuanganSekolah
Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan
mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada instansi
yang berwenang.
Kelengkapan lampiran SPJ, adalah sebagai berikut:
*Surat pengantar
*Sobekan buku kas umum (BKU)
*Daftar penerimaan dan pengeluaran per komponen
*Laporan keadaan kas rutin / pembangunan
*Register penutupan kas, setiap 3 bulan sekali
*Fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk
*Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak
*Bukti setor PPN/PPH 21,23,23 (fotokopi SSP/Surat setoran pajak)
*Bukti pengeluaran / kwitansi asli beserta dengan bukti
pendukung lainnya.
Sekian Presentasi Dari
SayaApabila ada kurangnya,saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya & Apabila ada kelebihan mohon
untukdikembalikan.
Karena Segala kelebihan Hanya Milik
Allah SWT
Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamith
Thariq
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan

Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan

  • 1.
    Administrasi Pendidikan Bidang GarapanKeuangan DisusunOleh IRFANUSHAIMI / 153111185 DOSEN PEMBIMBING Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.
  • 2.
  • 3.
    Administrasi keuangan sekolahadalah suatu kegiatan pengolahan keuangan yang berasal dari sumber tertentu dan dipergunakan secara sistematis, efektif dan efisien, guna menunjang berjalannya suatu kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut itu sendiri. Administrasi keuangan sekolah
  • 4.
  • 5.
    SUMBER KEUANGAN SEKOLAH PEMERINTAH PUSAT SISWA PEMERINTAHDAERAH ORANG TUA YAYASAN ALUMNI LAIN-LAIN MASYARAKAT
  • 6.
    Apa Sajakah PrinsipPengelolahan Keuangan Sekolah...??
  • 7.
    Menurut UU No.20 Tahun 2003 Pasal 48, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut: Transparasi Akuntabilitas Efektifitas Efisiensi Transparasi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian penggunaannya, pertanggung jawabannya jelas, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang teredia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masuknya (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil.
  • 8.
    Untuk mengetahui efisiensibiaya pendidikan biayasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya (cost effectiveness analysis) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektifitas tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Catatan
  • 9.
    Pembiayaan atau pendanaansekolah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam era desentralisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat dan daerah. Dana pendidikan selain gaji penddik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan sekolah diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan ini terdiri dari biaya suatu pendidikan dan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Pengelolaan Keuangan Sekolah
  • 10.
    1. Perencanaan anggaran 2.Penggunaan keuangan sekolah 3. Pengawasan dan evaluasi anggaran 4. Pertanggung jawaban merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada satu tahun pelajaran. 5. Melakukan inventaris semua kegiatan dan penghitungan perkiraan kebutuhan dana penunjang. 6. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat terhimpun. 7. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tujuan ajaran. 8. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. 9. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh sekolah. 10. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
  • 11.
    Faktor-faktor Alokasi Sumber-sumberBiaya Pendidikan Kebijakan yang dianut Lokasi pendidikan Kebutuhan belajar masyarakat Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan Tingkat kehidupan masyarakat Partisipasi masyarakat
  • 13.
    UntukApa Sih DanaBOS Itu.... Pengembangan perpustakaan Kegiatan pada penerimaan siswa baru Kegiatan ulangan dan ujian Pembelian bahanhabis pakai Langganan daya dan jasa Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikulersiswa
  • 14.
    Perawatan sekolah Pembayaranhonorariumbulanan guruhonorerdan tenaga kependidikan Pengembangan profesi guru Membantu siswa miskin Pembiayaan pengelolaan BOS Pembelian perangkatkomputer Lanjutan....
  • 15.
    Penerimaan maupun pengeluarankeuangan sekolah harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keteraturan yang ada sehingga dapat dibuat laporan pertanggung jawaban yang akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang sekolah harus dicatat oleh bendahara sekolah dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiyaan. PembukuanKeuanganSekolah
  • 16.
    Prinsip Pembukuan Keuangan Sekolah Penerimaan dan pengeluaran keuangantercatat secara tertib, disertai dengan bukti tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku Pembukuan yang menggunakan komputer, harus mencetakknya minimal sebulan sekali dan harus dibubuhi ttd Kepala Sekolah & Bendahara Sekolah Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan kwitansi yang sah. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan atau dengan menggunakan komputer Pencatatan dilakukan setiap ada transaksi Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal transaksi.
  • 17.
    Pengawasan KeuanganSekolah Pengawasan keuanganmerupakan kegiatan yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan instansi vertikal diatasnya. TujuanPengawasanKeuanganSekolah 1. Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana dengan rencana yang telah digariskan, 2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, 3. Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan 4. Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya.
  • 18.
    Pertanggung jawaban KeuanganSekolah Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah harus dibukukan secara terperinci. Semua keuangan yang masuk dan keluar harus diperinci secara mendetail. Dalam laporan pertanggung jawaban harus dilampiri juga bukti-bukti pengeluaran, baik berupa kwitansi maupun bon pembelian secara lengkap dan jelas. Laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah dibuat oleh bendahara sekolah yang berisi iuran penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah.
  • 19.
    KetentuanLaporan KeuanganSekolah Selambat-lambatnya tanggal10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada instansi yang berwenang. Kelengkapan lampiran SPJ, adalah sebagai berikut: *Surat pengantar *Sobekan buku kas umum (BKU) *Daftar penerimaan dan pengeluaran per komponen *Laporan keadaan kas rutin / pembangunan *Register penutupan kas, setiap 3 bulan sekali *Fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk *Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak *Bukti setor PPN/PPH 21,23,23 (fotokopi SSP/Surat setoran pajak) *Bukti pengeluaran / kwitansi asli beserta dengan bukti pendukung lainnya.
  • 21.
    Sekian Presentasi Dari SayaApabilaada kurangnya,saya mohon maaf yang sebesar-besarnya & Apabila ada kelebihan mohon untukdikembalikan. Karena Segala kelebihan Hanya Milik Allah SWT Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamith Thariq Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.