Makalah Tentang Manajemen sekolah

1. MANAJEMEN PEMBIAYAAN
Makalah ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah
Manajemen Sekolah
Dosen Pembimbing: Nurhidayati, S.Pd.I, M.Pd
Disusun Oleh :
Kelompok 5
Kelas 4B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
2018

2. MOTTO
Artinya: “Sungguh, telah ada suri teladan yang baik pada (diri) Rasulullah bagimu,
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat
dan yang banyak mengingat Allah.” {Q.S. Al-Ahzab: 21}
Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu
yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” {Q.S. Al-Baqarah: 216}
Nama Kelompok :
Dwi Wiranti (162140056)
Desmita Ratriana (162140052)
Catur Retno Palupi (162140060)
Wahyu Larasati (162140080)

3. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan
hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini
disusun tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Nurhidayati, S.Pd.I, M.Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen
Sekolah yang telah membimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, memberi support, dan doa
restunya.
3. Seluruh rekan kelas 4B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Muhammadiyah Purworejo yang telah memberikan masukan, kritik dan saran
demi tersusunnya makalah ini.
4. Staff perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purworejo yang memfasilitasi
kami dalam buku-buku sumber dan fasilitas internet.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, semua
ini mengingat keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun demi kesempuranaan makalah berikutnya sangat kami harapkan.
Penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun
khususnya dan pemerhati pendidikan pada umumnya, serta merupakan salah satu
wujud pengabdian kita kepada Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Purworejo, Maret 2018
Penyusun

4. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i
MOTTO ................................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..........................................................................................
B. Tujuan ........................................................................................................
BAB II RUMUSAN MASALAH...........................................................................
BAB III PEMBAHASAN.......................................................................................
BAB IV PENUTUP................................................................................................
A. Kesimpulan ................................................................................................
B. Saran...........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas. Tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan
yang wajar karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah
yang mendorong dimasukkannya aturan tentang pendidikan dalam
amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah
untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya
pendidikan dasar.
Masalah keuangan sangat erat dalam hubungannya dengan pembiayaan,
sedangkan masalah pebiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat
penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-
lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lainnya. Pembiayaan
merupakan faktor pendukung kemajuan suatu organisasi sekolah.
Pembiayaan merupakan hal yang paling dominan dan menjadi sumber utama
dalam pendidikan, karena pembiayaan tersebut merupakan tolak ukur
keberhasilan dan kemajuan sekolah. Sekolah-sekolah yang maju dan dapat
bersaing pasti memiliki manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien.
B. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud manajemen pembiayaan
pendidikan.
2. Untuk mengetahui tugas manajer pembiayaan.
3. Untuk mengetahui proses pengelolaan pembiayaan di sekolah.
4. Untuk mengetahui yang dimaksud Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS).

6. BAB II
RUMUSAN MASALAH
1. Apakah yang dimaksud manajemen pembiayaan pendidikan?
2. Bagaimana tugas manajer pembiayaan?
3. Bagaimana proses pengelolaan pembiayaan di sekolah?
4. Apakah yang dimaksud Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)?

7. BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen Pembiayaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya penggunaan
sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan pembiayaan dapat
diartikan sebagai kemampuan interval untuk mengelola dana-dana secara
efisien. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang
berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban
dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada
dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyususnan
anggaran, pembiayaan, pemeriksaan.
Menurut Jones (1985), manajemen pembiayaan meliputi:
1. Perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya
yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik
tanpa efek samping yang merugikan.
2. Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu kegiatan
berdasarkan rencana yang telah dibuat.
3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.
B. Tugas Manajer Pembiayaan
Dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan menganut asas pemisahan
tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator
adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah
pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan
pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang
telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat
perhitungan dan pertanggungjawaban.

8. Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi
fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak
dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban
melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping
mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator
untuk menguji hak atas pembayaran.
Manajer pembiayaan sekolah berkewajiban untuk menentukan pembiayaan
sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan
dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah.
Tugas manajer pembiayaan antara lain:
1. Manajemen untuk perencanaan perkiraan.
2. Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan
pembiayaannya.
3. Manajemen kerjasama dengan pihak lain.
4. Penggunaan pembiayaan dan mencari sumber dananya
Seorang manajer pembiayaan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan
dinamin. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang
manajer pembiayaan berhubungan dengan masalah pembiayaan yang sangat
penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus
dimiliki oleh seorang manajer pembiayaan yaitu strategi pembiayaan. Strategi
tersebut antara lain:
1. Strategic Planning: Berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan
kebutuhan ekternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis
kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan finansial.
2. Strategic Management: Upaya mengelolah proses perubahan, seperti:
perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan
kebutuhan primer.
3. Strategic Thinking: Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan
dan hasil secara berkesinambungan.

9. C. Proses Pengelolaan Pembiayaan di Sekolah
Komponen pembiayaan sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-
komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah
memerlukan biaya.
Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara
mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa,
dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara
melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan
dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa
yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa.
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara
melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik
merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan
terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah.
Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di
dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan
rencana pengeluaran pembiayaan adalah menganalisa berbagai aspek yang
berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan
pertimbangan kondisi pembiayaan, line of business, keadaan para
nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola.
Proses pengelolaan pembiayaan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan anggaran.
2. Strategi mencari sumber dana sekolah.
3. Penggunaan pembiayaan sekolah.
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran.
5. Pertanggungjawaban.

10. Menurut Lipham (1985), ada empat fase penyusunan anggaran antara lain:
1. Merencanakan anggaran; merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan,
menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan
operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan
dengan analisis costefectiveness, membuat rekomendasi alternatif
pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Mempersiapkan anggaran; menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme
anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasara program
pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas.
3. Mengelola pelaksanaan anggaran; mempersiapkan pembukaan, membuat
perhitungan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang
berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Menilai pelaksanaan anggaran; menilai proses balajaar-mengajar, menilai
bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi
untuk perbaikan anggaran yang akan datang.
Anggaran mempunyai fungsi:
1. Sebagai alat penaksir.
2. Sebagai alat otorisasi.
3. Sebagai alat efisiensi.
Pemasukan dan pengeluaran pembiayaan sekolah diatur dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
D. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) adalah
anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta
pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu
tahun pelajaran berjalan. Dimana sumber dananya berasal dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua/wali peserta didik.
Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi
objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.

11. Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar pembiayaan meliputi:
Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi : biaya
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia,
dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi meliputi: biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
berkelanjutan.
3. Biaya personal satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga
kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak
langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
Tujuan perencanaan penyusunan anggaran keuangan adalah:
1. Sebagai standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan
perencanaanya.
2. Mengetahui pelaksanaan serta selesainya suatu kegiatan.
3. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas
pekerjaan.
4. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif.
5. Menghemat biaya yang dikeluarkan sekolah.
6. Memberikan gambaran anggaran menyeluruh mengenai kegiatan
pendidikan.
7. Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui.
8. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.
Secara garis besar, kegiatan RAPBS dilakukan agar rencana penerimaan dan
pengeluaran dana sekolah/madrasah dapat dikontrol dengan baik. Adapun
secara rinci, RAPBS berfungsi untuk:
1. Pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya
2. Menggali dana secara kreatif dan maksimal
3. Menggunakan dana secara jujur dan terbuka
4. Mengembangkan dana secara produktif
5. Mempertanggungjawabkan dana secara objektif

12. Bentuk-bentuk anggaran dalam RAPBS antara lain:
1. Anggaran Pendapatan
Sumber keuangan atau pembiyaan pada suatu sekolah secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber, yaitu:
a. Dana Pemerintah, baik dana dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun keduannya. Dan dana tersebut diperuntukkan bagi
kepentingan pendidikan.
b. Dana dari orangtua siswa, dikenaal dengan istilah iuran Komite.
Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa
ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite
terdiri atas:
1) Dana tetap tiap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar
oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di
sekolah.
2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang
biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa
(pembayaran dapat diangsur)
3) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa
tertente yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangan
secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
c. Dana dari masyarakat, biasanya merupakan sumbangan sukarela yang
tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang
menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari
kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu
kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan,
dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik
milik pemerintah maupun milik swasta.
d. Dana dari alumni, merupakan bantuan dari para Alumni untuk
membantu peningkatan mutu sekolah yang tidak selalu dalam bentuk
uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun
dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa

13. terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi
kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima
langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara
resmi.
e. Dana dari peserta kegiatan, dipungut dari siswa sendiri atau anggota
masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan
atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa
Inggris atau keterampilan lainnya.
2. Anggaran Belanja (Pengeluaran)
Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah/madrasah dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:
a. Pembiayaan rutin, adalah biaya (anggaran) yang harus dikeluarkan
secara rutin dan pasti dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru
dan non-guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung,
fasilitas dan alat pengajaran.
b. Pembiayaan pembangunan, misalnya biaya pembelian atau
pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan gedung, dan
lain-lain.
Selain penggunaan dua macam dana di atas, ada satu lagi yang harus
dialokasikan, yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik
bantuan sosial ke dalam maupun ke luar. Bantuan ke dalam dapat berupa dan
untuk warga sekolah sendiri. Sementara ini, bantuan sosial ke luar seperti
untuk bencana alam, perayaan HUT RI, permohonan sumbangan dari luar,
dan sebagainya.
RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan
merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya
meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas,
pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku,
meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala
sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu
disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi
anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.
Prinsip-prinsip dalam penyusunan RAPBS adalah:
1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran
murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan

14. 2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan
dipajang ditempat terbuka di sekolah.
3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama
memprioritaskan pembelajaan dana sejalan dengan rencana
pengembangan sekolah.
Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus
adanya pemenuhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
sekolah/madrasah setiap tahunnya. RAPBS ini pun dituntut mencakup semua
anggaran kegiatan rutin dan biaya penting lainnya, agar semuannya itu dapat
dilaksanakan satu tahun. Penyusunan RAPBS harus menerapkan prinsip
anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus
berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus.
Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi
solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi
pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam
rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban keuangan.
Langkah-langkah penyusunan RAPBS, yaitu:
1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
3. Menentukan program kerja dan rincian program
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
5. Menghitung dana yang dibutuhkan
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana
Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka
selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APBS). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana
anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan
menyebut sumber dana sebelumnya.
Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan
sekolah, paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi berikut:
1. Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung
jawab, rsencana baru atau lanjutan.
2. Uraian kegiatan program: program kerja, rincian program

15. 3. Informasi kebutuhan: barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan
4. Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk
seluruh volume kebutuhan.
5. Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian
program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh
rencana kegiatan
6. Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang
mendukung pembiayaan program.

16. BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan
dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana
pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.
Tugas manajer pembiayaan antara lain:
1. Manajemen untuk perencanaan perkiraan.
2. Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan
pembiayaannya.
3. Manajemen kerjasama dengan pihak lain.
4. Penggunaan pembiayaan dan mencari sumber dananya
Proses pengelolaan pembiayaan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan anggaran.
2. Strategi mencari sumber dana sekolah.
3. Penggunaan pembiayaan sekolah.
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran.
5. Pertanggungjawaban.
RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) adalah
anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta
pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu
tahun pelajaran berjalan.
B. Saran

17. DAFTAR PUSTAKA
Abuddinata. 2003. Manajemen Pendidikan. Bogor: Kencana.
Fathah, Nanang. 2000. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Andira.
http://muslimcommunitybiology.blogspot.co.id/2011/05/manajemen-
pembiayaan.html