SlideShare a Scribd company logo
Administrasi pendidikan
Bidang garapan keuangan
Dosen : Yayan Andrian, S. Ag. M. Ed. MGMT.
Muhammad Syafi’ul Huda/ 153111024- 3A
1. Administrasi Keuangan Dalam Arti Sempit
Yakni mengandung pengertian segala pencatatan masuk
dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan
organisasi pendidikan berupa tata usaha atau tata
pembukuan keuangan.
2. Administrasi Keuangan Dalam Arti Luas
Yakni mengandung pengertian penentuan
kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan
keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi
pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan,
pertanggung jawab dan pengawasan keuangan.
dengan demikian administrasi keuangan
menyangkut kegiatan pengelolaan keuangan secara
sah dan efisien karena setiap perwujudan kerjasama
melalui organisasi/lembaga pendidikan selalu
mempunyai konsekuensi keuangan. Dengan kata lain
hasil yang diperoleh seimbang dengan jumlah
keuangan yang dipergunakan, mengingat uang adalah
alat untuk mempermudah kerja dalam rangka
mencapai suatu tujuan
Proses penyusunan anggaran (budgeting)
Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut koonts
penganggaran (budgetting) merupakan satu langkah perencanaan yang
fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi
dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian
pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang
secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi
manajemen berbasis sekolah. Yang menuntut kemampuan sekolah
untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta
mempertanggungjawabkan pengeloaan data secara transparan kepada
masyarakat dan pemerintah.
Sumber-sumber keuangan dan pembiayaan dalam lembaga
pendidikan berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 yaitu :
1) Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
baik yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan
dalam lembaga pendidikan.
2) Orang tua atau peserta didik.
3) Masyarakat.
Tujuan-tujuan pengelolaan keuangan lembaga
pendidikan
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
• Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Tahap-tahap pemanfaatan sumber keuangan lembaga pendidikan sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran.
2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya
merupakan pernyataan finansial.
4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan)
dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan
secara objektif dan subjektif.
A. Penyusunan anggaran
Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen
pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut:
1) Merencanakan anggaran.
2) Mempersiapkan anggaran.
3) Mengelola pelaksanaan anggaran.
4) Menilai pelaksanaan anggaran.
B. Proses anggaran belanja sekolah
Ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa
dipergunakan di sekolah.
a. Comparative approach
1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran
antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya.
2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari
satu hal pada waktunya ke hal yang lain.
program.
b. The planning programming budgeting evaluating system approach
1) Menjabarkan tujuan kedalam program-program ke dalam sarana-
sarana khusus.
2) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif.
c. Function approach
1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah.
2) Termasuk dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen yang
terkandung dalam pendekatan comperative dan PPBES.
c. Karakteristik Anggaran
Anggaran mempunyai dua sisi yaitu:
1. Sisi penerimaan
biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh
lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan
pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan
dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan
sumber-sumber lain.
2. Sisi pengeluaran
sisi pengeluaran ini terdiri dari seluruh penerimaan biaya, yang
sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi,
ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan.
d. Fungsi anggaran
• Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaandan pengendalian,
juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu
lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah.
Oleh karena itu, anggraan juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk
mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan
untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.
e. Prinsip-prinsip anggaran
Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:
1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Bidang
pengelolaan keuangan yang transparan adalah keterbukaan sumber
keuangan, jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung
jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak
yang berkepentingan untuk mengetahuinya
2. Akuntabilitas
• Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain
karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk
mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di
dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.
3. Efektifitas
•Efektif lebih menekankan pada hasil yang
dicapai. Pengelolaan keuangan dikatakan
memenuhi prinsip efektivitas jika dapat
mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas
dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan dan hasil yang dicapai sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi
•Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil
suatu kegiatan. Efisiensi adalah
perbandingan yang bagus antara input dan
output atau antara daya dan hasil. Daya
yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,
waktu, dan biaya.
f. Pengawasan anggaran
Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk
mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat
penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan angaran
diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas
dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang
tersedia.
Prinsip pengawasan:
1) System pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang
menyangkut aspek penilaian, kehematan, efisiensi, efektivitas ynag
mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.
2) Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi
antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hokum serta
instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan
bersama atas masalah yang dihadapi.
3) Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang yang
strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
4) Kegiatan pengawasan hendaknya member dampak terhadap
penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
5) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
kompetensi teknis, sikap, dedikkasi, dan integritas pribadi yang baik.
6) Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat
tinggi.
7) Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan
perbaikan.
8) Objektif dan komprehensif.
9) Tidak mengakibatkan pemboroosan
10) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamankna rencana atau keputisan yang telah
dibuat.
11) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
rencana semula.
g. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).
Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan
adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk
mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses
pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan
menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk
melaksanakan tangung jawab yang besar itu.
Masalah-masalah terkait dengan peyusunan RAPBS:
a) Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak
didukung pengetahuan yang memadai.
b) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran
untuk meningkatkan belajar siswa.
c) Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun
d) Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran.
e) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman
sentralisasi anggaran.
f) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-
pihak terkait.
Strategi penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pnedapatan Belanja
Sekolah).
1) Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatukan di
antara setiap komponen.
2) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang
dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka oanajang, jangka
menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya
pendidikan.
3) Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang
mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan
datang.
4) Merespons dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan
dan keunggulan yang ada di pihak lembaga pendidikan.
D. Critical Thinking
Pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain, peningkatan
kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum
terpenuhi sumber dayadari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip
pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang
tua.
Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu
sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah,
masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam
peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.
Suatu penganggaran itu tidak hanya dianggarkan, tapi
sebelumnya sudah ada planning agar semua anggaran yang ada
sesuai dengan apa yang diagendakan, tapi tidak semua planning
anggaran itu 100 %. Jadi, untuk menutupi kekurangan itu harus
ada planning anggaran tak terduga. Dalam hal ini harus ada
pemasukan yang dijadikan jalan keluar apabila anggaran awal
melebihi target yang ada.
ISSU FOR DISCUSSION
•Seperti yang kita tahu bahwa sumber keuangan lembaga pendidikan
berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 salah satunya berasal dari
pemerintah baik pusat maupun daerah,baik yang bersifat khusus
maupun bersifat umum. Menurut anda apakah anggaran keuangan
dari pemerintah itu, sudah di manfaatkan sepenuhnya di lembaga
pendidikan di Indonesia? Berikan tanggapan anda mengenai ini!
TERIMA KASIH
WASSALAMU`ALAIKUM WR.
WB

More Related Content

What's hot

Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Oswar Mungkasa
 
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaianTeknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
Matkli Sang Petualang
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
93220872
 
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
disan ayudha nugraha
 
Ranah keterampilan psikomotor (edited)
Ranah keterampilan psikomotor (edited)Ranah keterampilan psikomotor (edited)
Ranah keterampilan psikomotor (edited)
Sukiman Fitk
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Siti Sahati
 
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan PendidikanFaktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan PendidikanRizqiana Yogi Cahyaningtyas
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Dadang Solihin
 
Ppt resume administrasi pendidikan
Ppt resume administrasi pendidikanPpt resume administrasi pendidikan
Ppt resume administrasi pendidikan
rinanti permana
 
Hakikat teknologi pendidikan
Hakikat teknologi pendidikanHakikat teknologi pendidikan
Hakikat teknologi pendidikan
Siti Sya'anah
 
Empirisme
EmpirismeEmpirisme
Empirisme
iin_sainah
 
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKANHUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
Rostina Tina
 
Transfer belajar
Transfer belajarTransfer belajar
Transfer belajarFath Anissa
 
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan
Sosiologi dan Antropologi PendidikanSosiologi dan Antropologi Pendidikan
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan
Ijal Mustofa
 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
natal kristiono
 
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikanKelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
Yenima27
 
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan PendidikanPengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Sherly Anggraini
 
Pengertian pendekatan
Pengertian pendekatan Pengertian pendekatan
Pengertian pendekatan Dedi Yulianto
 
Teori Institusional
Teori InstitusionalTeori Institusional
Teori Institusional
udin coy
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 

What's hot (20)

Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Panduan untuk Fasilit...
 
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaianTeknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
Teknik non-tes-dalam-melaksanakan-penilaian
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
Bidang Garapan Kesiswaan Dalam Administrasi Pendidikan
 
Ranah keterampilan psikomotor (edited)
Ranah keterampilan psikomotor (edited)Ranah keterampilan psikomotor (edited)
Ranah keterampilan psikomotor (edited)
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
 
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan PendidikanFaktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Ppt resume administrasi pendidikan
Ppt resume administrasi pendidikanPpt resume administrasi pendidikan
Ppt resume administrasi pendidikan
 
Hakikat teknologi pendidikan
Hakikat teknologi pendidikanHakikat teknologi pendidikan
Hakikat teknologi pendidikan
 
Empirisme
EmpirismeEmpirisme
Empirisme
 
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKANHUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
HUBUNGAN ANTARA FILSAFAT, MANUSIA, DAN PENDIDIKAN
 
Transfer belajar
Transfer belajarTransfer belajar
Transfer belajar
 
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan
Sosiologi dan Antropologi PendidikanSosiologi dan Antropologi Pendidikan
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan
 
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahHubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikanKelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
Kelompok 3 segmentasi pasar jasa pendidikan
 
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan PendidikanPengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan Keuangan Pendidikan
 
Pengertian pendekatan
Pengertian pendekatan Pengertian pendekatan
Pengertian pendekatan
 
Teori Institusional
Teori InstitusionalTeori Institusional
Teori Institusional
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 

Viewers also liked

Bidang garapan hubungannya dengan masyarakat
Bidang garapan hubungannya dengan masyarakatBidang garapan hubungannya dengan masyarakat
Bidang garapan hubungannya dengan masyarakat
Fifi Feryanti
 
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
dhea fitryana
 
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakatAdministrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
anis tri purwanti
 
Administrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
Administrasi pendidikan bidang garapan KeuanganAdministrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
Administrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
Mufidatur Rochmah
 
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan  asep maulanaPpt ap bidang garapan keuangan  asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
asep maulana hidayat
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Raka Juanda Sanjaya
 
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolahbidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
Dewi Rahmawati
 

Viewers also liked (7)

Bidang garapan hubungannya dengan masyarakat
Bidang garapan hubungannya dengan masyarakatBidang garapan hubungannya dengan masyarakat
Bidang garapan hubungannya dengan masyarakat
 
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
 
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakatAdministrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
Administrasi pendidikan bidang garapan hubungan masyarakat
 
Administrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
Administrasi pendidikan bidang garapan KeuanganAdministrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
Administrasi pendidikan bidang garapan Keuangan
 
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan  asep maulanaPpt ap bidang garapan keuangan  asep maulana
Ppt ap bidang garapan keuangan asep maulana
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
 
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolahbidang garapan administrasi keuangan sekolah
bidang garapan administrasi keuangan sekolah
 

Similar to Bidang garapan keuangan

Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
resa safrida
 
Ppt propen
Ppt propenPpt propen
Ppt propen
Arjuna Ahmadi
 
Manajemen keuangan pendidikan (2).ppt
Manajemen keuangan pendidikan (2).pptManajemen keuangan pendidikan (2).ppt
Manajemen keuangan pendidikan (2).ppt
Tatank Rahman
 
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPIPpt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
Annas Miftahul Ummah
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Home
 
Manajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lelyManajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lelyFahmi Amrullah
 
Manajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lelyManajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lely
Fahmi Amrullah
 
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
kominfokonut
 
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruan
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruanMakalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruan
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruanMara Sutan Siregar
 
Perencanaan Pendidikan
Perencanaan PendidikanPerencanaan Pendidikan
Perencanaan Pendidikan
Ady Setiawan
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
aisyahnurul2408
 
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptxPertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
AsadAlBukhari
 
bidang garapan keuangan administrasi pendidikan
bidang garapan keuangan administrasi pendidikanbidang garapan keuangan administrasi pendidikan
bidang garapan keuangan administrasi pendidikan
Dewi Rahmawati
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
aghaku
 
2. mulyati ojl keuangan
2. mulyati ojl keuangan2. mulyati ojl keuangan
2. mulyati ojl keuanganMulyati Rahman
 
administrasi .pptx
administrasi .pptxadministrasi .pptx
administrasi .pptx
AstianaZulianiy
 
2.ppt
2.ppt2.ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).pptkonsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
HalomoanHutajulu3
 
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
Ulfah Sucianti Suyono Saputri
 
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptxKELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
XProjectTV
 

Similar to Bidang garapan keuangan (20)

Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
 
Ppt propen
Ppt propenPpt propen
Ppt propen
 
Manajemen keuangan pendidikan (2).ppt
Manajemen keuangan pendidikan (2).pptManajemen keuangan pendidikan (2).ppt
Manajemen keuangan pendidikan (2).ppt
 
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPIPpt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
Ppt prosedur Perencanaan, Pengelolaan, pengawasan anggaran di LPI
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
 
Manajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lelyManajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lely
 
Manajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lelyManajemen sekolah lely
Manajemen sekolah lely
 
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt manajemen keuangan ppt mana...
 
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruan
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruanMakalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruan
Makalah administrasi-pendidikan-dalam-profesi-keguruan
 
Perencanaan Pendidikan
Perencanaan PendidikanPerencanaan Pendidikan
Perencanaan Pendidikan
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
 
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptxPertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
Pertemuan 5 Manajemen BPI.pptx
 
bidang garapan keuangan administrasi pendidikan
bidang garapan keuangan administrasi pendidikanbidang garapan keuangan administrasi pendidikan
bidang garapan keuangan administrasi pendidikan
 
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggiPedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
Pedoman penyusunan renstra bidang pendidikan tinggi
 
2. mulyati ojl keuangan
2. mulyati ojl keuangan2. mulyati ojl keuangan
2. mulyati ojl keuangan
 
administrasi .pptx
administrasi .pptxadministrasi .pptx
administrasi .pptx
 
2.ppt
2.ppt2.ppt
2.ppt
 
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).pptkonsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
konsep_dasr_angga dan strategi untuk menyusun anggaran yang baik(1).ppt
 
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
 
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptxKELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
KELOMPOK 5 - SUPERVISI IS HERE WE GO!.pptx
 

Recently uploaded

Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptxPenilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
AsadAsad94
 
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptxMateri Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
corneliadjobo45
 
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptxDokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
corneliadjobo45
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
refandialim
 
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptxMateri Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
nuzzayineffendi52
 
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
LuhAriyani1
 

Recently uploaded (6)

Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptxPenilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
Penilaian dalam Pembelajaran Tematik.pptx
 
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptxMateri Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
Materi Webinar 27012024_Cornelia Djobo.pptx
 
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptxDokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
Dokumen Unggahan Kepala Sekolah dalam PMM.pptx
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
 
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptxMateri Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptx
 
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
450429216-PPT-ASPEK-HUKUM-KESEHATAN-LINGKUNGAN.pptx
 

Bidang garapan keuangan

  • 1. Administrasi pendidikan Bidang garapan keuangan Dosen : Yayan Andrian, S. Ag. M. Ed. MGMT. Muhammad Syafi’ul Huda/ 153111024- 3A
  • 2. 1. Administrasi Keuangan Dalam Arti Sempit Yakni mengandung pengertian segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi pendidikan berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. 2. Administrasi Keuangan Dalam Arti Luas Yakni mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggung jawab dan pengawasan keuangan.
  • 3. dengan demikian administrasi keuangan menyangkut kegiatan pengelolaan keuangan secara sah dan efisien karena setiap perwujudan kerjasama melalui organisasi/lembaga pendidikan selalu mempunyai konsekuensi keuangan. Dengan kata lain hasil yang diperoleh seimbang dengan jumlah keuangan yang dipergunakan, mengingat uang adalah alat untuk mempermudah kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan
  • 4. Proses penyusunan anggaran (budgeting) Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut koonts penganggaran (budgetting) merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengeloaan data secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
  • 5. Sumber-sumber keuangan dan pembiayaan dalam lembaga pendidikan berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 yaitu : 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan dalam lembaga pendidikan. 2) Orang tua atau peserta didik. 3) Masyarakat.
  • 6. Tujuan-tujuan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. • Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
  • 7. Tahap-tahap pemanfaatan sumber keuangan lembaga pendidikan sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran. 2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material. 3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati. 5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif.
  • 8. A. Penyusunan anggaran Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan anggaran. 2) Mempersiapkan anggaran. 3) Mengelola pelaksanaan anggaran. 4) Menilai pelaksanaan anggaran.
  • 9. B. Proses anggaran belanja sekolah Ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan di sekolah. a. Comparative approach 1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya. 2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang lain. program.
  • 10. b. The planning programming budgeting evaluating system approach 1) Menjabarkan tujuan kedalam program-program ke dalam sarana- sarana khusus. 2) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif.
  • 11. c. Function approach 1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah. 2) Termasuk dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen yang terkandung dalam pendekatan comperative dan PPBES.
  • 12. c. Karakteristik Anggaran Anggaran mempunyai dua sisi yaitu: 1. Sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain.
  • 13. 2. Sisi pengeluaran sisi pengeluaran ini terdiri dari seluruh penerimaan biaya, yang sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan.
  • 14. d. Fungsi anggaran • Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaandan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, anggraan juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.
  • 15. e. Prinsip-prinsip anggaran Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut: 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Bidang pengelolaan keuangan yang transparan adalah keterbukaan sumber keuangan, jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya
  • 16. 2. Akuntabilitas • Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
  • 17. 3. Efektifitas •Efektif lebih menekankan pada hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  • 18. 4. Efisiensi •Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang bagus antara input dan output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
  • 19. f. Pengawasan anggaran Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan angaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.
  • 20. Prinsip pengawasan: 1) System pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian, kehematan, efisiensi, efektivitas ynag mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi. 2) Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hokum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi. 3) Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen. 4) Kegiatan pengawasan hendaknya member dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh. 5) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikkasi, dan integritas pribadi yang baik.
  • 21. 6) Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi. 7) Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan. 8) Objektif dan komprehensif. 9) Tidak mengakibatkan pemboroosan 10) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamankna rencana atau keputisan yang telah dibuat. 11) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
  • 22. g. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS). Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tangung jawab yang besar itu.
  • 23. Masalah-masalah terkait dengan peyusunan RAPBS: a) Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai. b) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa. c) Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun d) Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran. e) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran. f) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak- pihak terkait.
  • 24. Strategi penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pnedapatan Belanja Sekolah). 1) Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatukan di antara setiap komponen. 2) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka oanajang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya pendidikan. 3) Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang. 4) Merespons dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan dan keunggulan yang ada di pihak lembaga pendidikan.
  • 25. D. Critical Thinking Pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain, peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber dayadari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.
  • 26. Suatu penganggaran itu tidak hanya dianggarkan, tapi sebelumnya sudah ada planning agar semua anggaran yang ada sesuai dengan apa yang diagendakan, tapi tidak semua planning anggaran itu 100 %. Jadi, untuk menutupi kekurangan itu harus ada planning anggaran tak terduga. Dalam hal ini harus ada pemasukan yang dijadikan jalan keluar apabila anggaran awal melebihi target yang ada.
  • 27. ISSU FOR DISCUSSION •Seperti yang kita tahu bahwa sumber keuangan lembaga pendidikan berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 salah satunya berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah,baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Menurut anda apakah anggaran keuangan dari pemerintah itu, sudah di manfaatkan sepenuhnya di lembaga pendidikan di Indonesia? Berikan tanggapan anda mengenai ini!