Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang siswa, makna proklamasi kemerdekaan yang mencakup politik, ekonomi, dan kebudayaan, hakekat proklamasi kemerdekaan, dan hubungan proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945.

1. Kelompok 2
 Annisa F.
 Alifka R.
 Nindiatri A.
 TyaW.

2. Makna Proklamasi Kemerdekaan
 Merdeka dalam bidang politik, berarti Bangsa
Indonesia mempunyai kedaulatan, yaitu
kedaulatan rakyat
 Merdeka dalam bidang ekonomi, berarti
Bangsa Indonesia harus mandiri atau berdiri
di atas kaki sendiri (berdikari)
 Merdeka dalam bidang kebudayaan, berarti
Bangsa Indonesia mempunyai kepribadian
nasional

3.  Hakekat Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi menurut kamus besar bahasa Indonesia
adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat;
Permakluman ; Pengumuman
Kemerdekaan berasal dari kata dasar merdeka yang
artinya adalah bebas (dari penghambaan, dan
penjajahan) berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas
dari tuntutan; tidak terikat; tidak bergantung kepada
orang atau pihak lain; leluasa.
jadi proklamasi kemerdekaan adalah “Pemberitahuan
resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa
bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak
terjajah lagi, tidak terikat dan tidak bergantung
kepada orag atau pihak tertentu.

4. Proklamasi kemerdekaan yang
dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta
memiliki makna bahwa Bangsa indonesia
telah menyatakan kepada dunia luar,
maupun kepada bangsa Indonesia sendiri
bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia
telah
merdeka.

5.  Proklamasi kemerdekaan mempunyai
hubungan yang sangat erat, tidak
dapat dipisahkan dan merupakan satu
kesatuan dengan UUD 1945 terutama
dengan Pembukaan UUD 1945.
Proklamasi kemerdekaan dengan
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu
kesatuan yang bulat. Apa yang
terkandung dalam pembukaan UUD
1945 merupakan suatu amanat yang
luhur dan suci dari proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945

6. ERA PENJAJAHAN JEPANG TAHUN 1943-1944
 Jepang Mulai Mengalami Kekalahan Di semua
Medan Pertempuran.
SALAH SATU ANTISIPASI JEPANG
 Berusaha Mengambil Hati Bangsa-bangsa yang
Dijajahnya (Seperti : Birma dan Filipina).
TUJUANNYA
 Agar Bangsa yang Dijajah Tetap Membantunya,
Khususnya Perang Melawan Sekutu.
6

7. ☻ BAHAN PEMBAHASAN 
RANCANGAN UUD HASIL PANITIA PERANCANG UUD
YANG DISETUJUI BPUPKI
☻ PEMBAHASAN DILAKUKAN DUA TAHAP 
1. PANDANGAN UMUM,
2. PEMBAHASAN PASAL-PASAL.
☻ DISEPAKATI PERUBAHAN BEBERAPA PASAL
TERKAIT PERUBAHAN RANCANGAN
PEMBUKAAN UUD.
☻ PEMBAHASAN ATURAN PERALIHAN DAN
TAMBAHAN  (1). Mendahulukan Pasal 3 Aturan
Peralihan. (2). Selanjutnya Pembahasan Pasal
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Lainnya.
☻ PENGESAHAN UUD.
7

8. 1. Kata “Mukaddimah” Diganti dengan
“Pembukaan”
2. Kalimat “Hukum Dasar Negara Indonesia”
Diganti dengan “Undang-undang Dasar
Negara Indonesia”.
3. Kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban
Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya” Diganti dengan “Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
4. Kalimat “Menurut Dasar Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab” Diganti dengan
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.
8

9. 1. Istilah “Hukum Dasar” Menjadi “Undang-
undang Dasar”.
2. “Dua Orang Wakil Presiden” Menjadi
“Seorang Wakil Presiden”.
3. “Presiden Harus Orang Indonesia Asli yang
Beragama Islam” Menjadi “ Presiden Harus
Orang Indonesia Asli”
4. “Selama Perang, Pimpinan Perang
Dipegang Oleh Jepang dengan Persetujuan
Pemerintah Indonesia”. Dihapus.
9

10.  Ketika Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Namanya Undang-
Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Embel-embel 1945,
 Ketika Diundangkan dalam Berita RI Tahun II No. 7, Tanggal 15
Pebruari 1946 Namanya Disebut: Undang-Undang Dasar
(UUD). Tidak Memakai Tahun 1945.
 Tambahan 1945 Muncul pada Tanggal 19 Pebruari 1959 Ketika
Kabinet Saat itu Bersepakat Bulat Mengenai “Pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945”.
 Tambahan 1945 Dipertegas Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Sebagaimana Dituangkan dalam Lembaran Negara No. 75
Tahun 1959.
10

11. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan
dan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
merupakan salah satu sumber hukum bagi
negara Indonesia dan menjadi landasan
hukum bagi pengesahan undang-Undang
Dasar (UUD) 1945