Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal. Metode partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diantaranya meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA) dan berbagai teknik lainnya seperti wawancara, diskusi kelompok, pemetaan s
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanAtika Rusli
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terdapat empat tingkatan partisipasi masyarakat yaitu partisipasi pasif, informatif, konsultatif, dan self-mobilization. Unsur pokok yang menentukan tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah kemampuan, kemauan, dan kesempatan. Komunikasi pembangunan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara
Dokumen tersebut membahas strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara garis besar dibahas mengenai konsep pemberdayaan masyarakat, pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, serta model-model pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanAtika Rusli
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terdapat empat tingkatan partisipasi masyarakat yaitu partisipasi pasif, informatif, konsultatif, dan self-mobilization. Unsur pokok yang menentukan tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah kemampuan, kemauan, dan kesempatan. Komunikasi pembangunan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara
Dokumen tersebut membahas strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara garis besar dibahas mengenai konsep pemberdayaan masyarakat, pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, serta model-model pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai & pensiunan) secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan (kompensasi &kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan ) serta terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan performansi).
Metode pendekatan sosial dalam pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek kegiatan melalui tahapan pendekatan seperti memotivasi, mengumpulkan informasi, menentukan prioritas, membuat rencana jangka pendek dan panjang, serta melaksanakan dan mengevaluasi program bersama masyarakat. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemandirian mereka dalam pemb
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Dokumen ini membahas strategi inovasi untuk pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Beberapa model inovasi yang diusulkan antara lain desa wisata budaya, desa sadar hukum, desa pintar dan terampil, serta pemanfaatan lahan kosong dan penataan pasar tradisional secara kreatif. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh penerapan model-model tersebut di beberapa desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Ekonomi kreatif dijelaskan sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja. Beberapa strategi yang disarankan adalah pemberdayaan industri kreatif, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian insentif untuk mendukung pertumbuhan
Masalah pembangunan ekonomi di indonesiaamel shifa
Dokumen tersebut membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan, serta upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya seperti program KB, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan pemerataan pembangunan.
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, termasuk siklus manajemen pembangunan, makna partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip good governance yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipatif."
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai & pensiunan) secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan (kompensasi &kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan ) serta terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan performansi).
Metode pendekatan sosial dalam pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek kegiatan melalui tahapan pendekatan seperti memotivasi, mengumpulkan informasi, menentukan prioritas, membuat rencana jangka pendek dan panjang, serta melaksanakan dan mengevaluasi program bersama masyarakat. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemandirian mereka dalam pemb
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Dokumen ini membahas strategi inovasi untuk pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Beberapa model inovasi yang diusulkan antara lain desa wisata budaya, desa sadar hukum, desa pintar dan terampil, serta pemanfaatan lahan kosong dan penataan pasar tradisional secara kreatif. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh penerapan model-model tersebut di beberapa desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Ekonomi kreatif dijelaskan sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja. Beberapa strategi yang disarankan adalah pemberdayaan industri kreatif, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian insentif untuk mendukung pertumbuhan
Masalah pembangunan ekonomi di indonesiaamel shifa
Dokumen tersebut membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakmerataan pembangunan, serta upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya seperti program KB, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan pemerataan pembangunan.
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, termasuk siklus manajemen pembangunan, makna partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip good governance yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipatif."
Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Terdapat dua pendekatan utama perencanaan yaitu perencanaan rasional yang bersifat teknokratik dan perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
01.pertumbuhan dan ketimpangan antar daearah prov riauVellha Nurazizah
1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Riau dengan menggunakan analisis kuadran, indeks Williamson dan Theil serta hipotesis Kuznets; 2. Hasilnya menunjukkan hanya Kota Pekanbaru yang masuk kuadran pertama (pertumbuhan dan pendapatan tinggi), sementara Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Siak masuk kuadran ketiga (pertumbuhan
Dokumen ini membahas peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar struktur organisasi dan elemen-elemennya seperti spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Juga dibahas pilihan-pilihan desain struktur organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti strategi, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Terakhir membahas hubun
Musni umar: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial di dki.ppt copymusniumar
Dokumen ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial di DKI Jakarta. Partisipasi masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak bisa menangani semua aspek pembangunan sendiri. Warga dapat berpartisipasi melalui berbagai badan hukum seperti yayasan. Kelangsungan pembangunan saat ini sangat ditentukan oleh hasil pemilihan kepala daerah DKI pada September 2012.
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan penjelasan singkat tentang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Terdapat informasi mengenai definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring serta evaluasi."
These slides are part of the 2nd day teacher training course on Indonesia and Islam. They show that in the world\'s largest Muslim nation, voters consistently show lack of support for Islamic political parties. The inclusive nature of the secular parties seem to attract the support of the majority of Indonesian voters.
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruAgus hariyanto
Buku ini membahas perubahan paradigma desa di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini menandai berakhirnya "desa lama" dan memulai "desa baru" yang memberikan pengakuan dan mandat lebih besar kepada desa dalam pengembangan dan pemerintahan desa. Bab pertama membahas perbedaan antara konsep "desa lama" dan "desa baru" serta perjuangan panjang untuk merumuskan regulasi desa yang kuat
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip, proses dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan jenis perencanaan desa beserta tahapan-tahapannya.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan yang melibatkan masyarakat. Dokumen menjelaskan proses lokakarya tingkat kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tindakan, dan menetapkan prioritas pembangunan bersama masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah membutuhkan perencanaan pembangunan yang akurat untuk mengevaluasi pembangunan dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana jangka panjang, menengah, dan pendek s
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipatif di desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta melestarikan budaya lokal.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk menentukan kebut
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan berdasarkan tulisan David C. Korten. Partisipasi masyarakat memiliki aspek strategis seperti pengalaman budaya lokal dan kepemimpinan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan.
Jurnal perencanaan partisipatif dalam proses pembangunanRizalSeptian4
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan wawancara.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif di sana diukur dari pengumpulan informasi masalah, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversitas keputus
Peranan media massa dalam proses perencanaan pembangunan daerahicakarlina
Dokumen tersebut membahas tentang peran media massa dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar dibahas mengenai kondisi sosialisasi perencanaan pembangunan daerah ke masyarakat, peranan media massa dalam proses perencanaan pembangunan, dan aspek hukum perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar dibahas mengenai konsep perencanaan dan partisipasi, macam-macam teknik partisipasi, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
Best practice dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif secara utuh. Butuh bimbingan dengan orientasi pada mengarahkan dan bukan memaksakan apa yang birokrasi inginkan
needed more information
Contact me on 085377385454 or email ardnov@yahoo.com
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Perencanaan pembangunan merupakan proses penting yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini sangat diperlukan agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dan bukan hanya obyek pembangunan. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam perencanaan partisipatif seperti PRA, KTP, dan PRD.
Perencanaan wilayah merupakan proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui optimalisasi sumber daya wilayah secara menyeluruh dan berkelanjutan."
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan komunitas. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat saling terkait dan merupakan kunci keberhasilan program pengembangan komunitas. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan, sementara partisip
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaRusman R. Manik
Teks tersebut membahas konsep kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di Indonesia berdasarkan UU 11/2009 dan berbagai teori. Pembangunan sosial didefinisikan sebagai proses perubahan sosial terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan kelembagaan serta menciptakan kemandirian. Strateginya meliputi pemberdayaan, pembangunan kelembaga
Similar to Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan dianto irawan (20)
This document provides an overview and instructions for using SPSS Statistics 17.0. It describes the software's capabilities for statistical analysis and data management. It also provides information on technical support, training resources, and additional publications. SPSS Statistics 17.0 is a comprehensive system for analyzing data that can import data from various file types and generate statistics, charts, and complex analyses.
kuesioner motivasi disiplin dan komitmen kinerjaDIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi, disiplin, komitmen, dan kinerja guru. Terdapat instruksi pengisian kuesioner dan karakteristik responden yang harus diisi, serta pernyataan untuk masing-masing variabel yang akan dinilai menggunakan skala lima pilihan jawaban.
The document discusses the Durbin-Watson test for autocorrelation in regression residuals. It provides tables of critical values for different sample sizes and numbers of regressors. It explains how to use the tables to test for positive or negative autocorrelation at various significance levels. An example is also given to demonstrate how to apply the test to a specific data set.
Makalah aliran filsafat idealisme materialisme pluralisme dualisme monisme ek...DIANTO IRAWAN
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab pertama membahas latar belakang tentang berbagai aliran filsafat seperti idealisme, materialisme, eksistensialisme, monisme, dualisme, dan pluralisme. Bab kedua membahas pengertian dan tokoh-tokoh utama dari idealisme seperti Fichte, Hegel, dan jenis-jenis idealisme seperti subjektif, objektif, dan personal.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Indonesia dan perbedaan sistem ekonomi berdasarkan beberapa indikator. Juga membahas dinamika perekonomian Indonesia dari masa ke masa dan pelaksanaan berbagai sistem ekonomi seperti demokrasi terpimpin, liberal, dan lainnya.
Teks tersebut membahas langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan, mencakup monitoring hasil, penilaian terhadap tujuan dan nilai kebijakan, serta penggunaan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan kecocokan. Ada beberapa pendekatan evaluasi seperti evaluasi faktual yang menilai hasil secara objektif dan evaluasi formal yang memp
LANGKAH-LANGKAH MENGINSTAL WINDOWS XP SP 2 DIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut memberikan panduan langkah-langkah untuk menginstal Windows XP SP2 yang terdiri dari 28 langkah mulai dari mempersiapkan CD instalasi, mengatur prioritas boot, membagi partisi harddisk, menginstal sistem operasi, hingga mengakhiri proses instalasi.
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN DIANTO IRAWAN
Drama ini menceritakan tentang konflik antara lima saudara perempuan dengan kakak tirinya setelah orang tua mereka meninggal. Mereka diajak tinggal bersama kakaknya selama sebulan agar bisa mengelola warisan dengan baik. Awalnya mereka kesulitan beradaptasi dengan gaya hidup desa, namun perlahan mulai terbiasa berkat bantuan guru baru yang mereka sukai.
SATU RASA BEDA BAHASA Tugas drama seni budaya DIANTO IRAWAN Tugas drama seni...DIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut merupakan naskah drama yang menceritakan tentang 5 bersaudara yang diwajibkan untuk tinggal bersama kakak tirinya selama sebulan agar dapat mengelola warisan dengan baik. Mereka belajar bersama guru baru bernama Ibu Sari, dimana Riska tampak cemburu dengan kehadirannya.
Makalah ini membahas pentingnya psikologi agama dalam pendidikan dan masyarakat. Psikologi agama mempelajari pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia, serta bagaimana keyakinan beragama mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Psikologi agama bermanfaat untuk pendidikan anak agar menjadi taat beragama, dan untuk dakwah agar bisa mengajak orang hidup sesuai agama. Psikolog
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan dianto irawan
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
I. PENDAHULUAN
Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses
penyelenggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah
bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat
mengemban misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu
mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan
pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat Community
development sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya.
Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat,
pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.
Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga
membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan
dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena
akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat,
sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.
2. II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perencanaan
Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan
masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.
Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu
pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 :
47).
2. Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik
program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek
maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001 : 44 ).
3. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu,
merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen,
administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi
informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004).
Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan
bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai
kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini
tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang
tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam
penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-
alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980)
dalam Khairuddin (1992 : 48), antara lain :
1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka
pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan
nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam
berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu
wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c)
perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan
kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan
3. perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan
masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain :
industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian,
pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan
dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan policy planning, (b) perencanaan
program (program planning) dan (c) perencanaan langkah operational
planning.
B. Perencanaan Pembangunan Masyarakat
Soetomo (2006 : 56) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat
dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan
pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan
pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan
adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan
mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu
dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya
secara fisik. Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang
mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya, sedangkan
pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan hasil-
hasil material dan lebih menekankan pada target.
Secara umum community development adalah kegiatan pengembangan
masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk
memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan
kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan
pembangunan berikutnya. Dengan dasar itulah maka pembangunan masyarakat
secara umum ruang lingkup program-programnya dapat dibagi berdasarkan
kategori sebagai berikut : (1) community service, (2) community empowering, dan
(3) community relation (Rudito & Budimanta, 2003 : 29, 33).
4. C. Perencanaan Pembangunan Partisipasi
1. Pengertian Partisipasi
Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program
pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel baru” yang
harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam
perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang
dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan
arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling
memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah
anggota masyarakat.
Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga
tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan
masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik Political Participation, 2)
partisipasi sosial Social Participation dan 3) partisipasi warga Citizen
Participation/Citizenship, ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Partisipasi Politik, political participation lebih berorientasi pada
”mempengaruhi” dan ”mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga
pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan
itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial, social Participation partisipasi ditempatkan sebagai
keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau
pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan
keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi
kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada
partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan
proses kepemerintahan.
2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipasi
Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi
harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap
5. masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3)
dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah
laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning),
masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta
secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena
walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam
penyusunan sebuah produk rencana.
Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan
partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan
pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif
diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat
sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak
dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi
sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.
Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan
melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu :
(1) penggalian potensi-potensi dapat dibagung oleh masyarakat setempat, (2)
pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan,
penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3)
pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan
berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4)
pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha
pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan
dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan,
kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang
mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang
serasi untuk pembangunan.
6. III. PEMBAHASAN
Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya
untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan
yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian
musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata
yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok
masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada
kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai
berikut : (1) program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan
melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat, (2)
program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok
antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil
hambatan dalam program, (3) program kerja tidak mengarah pada golongan
tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan, (4)
selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun
horizontal, (5) tidak perlu bersikap superior atau “merasa paling tahu” dalam
setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, (6) tidak perlu memberikan janji
kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang
sudah ditentukan.
Berdasarkan berbagai pejelasan di atas, maka berbagai metode yang
digunakan dalam proses perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat adalah
sebagai berikut :
1. Participatory Rural Appraisal (PRA)
Anonim (2002), pendekatan, metode dan teknik PRA (Participatory Rural
Appraisal) berkembang pada periode 199O-an. Participatory Rural Appraisal
(PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk
dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan
mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian
untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
PRA mempunyai sejumlah teknik untuk mengumpulkan dan membahas data.
7. Teknik ini berguna untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Teknik-teknik
PRA antara lain :
1. Secondary Data Review (SDR) – Review Data Sekunder. Merupakan cara
mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang
belum disebarkan.
2. Direct Observation – Observasi Langsung. Direct Observation adalah kegiatan
observasi langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-
hubungan masyarakat dan mencatatnya.
3. Semi-Structured Interviewing (SSI) – Wawancara Semi Terstruktur. Teknik ini
adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang
hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang
selama interview dilaksanakan.
4. Focus Group Discussion – Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa
diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus
secara mendalam.
5. Preference Ranking and Scoring. Adalah teknik untuk menentukan secara
tepat problem-problem utama dan pilihan-pilihan masyarakat.
6. Direct Matrix Ranking. Adalah sebuah bentuk ranking yang mengidentifikasi
daftar criteria obyek tertentu.
7. Peringkat Kesejahteraan. Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu tempat
tertentu.
8. Pemetaan Sosial. Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran
kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman,
sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum.
9. Transek (Penelusuran). Transek merupakan teknik penggalian informasi dan
media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti
garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.
10. Kalender Musim. Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-
keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu
(musiman) di masyarakat.
8. 11. Alur Sejarah. Alur sejarah adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang
dengan persepsi orang setempat.
12. Analisa Mata Pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan
kehidupan mereka dari aspek mata pencaharian.
13. Diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional
dengan masyarakat.
14. Kecenderungan dan Perubahan. Adalah teknik untuk mengungkapkan
kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya
dalam jangka waktu tertentu.
2. Kaji-Tindak Partisipasi (KTP)
Agusta (2005) menyatakan bahwa Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) adalah
istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi Participatory
Learning and Action (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar
dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA
dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar
bersama masyarakat untuk pengembangan.
3. Participatory Research and Development (PRD)
Penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki
fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan
minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian
melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)
Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan diterima secara
akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA berkembang karena adanya
ketidak puasan penggunaan kuisioner pada metode penelitian konvensional.
Kuisioner seringkali menghasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi
yang diperoleh seringkali tidak meyakinkan. Selain itu, adanya bias dalam melihat
kaum miskin, pada metode penelitian konvensional.
9. 5. Metode Participatory Action Research (PAR)
Teoritisasi dalam PAR dimulai dengan pengungkapan-pengungkapan dan
penguraian secara rasional dan kritis terhadap praktek-praktek sosial mereka. Dari
kesemua prinsip-prinsip PAR yang ada, yang terpenting adalah dalam PAR tidak
mengharuskan membuat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa
yang sedang terjadi se-akurat mungkin, akan tetapi merupakan analisa kritis
terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan (seperti melalui proyek-
proyek, program-program tertentu atau sistem.
6. Metode PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)
Saharia (2003), metode PPKP adalah salah satu metode perencanaan
partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat,
penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan
sumberdaya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat yang acuannya sebagai
berikut :
1. Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri.
2. Mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh masyarakat desa
untuk saling berbagi, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian serta tidak lanjutnya.
3. Informasi yang diperoleh dengan Metode PPKP dapat digunakan sebagai
bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (petani).
4. Metode PPKP ini dilaksanakan oleh pengambil kebijakan bersama petani,
kelompok pendamping lapangan, dan dari unsur pemerintah desa.
7. Metode Participatory Learning Methods (PLM)
Thoyib (2007), model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan
pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas
dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan
pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap
menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Upaya yang dilakukan pelatih
pada prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegiatan peserta.
10. Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada model pelatihan ini adalah :
1. Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik pembentukan
kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berkelompok, teknik bujur sangkar
terpecah
2. Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi : curah pendapat, dan
wawancara
3. Teknik dalam tahap perumusan tujuan : teknik Delphi dan diskusi kelompok
(round table discussion)
4. Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pemilihan cepat (Q-
shot technique) dan teknik perancangan program
5. Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan : Simulasi, studi
kasus, cerita pemula diskusi (discussion starter story), Buzz group, pemecahan
masalah kritis, forum, role play, magang, kunjungan lapangan dll
6. Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil dan
pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan ikan (fish bowl technique), dan
pengajuan pendapat tertulis.
8. Metodologi Participatory Assessment (MPA)
Dayal, et, al (2000), Methodology for Participatory Assessments (MPA)
adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek
pembangunan masyarakat (community development). MPA merupakan alat yang
berguna bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga
masayarakat setempat dapat memantau kesinambungan pembangunan dan
mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi semakin baik.
MPA merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif
misalnya PRA yang merupakan perangkat peralatan dan metode yang selama
bertahun-tahun telah terbukti efektif untuk membuat masyarakat berpartisipasi.
MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. MPA merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi pelaksana
maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pengelolaan sarana yang
berkesinambungan dan digunakan secara efektif.
2. MPA menggunakan satu set indikator yang “sector specific” untuk mengukur
kesinambungan, kebutuhan, gender dan kepekaan akan kemiskinan. Masing-
11. masing diukur dengan menggunakan urutan alat partisipatifi pada masyarakat,
instansi pelaksana dan pembuat kebijakan.
3. MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagiannya dapat
dikuantitatifkan kedalam sistem ordinal oleh para warga desa itu sendiri.
4. Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masyarakat, antar
proyek dan antar waktu, serta pada tingkat program.
12. IV. KESIMPULAN
1. Terdapat berbagai metode pembangunan partisipasi yang dapat dijadikan
dasar dalam pembangunan masyarakat seperti, metode PRA (participatory
rural appraisal), KTP (kaji-tindak partisipatif), PRD (participatory research
development), RRA (rapid rural appraisal), PAR (participatory action
research), PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan), PLM
(Participatory Learning Methods), dan MPA (Metodologi Participatory
Assessment). Berbagai metode tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan
pelaksanaan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
2. Partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan akan menghantarkan
masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi,
menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih,
serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
3. Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris
dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota,
kemudian pada tingkat Provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian
dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program
Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas
perbantuan.