[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, dasar hukum, tujuan, prinsip, proses dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan jenis perencanaan desa beserta tahapan-tahapannya.
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal. Metode partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diantaranya meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA) dan berbagai teknik lainnya seperti wawancara, diskusi kelompok, pemetaan s
Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Terdapat dua pendekatan utama perencanaan yaitu perencanaan rasional yang bersifat teknokratik dan perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan berdasarkan tulisan David C. Korten. Partisipasi masyarakat memiliki aspek strategis seperti pengalaman budaya lokal dan kepemimpinan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan yang melibatkan masyarakat. Dokumen menjelaskan proses lokakarya tingkat kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tindakan, dan menetapkan prioritas pembangunan bersama masyarakat."
Dokumen ini membahas tentang komponen proyek dan bantuan teknis dalam program P2KP untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan. Terdiri dari 3 komponen proyek yaitu pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, dan dana penanggulangan kemiskinan terpadu. Komponen pengembangan masyarakat mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan partis
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal. Metode partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diantaranya meliputi Participatory Rural Appraisal (PRA) dan berbagai teknik lainnya seperti wawancara, diskusi kelompok, pemetaan s
Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Terdapat dua pendekatan utama perencanaan yaitu perencanaan rasional yang bersifat teknokratik dan perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan berdasarkan tulisan David C. Korten. Partisipasi masyarakat memiliki aspek strategis seperti pengalaman budaya lokal dan kepemimpinan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan yang melibatkan masyarakat. Dokumen menjelaskan proses lokakarya tingkat kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tindakan, dan menetapkan prioritas pembangunan bersama masyarakat."
Dokumen ini membahas tentang komponen proyek dan bantuan teknis dalam program P2KP untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan. Terdiri dari 3 komponen proyek yaitu pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, dan dana penanggulangan kemiskinan terpadu. Komponen pengembangan masyarakat mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan partis
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipatif di desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta melestarikan budaya lokal.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk menentukan kebut
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, termasuk siklus manajemen pembangunan, makna partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip good governance yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipatif."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar dibahas mengenai konsep perencanaan dan partisipasi, macam-macam teknik partisipasi, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
Jurnal perencanaan partisipatif dalam proses pembangunanRizalSeptian4
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan wawancara.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif di sana diukur dari pengumpulan informasi masalah, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversitas keputus
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah program yang direncanakan, dipasarkan, dan dibangun oleh partisipasi masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Pendamping bertugas sebagai fasilitator dalam proses perencanaan partisipatif untuk memastikan keputusan yang diambil masyarakat rasional dan sesuai dengan keinginan mereka. Kegiatan pendampingan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
Kadang kala orang-orang teknik yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat lupa akan misinya, yaitu memberdayakan masyarakat dalam hal infrastruktur, jadi fasilitator Infra itu adalah fasilitator yang bisa memintarkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan...
Paragraf pertama membahas tentang peradaban manusia yang terbentuk sejak berabad-abad dan mengalami perubahan sesuai masa. Paragraf berikutnya membahas tentang pembangunan harus dilakukan secara bertahap agar perubahan dapat diterima masyarakat. Pembangunan fisik belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi perlu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku.
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu menggali potensi dan kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya.
3. Pemerintah sebagai fasilitator berperan mendorong kemampuan masyarakat untuk
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Modul pelatihan ini membahas tentang penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa untuk memfasilitasi integrasi program PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem pembangunan reguler serta memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Modul ini mencakup konsep integrasi, peran kader dalam integrasi, panduan penyusunan RPJMDesa, dan tahapan-tahap
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016Bekti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian masyarakat dan komuniti, prinsip-prinsip pendefinisian cakupan program pengembangan komuniti, tugas dan fungsi officer pengembangan komuniti, serta strategi dan tahapan pemberdayaan masyarakat.
Best practice dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif secara utuh. Butuh bimbingan dengan orientasi pada mengarahkan dan bukan memaksakan apa yang birokrasi inginkan
needed more information
Contact me on 085377385454 or email ardnov@yahoo.com
Teks tersebut membahas strategi Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan. Strategi utama meliputi penguatan lembaga masyarakat desa, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejah
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan komunitas. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat saling terkait dan merupakan kunci keberhasilan program pengembangan komunitas. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan, sementara partisip
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipatif di desa.
2. Pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta melestarikan budaya lokal.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk menentukan kebut
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, termasuk siklus manajemen pembangunan, makna partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip good governance yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipatif."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar dibahas mengenai konsep perencanaan dan partisipasi, macam-macam teknik partisipasi, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
Jurnal perencanaan partisipatif dalam proses pembangunanRizalSeptian4
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan wawancara.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif di sana diukur dari pengumpulan informasi masalah, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversitas keputus
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah program yang direncanakan, dipasarkan, dan dibangun oleh partisipasi masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Pendamping bertugas sebagai fasilitator dalam proses perencanaan partisipatif untuk memastikan keputusan yang diambil masyarakat rasional dan sesuai dengan keinginan mereka. Kegiatan pendampingan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
Kadang kala orang-orang teknik yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat lupa akan misinya, yaitu memberdayakan masyarakat dalam hal infrastruktur, jadi fasilitator Infra itu adalah fasilitator yang bisa memintarkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan...
Paragraf pertama membahas tentang peradaban manusia yang terbentuk sejak berabad-abad dan mengalami perubahan sesuai masa. Paragraf berikutnya membahas tentang pembangunan harus dilakukan secara bertahap agar perubahan dapat diterima masyarakat. Pembangunan fisik belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi perlu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku.
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
Makalah ini membahas strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, termasuk pendekatan komunitas, pendekatan kemandirian informasi, pendekatan tujuan khusus dan pendekatan demonstrasi. Strategi yang dibahas adalah strategi empiris-rasional, normatif-reedukatif, dan kekuasaan-paksaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu menggali potensi dan kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya.
3. Pemerintah sebagai fasilitator berperan mendorong kemampuan masyarakat untuk
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas format hubungan dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) dalam memperkuat masyarakat madani di Indonesia. Dibahas pula peran dan tantangan lembaga-lembaga masyarakat madani serta kerjasama dengan pemerintah dalam reformasi tata pemerintahan."
Modul pelatihan ini membahas tentang penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa untuk memfasilitasi integrasi program PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem pembangunan reguler serta memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Modul ini mencakup konsep integrasi, peran kader dalam integrasi, panduan penyusunan RPJMDesa, dan tahapan-tahap
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016Bekti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian masyarakat dan komuniti, prinsip-prinsip pendefinisian cakupan program pengembangan komuniti, tugas dan fungsi officer pengembangan komuniti, serta strategi dan tahapan pemberdayaan masyarakat.
Best practice dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif secara utuh. Butuh bimbingan dengan orientasi pada mengarahkan dan bukan memaksakan apa yang birokrasi inginkan
needed more information
Contact me on 085377385454 or email ardnov@yahoo.com
Teks tersebut membahas strategi Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan. Strategi utama meliputi penguatan lembaga masyarakat desa, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejah
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan komunitas. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat saling terkait dan merupakan kunci keberhasilan program pengembangan komunitas. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan, sementara partisip
Perencanaan pembangunan merupakan proses penting yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini sangat diperlukan agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Jawa Tengah.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan unit analisis masyarakat dan pemerintah desa.
3. Teori yang mendasari penelitian ini adalah konsep partisipasi dan perencanaan yang menekankan pada ke
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan unit analisis masyarakat dan pemerintah desa. Teori yang mendasari meliputi konsep partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dan perencanaan sebagai proses merumuskan program b
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah membutuhkan perencanaan pembangunan yang akurat untuk mengevaluasi pembangunan dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana jangka panjang, menengah, dan pendek s
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dan bukan hanya obyek pembangunan. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam perencanaan partisipatif seperti PRA, KTP, dan PRD.
Teks tersebut membahas praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) khususnya program pembangunan komunitas yang dilakukan PT Badak NGL Bontang. Teks tersebut menjelaskan konsep CSR dan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam program CSR perusahaan serta dampak positif CSR bagi reputasi perusahaan.
Penguatan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan Aceh Pasca BrrArifin Purwakananta
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Saat ini, banyak kebijakan pemerintah yang top-down sehingga dominasi pemerintah pusat tinggi dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bermoral tinggi, dibutuhkan penguatan peran masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai p
Dokumen tersebut membahas tentang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa infrastruktur berperan penting dalam pemerataan pembangunan dan penanggulangan masalah sosial. Dokumen juga membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanj
2. PENGERTIAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 ayat 1
UU No.25/20041 dan Pasal 1 ayat 1 PP No.8/20082 ).
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif
oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63
ayat 2 PP 72/20053 ).
3. DASAR HUKUM
UU N0 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU No 32/2004 Pasal 212 Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 (Pasal 64),
Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
PASAL 63
(1) Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten / kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui dengan
kewenanganya
5. PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka menengah
desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk
jangka waktu
lima tahun
b. Rencana Kerja pembangunan desa,
selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1
( satu ) tahun
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP
desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa
6. TUJUAN
Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu
menemu kembali kebutuhan, merumuskan strategi dan
mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan
kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus
tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut;
A.Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat
desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara
partisipatif.
B.Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam
memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
C.Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pembangunan
D.Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sektor dan
kelembagaan
7. Prinsip-Prinsip Perencanaan Desa
Strategis: Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif
dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan
Partisipatif. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
pembangunan.
Berpihak pada Masyarakat. Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Terbuka. Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui
secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
Akuntabel. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
Politis: Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam
kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang.
Bottom-up Planning:Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan
rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat
Top-down Planning: Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana
pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen
pemerintahan
8. Ciri-ciri Perencanaan Desa
Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan desa memiliki karakteristik dan
ciri-ciri sebagai berikut;
Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari
masyarakat.
Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam
pembangunan.
Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai
sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta
mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal
sebagai pelaku pembangunan.
Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan
budaya masyarakat setempat.
Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas stakeholders baik pemerintah, swasta,
LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan
pembangunan.
Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapatan, terbuka menerima
kritik, musyawarah dan mufakat.
Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan,
pengalaman, dan teknologi.
9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat
untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses
penyusunan rencana pembangunan
( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 )
Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat,
maupun penanggung resiko
( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 )
10. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Meningkatkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pengelolaan
pembangunan baik pada tahap perancanaan, pelaksanaan dan
pengawasan maupun pemilikan dan pengembangan.
Memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah
desa.
Memenuhi kewajiban sebagai warga desa atas segala peraturan atau
ketentuan yang berlaku atau didasarkan atas kesepakatan bersama.
Turut memiliki, merawat dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan desa.
Menjaga dan melestarikan nilai, norma dan adat-istiadat desa.
Menggunakan hak-hak sebagai warga desa.
11. Tingkat Partisipasi
Sherry R. Arnstein (Suryono, 2001 dan M. Arifin, 2007)
merumuskan model tingkat partisipasi yang dikenal dengan 8 anak
tangga partisipasi masyarakat (eight rungs on ladder of citizen
participation);
12. Mengapa partisipasi penting dalam proses pembangunan
Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan
masyarakat.
Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini
sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat
langsung.
Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui
proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh
pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu,
kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus
melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk
merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan,
pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.
Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan
bertanggungjawab di dalamnya.
Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam
keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang
tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam
keputusan kolektif sangat dibutuhkan.
13. Prinsip-Prinsip Partisipasi
Kebersamaan : Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat
akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan
pengendalian program pembangunan.
Tumbuh dari bawah : Partisipasi merupakan suatu proses
pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai
pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan
program.
Kepercayaan dan keterbukaan : Kunci sukses partisipasi adalah
menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling
percaya’ dan ‘keterbukaan’, sehingga dapat mendorong hubungan
lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah,
LSM, swasta dan masyarakat
14. Indikator Partisipasi
Dalam membantu identifikasi tingkat partisipasi diperlukan
alat ukur atau indikator sebagai kunci pernyataan tentang
hasil dan harapan dari tujuan yang ditetapkan bersama.
Indikator dibabak berdasarkan empat katagori yang
menunjukkan tingkat partisipasi (FADO, 2001P) yaitu;
1) Penerima hasil atau pemanfaat program,
2) Pelaksanaan proyek,
3) Pengaruh proyek atau kontrol partisipan, dan
4) Akses terhadap pengambilan keputusan.
16. PENGERTIAN
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa/Kelurahan) adalah dokumen perencanaan
pembangunan desa/kelurahan untuk periode lima (5) tahun
yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil
musyawarah perencanaan pembangunan desa, memuat arah
kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja.
18. PESERTA PERENCANAAN DESA
o Delegasi Dusun/RW
o Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
o Tokoh agama, tokoh adat
o Unsur perempuan
o Unsur pemuda
o Unsur keluarga miskin (gakin)
o Organisasi kemasyarakatan desa, partai politik yang ada di
desa
o Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran
Kelompok tani/ nelayan, PPL
o Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru )
o Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu,
PLKB)
o Unsur pejabat pemerintah kecamatan
o UPTD yang ada di kecamatan
19. PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
Lokakarya
desa Musdes
Per. Kades
RKP Desa
Musdes
Musyawarah
BPD
APB Desa
Perubahan
APB Desa
Perhitungan
APB Desa
PELAKSANAAN APB Desa
LKPJ
KADES
MUSREN
CAM
RPTK
FORUM
SKPD
RENJA
SKPD
MUSREN
KAB
RKPD
KU APBD
PPA S
PERDA
APBD II
SEKALA DESA
Penyusunan draf APB Desa
SEKALA KABUPATEN
RAPBD
SIDANG
DPRD II
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING
20. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
musdus musdus
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya
desa
Musdes
Musyawarah
BPD
PERDES
RPJMD
PENGELOMPOKAN
SEJARAH DESA
VISI MISI
ANALISIS
SKORING