Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah

1. SISTEM KELEMBAGAAN & ORGANISASI
PENATAAN RUANG DI DAERAH
Alhilal Furqan, Ph.D
KK Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan Kebijakan
SAPPK – ITB
2015

2. Mengapa Kelembagaan Penataan
Ruang Harus Berubah?
• Adanya dinamika paradigma pemerintahan daerah (pasang-surutnya
sistem desentralisasi formal yang dianut):
– UU 5/74  UU 22/99  UU 32/2004
• Adanya perubahan sistem penataan ruang yang digunakan (UU No.
26/2007):
– Basis Mitigasi Bencana
– Sistem “Penyelenggaraan” pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan (Tur-Bin-Lak-Was)
– Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Discretionary System ke Regulatory
System) – Penggunaan Zoning Regulation
– Ideologi Hukum Perencanaan (“Public Interest Ideology” ke “Public
Participation Ideology”)
– Sanksi Hukum (Tidak hanya ke masyarakat pemanfaat ruang tetapi juga ke
pemerintah – sebagai pemberi izin & atau sebagai pemanfaat ruang)
– Sistem “Persetujuan Substansi” RTRW oleh Pemerintah Pusat (mempengaruhi
proses mem-Perda-kan RTR
• Governance & Good Governance
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

3. Dinamika Pengaturan Pemerintahan
Daerah Terkait Penataan Ruang
• UU 32 Tahun 2004 & PP 38 Tahun 2007: Urusan Penataan
Ruang sebagai Urusan Konkuren (Bersama) – Pusat-Provinsi-
Kabupaten/Kota
• PP 41 Tahun 2007: SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja)
Pemerintah Daerah sangat variatif – cenderung terjadi
berbagai penggabungan untuk penyederhanaan, termasuk
untuk tugas pokok dan fungsi penataan ruang
• Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007: pembatasan
“kegiatan” bidang penataan ruang dalam mata anggaran di
APBD
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

4. “Pengkaitan” Penataan Ruang (Spatial)
dengan Perencanaan Pembangunan
(Aspatial)
• Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang tidak
dapat dipisahkan
• Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dalam
berbagai tingkatan saling mengacu, dan secara bersama-sama
diacu untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan di
daerah
– UU No. 26 Tahun 2007
– PP No. 8 Tahun 2008
– Permendagri No. 54 Tahun 2010
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

5. • “The humanly devised constraints that shape human
interaction ... They stucture incentives in human exchange,
whether political, social or economic ... Institutions reduce
uncertainty by providing a structure to everyday life ...
Institutions include any form of constraint that human beings
devise to shape interaction” Vanessa Bainbridge, et.al (2000:6)
• “Wherever we encounter substantial, continued, organized
activity with means structures to pursue shared goals, we deal
with behavior that at some stage of consequence can be called
institutional.” Hurst (1977:48)
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

6. Kelembagaan/Kepranataan/Institusi adalah suatu
bentuk kesatuan unsur ‘formal’ (kesepakatan)
beserta jaringan dukungan yang dikembangkan di
dalamnya secara terorganisir, yang secara kontinu
mempengaruhi sistem manajemen sumberdaya
dari suatu entitas tertentu, untuk menghasilkan
dan/atau melindungi perubahan
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

7. TUJUAN
PEMBANGUNAN
EKOSISTEM,
SUMBERDAYA,
TEKNOLOGI,
ENERGI, DLL
KONDISI SOS-
BUD-EKONOMI-
POLITIK
BENTUK,
STRUKTUR
LINGKUNGANSekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)
(Oetomo, 2004)

8. • Tujuan berbeda, kelembagaan yang dibutuhkan berbeda
• Lingkungan dan kondisi Sos-bud, Sos-ek, Sos-pol yang
berbeda membutuhkan kelembagaan yang berbeda
meskipun ‘Tujuan’ sama.
• Lingkungan dan kondisi geografis, ekosistem alami &
buatan, ketersediaan sumberdaya alam & buatan,
penguasaan & ketersediaan teknologi, ketersediaan energi
dan alternatifnya, dll memerlukan penyesuaian karakteristik
kelembagaan yang berbeda meskipun ‘Tujuan’ sama
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

9. Pranata Kelembagaan dalam Penataan Ruang
1. Lembaga: struktural/formal, ad-hoc, forum/non-formal?
 BKPRD?
 Dinas?
 Komite Perencanaan/Penataan Ruang?
 Dewan Penataan Ruang?
2. Mekanisme/prosedur: peraturan-perundang-undangan
yang harus diacu, dilaksanakan, dan dibutuhkan (UU, PP,
PerPres, Perda, SK Kepala Daerah, dll.) untuk mencapai
tujuan penataan ruang?
3. Peranserta dan keterlibatan “stakeholders”: dalam
‘pengaturan’, ‘pembinaan’, ‘pelaksanaan (perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian
pemanfaatan ruang)’, dan ‘pengendalian’?
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

10. Reformulasi Lembaga Penataan Ruang?
DINAMIKA SISTEM
DESENTRALISASI &
OTONOMI DAERAH
PENGKAITAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (SPATIAL) DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN
(ASPATIAL)
UBAHAN SISTEM PENATAAN
RUANG
PRINSIP (GOOD)
GOVERNANCE
KELEMBAGAAN
PENATAAN
RUANG YANG
DIBUTUHKAN
ISSUES OF CONCERN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SAAT INI & 20 TAHUN
MENDATANG
EVALUASI KINERJA &
KEEFEKTIFAN BKPRD/TKPRD
s.d SAAT INI
PENGATURAN
CAKUPAN
PENATAAN
RUANG
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

11. Dinamika Sistem Otonomi Daerah: Penataan Ruang sebagai
Urusan Wajib Daerah (UU 32/2004 & PP 38/2007)
URUSAN PEMERINTAHAN
WEWENANG PENUH PUSAT:
[Pasal 10 (1) & (3)]
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter & Fiskal Nasional
6. Agama
DAPATDIKELOLA BERSAMA
Dibagi dg kriteria Pasal 11 (1):
1. Eksternalitas
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi
URUSAN PEMDA URUSAN PEMERINTAH
(PUSAT)
WAJIB
Pelayanan Dasar
[Psl 11 (3)]
PILIHAN
Sektor Unggulan
[Pasal 11 (3)]
[Pasal 10 (5)]:
•Menyelenggarakan sendiri
•Melimpahkan sebagian
kepada Gubernur
(dekonsentrasi)
•Menugaskan sebagian urusan
ke Pemda atau Pemdes
Diselenggarakan dg asas otonomi & tugas
pembantuan
[pasal 10 (2)]
[Pasal 10 (4)]:
• Menyelenggarakan sendiri
• Melimpahkan sebagian kepada
Perangkat Pem/Wkl Pemerintah
di Daerah
• Menugaskan ke Pemda atau
Pemdes
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

12. Contoh “Dekonsentrasi” Terbaru
Dalam Penataan Ruang
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
01/PRT/M/2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci
Tata Ruang Kabupaten/Kota
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

13. Contoh Issues of Concern Wajib dalam
Penataan Ruang Khusus Kota/Perkotaan
(Spesifikasi “Tambahan” dlm UU No. 26/2007 Pasal 28):
• Penyediaan dan pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau;
• Penyediaan dan pemanfaatan ruang
terbuka nonhijau;
• Penyediaan dan pemanfaatan prasarana
dan sarana jaringan pejalan kaki,
• Penyediaan dan pemanfaatan Angkutan
umum,
• Penyediaan dan pemanfaatan ruang
kegiatan sektor informal, dan
• Penyediaan dan pemanfaatan ruang
evakuasi bencana
Perlu dicermati
dalam
Persetujuan
Substansi,
terutama di
RDTRK dan RTR
KSK
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

14. Kaitan Pengaturan Cakupan Penataan Ruang: Terkait
ke Siapa Saja Stakeholders-nya?
UUD 1945
HUKUM PENATAAN RUANG
LINGKUNGAN HAK WARGA
NEGARA
PROSES
PERENC.
Dimensi
WADAH
Dimensi
S.D.Alam
Dimensi
KEGIATAN
HAK ATAS
RUANG• Perairan
• ZEE
• Konvensi hukum
laut
• Pemerintahan
daerah
• Pertahanan
• Landas kontinen
• Treaty tapal batas
• Batas wilayah
negara
• Sumber daya air
• Energi
• Pertambangan
• Kehutanan
• Minerba
• Geothermal
• Migas
• Konservasi sda hayati
• Perikanan
• Lingk. Hidup
• (RUU) PRUN ?
• Pesisir. Pulau-pulau
kecil
• Jalan
• Ll angkutan jalan
• Pelayaran
• Penerbangan
• Perkeretaapian
• Transmigrasi
• Perumahan permukiman
• Rumah susun
• Telekomunikasi
• Irigasi
• Bangunan gedung
• Benda cagar budaya
• Perlindungan hutan
• Perkebunan
• Kepariwisataan
• Pengelolaan sampah
• Pokok agraria
• Pencabutan hak
atas tanah
• Kewarga-negaraan
• Kependu-dukan
• SPPN
• Budgeting
• Penyeleng-garaan
negara bersih bebas kkn
• Pelayanan publik
• Pembentukan
peraturan perundang-
undangan
• Ombudsman
• Keterbukaan informasi
publik
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

15. RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN
PENATAAN RUANG DI DAERAH
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

16. Implikasi Perubahan UU Penataan
Ruang kepada BKPRD:
Perubahan Dasar Hukum
• Permendagri No. 147 Tahun 2004 Tentang
Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIUBAH
dan DICABUT dengan
• Permendagri No. 50 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

17. Permendagri 147/2004 Diganti dengan
Permendagri 50/2009 Tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
• Semua konsideran “Mengingat”-nya sudah diganti:
– UU No. 24/1992 ke UU No. 26/2007 (dan PP 15/2010)
– UU No. 22/1999 ke UU No. 32/2004 (dan PP 38/2007 serta PP 41/2007)
– UU No. 25/1999 ke UU No. 33/2004
– PP No. 69/1996 ke PP No. 68/2010
– PP No. 47/1997 ke PP No. 26/2008
– Keppres 4/2009 Tentang BKPRN
• Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) versi Lama
(Permendagri 147/2004) diganti dengan BKPRD versi Baru (Permendagri
50/2009)
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

18. Implikasi Perubahan UU Penataan
Ruang ke BKPRD: Tugas & Fungsi
• Tidak hanya di Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang,
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (~Penataaan Ruang
versi UU No. 24 Tahun 1992)
• Tugas dan Fungsinya seharusnya meluas ke Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan,
Pengawasan)
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

19. Contoh Issues of Concern Penataan Ruang
Provinsi? (ambil dari RTRWP)
1. ……
2. ….
3. dst
Contoh Issues of Concern Penataan Ruang
Kabupaten/Kota? (ambil dari RTRWK)
1. ……
2. ….
3. dst
FOKUS TUPOKSI &
KEANGGOTAAN
POKJA BKPRD
PROVINSI
FOKUS TUPOKSI &
KEANGGOTAAN
POKJA BKPRD
KABUPATEN/KOTA
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

20. Restrukturisasi BKPRD Provinsi?
• Konsep ‘good governance’ & ‘public participation
ideology’ -> Peran & peranserta lengkap ‘pemangku
kepentingan’- (sesuai issues of concern) sehingga:
– BKPRD Multi-stakeholders (tidak hanya perangkat
pemerintah)? – Koordinasi Horisontal
– BKPRD Provinsi, melibatkan Kabupaten/Kota sebagai
anggota? – Koordinasi Vertikal
– BKPRD Provinsi berfungsi sebagai media koordinasi yang
melibatkan dinas/badan lembaga di provinsi,
kabupaten/kota dan masyarakat, ikatan ahli/profesi, secara
proporsional
• Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan mekanisme
“PENGATURAN”, “PEMBINAAN”, “PELAKSANAAN”, dan
“PENGAWASAN”
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

21. Restrukturisasi BKPRD
Kabupaten/Kota?
• Konsep ‘good governance’ & ‘public participation ideology’
-> Peran & peranserta lengkap ‘pemangku kepentingan’-
(sesuai issues of concern) sehingga:
– BKPRD Multi-stakeholders (tidak hanya perangkat pemerintah)?
– Koordinasi Horisontal
– BKPRD Kabupaten/Kota, melibatkan BKPRD Kabupaten/Kota
tetangga dalam pembahasan di Pokja Perencanaan Tata
Ruang,maupun Pokja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pengendalian Pemanfaatan Ruang– Koordinasi Horisontal
– BKPRD Kabupaten berkoordinasi dengan BKPRD Provinsi
maupun BKPRN dalam pengambilan keputusan strategis yang
mempunyai eksternalitas lintas Daerah – Koordinasi Vertikal.
• Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan mekanisme
“PENGATURAN”, “PEMBINAAN”, “PELAKSANAAN”, dan
“PENGAWASAN”
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

22. Langkah-langkah Pelembagaan
Pengembangan Kapasitas Organisasi
• Dilakukan melalui “Pembinaan Penataan Ruang” yang efektif;
• Pengembangan kapasitas Organisasi dilakukan dengan:
– Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang melalui
BKPRD
– Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang penataan ruang untuk dan oleh masing-masing POKJA BKPRD
– Peningkatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
penataan ruang
– Peningkatan pendidikan dan pelatihan
– Peningkatan penelitian dan pengembangan
– Pengembangan sistem informasi dan basis data penataan ruang
– Peningkatan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada
masyarakat, dan
– Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat kota dalam penyelenggaraan penataan ruang
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

23. Khusus: Bagaimana Pelembagaan
Pelaksanaan Zoning Regulation di
Kota/Perkotaan?
• UUPR yang baru mengubah pola pengendalian
pemanfaatan ruang dari “discretionary system”
(sistem perizinan/permit) ke “regulatory system”
(sistem peraturan zoning).
• Sistem kelembagaan yang ada saat ini belum
didukung organisasi-organisasi khusus yang
dibutuhkan untuk melaksanakan Zoning
regulation tersebut sesuai dengan konsep
idealnya!
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

24. Perbedaan “Izin” pada
Regulatory & Discretionary System dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Zoning/
Regulatory System
Discretionary/
Permit System
Kedudukan
Perijinan
Proses administrasi Bagian penting
pelaksanaan rencana
Acuan Peraturan & Peta
Zoning
Codes & Permufakatan/
Penilaian Stakeholders
Keputusan Diterima atau Ditolak Diterima, Ditolak, atau
Menawarkan
kompromi/pemenuhan
kondisi/persyaratan tertentu
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

25. Aspek Kelembagaan Zoning di
Kota/Perkotaan ke Depan?
• Governing body: mengesahkan Perda Zoning, kewenangan
tertinggi dalam perubaan peraturan/peta zoning (DPRD?)
• Planning commission: merekomendasikan batas zona;
menelaah dan membuat rekomendasi untuk semua
perubahan terhadap peraturan/peta zoning (DTK/Dinas Tata
Ruang?; Komisi Perencanaan Independen?):
• Board of Appeal/Adjusment; Zoning Board:
mempertimbangkan permohonan variansi; pengecualian;
mempertimbangkan keberatan; menafsirkan ketidakjelasan
aturan/batas zona (BKPRD?; Bappeda?; ?)
• Staff: mengadministrasikan peraturan zoning; menegakkan
peraturan zoning; menyediakan telaah proyek atau informasi
lainnya untuk ketiga lembaga di atas (DTK/DTR?; DPB?)
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)

26. Terimakasih
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - InstitutTeknologi Bandung (ITB)