Tinjauan yuridis dan peran Peradilan Administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diuraikan dalam makalah ini. Peradilan Administrasi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan aparat negara yang melanggar hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan umum dan perseorangan. Peradilan Administrasi berperan penting dalam pemerintahan yang baik dengan mengontrol tindakan

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MAKALAH TINJAUAN YURIDIS DAN PERANAN PERADILAN
ADMINISTRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
NAMA : DEWA GDE SUDIARTA
KELAS : 3-BJ
NIM : 201910115058
MATKUL : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DOSEN : Dr. IDA BUDHIATI, S. H.,M. H

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang tercermin dalam suatu bentuk
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan
dan bersifat mandiri. Lembaga-lembaga peradilan tersebut tentunya menjalankan tugas dan
wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen penting dalam struktur
ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep rechtsstaat, the rule
of law, maupun Nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang
bagaimana negara hukum bekerja. Asumsinya, jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk,
maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum Indonesia.
Adanya Peradilan Administrasi dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran,
ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada
masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dengan masyarakat. Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi
masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan Peradilan Administrasi adalah untuk
membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha egara, agar
mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam
melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap
pengabdian untuk masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana peraturan Peradilan Administrasi di Indonesia?
2. Bagaimana peran Peradilan Administrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Peraturan Peradilan Administrasi di Indonesia
Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting
terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang
dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut
saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum. Karena negara Indonesia
merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.
Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas
kekuasaan penyelenggaraan negara.
Negara Indonesia dalam hal mewujudkan suatu negara hukum menginginkan
terbentuknya pengadilan administrasi Negara sebagaimana yang dianut negara eropa
kontinental. Keberadaan pengadilan administrasi negara di berbagai negara modern
terutama negara-negara penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan
suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk
mempertahankan Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasi
Negara diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang
merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata
pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.
Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilan tata usaha
negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.
9 Tahun 2004 (perubahan pertama) dan UU No.51 Tahun 2009 (perubahan kedua)
Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang
disahkan 10 November 2001 Jo pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dikenal 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap lembaga ini
mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembaga peradilan
ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya.

4. Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kekuasaan kolonial sampai
pun ke masa-masa sesudahnya, adalah perkembangan yang bergerak ke arah dan/ atau
menurut pola-pola hukum Eropa, dan dalam hal ini hukum Belanda. Memutus alur
perkembangan ini, berarti memutus hubungan tradisional sebagaimana pernah terkembang
dalam sejarah antara Indonesia dan Belanda yang sebenarnya juga ikut meliput berbagai
aspek yang sifatnya institusional, seperti misalnya peradilan dan pendidikannya akan
berarti memaksa Indonesia mengembangkan hukum nasionalnya dengan beranjak dari awal
lagi, dan menyia-nyiakan apa yang hingga kini telah tercapai. Oleh karena hal tersebut
diatas, Negara Indonesia pun dalam hal mewujudkan suatu negara hukum menginginkan
terbentuknya pengadilan administrasi negara sebagaimana yang dianut negara eropa
kontinental.
Keberadaan pengadilan administrasi negara di berbagai negara modern terutama
negara-negara penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu
tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk
mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat
administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Melihat
kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasi negara diperlukan
keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa
kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata badan
atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.
Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilan tata usaha negara
sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang
disahkan 10 November 2001 Jo pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman dikenal 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu: Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap lembaga
ini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembaga
peradilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya.
2.2 Peran Peradilan Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

5. Karakteristik negara hukum rechtsstaat adanya peradilan administrasi untuk
menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich
Julius Stahl pada abad ke-19. Adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol
perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Menurut penulis, bahkan dalam
konsep Nomokrasi Islam tadi disebutkan bahwa salah satu prinsipnya adalah adanya
peradilan yang bebas. Hal ini menunjukkan bahwasanya secara tersirat juga mengakui
adanya lembaga peradilan khusus, yaitu peradilan administrasi dalam rangka mengadili,
memeriksa, dan memutus suatu perkara.
Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang
hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan
kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau
badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.
Menurut S. F. Marbun, bahwa tujuan pembentukan Peradilan Administrasi Negara adalah
untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya
dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Di samping itu, untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar
berjalan selaras dan rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara serta dapat ditingkatkan
yang sekaligus merupakan public service negara terhadap warganya. Menurut Prajudi
Atmosudirdjo tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara adalah untuk melindungi
warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali tertindih atau terjepit dengan
semakin luasnya campur tangan penguasa ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui
Peradilan Administrasi Negara masyarakat dapat menggugat penguasa dan mendapatkan
tindakan korektif dari Peradilan Administrasi Negara. Sedangkan menurut Sjachran Basah,
mengemukakan bahwa tujuan peradilan administrasi negar ialah memberikan jaminan
pengayoman hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi
administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan
masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administasi negara akan terjaga ketertiban,
ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya
pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa dalam negara.

6. Dengan demikian, lembaga pengadilan administrasi negara adalah sebagai salah satu
badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang
merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini
merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh
pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.
Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara diadakan dalam rangka
memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian
hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirinya dirugikan
akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui
pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.
Erat kaitannya dengan penegakan hukum administrasi negara, saat ini pemerintah
sedang membuat suatu rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan
(RUUAP) yang telah memasuki tahap konsep . Bila kita amati undang-undang tersebut
merupakan hukum materiil dari hukum administrasi negara di Indonesia, didalamnya
mengatur mengenai dasar hukum dan pedoman bagi setiap pejabat administrasi
pemerintahan dalam menetapkan keputusan, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan
menutup kesempatan untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Yang
terlebih penting undang-undang ini nantinya selain sebagai dasar reformasi birokrasi juga
menjadi landasan untuk perubahan mindset dan cultural-set aparatur pemerintah, merubah
mentalitas priyayi atau penguasa yang minta dilayani, menjadi sosok aparatur pemerintah
yang berperilaku sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang profesional,dan selalu
memperhatikan kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Bahkan lebih menarik
lagi setelah undang-undang sebagai HAN materiil ini disahkan akan menuntut untuk
merevitalisasi peranan pengadilan administrasi negara (PTUN). Dengan kata lain undang-
undang HAN formil yang ada saat ini (UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan
UU No. 9 Tahun 2004 (perubahan pertama) dan UU No.51 Tahun 2009 (perubahan kedua))
harus segera direvisi, karena aturan dalam undang-undang administrasi pemerintahan
memberi kewenangan pengadilan administrasi negara (PTUN) menjadi lebih luas.

7. Kewenangan itu diantaranya berupa subjek penggugat selain orang perorangan bisa
juga organisasi (melalui legal standing) dan badan atau pejabat pemerintahan itu sendiri,
lalu subjek tergugat adalah selain badan atau pejabat yang menjalankan fungsi
pemerintahan, termasuk juga badan hukum lain (seperti : otorita, lembaga pendidikan,
notaris, dll) yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengeluarkan keputusan pemerintahan tersebut. Serta penyelesaian
sengketa administrasi negara yang berupa tindakan faktual pejabat administrasi negara pun
menjadi kompetensi absolut pengadilan administrasi negara (PTUN). Hanya saja yang
perlu dikritisi dari RUUAP ini adalah belum adanya subjek penggugat yang terdiri dari
masyarakat yang menggugat secara class action (padahal dalam konsep sebelumnya sempat
muncul) dan masih banyak lagi permasalahanpermasalahan yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan ganti rugi, eksekusi melalui pengenaan uang paksa dan sanksi administrasi
apabila norma hukum didalamnya tidak mengatur secara tegas, serta peraturan
pelaksananya pun terlalu lama dikeluarkan.
Dalam kaitan dengan pengadilan administrasi negara sebagai salah satu badan
peradilan yang menjalankan “kekuasaan kehakiman yang bebas” sederajat dengan
pengadilan-pengadilan lainnya dan berfungsi memberikan pengayoman hukum akan
bermanfaat sebagai indakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah untuk kepentingan
rakyat;
1. Stabilisator hukum dalam pembangunan;
2. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyatakat;
3. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum
(Sjachran Basah, 1985 : 25).
Menurut penulis, bahwasanya eksistensi keberadaan peradilan administrasi negara di
Negara Indonesia sebagai bentuk peradila administrasi yang secara khusus bertujuan untuk
menyelesaikan perselisihan atau sengketa dibidang Tata Usaha Negara (TUN) antara warga
negara dengan pejabat TUN. Dalam Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

8. melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pada angka (9) berbunyi bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian angka (10) yang berbunyi bahwa Sengketa
Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Peradilan Administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia tercermin
denganterbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN merupakan lembaga
peradilan yang memiliki fungsi dan peranan dalam rangka menjalankan kekuasaan
kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945.
2. Peranan peradilan administrasi di Negara Indonesia sebagai bentuk peradilan
administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau
sengketa dibidang Tata Usaha Negara (TUN) antara warga negara dengan pejabat TUN.
obyek sengketa yang diperkarakan dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha (KTUN)
yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang pada dasarnya dianggap merugikan atau
menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan
hukum perdata.
3.2 Saran
Kajian tentang makalah ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan. Hal ini
sangat penting agar para mahasiswa dapat memahami pentingya peradilan adminitrasi di
Indonesia.
Demikianlah makalah ini saya buat, penulis menyadari bahwa makalah ini masih
banyak kekurangannya, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat di
perlukan pada makalah ini. Semoga makalah ini sangat berguna bagi kita semua. Amin .

10. DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/sejarah-peradilan-administrasiindonesia-sebelum
uu-no-5-th-1986/
”Eksistensi Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan
Yabg Baik (Good Governance)” https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4
“Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan
hukum”https://www2.slideshare.net/adeasuharja/makalah-peradilan-administrasi-negara-dan
implementasi-dalam-penegakan-hukum?from_action=save