1 renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KABUPATEN BELITUNG
1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
2013 - 2018
Tanjungpandan, November 2014

KABUPATEN BELITUNG
i
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Belitung Tahun 2013-2018 ini adalah salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pembantu bupati
dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan pembangunan serta melakukan evaluasi penilaian atas pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Belitung.
Bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten
Belitung tahun 2013-2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 dan selanjutnya dengan diterbitkannya
Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/579/KEP/Bappeda/2014 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung maka rencana strategis Badan perencanaan
pembangunan Daerah kabupaten Belitung perlu ditetapkan.
Bertitik tolak dari hal tersebut tersebut diatas, maka kami selaku Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung menetapkan Dokumen Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018.
Tanjungpandan, 24 November 2014,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BELITUNG,
Ir.HERMANTO
NIP.196310131989081001

KABUPATEN BELITUNG
ii

KABUPATEN BELITUNG
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...........................................................................................................i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................41
1.2. Landasan Hukum .........................................................................................3
1.3. Maksud dan Tujuan......................................................................................6
1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................................7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....................................................................99
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.............................................9
2.2. Sumber Daya SKPD.....................................................................................19
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................................39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.................39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah..........................................................................................................40
3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.................44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis .......................................................................................................48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Permbangunan
Daerah Kabupaten Belitung..........................................................................49
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. 51
4.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung...........51
4.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung ............53
4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.............................................53
4.4 Strategi Dan Kebijakan SKPD .......................................................................60
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................................64
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif...............................................................................64
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD.............................................................................................74
6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD .........................................................................................................74
BAB VII P E N U T U P.....................................................................................................77

KABUPATEN BELITUNG
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2014............................. 20
Tabel 2.2 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan ................................... 20
Tabel 2.3 Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir................................. 21
Tabel 2.4 Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir ......... 21
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahuun 2010-2013 ............................................................... 22
Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Belitung ................... 23
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Belitung................ 30
Tabel 4.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD..................................................... 56
Tabel 4.2 Analisis Lingkungan Strategis ..............................................................................61
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belitung................................................................................................................65
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD............74

KABUPATEN BELITUNG
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perubahan paradigma pemerintahan menuntut pula perubahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi berorientasi
proyek namun lebih berorientasi problem solving. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang
perencanaan operasional pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis bagi
suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, oleh karena itu, Bappeda Kabupaten
Belitung menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014.
Pada hakekatnya kegiatan pembangunan adalah upaya terencana multi
dimensi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang
lebih baik dimasa depan yang berkesinambungan. Tuntutan terhadap mutu kehidupan
dan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Sementara pelaksanaan pembangunan memerlukan biaya yang
besar namun dana tersedia relatif terbatas. Oleh karena itu pembangunan harus
dilakukan secara terencana, dalam makna apa yang dilaksanakan merupakan
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan harus segera diatasi
sesuai dengan potensi yang dimiliki dan aspirasi masyarakatnya.
Rencana Strategis (Renstra)SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disusun sebagai acuan bagi
jajaran pemerintah daerah dan pihak legislatif daerah dalam menentukan program dan
kegiatan tahunan daerah. Rencana strategis ini sebagai rujukan dalam penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Satuan Perangkat Kerja Daerah.
Rencana strategis merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah
daerah dan badan legislatif daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KABUPATEN BELITUNG
2
Renstra diharapkan dapat memberikan gambaran perekonomian daerah sekaligus
memahami arah dan tujuannya ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi
daerah. Disamping itu rencana strategis merupakan tolak ukur evaluasi dan penilaian
kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Rencana strategis merupakan rencana yang berorientasi pada perubahan
(planning for change), yaitu rencana yang bersifat dinamis dan proaktif, sehingga
mampu mendorong terjadinya perubahan kepada suatu kondisi yang lebih baik
sebagaimana yang diinginkan. Rencana strategis membangun akuntabilitas karena
mampu membangun cara-cara untuk mengevaluasi kemajuan hasil yang diharapkan.
Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, Rencana Strategis
mutlak diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan
terpadu dengan memperhatikan kondisi potensi dan lingkungan yang ada.
Proses Penyusunan Renstra SKPD ada 4 ( empat ) Tahap yaitu ;
1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra SKPD
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD
4. Penetapan Renstra SKPD
Adapun tahapan tersebut diuraikan urutannya sebagai berikut ;
Persiapan Rancangan Renstra SKPD ;
1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
2. Orientasi mengenai Renstra SKPD
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD
4. Pengumpulan Data dan Informasi
Penyusunan rancangan Renstra SKPD ;
1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD
2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD ;
1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD ;
- Penajaman visi dan misi.
- Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

KABUPATEN BELITUNG
3
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD;
Penetapan Renstra SKPD
1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala
Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan,
terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra
SKPD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD,
dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD,
kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di
lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala
daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari
setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.
Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung merupakan salah satu dokumen
teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
dan indikasi rencana program lima tahunan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik

KABUPATEN BELITUNG
4
Indonesia tahun 1959 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik
nomor 3851);
3. Undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor217,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
104 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaiman telah diubah dengan undang-
undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

KABUPATEN BELITUNG
5
10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Renca Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor140, tambahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi , dan Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
nomor 82 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4815);
16. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 20,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan
18. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2010 -2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

KABUPATEN BELITUNG
6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun
2011 Nomor 310);
20. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
nomor 28 tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010 – 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2007 nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 14 tahun 2008 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Belitung ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun
208 nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005
– 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2011 nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2013–
2018
27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

KABUPATEN BELITUNG
7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belitung adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan
pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu 2013 -2018 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) terdiri dari 6 (enam) bab yakni Bab Pendahuluan, Bab Gambaran
Pelayanan SKPD, Bab Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi , Bab Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Bab Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab Indikator
dan Bab Indikator Kinerja SKPD Yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Bab Penutup.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

KABUPATEN BELITUNG
8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

KABUPATEN BELITUNG
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas ; melaksanakan
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Badan Perecanaan Pembangunan Daerah mempunyai sumber daya Manusia sebanyak 34
Orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1,D3, dan SMA dan sumber daya
berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung
dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.
Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah
banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan yang
dibebankan kepada Bappeda.
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21
Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dimana
tugas dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor
21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

KABUPATEN BELITUNG
10
STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas ; melaksanakan
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten belitung mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Adapun penjabaran tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung
nomor 21 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut :
KEPALA BAPPEDA
Kelompok Jabatan
Fungsional SEKRETARIS
SUBAG PERENCANAAN
DAN PELAPORAN SUBAG KEUANGAN
SUBAG
KEPEGAWAIAN&UMUM
BIDANG DATA DAN
PROGRAM
KABID SOSIAL
BUDAYA
KABID EKONOMI BIDANG FISIK &
PRASARANA
SUBID DATA SUBID
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KASUBID EKONOMI
KERAKYATAN
KASUBID FISIK
SUBID PROGRAM SUBID PELAYANAN
MASYARAKAT
KASUBID EKONOMI
KHUSUS
KASUBID
PRASARANA
BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUBID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGANA
KEPEMERINTAHAN DAN
KEMASYARAKATAN
SUBID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
SUMBERDAYA DAN
EKONOMI

KABUPATEN BELITUNG
11
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan
perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka
penyusunan program dan pelaporan;
b. Penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan dan verifikasi
keuangan;
c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan
prasarana serta perjalanan dinas;
d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sekretariat terdiri dari Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub. Bagian
Keuangan dan Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
urusan kesekretariatan dibidang perencanaan dan pelaporan.
Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka
penyusunan program dan pelaporan;
b. Penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan;
c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan, perbendahaaran dan verifikasi keuangan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan,
perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
b. Penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

KABUPATEN BELITUNG
12
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan
dinas. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan
perlengkapan serta perjalanan dinas;
b. Penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
1. Bidang Data dan Program
Bidang Data dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
mengumpulkan dan penganalisaan data pembangunan berikut pemantauan,
pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta
melakukan penyusunan program pembangunan daerah.
Bidang Data dan Program mempunyai fungsi :
a. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan,
verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Data dan Program terdiri dari Sub. Bidang Data; Sub. Bidang Program.
Sub. Bidang Data mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa, mengolah
data pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah. Sub Bidang Data mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan
pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;
b. pengumpulan, penganalisaan, pengolahan data pembangunan dan penyiapan
bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;

KABUPATEN BELITUNG
13
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan,
pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan daerah serta
penyusunan program pembangunan daerah. Sub Bidang Program mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi
perencanaan pembangunan daerah;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan
operasional penetapan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan
pengembangan di bidang kepemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sumberdaya
dan teknologi.
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan
pengkajian/penelitian dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah;
b. Perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan kerjasama
penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan
lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;
c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil
penelitian, pengembangan dan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap
penelitian dan pengembangan;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KABUPATEN BELITUNG
14
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan
Pengembangan Kepemerintahan dan Kemasyarakatan; Sub Bidang Penelitian dan
Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi.
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepemerintahan dan
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian
dan pengembangan di bidang kepemerintahan dan kemasyarakatan. Sub Bidang
Penelitian dan Pengembangan Kepemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai
fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan
penelitian dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang
kepemerintahan dan kemasyarakatan;
b. Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil
penelitian dan pengembangan bidang kepemerintahan dan kemasyarakatan;
c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian
terhadap penelitian dan pengembangan bidang kepemerintahan dan
kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan
Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan
pengembangan di bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi. Sub Bidang Penelitian
dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian
dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang ekonomi,
sumberdaya dan teknologi;
b. Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

KABUPATEN BELITUNG
15
3. Bidang Sosial Budaya
Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun perencanaan
pembangunan di bidang sosial budaya. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan
di bidang sosial budaya;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi
perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
c. Perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program
pengembangan pembangunan bidang sosial budaya;
d. Perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan
bidang sosial budaya;
e. Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya;
f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Sosial Budaya terdiri dari Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sub Bidang
Pelayanan Masyarakat.
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sub Bidang
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang
kesejahteraan sosial;
b. Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan
program pengembangan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan
bidang sosial budaya;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;

KABUPATEN BELITUNG
16
Sub Bidang Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat. Sub Bidang Pelayanan
Masyarakat mempunyai fungsi :
pelayanan masyarakat;
program pengembangan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di
bidang ekonomi. Bidang ekonomi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan
di bidang ekonomi;
b. Perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
c. Perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program
pengembangan pembangunan bidang ekonomi;
bidang ekonomi;
e. Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan bidang ekonomi;
Bidang Ekonomi terdiri dari Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan; Sub Bidang Ekonomi
Khusus.
Sub. Bidang Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Bidang
Ekonomi kerakyatan mempunyai fungsi :

KABUPATEN BELITUNG
17
ekonomi kerakyatan;
program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
d. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan usaha mikro,
kecil dan menengah sebagai alternatif usaha ekonomi masyarakat;
Sub Bidang Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah. Sub Bidang
Ekonomi Khusus mempunyai fungsi :
ekonomi khusus;
program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi khusus;
c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan ekonomi
wilayah;
d. Penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan
bidang ekonomi;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi khusus;
5. Bidang Fisik dan Prasarana
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
pembangunan di bidang pengembangan wilayah, tata ruang, sumberdaya alam serta
prasarana wilayah dan lingkungan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan
di bidang fisik dan prasarana;

KABUPATEN BELITUNG
18
b. Perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi
pembangunan bidang fisik dan prasarana;
c. Perumusan, perencanaan, pemfasilitasian dan pelaksanaan koordinasi tata ruang
daerah dan program pembangunan bidang fisik dan prasarana;
bidang fisik dan prasarana;
e. Perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian tata ruang
daerah serta pembangunan bidang fisik dan prasarana;
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari Sub. Bidang Fisik dan Sub. Bidang Prasarana.
Sub. Bidang Fisik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana program pembangunan penataan ruang, pengembangan wilayah,
penyusunan rencana dan pengelolaan/penataan wilayah. Sub Bidang Fisik
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang
fisik;
program pengembangan pembangunan di bidang fisik;
c. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang fisik yang
berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan
bidang fisik dan prasarana
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang fisik;
Sub. Bidang Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana program pembangunan di bidang prasarana wilayah dan lingkungan. Sub
Bidang Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang
prasarana;

KABUPATEN BELITUNG
19
program pengembangan pembangunan di bidang prasarana;
c. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang prasarana yang
berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan
pembangunan di bidang prasarana;
2.2 SUMBER DAYA SKPD
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan
oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif,
kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan
yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas
penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.
Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja
mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.
Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas
dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh
karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang
mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang
kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan
yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.
Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kabupaten
Belitung berdasarkan data Kepegawaian sampai Bulan April Tahun 2014 berjumlah
34 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Belitung
dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1,
dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD
lain. Setiap Bidang di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis
yang dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Belitung melalui bidang yaitu Bidang Sosial
Bidaya, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut

KABUPATEN BELITUNG
20
mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan pembangunan. Dua
bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap
bidang-bidang tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Bidang Data dan
Statistik memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian
dalam penyusunan dokumen perencanaan. sedangkan sekretariat menjalankan peran
untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan.
Tabel 2.1
Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2014
No Organisasi Jumlah
1 Kepala Bappeda 1
2. Sekretariat 14
3. Bidang Data dan Program 4
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan 3
5. Bidang Sosial Budaya 4
6. Bidang Fisik dan Prasarana 4
7. Bidang Ekonomi 5
Jumlah 33
Tabel 2.2
Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan
Rincian
Jumlah
PNS
Jumlah
CPNS
Jumlah
Total
Gol. IV 5 - 5
Gol. III 23 - 23
Gol. II 7 - 7
Gol. I - - -
Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah pegawai yang
lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang
cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan
fungsional peneliti dan perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada
Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana.
Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada
Tabel 2.3 dibawah ini :

KABUPATEN BELITUNG
21
Tabel 2.3
Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Rincian
Jumlah
PNS
Jumlah
CPNS
Jumlah
Total
S-3 - - -
S-2 4 - 4
S-1 21 - 21
D-IV - - -
D-III 7 - 7
D-II - - -
D-I - - -
SMA/Sederajat 3 - 3
SMP/Sederajat - - -
SD/Sederajat - - -
Tabel 2.4
Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir
Golongan
PNS/CPNS
Pendidikan Terakhir
S 3 S 2 S 1 D
IV
D
III
D II D I SMA SMK SMP SD
PNS Gol. IV - 2 3 - - - - - - - -
PNS Gol. III - 2 8 - 2 - - 1 - - -
PNS Gol. II - - - - 5 - - 2 - - -
PNS Gol. I - - - - - - - - - - -
CPNS Gol.
IV
- - - - - - - - - - -
CPNS Gol.
III
- - - - - - - - - - -
CPNS Gol. II - - - - - - - - - - -
CPNS Gol. I - - - - - - - - - - -
Jumlah - 4 11 - 7 - - 3 - - -
Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan
Pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 11 orang
(33_%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Pegawai Bappeda ini merupakan
modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.
Jumlah Pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup masih
kecil, tercatat sebanyak 4 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 12 %
dari seluruh Pegawai Bappeda. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi
Think Tanknya Pemerintah Kabupaten Belitung, tentunya SDM yang mempunyai latar
pendidikan yang tinggi dan cerdas menjadi modal dasar yang besar dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara

KABUPATEN BELITUNG
22
optimal. ketersediaan SDM yang masih minim baik kualitas dan kuantitas menjadi
salah satu isu strategis di Bappeda Kabupaten Belitung.
Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi
anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan
jumlah alokasi anggaran 2010-2013 beserta serapannya sebagai berikut :
Tabel 2.5
Alokasi anggaran tahun 2010 – 2013
No
Tahun
Anggaran
Anggaran Realisasi Persentase
Rata –rata
pertumbuhan
1 2010 6.031.503.050 4.908.651.336 81,34 4.092.729.312,5
2 2011 3,653,363,250 3,179,909,152 87.04
3 2012 5,895,920,000 5,008,433,810 84.95
4 2013 6,821,630,000 5.503.368.094 80.67
22.402.416.300 18.600.362.392
Dari pengalokasian anggaran terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran
Bappeda Kabupaten Belitung sebesar Rp. 4.092.729.312,5 dimana peningkatan
alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan
penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena kurangnya kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia dan untuk mengelola kegiatan sehingga berpengaruh terhadap
pengaturan waktu pelaksanaan beberapa kegiatan yang menyebabkan tertundanya
waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggarannnya.
Sistim dan prosedur pengadaan barang serta Kecermatan dalam menyusun rencana
kerja kegiatan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja dan penjabaranya di dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) merupakan salah satu penyebab tidak
maksimalnya penyerapan dana. Prosedur pertanggung jawaban keuangan yang tidak
standard dan tidak pleksibel membuat banyak kegiatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum di milikinya
Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga
tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga
penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara
normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.
Sarana dan Prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari tanah dan

KABUPATEN BELITUNG
23
bangunan milik Pemerintah yang merupakan exs kantor DPRD Kabupaten Belitung
yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani No 99 Tanjungpandan. Gedung Kantor ini mulai
ditempati oleh Bappeda Kabupaten Belitung sejak tahun 2012, Secara umum sarana
dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan oleh bappeda adalah sebagai berikut ;
Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Belitung
Sampai dengan 2013
No Jenis Barang
Satuan
Jumlah
Yang
Ada
Jumlah
Ideal
Kurang /
Cukup
1 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan
Kantor Pemerintah 1 1 cukup
2 Kendaraan Dinas Bermotor - Mobil Unit 3 7 4
3 Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor Unit 19 19 cukup
4 Alat Ukur Universal - Global Postioning Sistem Unit 7 7 Cukup
5 Mesin Tik - Mesin Ketik Manual Unit 2 6 4
6 MESIN HITUNG/JUMLAH - Mesin calculator Unit 3 3 Cukup
7 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Rak Kayu Unit 11 20 9
8 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Filling Unit 4 18 14
9 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Branch Cash Unit 2 2 cukup
10 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR - Lemari Kaca Unit 3 18 15
11 ALAT KANTOR LAINNYA - Alat Penghancur Kertas Unit 1 1 cukup
12 ALAT KANTOR LAINNYA - Papan Pengumuman Unit 3 3 cukup
13 ALAT KANTOR LAINNYA - White Board Unit 3 3 cukup
14 ALAT KANTOR LAINNYA - Peta Unit 2 2 cukup
15 ALAT KANTOR LAINNYA - Lain-lain Unit 1 1 cukup
16 Meubilair - Lemari Kayu Unit 13 13 cukup
17 Meubilair - Meja Rapat Unit 15 40 25
18 Meubilair - Kursi Rapat Unit 150 220 70
19 Meubilair - Kursi Tamu Unit 7 12 5
20 Meubilair - Kursi Putar Unit 40 40 cukup
21 Meubilair - Kursi Biasa Unit 54 54 cukup
22 Meubilair - Bangku Tunggu Unit 1 2 1
23 Meubilair - Meja Komputer Unit 11 30 19
24 Meubilair - Tikar Sajadah Unit 9 9 cukup
25 Meubilair - Meja 1/2 Biro Unit 18 40 22
26 Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu Unit 2 2 cukup
27 Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput Unit 1 2 1
28 Alat Pendingin - AC Split Unit 32 32 cukup
29 Alat Pendingin - Kipas Angin Unit 4 4 cukup
30 Alat Pendingin - Exhause Fan Unit 6 6 cukup
31 Alat Dapur - lain-lain Unit 1 4 3
32 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Televisi Unit 1 2 1
33 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Microphone Floor Stand Unit 1 1 cukup
34 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Loudspeker Unit 4 4 cukup
35 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Sound System Unit 2 2 cukup
36 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Unit Power Supply Unit 23 25 cukup
37 Camera Filem Unit 1 6 4
38 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Tiang Bendera Unit 1 2 1
39 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Tangga Alumunium Unit 1 2 1
40 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Dispencer Unit 2 2 cukup
41 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Mimbar/Podium Unit 1 1 cukup
42 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - Handy Cam Unit 1 2 1
43 Lukisan Kaligrafi Unit 6 6 cukup

KABUPATEN BELITUNG
24
* catatan : data dari Buku Inventaris ( jumlah barang Kondisi BAIK)
Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang
tersedia berupa peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer scanner dll) masih
kurang memadai dan sangat rentan terhadap kerusakan terutama perlatan elektronik
pengolah data seperti printer.
Hal lain yang menjadi permasalah terhadap asset bappeda yaitu gedung yang
digunakan tidak proporsional dengan jumlah bidang yang ada dan kondisi gedung
yang sudah tua membuat gedung menjadi kurang representative. Saat ini
pemeliharaan hanya dilakukan secara parsial.
44 Gerobak sorong Unit 1 2 1
45 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use) - lain-lain Verikal Blind Unit 94 94 cukup
46 Komputer Unit/Jaringan - Internet Unit 1 1 cukup
47 Personal Komputer - Lap Top Unit 25 25 cukup
48 Personal Komputer - Note Book Unit 5 5 cukup
49 Peralatan Mini Komputer - Printer Unit 3 3 cukup
50 Peralatan Personal Komputer - Printer Unit 27 27 cukup
51 Peralatan Personal Komputer - Scanner Unit 2 3 1
52 Peralatan Personal Komputer - Lain-lain - EXT HARDISK Unit 4 6 2
53 Peralatan Jaringan - Server Unit 1 1 cukup
54 Peralatan Jaringan - Lain-lain Unit 1 1 cukup
55 Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 1 1 cukup
56 Peralatan Studio Visual - Camera +Attachmen Unit 1 1 cukup
57 Peralatan Studio Visual - Proyektor +Attachment Unit 2 5 3
58 Peralatan Studio Visual - Lain-lain Unit 1 1 cukup
59 Peralatan Studio Video dan Film A - Layar Film Unit 2 1 cukup
60 Alat Komunikasi Telephone - Megaphone Unit 1 1 cukup
61 Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX) Unit 1 1 cukup
62 Alat Komunikasi Telephone - Pesawat Telephone Unit 1 1 cukup
63 Alat Komunikasi Telephone - Facsimile Unit 2 2 cukup
64 Alat Komunikasi Sosial - Wireless Amplifier Unit 1 1 cukup
65 Alat Komunikasi Sosial - Slide Projector (Lapangan) Unit 1 1 cukup
66 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen Unit 1 1 cukup
69 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen Unit 1 1 cukup
70 Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan Tempat Ibadah Permanen Unit 1 1 cukup
71 Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung Garasi/Pool Permanen Unit 4 4 cukup
72 Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya PermanenUnit 1 1 cukup
73 Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya PermanenUnit 1 1 cukup
74 Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara Golongan II Type B Permanen Unit 1 1 cukup
75 Tugu/Tanda Batas - Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan Unit 2 2 cukup
76 Bangunan Pengambilam Pengembangan Sumber Air - Sumur Artetis Unit 1 1 cukup
77 Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Unit 1 1 cukup
78 Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan Dibawah 100 KVA Unit 1 1 cukup
79 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 1 1 cukup
80 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 2 2 cukup
81 Umum - Ilmu Perpustakaan Unit 93 93 cukup
82 Peta - Peta Citra Satelit Unit 1 1 cukup
83 Three Dimensional Artetacs and Realita - Maket (Mock-up) Unit 1 1 cukup
84 Berkas Komputer (Computer Files) - Lain-lain Unit 1 1 cukup
85 Tanda Penghargaan - Piala Unit 4 4 cukup
Sumber Buku Inventaris 2013 diolah

KABUPATEN BELITUNG
25
Pada pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2010-2014, BAPPEDA telah
melaksanakan program sebanyak 18 ( delapan belas ) Program yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaaan Pembangunan Daerah
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Peningkatan Promosi Potensi Daerah
8. Pengembagan data dan informasi
9. Perencanaan Tata Ruang
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11. Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis cepat tumbuh
12. Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Perencanaan pembangunan ekonomi
14. Perencanaan Sosial dan Budaya
15. Pengembangan Sistim informasi Perencanaan Pembangunan
16. Pemanfaatan Ruang
17. Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam
18. Kerjasama Pembangunan
Secara umum Pelaksanaan Program-program tersebut dapat dilaksanakan secara
baik sesuai dengan perencanaan. Selama kurun waktu tersebut telah dilaksanakan
kegiatan sebagai berikut :
No. Program/Kegiatan 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PROGRAM SKPD
I. Program :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
85,500,000 74,500,000 74,500,000 98,400,000

KABUPATEN BELITUNG
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 84,000,000 84,000,000 56,500,000 56,500,000
3. Kegiatan :
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
317,682,500 95,900,000 41,000,000 44,600,000
4 Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
9.000.000 9.000.000 15.000.000 15.000.000
5. Kegiatan :
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
6,600,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
6. Kegiatan :
Penyediaan Makanan dan
Minuman
25,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
7. Kegiatan :
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
595,000,000 550,000,000 405,000,000 405,000,000
8. Kegiatan : Kesejahteraan Non PNS 34,200,000 34,200,000 67,800,000 82,500,000
9. Kegiatan :
Penyediaan Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
5,200,000 5,200,000 10,000,000 10,000,000
10. Kegiatan :
Penyediaan Spanduk, Umbul-
umbul dan Bendera
10,500,000 17,000,000 15,000,000 10,000,000
11. Kegiatan :
Pengelolaan Administrasi
Keuangan
85,800,000 46,140,000 49,350,000 45,420,000
II. Program :
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Kegiatan :
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
50,000,000 30,000,000 110,000,000 95,000,000
2. Kegiatan :
Kendaraan Dinas/Operasional
116,260,000 131,360,000 133,385,000 183,560,000
3. Kegiatan :
Peralatan Kantor
33,575,000 33,575,000 33,575,000 33,575,000
4. Kegiatan :
Pengadaan Sarana dan
prasarana Kantor
232,415,000 151,430,000 182,020,000 187,150,000
5. Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
90,365,000 0 375,780,000 123,490,000
6. Kegiatan : Peningkatan Daya Listrik 17,150,000 0 0 0
7. Kegiatan :
Penambahan Daya dan Rehab
Jaringan Listrik
0 0 75,870,000 0
III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan :
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
0 0 15,200,000 8,500,000
IV. Program :
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program ini tidak ada kegiatan
V. Program :
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan : Fasilitasi Sumber Daya Aparatur 0 0 50,000,000 50,000,000
VI. Program :
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja& Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

KABUPATEN BELITUNG
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VII. Program : Promosi Potensi Daerah
1. Kegiatan : Promosi Pembangunan 73,645,000 78,795,000 326,000,000 776,230,000
VIII. Program :
Pengembangan Data dan
Informasi
1. Kegiatan :
Penyusunan Data Statistik
Pembangunan Kabupaten
Belitung
105,497,800 164,975,000 167,325,000
166,305,000
2. Kegiatan :
Penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Belitung
96,774,700 145,522,000 86,130,000
83,980,000
3. Kegiatan :
Penyusunan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
481,380,450 0 0 0
4. Kegiatan :
Operasional dan
Pengembangan Kegiatan
Penelitian Kab. Belitung
128,589,400 0 0 0
5. Kegiatan : Penyusunan Profil Daerah 165,925,000 0 0 0
6. Kegiatan :
Pengelolaan Sistem Informasi
0 72,300,000 70,280,000 0
7. Kegiatan :
Penyusunan Sinergitas Program
dan Kegiatan SKPD
0 0 60,130,000
75,465,000
8. Kegiatan :
Penyusunan LKPJ Bupati
Belitung Akhir Tahun Anggaran
dan LPKJ Bupati Belitung Akhir
Masa Jabatan
0 0 0
260,890,000
9. Kegiatan :
Penyusunan LAKIP Kabupaten
Belitung Tahun 2012
0 0 0
131,790,000
10. Kegiatan :
Pengelolaan Sistem Informasi
Profil Daerah Kabupaten
Belitung
0 0 0
100,910,000
IX. Program :
Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
tumbuh
1. Kegiatan :
Sosialisasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan
Ekonomi khusus
28,321,600 0 0 0
2. Kegiatan :
Fasilitasi Program
Pengembangan Kawasan
Strategis dan Cepat Tumbuh
0 90,550,000 75,600,000
49,050,000
3. Kegiatan :
Studi Kelayakan Potensi Wisata
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
0 0 0
312,355,000
4. Kegiatan :
Penyusunan Revisi Master Plan
Kawasan Agropolitan Kab.
Belitung
0 0 0
312,355,000
X. Program :
Daerah
1. Kegiatan : Fasilitasi DAK dan TP 70,994,400 86,200,000 115,260,000 114,950,000
2. Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Belitung dan LAKIP
243,883,100 236,960,000 309,920,000 0
3. Kegiatan :
Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran
134,602,700 140,490,000 150,370,000 248,730,000
4. Kegiatan :
Kabupaten Belitung
195,917,900 217,375,000 277,270,000 281,550,000
5. Kegiatan :
Survey Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pembangunan Daerah
48,316,400 61,470,000 79,370,000 91,820,000

KABUPATEN BELITUNG
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6. Kegiatan :
Sosialisasi Kebijakan
Pembangunan Daerah
166,065,000 0 0 0
7. Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan
Daerah
0 124,100,000 0 0
8. Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Indikator
Kinerja Utama
0 43,495,000 0 0
9. Kegiatan :
Review RPJMD Kabupaten
Belitung2010-2014
0 0 126,917,500 0
10. Kegiatan :
Penyusunan Rancangan
RPJMD Kabupaten Belitung
Tahun 2013 - 2018
0 0 0 284,392,500
XI. Program :
Ekonomi
1. Kegiatan :
Study Pengembangan Ekonomi
Berdasarkan Tabel Input Output
228,760,000 0 0 0
2. Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Perkembangan
Ekonomi Kerakyatan
50,108,000 0 0 0
3.
Kegiatan : Fasilitasi Program
Pembangunan Bidang Ekonomi
106,779,600 122,580,000 354,160,000 134,080,000
4.
Kegiatan : Studi Kelayakan Pengembangan
Wisata Kolong Eks Tambang
0 0 218,410,000 0
5.
Kegiatan : Fasilitas Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
0 0 0 172,125,000
XII. Program :
Sosial Budaya
1. Kegiatan :
Pembinaan dan Administrasi
Kegiatan PNPM-PISEW
176,569,400 180,080,000 256,760,000 239,497,500
2. Kegiatan :
Pembinaan dan Administrasi
PNPM Mandiri Perkotaan dan
Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu (PAKET) Kab. Belitung
240,492,100 218,726,250 169,800,000 156,230,000
3. Kegiatan :
Fasilitasi Program dan Kegiatan
PDT
71,844,400 0 0 0
4. Kegiatan :
Pemetaan Tapak Kawasan
Pariwisata Kabupaten Belitung
292,634,400 0 0 0
5. Kegiatan :
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
0 110,765,000 153,112,500 178,500,000
6. Kegiatan :
Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Sosial Budaya
0 73,700,000 92,275,000 152,950,000
7. Kegiatan :
Penyusunan Dokumentasi
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2011-2014
0 63,350,000 0 0
8. Kegiatan :
Study Kelayakan
Pengembangan Potensi Wisata
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
0 0 356,500,000 0
9. Kegiatan :
Pendataan dan Pemetaaan
Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) Kab. Belitung
0 0 0 268,270,000
XIII. Program :
Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alam
1. Kegiatan : Study Potensi Sumber Daya Air 228,550,000 0 0 0

KABUPATEN BELITUNG
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
XIV. Program : Perencanaan Tata Ruang
1. Kegiatan :
Fasilitasi Verifikasi Substansi
Kehutanan RTRW
173,000,000 0 0 0
2. Kegiatan :
Bimtek Katalog Data Spasial
Tingkat Desa
245,564,800 0 0 0
3. Kegiatan :
Fasilitasi Revisi RTRW
Kabupaten Belitung
149,829,600 0 0 0
4. Kegiatan : Bimbingan Teknis Pemetaan 261,895,000 0 0 0
5. Kegiatan :
Fasilitasi BKPRD Kabupaten
dan BKPRN
0 112,725,000 103,100,000 78,580,000
6. Kegiatan :
Studi Kelayakan Revitalisasi
Desa Juru Seberang
0 0 197,640,000 0
7. Kegiatan :
Penyusunan Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten
0 0 0 498,830,000
XV. Program : Pemanfaatan Ruang
1. Kegiatan :
Bimbingan Teknis Pembinaan
Penataan Ruang Daerah
52,314,800 0 0 0
XVI. Program :
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1. Kegiatan :
Penyusunan Pelaporan Advis
Penggunaan Lahan
0 0 54,330,000
61,280,000
2. Kegiatan :
Identifikasi dan Studi Lahan
Kritis/Lahan Marginal
0 0 333,380,000 0
3. Kegiatan :
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang
Infrastruktur dan Informasi
Geospatial
0 0 0
84,920,000
XVII Program :
Pengembangan Sistim informasi
Program ini tidak ada kegiatan
Program Lintas Wilayah
Program : Kerjasama Pembangunan Program Ini tidak ada kegiatan
Dalam Pelaksanaan Renstra 2009-2014 terdapat program yang tidak
dilaksanakan yang disebabkan tidak terkendalinya pelaksanaan Renstra SKPD,serta
terdapat ego sektoral dan ego program usulan kegiatan yang diajukan, sehingga
adanya salah pemahaman terhadap output suatu kegiatan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis tidak dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga terjadinya
bias dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan – usulan
yang diusulkan di dalam renja belum bermuara pada Renstra sehingga Kinerja
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang
utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu : (1) urusan
perencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala Kabupaten, (3) sebagaian
urusan penataan Ruang.

KABUPATEN BELITUNG
30
Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Belitung
No
Indikator Kinerja Sesuai
Tupoksi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Pencapaian tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tersedianya Informasi
Mengenai Rencana tata
Ruang (RTR) Wilayah
Kabupaten beserta Rencana
Rincinya melalui peta analog
dan Peta Digital
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Terlaksananya penjaringan
aspirasi Masyarakat dalam
forum konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
ruang, yang dilakukan
minimal 2 ( dua) kali setiap
disusunya RTR dan Program
pemanfaatan ruang
2 x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang sesuai
dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya.
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

KABUPATEN BELITUNG
31
No
Tupoksi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 Terlaksananya Tindakan
awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang
pelanggaran di bidang
penataan ruang dalam waktu
5 ( lima) hari kerja
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Terlaksananya luasan RTH
Publik sebesar 20% dari luas
wilayah Kota/kawasan kota
…HA 25 25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA
Ada 100 100 100
7 Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada 100 100 100
8 Tersedianya Buku
Kabupaten dalam angka
Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Tersedianya Buku PDRB
Kabupaten
Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Ketersediaan data
pembangunan daerah yang
akuntable
Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Ketersediaan sistim
informasi
Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

KABUPATEN BELITUNG
32
No
Tupoksi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
13 Ketersediaan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
daerah yang akurat
Ada
6
dok
6
dok
6
dok
6
dok
6
dok
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Persentase tingkat
sinergitas program
pembangunan daerah
dengan dokumen
perencanaan
pembangunan lainya
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 Persentase Ketersediaan
media
pertanggungjawaban
penyelenggara
pemerintah daerah yang
akuntable
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
pengembangan kebijakan
fisik dan prasarana,
sumber daya alam,
ekonomi dan social
budaya yang akuntable
Ada 6
dok
6
dok
6
dok
6
dok
6
dok
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
pengembangan
kelitbangan
Ada 1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

KABUPATEN BELITUNG
33
Dalam Kurun waktu pelaksanaan Renstra 2010-2014 hasil yang telah dicapai
adalah sebagai berikut :
Buku Belitung dalam angka
Buku PDRB Kabupaten Belitung
Buku PDRB Kecamatan
Buku IPM Kabupaten Belitung
Dokumen KUA dan PPAS
Dokumen RKPD Kabupaten Belitung
Dokumen Survey dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah
Dokumen Review RPJMD Kabupaten Belitung
Dokumen LKPJ Bupati Belitung dan dokumen LKPJ Bupati Belitung akhir masa
jabatan
Dokumen LAKIP Kabupaten Belitung yang terbit setiap tahun
Dokumen Study pengembangan ekonomi berdasarkan tabel Input autput
Dokumen Studi Kelayakan Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan Lokasi
Dokumen Revisi Master Plan Kawasan Agropolitan
Dokumen Study kelayakan pengembangan eks tambang
Dokumen Pemetaan Tapak Wisata Kabupaten Belitung
Dokumen Pendataan dan Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni
Dokumen Study Potensi Sumber Daya air
Dokumen Study Kelayakan Revitalisasi Desa Juru Seberang
Dokumen Penyusunan Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum Kabupaten
Dokumen Identifikasi dan study lahan kritis/lahan marginal
Dokumen Profil Daerah
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung tahun
2011-2014
Dokumen Kegiatan Penelitian Kab Belitung
Dokumen Sinergitas Program dan kegiatan SKPD
Dokumen Laporan DAK dan TP
Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi kerakyatan
Dokumen Laporan Fasilitasi Program pembangunan bidang Ekonomi
Dokumen Laporan Fasilitasi Penguatan Sistim Inovasi daerah
Dokumen Laporan Pembinaan dan Administrasi PNMP PISEW
Dokumen Laporan Pembinaan dan Administrasi PNMP Mandiri Perkotaan dan
Penanggulangan Kemiskinan terpadu
Dokumen Laporan Fasilitasi PDT
Dokumen Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

KABUPATEN BELITUNG
34
Dokumen Laporan Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Dokumen Laporan Verifikasi substansi kehutanan RTRW
Dokumen Laporan Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Belitung
Dokumen Laporan Fasilitasi BKPRD Kabupaten Belitung
Dokumen Laporan Advis Penggunaan Lahan
Dokumen Laporan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospasial
Dokumen Laporan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Terlaksananya Sosialisasi tentang Kebijakan pembangunan Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Indikator Kinerja
Terlaksananya Bimtek Katalog Data Spasial tingkat Desa
Terlaksananya bimtek Pemetaan
Terkelolanya Sistim informasi Profil daerah
Terkelolanya Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terbangunanya aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksanya Promosi Pembangunan Daerah
Terlaksanyanya fasilitasi Peningkatan Sumber daya Aparatur
Tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
Terlaksananya operasional Kantor
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan
Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung maka jenis pelayanan yang
dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

KABUPATEN BELITUNG
35
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala kota dan Kecamatan;
5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah,
antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah skala Daerah:
8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala Kabupaten yang
meliputi keserasian pengembangan Kabupaten, manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta
pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan Kabupaten ;
9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penyusunan dan penetapan Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis;
11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan
kawasan strategis;
12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Tata Ruang Strategis;
14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis ;
15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan
pengembangan pembangunan perwilayahan ;
17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan
andalan;

KABUPATEN BELITUNG
36
18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten ;
19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, dan
antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten ;
20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten dan
Kecamatan;
21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan
prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota
dan kecamatan;
22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Kabupaten dan Kecamatan;
23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas,
cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten, keserasian pengembangan
perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan
skala Kabupaten ;
24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara
daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang
bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;
26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota,
kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan
luar negeri;
27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
SKPD se-Kabupaten Belitung;
28. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan
kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat Kabupaten ;
29. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah skala Kabupaten;
30. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

KABUPATEN BELITUNG
37
31. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
32. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik
dasar, survey dan sensus skala Kabupaten
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya,
dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda
Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan
dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan
statistik skala Kabupaten .
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang
disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas
dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh
produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil
kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih
jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih
besar.
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

KABUPATEN BELITUNG
38
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan;
11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum
tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak
bisa diukur.

KABUPATEN BELITUNG
39
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda
yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang,
penyediaan support berupa statistik skala Kabupaten permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang
disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas
dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh
produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil
kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih
jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih
besar;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional
Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

KABUPATEN BELITUNG
40
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan;
12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum
tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013– 2018 yaitu :
Visi : Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya saing inovatif dan Bermartabat.
Kabupaten Belitung bermakna seluruh lapisan masyarakat yang terdapat dalam
wilayah administratif Kabupaten Belitung,
Sejahtera bermakna kondisi dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh
dapat terpenuhinya hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya,
terutama sandang, pangan dan papan secara merata,
Berdaya saing mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki
kapasitas dan kemampuan untuk berkompetisi dalam menghadapi tantangan
pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
Inovatif mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki
kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang ada guna menciptakan sesuatu
yang baru dan bersifat pembaharuan,
Bermartabat mengandung makna bahwa masyarakat kabupaten Belitung memiliki
standar kehidupan dengan dilandaskan oleh iman dan taqwa.
Misi Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II
dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan
dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :
1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk mendukung percepatan laju
pembangunan daerah;
2. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi
kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan optimalisasi perananan usaha
mikro, kecil dan menengah;
3. Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
4. Menciptakan stabilitas politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

KABUPATEN BELITUNG
41
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan
Dokumen RPJMD 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan
Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator
kinerja Bappeda Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja
sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja
RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka
pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Bappeda berkontribusi untuk
mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
sebagai berikut:
Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk mendukung
percepatan laju pembangunan daerah : Bahwa penyusunan dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dengan cara ;
 Melakukan perencanaan, evaluasi dan Pengendalian, pencapaian indikator makro
dalam mencapai SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya
Saing
 Melakukan penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial budaya
 Melakukan evaluasi rencana pembangunan daerah dibidang sosial budaya
 Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya
Misi 2 Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan
ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local dan optimalisasi perananan
usaha mikro, kecil dan menengah ; Bahwa perencanaan pembangunan diupayakan
untuk semaksimal mungkin mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dengan
cara ;
 Melakukan penyusunan rencana pengembangan pembangunan dibidang ekonomi
 Melakukan evaluasi rencana pembangunan dibidang ekonomi
 Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
 Mewujudkan struktur dan pola ruang yang efektif dan efisien dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, dengan Peraturan Daerah
tentang RTRW Kabupaten Belitung, dan RDTR setiap Kecamatan
 Mewujudkan Penataan di Kawasan strategis, dengan menyusun Rencana Kawasan
Strategis dan Peraturan Bupati serta Sosialisasinya
 Mewujudkan Penataan di Kawasan Industri , dengan menyusun Rencana kawasan
Industri dan Peraturan Bupati tentang Rencana Kawasan Industri serta
sosialisasinya

KABUPATEN BELITUNG
42
 Mewujudkan perencanaan sanitasi kota, dengan rencana sanitasi perkotaan dan
peraturan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi beserta
sosialisasi dan Pengendaliannnya
 Mewujudkan perencanaan permukiman, dengan menyusun menyusunan Strategi
Pengembangan Permukiman dan Instrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana
Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) beserta sosialisasi dan
pengendaliannnya
 Mewujudkan Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan dengan Menyusun
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung dan Peraturan
Daerah serta sosialisasinya
 Mewujudkan Perencanaan Pengembangan Kewilyahan, dengan melakukan study
pengembangan wilayah kabupaten Belitung
 Mewujudkan Perencanaan Pengembangan koridor utama pembangunan
Kabupaten Belitung yaitu pariwisata, Industri, Pertanian dan Perikanan
 Mewujudkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Misi ke 3 Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan
yang baik : bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan
Aspiratif, Antisipatif, Aplikatif , Akuntabel ;
Aspiratif : dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keterlibatan para
pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan
pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Indikatornya adalah adanya mekanisme
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dengan target persentase
kehadiran dan keterwakilan masyarakat (stakeholders) Kabupaten Belitung sebesar
80 % dengan mengusung usulan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan
masyarakat ;
Antisipatif : perencanaan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang
akan datang dan yang mungkin terjadi atau berorientasi ke depan (tidak bersifat
statis). Indikatornya adalah Dokumen Perencanaan dapat memproyeksikan
permasalahan pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan solusi terhadap
permasalahan di masa depan;
Aplikatif : produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan
acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikatornya
adalah diaplikasikannya dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda;
Akuntabel : hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

KABUPATEN BELITUNG
43
perundang-undangan yang berlaku dengan Indikatornya dan targetnya sebagai
berikut:
 Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi
setiap warga yang membutuhkan dengan cara dokumentasi hasil-hasil
perencanaan diunggah/upload
 Penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai
yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders, dengan pelaksanaan Musrenbang
dan tersedianya dokumen RKPD
 Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan
visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, dengan target kinerja
kesesuaian antara dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja) dengan
dokumen perencanaan di atasnya, dengan target kinerja penyusunan 1 (satu)
Dokumen Renja Bappeda Pertahun.
 Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan
konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi,
dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 5 (lima)Tahun sekali
 Konsistensi maupun kelayakan dari target RPJMD yang telah ditetapkan maupun
prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan melakukan evaluasi perencanaan
pembangunan
 Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen
perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan cara
membuat aplikasi perencanaan pembangunan atau e musrenbang.
 Ketersediaan informasi dan monitoring hasil yang telah dicapai. dengan cara
mempublikasikan dengan web site
 Publikasi data statistik daerah dengan bekerja sama dengan BPS Kabupaten
Belitung setiap tahunnya ,dan Penyusunan Buku Profil Kabupaten ,
 Menyediakan dokumen kajian pembangunan daerah dengan Melakukan Kajian-
kajian pembangunan daerah
 Melakukan Pengelolaan Sistim Informasi daerah yang telah dibangun
 Pelaksanaan promosi daerah di dalam dan di luar daerah
Misi ke 4 Menciptakan stabilitas politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat : bahwa perencanaan yang mendukung stabilitas politik, keamanan, dan
ketertiban masyarakat dengan indikator;

KABUPATEN BELITUNG
44
Terimplemtasikannya sistim perencanaan yang meningkatnya stabilitas politik,
keamanan dan ketertiban masyarakat.
3.3 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Telaah Renstra Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan
untuk menilai keselarasan , keterpaduan, dan singkronisasi dan sinergitas pencapaian
sasaran Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Belitung, sesuai dengan urusan dan
kewenangan serta tugas dan fungsi masing masing.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Propinsi dalam bidang
perencanaan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 38
tahun 2007 tentang pembangian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota, maka Bappeda dan
Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan tugas dalam bidang
perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan perumusan kebijakan,
pembinaan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan
perencanaan dan pengendalian pembangunan. Maka hal yang sama dilakukan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Urusan yang dilaksanakan oleh
bappeda kabupaten Belitung adalah urusan perencanaan pembangunan, urusan
Statistik dan urusan Tata Ruang.
Dari hasil telaah Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung terlihat adanya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan yang dilakukan yang
terlihat terlihat dari tujuan sasaran serta indikator renstra Bappeda dan Statistik
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi
Bangka Belitung, dalam misi I, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen
Perencanaan, dengan sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai
dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pada Renstra
Bappeda Kabupaten Belitung bertujuan untuk Mewujudkan Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Bersinergi dan Partisipatif, dengan sasaran Meningkatkan
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dilihat dari indikator kinerja, Renstra Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung mempunyai indikator kinerja yang hampir sama dengan indikator
kinerja Bappeda Kabupaten Belitung. Pada Renstra Bappeda Kabupaten Belitung
indikator sasarannya diantaranya adalah Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang akurat. Persentase (%) tingkat sinergisitas program
pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Pada Renstra Bappeda

KABUPATEN BELITUNG
45
Propinsi indikatornya diantaranya adalah Persentase keterkaitan dan konsistensi
antara dokumen RPJMD dan RKPD dan Persentase Keterkaitan dan konsistensi
antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, Persentase Keterkaitan dan konsistensi
antara dokumen RKPD dan Renja SKPD, Persentase usulan program / kegiatan yang
telah disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, Persentase usulan
program / kegiatan yang tumpang tindih, persentase usulan program / kegiatan yang
terintegrasi dengan usuan kabupaten / kota dan Persentase program RKPD yang
diakomodir di dalam APBD.
Dalam Rencana Strategisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Visi Bappeda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2012 -2017, yaitu: “ “Terwujudnya badan perencana yang
andal, akuntabel dan partisipatif dalam mendukung pembangunan daerah.””.
Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data,informasi
dan pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata
ruang wilayah.
2. Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para
pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Tujuan yang ingin dicapai adalah : Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan
misi Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka dirumuskan tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai
salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan
gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima
tahun ke depan adalah sebagai berikut :
Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data,
informasi dan pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan
rencana tata ruang wilayah.
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Mengembangkan efektivitas sarana prasarana pendukung proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM perencana.

KABUPATEN BELITUNG
46
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial,
ekonomi dan budaya Daerah.
2. Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan
perundangundangan.
3. Meningkatnya manajemen perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi
daerah.
5. Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana secara maksimal dalam
mendukung penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Terpenuhinya kebutuhan SDM perencana sesuai Struktur Organisasi dan Tata
Kerja.
7. Meningkatnya profesionalitas dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan
dan pelatihan.
8. Terwujudnya reward terhadap kinerja sumber daya manusia perencana.
Misi II : Pengembangan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para
pemangku kepentingan.
Tujuan:
1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD,akademisi,
pelaku usaha, masyarakat Sipil anta rwilayah, antarsektor dan antartingkat
pemerintahan.
Sasaran:
1. Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.
2. Terbentuknya think tank dalam mendukung kebijakan dan program gubernur.
3. Terlaksananya koordinasi antarbidang, antareselon dan antarstaf.
4. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektor, lintas daerah
dan lintas wilayah serta antar pelaku.

KABUPATEN BELITUNG
47
Misi III : Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Tujuan:
1. Merumuskan pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan yang dilengkapi dengan kriteria dan indikator
yang jelas, terukur dan disepakati.
2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan,
kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas.
Sasaran:
1. Tersedianya pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan.
2. Terbangunnya sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
3. Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan yang bermutu.
Kebijakan Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan
dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap Bappeda Kabupaten Belitung
terutama yang berkaitan dengan Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama
lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku serta dan sinergitas
perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan berkaitan
dengan permasalahan perencanaan yang melibatkan Kabupaten / Kota lain terutama
yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kabupaten Belitung.
Penyelesaian masalah penanggulangan pengelolaan infrastruktur perbatasan menjadi
contoh dimana mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan
menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah. Sinergitas perencanaan
pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Belitung.

KABUPATEN BELITUNG
48
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Telaah rencana tata ruang ditujukan untuk mengindentifikasi implikasi rencana
struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan ruang pelayanan SKPD. Struktur
ruang dan pola ruang tersebut dibandingkan dengan kondisi eksisting pada saat ini.
RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang,
pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan
penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi
sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten.
Kedudukan RTRW Kabupaten adalah : sebagai dasar pertimbangan dalam
menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi;
dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung; dan sebagai dasar pertimbangan dalam
penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan
pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.
Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten
Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang
berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan,
dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
b. pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Wilayah;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh
wilayah kabupaten;
d. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan
lingkungan hidup;
e. pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f. penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

1 renstra

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to 1 renstra

Similar to 1 renstra (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

1 renstra