Budget, Performance, Key Performance Indicator

1. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
63
ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KINERJA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
SOLOK.
Oleh : Siska Yulia Defitri **
Martalena **
Problems in this study were How Use of estimates in order to improve
the performance of Department of Agriculture, Fisheries and Livestock Solok
regency. The purpose of this study is To mengetahuai Anggara use in order to
improve the performance of Department of Agriculture, and Livestock Perikanan
Solok regency.This study uses a qualitative approach means an analysis that is
used to discuss and meragkan findings by considering and comparing the service
performance estimation and Department of Agriculture, Fisheries and Livestock
Solok regency. The data used in this study is a secondary data generally form of
evidence, records and financial reports.
Based on the results of research based on the achievement of performance
analysis in the previous chapter, it can be drawn some conclusions about the use
of estimates in order to improve the performance of Department of Agriculture,
Fisheries and Livestock Solok regency as follows: Based on the target strategy
Department of Agriculture, Fisheries and Livestock Solok regency in 2012, then
please note there are 21 key performance indicators, and as a result there are 10
performance indicators performance access is under 100% while the remaining 11
other indicators have access to more than 100% of target. Sources of funds
collected for the realization of the work program in 2012 in support of the
achievement of targets and activities are in compliance with the set. Use of
Estimates Based on realization in accordance with Key Performance Indicators
known, that the Performance Department of Agriculture Fisheries and Livestock
Solok regency was very good, with evidence amounted to 96.02% performance
achievement.
Therefore, expect the Department of Agriculture, Fisheries and Livestock
Solok regency needed coordination and support in the achievement of the
development of agriculture, fisheries and livestock in Solok regency, especially the
community, relevant agencies and legislative. Improve the ability of the Human
Resources (HR) for the technical and management staff and community through
trainings and guidance. Enhance cooperation and partnership facilitation efforts
with community members.
Keywords : Budget, Performance, key performance indicator
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan otonomi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah. Kemudian disempurnakan dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Maksud dari kedua Undang-undang
tersebut bukan hanya ada keinginan
pelimpahan kewenangan dan pembiayaan

2. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah, akan tetapi yang lebih penting
adalah keinginan untuk meningkatkan
efesiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber daya keuangan daerah dalam
rangka peningkatan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Salah satu aspek penting
pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi yang harus diatur secara
hati-hati adalah masalah pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah.
Untuk mewujudkan otonomi daerah dan
desentralisasi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab diperlukan manajemen
keuangan daerah yang mampu mengontrol
kebijakan keuangan daerah secara
ekonomis, efesien, efektif, transparan dan
akuntabel.
Selanjutnya ciri utama yang
menunjukan suatu daerah otonom mampu
berotonomi terletak pada kemampuan
keuangan daerah. Daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan
menggali sumber-sumber keuangan
sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup memadai
untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan di daerahnya.
Ketergantungan kepada bantuan
pemerintah pusat harus seminimal
mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah
(PAD) harus menjadi sumber keuangan
yang terbesar, yang didukung oleh
kebijakan Perimbangan keuangan pusat
dan daerah sebagai prasyarat mendasar
dalam Sistem Pemerintahan Negara
(Koswara, 2000:5)
Selanjutnya Simodiningrat
(1997:44) mengungkapkan bahwa makin
meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat akan memberikan
kemudahan dan kenyamanan dalam
melaksanakan kegiatan ekonominya dan
meningkatkan kesadaran masyarakat
membayar pajak dan retribusi. Dengan
pelimpahan kewenangan dan pembiayan
aktivitas pemerintah dan pembangunan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
yang tentunya juga membawa konsekuensi
lebih besar di daerah serta ruang lingkup
pelayanan yang lebih luas tentu
membutuhkan tingkat pelayanan dan
pembiayaan yang lebih banyak dengan
kualitas yang memadai, efesien dan efektif.
Namun kewenangan tersebut dapat
dijalankan dengan baik apabila didukung
oleh kesiapan sumber daya manusia yang
berkualitas, kelembagaan yang efektif dan
pendanaan yang cukup serta sarana dan
prasarana yang memadai.
Kabupaten Solok dengan luas
wilayah 3.738 km² dengan jumlah
penduduk 394.332 jiwa yang terdiri dari 14
kecamatan dan 74 nagari dengan
kepadatan penduduk rata-rata 28.167
jiwa/km² yang merupakan integral dari
pembangunan nasional juga harus
melaksanakan otonomi daerah seperti
kabupaten/kota lainnya di Indonesia,
Implementasi kebijakan tersebut tetap
harus diadaptasikan dengan situasi,
kondisi, potensi yang dimiliki oleh
Kabupaten Solok agar benar-benar dapat
mendatangkan manfaat yang optimal bagi
daerah Kabupaten Solok khususnya dan
turut membangun Indonesia pada
umumnya, oleh karena itu selalu mengacu
pada kebijakan dan tujuan nasional.
Dinas Pertanian Kabupaten Solok
ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor : 12 Tahun 2000

3. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
3
kemudian diperbaharui melalui Perda No.
29 Tahun 2002 dan Perda No. 19 Tahun
2004 serta diperbaharui kembali melalui
Perda Nomor 8 Tahun 2008. Dalam Perda
tersebut disebutkan bahwa Dinas Pertanian
Kabupaten Solok merupakan unsur
pelaksana teknis pemerintah daerah yang
melaksanakan kewenangan di bidang
pertanian yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok
Dinas Pertanian Kabupaten Solok adalah
“Melaksanakan kewenangan daerah di
bidang Pertanian” untuk terselenggaranya
tugas pokok di atas, maka Dinas Pertanian
Kabupaten Solok mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang
pertanian sesuai dengan tugasnya.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan
pelayanan umum di bidang pertanian
sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana
Teknis dan Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan lingkup
tugasnya.
1.2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis sesuai
dengan rumusan masalah dicapai oleh
penulis dalam penyusunan penelitian
ini adalah:
Untuk mengetahui Penggunaan
Anggaran dalam meningkatkan kinerja
pada Dinas Pertanian Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Solok
II. LANDASAN TEORI
2.2. Pengertian Anggaran
Undang-undang No.17 tahun 2003 yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah No.28 tahun 2005
menggariskan beberapa prosedur dan
langkah yang harus ditempuh dalam proses
penyusunan anggaran, baik pada tingkat
nasional maupun daerah. Langkah-langkah
tersebut menyangkut dengan penyusunan
dokumen berikut ini : (a) Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), (b) Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana
Kerja Anggaran (RKA). Disamping itu
diwajibkan pula menyusun Anggaran
Kinerja (performance Budget) agar alokasi
dana menjadi lebih terarah sesuai dengan
capaian kinerja yang diharapkan
sebagaimana yang tertera dalam rencana
tahunan.
Dalam pengelolaan perusahaan,
terlebih dahulu manajemen menetapkan
tujuan dan sasaran, dan kemudian
membuat rencana kegiatan untuk mencapai
tujuan dan sasaran tersebut. Dampak
keuangan yang diperkirakan akan terjadi
sebagai akibat dari rencana kerja tersebut,
kemudian disusun dan dievaluasi melalui
proses penyusunan anggaran.
Adapun pengertian anggaran
menurut Gunawan Adisaputro dan
Marwan Asri (1989:6) adalah sebagai
berikut suatu pendekatan yang formal dan
sistematis daripada pelaksanaan tanggung
jawab manajemen di dalam perencanaan,
koordinasi, dan pengawasan. Pada
dasarnya anggaran yang bermanfaat dan
realistis tidak hanya dapat membantu
mempererat kerja sama karyawan,
memperjelas kebijakan dan merealisasikan
rencana saja, tetapi juga dapat menciptakan
keselarasan yang lebih baik dalam
perusahaan dan keserasian tujuan diantara
para manajer dan bawahannya. Menurut
Mulyadi (1993:438), anggaran disusun
oleh manajemen dalam jangka waktu satu

4. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
4
tahun untuk membawa perusahaan ke
kondisi tertentu yang diperhitungkan.
Dengan anggaran, manajemen
mengarahkan jalannya kondisi
perusahaan,tanpa anggaran, dalam jangka
pendek perusahaan akan berjalan tanpa
arah, dengan pengorbanan sumber daya
yang tidak terkendali (at any cost). Lebih
jelas lagi Munandar (2001:1),
mengungkapkan pengertian anggaran
adalah sebagai berikut : “Suatu rencana
yang disusun secara sistematis yang
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter
dan berlaku untuk jangka waktu (periode)
tertentu yang akan datang.”
Dari pengertian tersebut, anggaran
mempunyai empat unsur, yaitu :
1. Rencana yaitu suatu penentuan terlebih
dahulu tentang aktivitas atau kegiatan
yang akan dilakukan di waktu yang
akan datang.
2. Meliputi yaitu mencakup semua
kegiatan yang akan dilakukan oleh
semua bagian-bagian yang ada dalam
perusahaan.
3. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu
unit (kesatuan) yang dapat diterapkan
pada berbagai kegiatan Dinas yang
beraneka ragam. Adapun unit moneter
yang berlaku di Indonesia adalah unit
“rupiah”.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang
yaitu menunjukkkan bahwa anggaran
berlaku untuk masa yang akan datang.
Ini berarti Apa yang dimuat di dalam
anggaran adalah taksiran-taksiran
tentang apa yang akan terjadi serta apa
yang akan dilakukan dimasa yang akan
datang.
Berdasarkan definisi-definisi dan
pengertian anggaran dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Bahwa anggaran harus bersifat formal,
artinya anggaran disusun dengan
sengaja dan bersungguh-sungguh dalam
bentuk tertulis.
2. Bahwa anggaran harus bersifat
sistematis, artinya anggaran disusun
dengan berurutan dan berdasarkan
logika.
3. Bahwa suatu saat manajer dihadapkan
pada suatu tanggung jawab untuk
mengambil keputusan.
4. Bahwa keputusan yang diambil oleh
manajer tersebut merupakan
pelaksanaan fungsi manajer dari segi
perencanaan, koordinasi dan
pengawasan.
Anggaran disusun untuk membantu
manajemen dalam kegiatan perencanaan
dan pengawasan. Manajemen yang baik
tidak ingin menghadapi periode yang akan
datang dengan ketidakpastian.
Menurut Munandar ( 2001 : 10 ), anggaran
mempunyai kegunaan pokok yaitu :
1. Sebagai pedoman kerja
Anggaran berfungsi sebagai pedoman
kerja dan memberikan arah serta
sekaligus memberikan target-target
yang harus dicapai oleh
kegiatankegiatan perusahaan di waktu
yang akan datang.
2. Sebagai alat Pengkoordinasian kerja
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk
pengkoordinasian kerja agar semua
bagian-bagian yang terdapt di dalam
perusahaan dapat saling menunjang,
saling bekerja sama dengan baik, untuk
menuju kearah sasaran yang telah
ditetapkan.
3. Sebagai alat pengawasan kerja

5. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
5
Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur,
sebagai pembanding untuk menilai
(evaluasi) realisasi kegiatan Dinas.
Untuk bisa penaksiran secara lebih
akurat, diperlukan sebagai data,
informasi dan pengalaman yang
merupakan faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan dalam menyusun
anggaran.
Menurut Freeman (2003), anggaran adalah
sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi sektor publik untuk
mengalokasika sumber daya yang
dimilikinya. Pada kebutuhan-kebutuhan
yang tidak terbatas (the process of
allocating resources to unlimited
demands). Pengertian tersebut
mengungkapkan peran strategis anggaran
dalam pengelolaan kekayan sebuah
organisasi publik. Organisasi sektor publik
tentunya berkeingina memberikan
pelayanan maksimal kepada masyarakat,
tetapi sering kali keinginan tersebut
terhambat oleh terbatasnya sumber daya
yang dimilki.
Angaran dapat juga dikatakan sebagai
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang
hendak dicapai selama periode waktu
tertentu dalam ukura financial. Pembuatan
anggaran dalam organisasi sektor publik
terutama pemerintah, merupakan sebuah
proses yang cukup signifikan. Berbeda
dengan penyusunan anggaran diperusahaan
swasta yang muatan politisnya relative
lebih kecil.
2.2.2. Konsep Penyusunanan Anggaran
Proses penyusunan anggaran
sering kali menjadi isu penting yang
menjadi sorotan masyarakat. Pidato
Presiden setiap bulan Agustus tentang nota
keuangan dan rancangan APBN, misalnya
selalu menjadi indikator Perekonomian
Negara untuk selama setahun berikutnya.
Bahkan tidak jarang APBN tersebut
menjadi alat politik yang digunakan oleh
pemerintah sendiri maupun oleh pihak
oposisi.
Dalam ruang lingkup akuntansi,
anggaran berada dalam lingkup akuntansi
manajemen. Beberapa fungsi anggaran
dalam manajemen organisasi sektor publik
adalah:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan adanya anggaran, organisasi
tahu apa yang harus dilakukan dan
kearah mana kebijkan akan dibuat
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Dengan adanya anggaran, organisasi
sector publik dapat menghindari
adanya pengeluaran yang terlalu besar
(overspending) atau adanya
penggunaan dana yang tidak
semestinya (misspending).
3. Anggaran sebagai kebijakan
Melalui anggaran, organisasi sektor
publik dapat menentukan arah atas
kebijakan tertentu. Contohnya adalah
apa yang dilakukan pemerintah dalam
hal kebijakan fiskal, apakah
memberlakukan kebijakan fiskal ketat
atau longgar dengan mengatur
besarnya pengeluaran yang
direncanakan.
4. Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sektor publik,
komitmen pengelola dalam
melaksanakan program-program yang
telah dijanjikan dapat dilihat melalui
anggaran.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan
komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang
komprehensif, sebuah bagian, unit
kerja atau departemen yang

6. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
6
merupakan suborganisasi dapat
mengetahui apa yang harus dilakukan
da juga apa yang akan dilakukan oleh
bagian/unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian
kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang
bias menjadi patokan apakah suatu
bagia/unit kerja telah memenuhi
target, baik berupa terlaksananya
aktivitas maupun terpenuhinya
efesiensi biaya.
7. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai
alat komunikasi dengan menjadikan
nilai-nilai nominal yang tercantum
sebagai target pencapaian. Dengan
catatan, anggaran akan menjadi alat
motivasi yang baik jika memenuhi
sifat “Menantang tetapi masih
mungkin untuk dicapai” (challenging
but attainable atau demanding but
achievable). Maksudnya adalah suatu
anggaran hendaknya jangan terlalu
tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,
juga jangan terlalu rendah sehingga
terlalu mudah dicapai.
Dalam proses penyusunannya, anggaran
pemerintah mengikuti sebuah siklus seperti
terlihat dalam tampilan
Siklus : Gambar 2.1 Siklus Penyusunan Anggaran
Sumber: Buku Akuntansi Pemerintahan Tahun 2002
2.2.3. Jenis Jenis Anggaran
Secara garis besar, anggaran dapat
diklasifikasikan menjadi:
1. Anggaran Operasional dan Anggaran
Modal
Berdasarkan jenis aktivitasnya,
anggaran dibagi menjadi anggaran
operasional dan anggaran modal.
Anggaran operasional (current
budget) digunaka untuk merencanakan
kebutuhan dalam menjalankan operasi
sehari hari dalam kurun waktu satu
tahun. Anggaran operasional ini sering
juga dikelompokkan sebagai
pengeluaran pendapatan (revenue
expenditure), yaitu jenis pengeluaran
yang bersifat rutin dan jumlahnya
kecil serta tidak menambah fungsi
suatu asset.
Anggaran modal (capital budget)
menunjukkan rencana jangka panjang
dan pembelanjaan atas aktiva tetap
seperti gedung, peralatan, kendaraan,
perabot, dan sebagainya. Belanja
1. Penyusunan
Rencana
Anggaran
4. Pelaporan dan
Audit
2.Persetujuan
Legislatif
3. Pelaksanaan
Anggaran

7. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
64
Modal adalah pengeluaran yang
manfaatnya cenderung melebihi satu
tahun anggaran dan akan menambah
jumlah aset atau kekayaan organisasi
sektor publik, yang selanjutnya akan
menambah anggaran operasional
untuk biaya pemeliharaannya.
2. Anggaran Tentatif dan Anggaran
Enacted
Berdasarkan status hukumnya,
anggaran dibagi menjadi anggaran
tentative dan anggaran enacted.
Anggaran tentative (tentative budget)
adalah anggaran yang tidak
memerlukan pengesahan dari lembaga
legislatif karena kemunculannya yang
dipicu oleh hal-hal yang tidak
direncanakan sebelumnya.
3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran
Dana Khusus
Dalam pemerintahan, kekayaan
Negara (dana) dibagi menjadi Dana
Umum dan Dana Khusus. Dana
Umum digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan yang bersifat
umum dan sehari-hari sedangkan Dana
Khusus dicadangkan/dialokasikan
khusus untuk tujua tertentu, misalnya
Dana Pelunasan Utang (Debt Service
Fund) yang digunakan khusus untuk
pembayaran utang. Anggaran Dana
Umum disebut Anggaran Dana Umum
(General Budget) dan anggaran untuk
dana Khusus disebut dengan Aggaran
Dana Khusus (Special Budget).
4. Anggaran Tetap dan Anggaran
Fleksibel
Dalam anggaran tetap (Fixed budget),
aproriasi belanja sudah ditentukan
jumlahnya diawal tahun aggaran.
Jumlah tersebut tidak boleh dilampui
meskipun ada peningkatan jumlah
kegiatan yang dilakukan. Dalam
anggaran fleksibel (flexible budget),
harga harga barang /jasa per unit telah
ditetapkan namun jumlah anggaran
secara keseluruhan akan berfluktuasi
bergantung pada banyaknya kegiatan
yang dilakukan.
5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran
Legislatif
Berdasarkan penyusunan, anggaran
dapat dibagi menjadi anggaran
eksekutif dan aggaran legislative.
Anggaran eksekutif (executive budget)
adalah anggaran yang disusun oleh
lembaga eksekutif, dalam hal
pemerinyah, sedangkan anggaran
legislative (legislative budget) adalah
anggaran yang disusun oleh lembaga
legislative tanpa melibatkan pihak
eksekutif.
2.2.4. Anggaran Berbasis Kinerja
Sebagai salah satu dokumen
perencanaan pembangunan daerah,
maka Arah dan Kebijakan Umum
APBD mempunyai nilai startegis,
karena didalamnya terakomodasi
berbagai program yang akan
dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang merupakan salah satu
tahapan pengelolaan keauangan
daerah. Tujuan Penyusunan
anggaran adalah untuk
mengkomunikasikan harapan
manajemen kepada pihak-pihak
terkait sehingga anggran
dimengerti didukung dan
dilaksanakan, sedangkan
langkahnya adalah negosisiasi
pihak-pihak yang terlibat mengenai
angka anggaran. Pengelolaan

8. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
65
keuangan daerah seringkali
diartikan sebagai mobilisasi
sumber-sumber keuangan yang
dimiliki oleh suatu daerah.
Padahal dalam konteks yang
sebenarnya pengelolaan keuangan
daerah terdiri dari:
a) Pengelolaan seluruh sumber-
sumber yang mampu
memberikan penerimaan,
pendapatan dan penghematan
yang mungkin dapat di lakukan
b) Ditetapkan oleh DPRD,
dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, serta di diawasi dan
dikendalikan oleh seluruh
komponen masyarakat dan
DPRD
c) Anggaran yang ada, diarahkan
untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat
d) Didasari oleh prinsip-prinsip
ekonomis, efisien dan efektif.
Perencanaan program
pembangunan di Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan
merupakan hasil dari penjabaran
visi, misi dan program Kepala
Dinas selama lima tahunan. Visi
dan misi tersebut ditempuh melalui
strategi yang dijabarkan kedalam
bentuk sasaran-sasaran pokok yang
harus dicapai dalam melaksnakan
arah kebijakan dan program-
program kesehatan. Hal ini harus
benar-benar dipahami dan
dimengerti karena aspek
perencanaan bukan merupakan
pekerjaan yang mudah baik dalam
persiapan maupun pelaksanannya.
Proses pembangunan
program kesehatan saat ini telah
banyak mengalami kemajuan,
namun demikian tetap saja masih
menyisakan permasalahan.
Permasalahan tersebut karena
kurangnya ketramplan membuat
perencanaan yang baik serta
kepekaan terhadap faktor-faktor
non teknis. SDM sebagai operator
dari sistem menjadi kunci sukses
dalam pelaksanaan desentralisasi.
Berbagai permasalahan tersebut,
salah satunya memberikan
pengaruh terhadap sistem
penyusunan pembiayaan yang
tertuang dalam bentuk
RASK/DASK.
2.2.5 Penilaian Kinerja
Sesungguhnya perusahaan
memiliki sarana formal dan
informasi untuk menilai kinerja
mereka. Menurut Wahyuni Welly
dalam Dessler (1997:2)
berpendapat penilaian kinerja bisa
diidentifikasi sebagai prosedur apa
saja yang meliputi:
1. Penetapan standar kinerja
2. Penilaian kinerja aktual
karyawan atau manajer dalam
hubungan dengan standar-
standar kinerja
3. Memberikan umpan balik
kepada karyawan dengan tujuan
memotivasi orang tersebut untuk
menghilangkan kemerosotan
kinerja atau terus berkinerja
lebih tinggi lagi.
Jadi pada dasarnya
penilaian kinerja sesungguhnya
merupakan penilaian atas perilaku
manusia dalam melaksanakan peran
yang mereka mainkan didalam
organisasi.

9. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
66
PEMBAHASAN
4.1.1 Penggunaan Anggaran Dalam
Rangka Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pertanian Perikanan Dan
Peternakan Kabupaten Solok
Penggunaan anggaran
dalam rangka meningkatkan kinerja
mengisyaratkan adanya data–data
kinerja yang memungkinkan
legislatif untuk menambah aktivitas
instansi. Dalam menjalankan
kegiatan instasi sangat tergantung
kepada anggaran, apabila
penggunaan anggaran tidak lancar
maka kinerja karyawan instansi
tersebut tidak dapat berjalan dengan
tujuan yang diharapkan. Sehingga
kinerja karyawan sangat menurun
dalam melaksanakan suatu
kegiatan.
Dari penjelasan diatas
bahwa penggunaan anggaran sangat
menunjang dalam meningkatkan
kinerja karyawan sehingga
karyawan dapat melaksanakan
pekerjaan dengan penuh tanggung
jawab dan instansi tercapai.
Semakin meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih (good
governance dan clean government)
telah mendorong pengembangan
dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas,
tepat, teratur, dan efektif.
Sebagaimana yang tertuang dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2012 untuk Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Solok. Penerapan sistem
tersebut bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna,
bertanggung jawab dan bebas dari
praktik-praktik kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN).
Akuntabilitas merupakan
perwujudan kewajiban suatu unit
organisasi untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa
laporan akuntabilitas kinerja secara
periodik.
Untuk mempermudah
interpretasi atas pencapaian sasaran
dan program/kegiatan serta
indikator makro diberlakukan nilai
disertai makna dari nilai
pengukuran kinerja berikut:
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1. 85% - 100% Sangat Baik
2. 70% - <85% Baik
3. 55% - <70% Sedang
4. <55% Kurang Baik
` Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
63
4.1.2 Capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Berdasarkan rencana
strategis dinas dan disesuaikan
dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun
2011-2015, untuk Dinas Pertanian
Perikanan dan Peternakan
ditetapkan 12 sasaran dan
dijabarkan dalam 21 indikator
kinerja utama sebagai indikator
kinerja.
Hasil capaian indikator
kinerja utama (IKU) tahun 2012
terdapat 10 IKU yang memiliki
capaian 100% atau lebih dan 11
IKU lainnya memiliki capaian
kurang dari 100%.
Tabel 3.2
Rincian Capaian IKU Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Tahun 2012 Capaian
Kinerja
Tahun
2012 (%)
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
.
Terpenuhinya ketersediaan bibit
unggul bersertifikat pada
komoditas padi, hortikultura,
palawija dan buah-buahan tropis
Jumlah penggunaan bibit unggul
bersertifikat:
- Padi sawah bersertifikat
- Penangkaran padi sawah dan
palawija
- Hortikultura
- Biofarmaka
Ton
Ha
Ha
Ha
200
100
100
14
622,46
0
2.767,00
0
311,23
0,00
2.767,00
0,00
2
.
Terwujudnya swasembada
daging di Kabupaten Solok
- Persentase peningkatan
produksi daging
% 2
2,5
4
43,23
1
11.729,2
3. Meningkatnya produksi
perikanan sesuai MOU Bupati
Solok dengan Menteri Perikanan
dan Kelautan dan Pemprop
Sumbar
Tercapainya target produksi ikan Ton 1.922 1.929,6 100,40
4. Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan petani
Jumlah kelompok tani yang
dibina melalui penyuluhan,
sekolah lapang, magang dan lain-
lain
Klpk 100 566 566,00
5. Meningkatnya mutu dan hasil
produksi pertanian, perkebunan,
perdagangan dan jasa
Jumlah teknologi yang diterapkan
dan dikembangkan untuk
peningkatan nilai tambah
ekonomi produksi masyarakat
Paket 1 2 200,00
6. Terjaminnya mutu produk hasil
pertanian
Jumlah kecamatan yang
dilakukan pengendalian OPT
yang tingkat serangannya dapat
dikendalikan
Kec 14 13 92,86
7. Terkendalinya penyebaran
penyakit hewan menular (SE
dan Flu Burung)
Jumlah kecamatan dengan kasus
flu burung dan Septicainea (SE) ≤
5 kasus
Kec 14 11 78,57
8. Terkoordinirnya distribusi
pupuk dan pestisida
1. Rasio kuota pupuk sesuai
RDKK
% 100 100 100,00
2. Jumlah kecamatan yang
menggunakan pestisida dengan
merk resmi/tidak palsu
Kec 14 13 92,86
9. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas komoditi unggulan
Kab. Solok
1. Jumlah penelitian komoditas
unggulan pertanian
2. Jumlah pengembangan
komoditas unggulan pertanian
Varietas
Kali
1
1
1
1
100,00
100,00

11. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
10. Meningkatnya kapasitas dan
kualitas pasar khusus
Jumlah penyediaan sarana dan
prasarana pasar khusus (pasar
sayur, pasar ternak, pasar ikan)
Paket 1 3 300,00
11. Meningkatnya ketersediaan air
irigasi untuk lahan pertanian dari
55% menjadi 70%
Luas cakupan lahan pengairan
melalui:
- Pengembangan jaringan
irigasi ( JITUT & JIDES)
- Pembangunan kincir air
- Pemeliharaan/pembangunan
pompanisasi
- Pembangunan irigasi tanah
dangkal
Ha
Ha
Ha
Ha
3.200
4
20
10
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Memperlancar pengangkutan
hasil pertanian dari sentra
produksi ke jalan kabupaten
1. Panjang jalan usaha tani yang
terbangun dan terpelihara
2. Panjang jalan produksi yang
terbangun dan terpelihara
Km
Km
5
8
0,350
0
7,00
0,00
Sumber : Data diolah
4.2 Analisis Penggunaan Anggaran
Dalam Rangka Meningkatkan
Kinerja Dinas Pertanian,
Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Solok
Berdasarkan hasil capaian
indikator-indikator kinerja utama yang
dipaparkan pada tabel 3.2 diatas, maka
dapat dianalisis penggunaan anggaran
yang direncanakan oleh Dinas
Pertanian, Perikanan Dan Peternakan
Kabupaten Solok dalam rangka
meningkatkan kinerja pada dinas
tersebut, dengan hasil analisis sebagai
berikut:
1. Terpenuhinya ketersediaan bibit unggul
bersertifikat pada komoditas padi,
hortikultura, palawija dan buah-buahan
tropis.
Peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian dilakukan
dengan memenuhi ketersediaan bibit
unggul bersertifikat pada komoditas
padi, hortikultura, palawija dan buah-
buahan tropis. Capaian kinerja ini
dapat terlaksana dengan didukung oleh
berbagai bentuk kegiatan. Indikator
sasaran tersedianya bibit unggul
bersertifikat dicapai dengan
melakukan kegiatan pengembangan
padi spesifik lokasi, pengembangan
perbenihan padi sawah;
pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija; kegiatan
pengembangan pertanian pada lahan
kering; kegiatan sarana dan prasarana
tanaman hias pengembangan tanaman
biofarmaka dan pengembangan
tanaman hortikultura. Secara
keseluruhan, pencapaian untuk
indikator ini adalah sebesar 769,56%
2. Terwujudnya swasembada daging di
Kabupaten Solok.
Terwujudnya swasembada daging di
Kabupaten Solok dicapai dengan
melalui peningkatan produksi daging
melalui berbagai kegiatan. Adapun
kegiatan pendukungnya adalah :
Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak; Pembibitan dan
perawatan ternak; Penelitian dan
pengembangan teknologi peternakan
tepat guna; Pengembangan agribisnis
peternakan.
Pencapaian untuk indikator ini adalah
sebesar 1.729,2%. Target peningkatan
produksi daging pada tahun 2012
adalah sebesar 2,5 % dengan realisasi
43,32%. Pada tahun 2011 produksi
daging sebesar 838,47 ton dan pada

12. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
tahun 2012 meningkat menjadi
1.201,68 ton. Tingginya persentase
peningkatan ini disebabkan karena
peningkatan populasi ternak dan
peningkatan angka pemotongan ternak.
3. Meningkatnya produksi perikanan
sesuai MOU Bupati Solok dengan
Menteri
Perikanan dan Kelautan dan
Pemprop Sumbar.
Sasaran ini dicapai melalui
peningkatan produksi ikan. Indikator
ini ditunjang oleh berbagai kegiatan
seperti pengembangan bibit ikan
unggul dan pembinaan dan
pengembangan perikanan. Hasil dari
kegiatan-kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan produksi dan kualitas
bibit ikan. Dari target 1.922 ton
produksi perikanan tahun 2012, dapat
terealisasi sebesar 1.929,60 ton dengan
capaian sebesar 100,40%. Produksi
perikanan tahun 2012 ini berasal dari
produksi budi daya sebesar 1.624 ton
dan produksi tangkap sebesar 305,60
ton. Sedangkan kalau dilihat dari total
produksi perikanan tahun 2011 sebesar
1.519,03 ton, terjadi peningkatan
produksi perikanan sebesar 410,57 ton
atau 27,03%. Sedangkan dari segi
produksi benih, juga terjadi
peningkatan sebesar 3,9%. Pada tahun
2011, produksi benih ikan sebesar
41.300.200 ekor meningkat pada tahun
2012 menjadi 42.912.718 ekor.
4. Meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan petani
Pencapaian target indikator sasaran
terlaksananya pembinaan kelompok
tani melalui penyuluhan, sekolah
lapang, magang dan lain-lain,
dilakukan melalui berbagai kegiatan
yang ada pada Dinas Pertanian
Perikanan dan Peternakan. Dari target
pembinaan sebanyak 100 kelompok
tani, terealisasi pembinaan terhadap
sebanyak 566 kelompok tani dengan
capaian target kinerja sebesar 566%.
5. Meningkatnya mutu dan hasil
produksi pertanian, perkebunan,
perdagangan dan Jasa.
Capaian sasaran meningkatnya mutu
dan hasil produksi pertanian,
perkebunan, perdagangan dan jasa
dinilai dari pencapaian indikator
kinerja jumlah teknologi yang
diterapkan dan dikembangkan untuk
peningkatan nilai tambah ekonomi
produksi masyarakat. Untuk mencapai
sasaran ini dilakukan melalui kegiatan
yang didukung oleh dana APBD
kabupaten yaitu Kegiatan pembinaan
dan pengembangan perikanan. Dari
target 1 paket terealisasi 2 paket yaitu
pengolahan ikan sale 1 paket dan
pengolahan bilih 1 paket dengan
capaian kinerja 200%.
6. Terjaminnya mutu produk hasil
pertanian
Pencapaian sasaran terjaminnya mutu
produk hasil pertanian dinilai dari
tercapainya indikator kinerja jumlah
kecamatan yang dilakukan
pengendalian OPT yang tingkat
serangannya dapat dikendalikan.
Untuk mencapai target kinerja
dilakukan dengan dukungan kegiatan
pengendalian organisme pengganggu
tanaman. Selama tahun 2012 terjadi
serangan OPT pada 7 kecamatan yaitu
Kecamatan Lembang Jaya (serangan
tikus), Kecamatan Singkarak (serangan
wereng coklat), Kecamatan X Koto
Diatas (serangan tungro dan blast),

13. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
3
Kecamatan Gunung Talang (serangan
tikus), Kecamatan Kubung (serangan
tikus), Kecamatan Bukit Sundi
(serangan tikus) dan Kecamatan
Junjung Sirih (serangan wereng
coklat). Upaya pengendalian dilakukan
dengan bantuan obat-obatan dari dinas
dan posko OPT yang ada di nagari.
Disamping itu juga dilakukan upaya
gerakan massal di 2 kecamatan yaitu
Kecamatan X Koto Singkarak dan
Kecamatan Lembang Jaya. Pada tahun
2012 hanya dapat terealisasi pada 13
kecamatan dari target 14 kecamatan,
karena masih belum terkendalinya
serangan wereng coklat di Kecamatan
X Koto Singkarak. Sehingga sesuai
target sasaran, maka capaian kinerja
pada indikator ini hanya tercapai
sebesar 92,86%.
7. Terkendalinya penyebaran penyakit
hewan menular (SE dan Flu Burung).
Indikator kinerja sasarannya jumlah
kecamatan dengan kasus terkendalinya
angka kejadian kasus flu burung dan
Septicainea (SE) ≤ 5 kasus. Untuk
menunjang pencapaian target kinerja,
maka sasaran ini ditunjang oleh
kegiatan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak
dan kegiatan pengawasan obat dan
kesehatan masyarakat veteriner
(kesmavet). Angka kejadian kasus flu
burung melebihi 5 kasus terjadi pada 3
kecamatan di Pusat Kesehatan Hewan
Wilayah I (Kecamatan Junjung Sirih,
X Koto Singkarak dan X Koto Diatas).
Jumlah angka kejadian yang terjadi
pada 3 kecamatan tersebut berjumlah
595 kasus. Sedangkan angka kejadian
pada 11 kecamatan lain dapat
terkendali dengan jumlah ≤ 5 kasus.
Dengan target indikator sasaran pada
14 kecamatan, hanya dapat terealisasi
pada 11 kecamatan. Sehingga capaian
target kinerja sebesar 78,57%.
8. Terkoordinirnya distribusi pupuk
dan pestisida
Capaian kinerja sasaran
terkoordinirnya distribusi pupuk dan
pestisida dinilai dari pencapaian 2
indikator yaitu rasio kuota pupuk
sesuai RDKK dan jumlah kecamatan
yang menggunakan pestisida dengan
merk resmi/tidak palsu. Pada tahun
2012 indikator sasaran rasio kuota
pupuk sesuai RDKK ditargetkan 100
% dan dapat terealisasi 100%,
sehingga tercapai kinerja 100%.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi dan
penyaluran di Kabupaten Solok Tahun
2012 dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 3.4.
Alokasi Pupuk Bersubsidi dan Penyaluran di Kabupaten Solok Tahun 2012
N
No
Pupuk Alokasi Penyaluran
1. Urea 7.233.610 Ton 7.016.602 ton
2. SP36 2.537.145 Ton 2.511.779 ton
3. ZA 2.169.900 Ton 2.148.201 ton
4. NPK 6.498.435 Ton 6.303.482 ton
5. Organik 2.291.420 Ton 2.176.849 ton

14. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
Jumlah 20.730.510 Ton 20.156.913 ton
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
komoditi unggulan di Kabupaten Solok
Indikator kinerja sasaran ini terdiri atas dua
(2) yakni: 1) jumlah penelitian komoditas
unggulan pertanian; 2) jumlah
pengembangan komoditas unggulan
pertanian. Pencapaian sasaran ini ditunjang
oleh kegiatan pengembangan padi spesifik
lokasi. Pada kegiatan ini Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan melakukan
penelitian dan pengembangan komoditas
padi varietas padi Caredek Merah dan
Siarang. Keluaran dari penelitian dan
pengembangan pada 2 varietas ini adalah
tersedianya benih pokok Caredek Merah
dan terlaksananya pemurnian varietas lokal
Siarang.
Pada tahun 2012, indikator kinerja jumlah
penelitian komoditas unggulan pertanian
ditarget 1 varietas dengan realisasi 1
varietas (penelitian padi siarang) dan
indikator kinerja jumlah pengembangan
komoditas unggulan pertanian ditarget 1
kali dapat terealisasi 1 kali (pengembangan
padi caredek merah). Dari pelaksanaan
kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar
100%.
10. Meningkatnya kapasitas dan kualitas
pasar khusus
Pada tahun 2012, untuk menunjang
pencapaian kinerja sasaran meningkatnya
kapasitas dan kualitas pasar khusus, Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan
melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan pemasaran hasil produksi
peternakan pada program peningkatan
pemasaran hasil produksi ternak dan
kegiatan pembinaan dan pengembangan
perikanan pada program pengembangan
budidaya perikanan. Pada dua kegiatan ini
dilakukan pembangunan pasar berupa los
pasar ikan di Alahan Panjang, Kecamatan
Lembah Gumanti sebanyak 1 paket.
Kegiatan lain berupa pembangunan pasar
ternak dengan 2 paket kegiatan yaitu
gerbang dan pagar pasar ternak di Guguak
Sarai, Kecamatan IX Koto Sei Lasi. Pada
tahun 2012 target indikator sasaran 1 paket,
terealisasi 3 paket kegiatan. Sehingga
capaian kinerja jumlah penyediaan sarana
dan prasarana pasar khusus (pasar sayur,
pasar ternak, pasar ikan) capaian kinerja
sebesar 300%.
11. Meningkatnya ketersediaan air irigasi
untuk lahan pertanian dari 55% menjadi
70%
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya
ketersediaan air irigasi untuk lahan
pertanian dari 55% menjadi 70% pada
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
ditunjang oleh kegiatan peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk
pertanian dan kegiatan pengembangan
tanaman hortikultura pada program
peningkatan produksi
pertanian/perkebunan. Pada tahun 2012,
capaian kinerja untuk sasaran ini ditetapkan
4 indikator kinerja. Memperlancar
pengangkutan hasil pertanian dari sentra
produksi ke jalan kabupaten.
Indikator sasaran terdiri dari dua yakni :
1) Panjang jalan usaha tani yang
terbangun dan terpelihara pada
tahun 2012
ditargetkan sepanjang 5 km. Capaian
kinerja untuk indikator ini hanya sebesar
7%, yaitu dengan terbangun dan
terpeliharanya jalan usaha tani sepanjang
350 meter melalui kegiatan pengembangan
tanaman hortikultura. Pembangunan jalan

15. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
usaha tani ini dilaksanakan di Nagari Koto
Sani, Kecamatan X Koto Singkarak.
2) Panjang jalan produksi yang
terbangun dan terpelihara tidak
terealisasi dari 8 yang ditargetkan.
Pada tahun 2012, Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan tidak
memiliki anggaran pada APBD
Kabupaten, APBD Propinsi
maupun dana tugas pembantuan
(APBN) untuk terbangun dan
terpeliharanya jalan produksi.
Sehingga capaian kinerja untuk
indikator ini sebesar 0%.
Berdasarkan penjelasan dan uraian
yang dipaparkan pada bagian diatas dapat
diketahui secara jelas bahwa anggaran
mempunyai peranan yang sangat penting
untuk mengetahui kinerja yang dicapai
oleh masing-masing sub-indikator pada
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Solok, dengan adanya anggaran
diketahui ada 11 sasaran yang telah
tercapai dan 10 sasaran yang belum
tercapai,tercapainya sasaran-sasaran
tersebut disebabkan oleh ketersediaan yang
dimiliki oleh masing-masing sub-indikator
yang senantiasa mengayomi terwujudnya
sasaran seperti terpernuhinya bibit unggul
bersertifikat pada komiditi padi,
meningkatnuya hasil perikanan berupa
peningkatan produksi ikan demikian pula
halnya dengan meningkatnya kelompok
tani yang disebabkan oleh meningkatnya
pengetahuan petani tentang hasil dan
produksi pertanian.
4.3 Analisis Capaian Kinerja
Penggunaan Anggaran Dinas
Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Solok
Berdasarkan hasil capaian kinerja
penggunaan anggaran Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Solok tahun 2012 diatas, maka dapat
diketahui kinerja masing-masing
indikator sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Utama
Hasil
capaian
Kategori
Capaian
1 Jumlah Penggunaan bibit unggul
bersertifikat:
- Padi sawah bersertifikat
- Penangkaran padi sawah dan
palawija
- Hortikultura
- Biofarmaka
311,23
0,00
2.767,00
0,00
Sangat baik
Kurang baik
Sangat baik
Kurang baik
2 Persentase peningkatan produksi daging 1.729.2 Sangat baik
3 Tercapainya target produksi ikan 100,40 Sangat baik
4 Jumlah kelompok tani yang dibina melalui
penyuluhan, sekolah lapangan, magang
566,00 Sangat baik
5 Jumlah teknologi yang diterapkan dan
dikembangkan untuk peningkatan nilai
tambah ekonomi produksi masyarakat
200,00 Sangat baik
6 Jumlah kecamatan yang dilakukan 92,86 Sangat baik

16. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
pengendalian OPT
7 Jumlah Kecamatan dengan kasus flu burung
dan septicainea (SE) ≤ 5 kasus
78,57 Baik
8 - Rasio kuota pupuk sesuai dengan
RDKK
- Jumlah Kecamatan yang
menggunakan pestisida dengan
merk resmi/tidak palsu
100,00
92,86
Sangat baik
Baik
9 - Jumlah penelitian komuditas
unggulan pertanian
- Jumlah pengembangan komoditas
unggulan pertanian
100,00
100,00
Sangat baik
Sangat baik
10 Jumlah penyediaan sarana dan prasarana
pasar khusus (pasar sayur, pasar ternak,
pasar ikan)
300,00 Sangat baik
11 Luas cakupan lahan pengairan melalui:
- Pengembangan jaringan irigasi
- Pembangunan kincir air
- Pemeliharaan/pembangunan
pompanisasi
- Pembangunan irigasi tanah dangkal
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurang baik
Kurang baik
Kurang baik
Kurang baik
12 - Panjang jalan usaha tani yang
terbangun dan terpelihara
- Panjang jalan produksi yang
terbangun dan terpelihara
7,00
0,00
Kurang baik
Kurang baik
Sumber: Data diolah
Sedangkan pencapaian kinerja
penggunaan anggaran pada Dinas
Pertanian Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Solok pada tahun 2012
secara menyeluruh adalah:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
100%
Target =
5.831,5
6.072,64
x 100%
= 96,02%
Dari hasil perhitungan
pencapaian kinerja Penggunaan
Anggaran Dinas tersebut diatas,
didapat nilai sebesar 96,02% yang
menyatakan bahwa kinerja tahun 2012
meningkat dari tahun sebelumnya
yaitu Tahun 2011 dengan peringkatan
4% hal ini dibuktikan hasil wawancara
dengan Kasubag Perencanaan,Monev
dan Pelaporan dan Kasubag Keuangan
pada Dinas pertanian Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Solok dan
diperkuat dengan hasil Laporan
Tahunan dan Laporann Fisik
Keuangan yang memperlihatkan
bahwa pencapaian Kinerja tahun 2012
sangat baik.
Dari keterangan pada tabel
diatas, maka dapat diketahui bahwa
secara rata-rata antara realisasi dan

17. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
2
target dari indikator utama kinerja
diperoleh data yang melebihi dari
angka 85%-100% dan indikator
teresebut dapat dipandang sangat baik.
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis
pencapaian kinerja pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
tentang penggunaan anggaran dalam
rangka meningkatkan kinerja Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Solok sebagai berikut:
1. Berdasarkan sasaran strategi Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Solok tahun 2012, maka
dapat diketahui terdapat 21 indikator
kinerja utama, dan hasilnya ada 10
indikator kinerja yang capaian
kinerjanya berada dibawah 100%
sedangkan sisanya 11 indikator
lainnya memiliki target capaian
melebihi 100%
2. Sumber dana yang dihimpun untuk
merealisasikan program kerja tahun
2012 dalam mendukung pencapaian
sasaran dan kegiatan telah sesuai
dengan yang ditetapkan.
3. Berdasarkan realisasi Penggunaan
Anggaran sesuai dengan Indikator
Kinerja Utama diketahui, bahwa
Kinerja Dinas Pertanian Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Solok
adalah sangat baik, dengan bukti
pencapaian kinerja berjumlah
96,02%.
5.2 Saran
Berdasarkan capaian kinerja
secara komulatif pada bagian
sebelumnya dan permasalahan yang
dihadapi pada tahun 2012, maka
penulis dapat memberikan saran
terutama kepada Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Solok dengan saran sebagai berikut:
1. Diperlukan koordinasi dan
dukungan dalam pencapaian tujuan
pembangunan
pertanian, perikanan dan
peternakan di Kabupaten Solok
terutama masyarakat, instansi
terkait dan legislatif
2. Meningkatkan kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) teknis dan
manajemen bagi petugas dan
masyarakat melalui pelatihan-
pelatihan dan bimbingan.
3. Meningkatkan kerja sama dan
fasilitasi kemitraan usaha dengan
anggota masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Depdagri, (2002). Kepmendagri No 29
Tahun 2002 tentang Pedomn
Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Direktorat Pengelolaan Keuangan
Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah. Jakarta.
LAKIP dan RENSTRA Dinas Pertanian
Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Solok Tahun 2012
Sjafrizal (2009) Peraturan pemerintah
no28 tahun 2005 menggariskan
beberapa prosedur dan langkah yang
harus ditempuh dalam proses
penyusunananggaran, baim pada
tingkat nasional maupun daerah

18. Jurnal Ilmiah ADVANCE Vol. 8 No. 2 Mei – September 2014
ISSN: 1979-2018
3
Deddi Nordiawan. Iswahyudi Sondi Putra,
Maulidah Rahmawati Akuntansi
Pemerintahan. Penerbit Salemba
Empat.
Dedi Nordiawan(2005). Akuntansi Sektor
Publik. Penerbit Salemba Empat.
Dr.Mardiasmo(2005). Akuntansi Sektor
Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas
tanggal 17 Oktober 2012
Mulgan, Richard (2000). "'Accountability':
An Ever-Expanding Concept?".
Public Administration 78 (3):
555-573.
Wahyuni Welly (2010). Analisa
pemberian kompensasi dalam
rangka meningkatkan motivasi
kerja dan kinerja karyawan.
Skripsi UMMY