Hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan antara individu dan mencakup hak dan kewajiban mereka, dengan sumber utama dari hukum Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdiri dari empat buku utama yang mencakup orang, benda, perikatan, dan bukti. Peraturan ini juga mengatur kepemilikan, hak kebendaan, serta mekanisme pendewasaan dan pengampuan bagi individu yang tidak cakap hukum.

1. HUKUM PERDATA

2. DEFINISI HUKUM PERDATA
• Sudikno Mertokusumo: “Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan
yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap
yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan
masyarakat” .
• Sri Soedewi Masjhoen Sofwan: “Hukum perdata adalah hukum yang
mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan
warga negara perseorangan yang lain”

3. Sumber Hukum Perdata
• Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB): ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia
Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1847 No. 23, pada tanggal 30 April
1847 yang terdiri atas 36 Pasal.
• KUHPer (BW), yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hukum produk Hindia Belanda yang
diundangkan pada tahun 1848.
• KUHD (WvK), diatur di dalam Stb. 1847 No. 23 meliputi dua buku, yaitu buku 1 mengenai
dagang secara umum dan buku 2 mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul di dalam
pelayaran. Yang terdiri atas 754 pasal.
• Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-
Pokok Agraria, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan.

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Terdiri dari 4 bagian, yaitu:
1. Buku I mengenai ”Orang”, memuat aturan-aturan mengenai diri seseorang dan
hukum keluarga
2. Buku II mengenai “Benda”, memuat hukum kebendaan dan Hukum Waris
3. Buku III mengenai “Perikatan”, memuat hukum kekayaan, mengenai hak dan
kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu
4. Buku IV mengenai “Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”, memuat
aturan mengenai alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap
hubungan hukum

5. Tidak Berlakunya Aturan
Pada KUHPerdata
1. Jika telah ada peraturan perundang-undangan yang
menggantikan. Contoh: Ketentuan-ketentuan dalam Buku II
mengenai tanah, dicabut dengan UU No. 5 Tahun 1960
mengenai Pokok-Pokok Agraria.
2. Dikesampingkan oleh SEMA No. 8 Tahun 1968

6. SEMA No. 8 Tahun 1968
Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:
1. Pasal 108 dan 110: wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di
muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.
2. Pasal 284 ayat 3: pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan.
3. Pasal 1682: hibah harus dilakukan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579: pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan
memakai sendiri barangnya.
5. Pasal 1238: pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului
dengan suatu penagihan tertulis.
6. Pasal 1460: risiko seorang pembeli barang
7. Pasal 1603 ayat (1) dan ayat (2): diskriminasi antara orang Eropa dan orang bukan Eropa dalam perjanjian
perburuhan.

7. Buku I
Orang/Persoon
• Orang (Persoon)  Pembawa hak atau subyek di dalam hukum
• 2 jenis Persoon:
1. Manusia (natuurlijk persoon);
2. Badan hukum (rechts persoon).

8. Manusia (Natuurlijk Persoon);
• Seseorang menjadi pembawa hak dari saat ia dilahirkan sampai dengan
meninggal.
• Pengecualian  Pasal 2 KUH Perdata, janin yang ada di kandungan
dianggap sudah memiliki hak mewaris, dengan ketentuan ia dilahirkan hidup.
• Setiap orang memiliki hak, namun tidak semua orang boleh bertindak sendiri
dalam melaksanakan hak-haknya. Orang-orang demikian dinyatakan “tidak
cakap”, dan dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh wali atau
kuratornya.

9. Orang Yang Tidak Cakap Bertindak
(Pasal 1330 KUH Perdata)
1. Orang yang belum dewasa
2. Orang di bawah Pengampuan
3. Wanita yang sudah menikah. Ketidakcakapan perempuan
bersuami telah disimpangi dengan adanya SEMA RI Nomor 3
Tahun 1963 jo. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan.

10. Perbuatan Hukum Orang Yang Tidak Cakap
• Diwakili oleh orang tuanya, bagi yang di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 UU
Perkawinan).
• Diwakili oleh walinya, bagi yang di bawah perwalian (Pasal 50 UU Perkawinan).
• Pernyataan dewasa (Handlichting), bagi anak yang belum dewasa.
• Diwakili atau didampingi oleh suami, bagi istri yang sedang dalam perkawinan.
• Diwakili oleh pengampunya (curator), bagi yang di bawah pengampuan (Pasal 433
KUH Perdata).

11. Pendewasaan
• Pendewasaan  suatu daya upaya hukum untuk menempatkan
seorang yg belum dewasa menjadi sama dengan orang yg telah
dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua
tindakan.
• Pasal 424 KUHPerdata: anak yg dinyatakan dewasa, dalam segala
hal mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.

12. Jenis-Jenis Pendewasaan
1. Pendewasaan Terbatas: anak di bawah umur dinyatakan dewasa untuk
tindakan tertentu. Harus berusia 18 tahun dan permohonan diajukan ke
Pengadilan Negeri (426 KUHPerdata)
2. Pendewasan Penuh: anak di bawah umur dinyatakan dewasa untuk segala
tindakan. Harus berusia 20 tahun dan permohonan diajukan ke Presiden
(420-421 KUHPerdata)

13. Pengampuan (Curatele)
• Pengampuan: Suatu upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah
dewasa menjadi sama dengan yang belum dewasa.
• Pasal 433 KUHPerdata: Setiap orang dewasa yg menderita sakit ingatan,
boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan.
• Pasal 462 KUHPerdata: Anak yg belum dewasa yg berada dalam keadaan
dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di bawah
pengampuan, melainkan tetap di bawah pengawasan bapak dan ibunya.

14. Pengampuan
• Permintaan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana
orang minta pengampuan itu berada (Pasal 436 KUHPerdata)
• Pengampuan mulai berlaku sejak putusan diucapkan (Pasal 446 (1)
KUHPerdata)

15. YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENGAMPUAN
PSL 434
(1) BW
Keluarga sedarah terhadap saudara sedarahnya; karena dungu, sakit
ingatan atau mata gelap
PSL434
(2) BW
Keluarga sedarah dlm garis lurus dan 0leh keluarga semenda
dlm garis menyimpang sampai dg derajat keempat, dlm hal
karena pemborosan
PSL 434
(3) BW
PSL434
(4) BW Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sndiri
PSL 435
BW
Kejaksaan, dalam hal orang yang berada dalam keadaan mata gelap,
dungu atau sakit ingatan
Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya

16. Akibat Hukum Pengampuan
• Dipersamakan dengan orang yang di bawah umur.
• Segala perbuatan hukum yg dilakukan oleh orang yang di bawah
pengampuan, batal demi hukum.
• Pengecualian, bagi yang di bawah pengampuan karena boros,
diperbolehkan:
1) Membuat surat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUHPerdata)
2) Kawin dan membuat perjanjian kawin (dibantu oleh
pengampunya)

17. Berakhirnya Pengampuan
• Jika sebab-sebab pengampuan sudah hilang
• Jika yang diampu meninggal dunia
• Harus ada putusan pengadilan yang menyatakan pengampuan
berakhir

18. Badan Hukum (Rechts Persoon)
• Prof. Wirjono Prodjodikoro: Badan Hukum adalah suatu badan yang di
samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum
dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum
terhadap orang lain atau badan lain.
• Prof. Sri Soedewi Masjchoen: Badan hukum adalah kumpulan dari orang-
orang yangg bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan
kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu.

19. Badan Hukum
Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tapi diwakili
“organ” pengurus yg bertindak untuk dan atas nama BH.
Batas luasnya wewenang organ melakukan perbuatan hukum ditentukan dlm
Anggaran Dasar/aturan lainnya.
Tindakan organ yg melampaui wewenang, menjadi tanggungjawabnya sendiri,
kecuali munguntungkan Badan Hukum tersebut atau organ yg lebih tinggi (Lihat
pasal 1656 KUHPerdata)
Paul Scholten: Jika terjadi onrechtmatige daad oleh organ, jika masih dlm wewenang yg
diberikan, Badan Hukum tetap bertanggungjawab sesuai pasal 1365 KUHPerdata.

20. Obyek Hukum
• Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan
hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan
hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan.
• Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur
berdasarkan hukum.

21. Benda
• Pasal 499 KUHPerdata: benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-
tiap hak yg dapat dikuasai oleh hak milik
• Sistem Hukum Benda adalah tertutup. Artinya, orang tidak dapat
mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah
ditetapkan dalam UU. Jadi hanya terbatas pada yang sudah
ditetapkan dalam UU saja.

22. PENGERTIAN HAK KEBENDAAN
• Prof. Subekti:
Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda
yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
• Prof. Apeldoorn:
Hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu
benda.
• Prof. Sri Soedewi M.:
Hak kebendaan adalah hak mutlak atas atas suatu benda, dimana hak itu memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

23. Ciri-Ciri Hak Kebendaan
1. Merupakan Hak Mutlak: Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
2. Droit de suite: Hak yang mengikuti
3. Mempunyai Sistem: Yang terlebih dahulu terjadi, kedudukannya lebih tinggi dari
yang terjadi kemudian
4. Droit de preference: Didahulukan dari hak lainnya
5. Mempunyai macam-macam actie jika terdapat gangguan terhadap hak tersebut.
6. Mempunyai cara pemindahan yang berlainan.

24. HAK-HAK KEBENDAAN DALAM BUKU II
KUHPERDATA
HAK-HAK
KEBENDAAN
BERSIFAT MEMBERI
JAMINAN
HAK KEBENDAAN YANG
MEMBERI JAMINAN: HAK
GADAI, HAK HIPOTEK
BERSIFAT MEMBERI
KENIKMATAN
MEMBERI KENIKMATAN ATAS
BENDA ORANG LAIN: HAK
MEMUNGUT HASIL, HAK PAKAI,
HAK MENDIAMI
MEMBERI KENIKMATAN ATAS
BENDANYA SENDIRI: HAK
EIGENDOM DAN HAK BEZIT

25. 3
1
PENGERTIAN BEZIT
2
KESIMPULAN:
BEZIT ADALAH HAK SESEORANG YANG MENGUASAI SUATU
BENDA, BAIK LANGSUNG MAUPUN DG PERANTARAAN ORANG LAIN
UNTUK BERTINDAK SEOLAH-OLAH BENDA KEPUNYAAN SENDIRI.
25
Pasal 529 BW: Bezit adalah kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang
menguasai suatu kebendaan, baik dg diri sendiri maupun dg perantaraan orang lain dan yg
mempertahankan atau menikmtinya sbg pemilik barang
Prof. Subekti: Bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-
olah kepunyaannya sendiri, yg dilindungi oleh hukum, dg tdk mempersoalkan hak milik atas benda itu
sebenarnya ada pada siapa
Prof. Sri Soedewi: Bezit ialah keadaan memegang /menikmati sesuatu benda dimana
seseorang menguasainya, baik sendiri maupun dg perantaraan orang lain, seorang –olah
itu kepunyaannya sendiri.

26. BEZIT
• Pasal 529 BW: Bezit adalah kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang
menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan
orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya sebagai pemilik barang
• Prof. Subekti: Bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu
benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang dilindungi oleh hukum, dengan tidak
mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa
• Prof. Sri Soedewi: Bezit ialah keadaan memegang /menikmati sesuatu benda dimana
seseorang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain,
seolah–olah itu kepunyaannya sendiri.

27. BEZIT JUJUR DAN
BEZIT TIDAK JUJUR
BEZIT JUJUR
(Psl 531 BW_
BEZIT TIDAK
JUJUR (532 BW)
BEZIT
DILINDUNGI
Psl 533 BW
Jika orang mengira
bahwa benda yang
dikuasainya adalah
miliknya
(Membeli atau
warisan)
Apabila orang
mengetahui bahwa
benda yg ada
padanya bukanlah
miliknya (hasil
pencurian)
Bezit selalu
dianggap selalu
jujur dan siapa yg
mengemukakan
bahwa bezit tidak
jujur, ia wajib
membuktikannya.

28. Syarat-Syarat Bezit
1. Adanya Corpus:
Harus adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya
2. Adanya Animus:
Yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh
orang tersebut

29. Hapusnya Bezit
1. Bendanya diserahkan oleh bezitter kepada orang lain
2. Bendanya diambil orang lain
3. Bendanya dibuang atau dihilangkan oleh bezitter
4. Bendanya tidak diketahui lagi ada dimana
5. Bendanya musnah

30. HAK EIGENDOM
Pengertian eigendom:
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan UU/peraturan
lainnya (570 KUHPer)
Pasal 574 KUHPerdata:Tiap pemilik sesuatu benda berhak menuntut kembali
bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.

31. Perolehan Hak Milik
Pasal 584 KUHPerdata:
1. Pengambilan
2. Perlekatan
3. Lewat Waktu
4. Pewarisan
5. Penyerahan

32. Perolehan Hak Milik
Di Luar KUHPerdata:
1. PEMBENTUKAN BENDA: Menjadikan benda yg sudah ada menjadi benda baru: kayu
diukir menjadi patung; pasir, batu dan semen menjadi bangunan dll
2. PENARIKAN BUAHNYA: Menjadi pemilik dari buah-buah/hasil benda yg dibezitnya
3. PERSATUAN/PENCAMPURAN BENDA
4. PENCABUTAN HAK: Biasanya oleh penguasa
5. PERAMPASAN
6. PEMBUBARAN SUATU BADAN HUKUM

33. Benda Tidak Bergerak dan Bergerak
TIDAK BERGERAK (psl 506, 507, 508 BW)
1. Menurut sifatnya tidak bergerak: Tanah dan
segala sesuatu yang bersatu dengan tanah
2. Menurut tujuan pemakaiannya supaya
bersatu dg benda tidak bergerak: mesin-
mesin pabrik
3. Menurut penetapan UU sebagai benda tidak
bergerak: Hak-hak/penagihan mengenai
benda tidak bergerak; kapal ukuran 20m3 ke
atas
BERGERAK (Psl 509, 510, 511 BW)
1. Menurut sifatnya bergerak dalam arti dapat
dipindahkan ke tempat lain: kursi, meja, buku
2. Menurut penetapan UU adalah benda
bergerak ialah segala hak atas benda bergerak:
hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas
bunga yang harus dibayar selama hidup; hak
menuntut di muka hakim supaya uang tunai
atau benda-benda bergerak diserahkan kepada
penggugat, saham-saham perseroan dan surat
berharga lainnya

34. Levering (Penyerahan) Benda Bergerak
Yang Tidak Berwujud
• Pasal 613 (3) BW: Penyerahan dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut
 Atas Unjuk (Aan Tonder)
• Pasal 613 (1) BW: Dilakukan dengan cara membuat akte otentik atau akte
dibawah tangan (dinamakan sebagai cessie)  Atas Nama (Op Naam)
• Pasal 613 (3) BW: Dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan
endorsement  Atas Perintah (Aan Order)

35. BENDA MUSNAH DAN
BENDA YANG TETAP ADA
BENDA MUSNAH:
Benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, kegunaan/manfaat dari benda
itu justru terletak pada kemusnahannya. (makanan, minuman, kayu bakar dan arang)
BENDA YANG TETAP ADA:
Benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu musnah. (cangkir,
sendok, piring, mobil dll)

36. BENDA YANG DAPAT DIGANTI DAN
BENDA YANG TIDAK DAPAT DIGANTI
 Dibedakan dalam hal perjanjian penitipan barang
 Pasal 1694 BW: pengembalian benda yg dititipi harus in natura, artinya tidak boleh
diganti dengan benda lain. Karena itu, perjanjian penitipan barang pada umumnya
hanya mengenai benda yang tidak akan musnah
 Pasal: 714 BW: Bila benda yang dititipkan berupa uang, maka jumlah uang yang
harus dikembalikan harus dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, baik
mata uang nilainya turun atau naik.
 Kalau uang itu dipinjam –menggantikan, boleh dikembalikan dalam uang lain, yang
penting jumlahnya sama

37. Benda yang Dapat Diperdagangkan dan Benda
Yang Tidak Dapat Diperdagangkan
BENDA YANG DIPERDAGANGKAN
• Ialah benda yang dapat dijadikan obyek (pokok) perjanjian. Biasanya semua
benda dalam lapangan harta kekayaan.
BENDA YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN
• Ialah benda yang tidak dapat dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian.
Biasanya benda untuk kepentingan umum.

38. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
• Jaminan umum didasarkan pada pasal 1131dan pasal 1132 KUHPerdata.
• Pasal 1131 KUHPerdata: Segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang
akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap
pelunasan hutang yang dibuatnya.
• Pasal 1132 KUHPerdata: Bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara
bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.
Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni
besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada
alasan-alasan sah untuk didahulukan, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.
• Jaminan Khusus: Gadai, Hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan

39. Gadai
• Pengertian: Hak yg diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yg diberikan
kepadanya oleh debitur atau orang lain atas nama debitur sebagai jaminan
pembayaran dan hak memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat
pembayaran lebih dulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda
jaminan tersebut.
• Tata Cara:
Perjanjian antara penerima gadai dan pemberi gadai
Benda yg digadaikan harus ada di tangan penerima gadai

40. Hapusnya Gadai
1. Hapusnya perjanjian peminjaman uang
2. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan karena penyalahgunaan dari
pemegang gadai
3. Benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai
kepada pemberi gadai
4. Pemegang gadai karena sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan
5. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai
6. Karena lenyapnya benda yang digadaikan
7. Karena hilangnya benda yang digadaikan

41. Fidusia
• Dasar Hukum: UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan PP No. 86
Tahun 2000 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
• Obyek: Benda bergerak baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud maupun yg tdk
berwujud dan benda tdk bergerak khususnya bangunan yg tdk dapat dibebani hak
tanggungan
• Hapusnya fidusia:
1) Hapusnya utang yg dijamin dengan Fidusia
2) Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima fidusia
3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

42. Hak Tanggungan
• Pengertian: hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
• Dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha, dana Hak Pakai

43. Hapusnya Hak Tanggungan
1. Hapusnya utang yg dijamin dg hak tanggungan
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegangnya
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

44. Hipotik
• Obyek: Kapal laut yang berukuran 20 m3 gross ton ke atas
• Pembebanannya harus dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat
pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal pada Syahbandar Ditjen Hubla
• Hapusnya Hipotik:
1) Karena hapusnya perikatan pokok
2) Karena pelepasan hypotheeknya oleh kreditur
3) Karena penetapan tingkat oleh hakim

45. PERJANJIAN PENANGGUNGAN
(BORGTOCHT)
• Diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), yaitu dalam pasal 1820 - 1850 KUH Perdata
• Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) adalah suatu persetujuan di mana
pihak ketiga, guna kepentingan di berutang mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan si berutang, mana kala si berutang ini sendiri tidak
memenuhi perikatannya
• Pihak penanggung (borg) tidak harus selalu orang pribadi (natuurlijke persoon),
tetapi dapat juga terjadi suatu badan hukum (rechtspersoon).

46. PERJANJIAN PENANGGUNGAN
(BORGTOCHT)
• Seorang penanggung (borg) tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun
dengan syarat yang lebih berat dari pada perikatan si berutang.
• Seorang penanggung (borg) diperbolehkan untuk menanggung hanya sebagian saja
dari utangnya debitur, ataupun dengan syarat-syarat yang lebih sedikit.
• Apabila dalam perjanjian penanggungan tersebut seorang penanggung (borg)
menanggung lebih dari utangnya debitur atau dengan syarat-syarat yang lebih berat,
maka perikatan tersebut tidak sama sekali bakal, akan tetapi penanggung (borg)
adalah sah menanggung untuk yang meliputi perikatan pokok saja.

47. Syarat-syarat menjadi penanggung
Pasal 1827 KUH Perdata, yaitu :
• Cakap untuk mengikatkan diri. Maksudnya sama seperti yang ditegaskan oleh pasal
1330 j.o 330 KUH Perdata, yaitu syarat yuridis untuk dinyatakan cakap untuk
membuat perjanjian secara umum.
• Cukup mampu untuk memenuhi perikatannya. Merupakan syarat ekonomis bahwa
penanggung (borg) mempunyai kemampuan finansial untuk membayar utang di
berutang apabila si berutang tidak sanggup melunasi hutangnya.
• Berdiam di wilayah Indonesia. Merupakan syarat lokasi, tentunya syarat ini untuk
memudahkan bagi kreditur (bank) menagih utang tersebut.

48. Hapusnya Borgtocht
Dalam pasal 1845 – 1850 KUH Perdata:
1. Hapusnya perikatan pokok yang dibuat debitur dan kreditur.
2. Karena percampuran utang antara pribadi debitur dengan penanggung (borg).
3. Penanggung (borg) menggunakan tangkisan terhadap kreditur yang dipakai oleh debitur.
4. Penanggung (borg) dibebaskan karena kesalahan kreditur, tidak dapat lagi menggantikan hak hipotik dan hak
previlege (hak istimewa) kreditur.
5. Apabila kreditur dengan sukarela menerima benda tidak bergerak atau benda lain sebagai pembayaran utang
debitur.
6. Apabila penundaan pembayaran yang diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur yang kemudian
membebaskan penanggung (borg) dari penanggungan tersebut.

49. Perikatan
• KUHPer tidak mengatur definisi perikatan, hanya disebutkan bahwa perikatan lahir
dari persetujuan ataupun dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata)
• M. Yahya Harahap, S.H.: perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta
benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak
untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi
• Prof. Subekti, S. H.: Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak-pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu

50. Sumber Perikatan
Pasal 1233 KUHPer, sumber perikatan ada dua, yaitu:
• Perjanjian (Pasal 1313 KUHPer).
• Undang-undang (Pasal 1352 KUHPer), yang terdiri atas:
• Perikatan yang lahir dari undang-undang karena undang-undang saja, dan
• Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia

51. Obyek Perikatan
Pasal 1234 KUH Perdata: Prestasi (obyek) perikatan itu dibedakan atas:
• memberikan sesuatu,
• berbuat sesuatu,
• tidak berbuat sesuatu
Prestasi (obyek) perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
• Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata).
• Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 KUH
Perdata).
• Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia

52. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:
• kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
• kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
• suatu hal tertentu,
• suatu sebab yang halal

53. Syarat Sahnya Perjanjian
• Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, karena melekat pada subjek perjanjian.
Sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena
melekat pada objek perjanjian/perjanjian.
• Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (ex-nunc).
Maksudnya, perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak
kepada hakim. Apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat para
pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang
memberikan persetujuannya secara tidak bebas.
• Apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi
hukum (ex-tunc), yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

54. Syarat Sahnya Perjanjian
• Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak
mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Sepakat terjadi dengan
bertemunya penawaran dengan permintaan. Dalam hal ini, antara para pihak harus
mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana
kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.
• Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang,
dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUH
Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya
unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

55. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian
• Pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap
menurut undang-undang (Pasal 1329 KUH Perdata)
• Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk bertindak dalam lalu
lintas hukum, yaitu:
1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum
kawin (a contrario Pasal 330 KUH Perdata). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47
ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1), usia dewasa ditetapkan 18 tahun.
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, adalah
setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, dan
boros.
3) Perempuan yang bersuami

56. Hal Tertentu
• Objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-
kurangnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Jumlah tidak perlu
disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.
• Objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332
KUH Perdata)
• Barang yang akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu persetujuan
(Pasal 1334 KUH Perdata). Pengecualian, Pasal 1334 ayat 2, dilarang bagi seseorang
untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka atau minta diperjanjikan
sesuatu hal mengenai warisan seperti itu.

57. Sebab yang Halal
• Pasal 1337 KUH Perdata: Suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum
• Pasal 1335 KUH Perdata: perjanjian yang dibuat dengan sebab
yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum

58. Wanprestasi
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:
• tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
• melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
• melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
• melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

59. Wanprestasi
Pasal 1267 KUH Perdata, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan
tuntutan/gugatan di depan hakim sebagai berikut.
• Pemenuhan perikatan.
• Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
• Ganti kerugian.
• Pembatalan perjanjian timbal balik.
• Pembatalan dengan ganti kerugian

60. Wanprestasi
Atas tuduhan wanprestasi, debitur yang dituduh lalai dapat
melakukan pembelaan sebagai berikut.
• Keadaan memaksa (overmacht/force majeur)
• Kreditur sendiri telah lalai (exceptio non adimpleti contractus)
• Kreditur telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)

61. Jenis-Jenis Perikatan
• Perikatan Bersyarat: Apabila suatu perikatan digantungkan pd suatu peristiwa yg
masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. (psl 1253 s/d 1267 BW).
Ini dibagi dua: perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dg syarat batal.
• Perikatan Dengan Ketetapan Waktu: Perikatan yg pelaksanaannya ditangguhkan
sampai pd suatu waktu yg ditentukan yg pasti akan tiba.
• Perikatan Mana Suka (Alternatif): Perikatan dimana si berutang (debitur)
dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam
pejanjian, tetapi tidak dapat memaksa si kreditur untuk menerima sebagian dari
barang yang satu dan sebagian dari yang lainnya

62. Jenis-Jenis Perikatan
• Perikatan tanggung menanggung: Perikatan dimana debitur dan/atau kreditur
terdiri dari beberapa orang.
• Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi: Perikatan yg prestasinya
dpt dibagi, pembagian mana tdk boleh mengurangi hakekat prestasi itu.
• Perikatan dengan ancaman hukuman: perikatan dimana ditentukan bahwa
debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tdk melaksanakan
perikatan.

63. Asas-asas Perikatan
1. Azas Kebebasan berkontrak: Pasal 1338 (1) KUHPerdata
2. Bersifat Pelengkap (opsional):Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dpt
dikesampingkan
3. Konsensualisme: Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan
antara kedua pihak (pasal 1320 KUHPerdata).
4. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

64. Pembatalan Perjanjian
• Pembatalan dpt dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan
• Syarat-syarat pembatalan:
1. Perjanjian dibuat oleh yg tidak cakap hukum
2. Perjanjian bertentangan dg UU, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Perjanjian dibuat karena pakasaan, kekhilafan, dan penipuan (pasal 1321 BW)
• Tiga hal dalam pembatalan perjanjian timbal balik:
1. Perjanjian harus bersifat timbal balik
2. Pembatalan harus dilakukan di muka hakim
3. Harus ada wanprestasi

65. Hapusnya Perikatan
1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan utang (novasi)
4. Perjumpaan utang
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewat waktu (daluarsa)

66. Hapusnya Perikatan
11. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dlm suatu perjanjian
12. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya: perjanjian
maatschap dan perjanjian pemberian kuasa
13. Meninggalnya orang yang memberi perintah
14. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian maatschap
15. Adanya syarat-syarat yang membatalkan perjanjian

67. Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechmatige Daad)
Pasal 1365 KUHPerdata diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu
atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:
1. melanggar hak orang lain
2. bertentangan dengan kewajiban hukum dari yg melakukan perbuatan itu.
3. bertentangan dengan baik kesusilaan maupun azas- azas pergaulan
kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

68. Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechmatige Daad)
Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum:
• Harus ada perbuatan;
• Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
• Harus ada unsur kesalahan;
• Harus ada kerugian yang diderita;
• Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang
ditimbulkan.