2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul”pajak
penghasilan orang pribadi”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang
diberikan di Universitas Serambi Mekkah.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang” pajak
penghasilan orang pribadi”, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari
berbagai sumber.
Dalam penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada
teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan Yang kami miliki.
Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi
penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah
ini, khususnya kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk
kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.
3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 4
1.1. Latar Belakang........................................................................ 4
1.2. Identitifkasi Masalah............................................................... 5
1.3. Tujuan penulisan..................................................................... 5
1.4. Manfaat Penulisan................................................................... 5
1.5. Sistematika Penulisan.............................................................. 6
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................ 7
2.1. Pengertian Pajak Penghasilan.................................................. 7
2.2. Subyek Pajak Penghasilan....................................................... 8
2.3. Obyek Pajak Penghasilan........................................................ 9
2.4. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan....................... 10
2.5 Pajak Penghasilan atau PPh Untuk Koperasi.......................... 11
BAB III PENUTUP .................................................................................... 15
3.1 Kesimpulan.............................................................................. 15
3.2 Saran....................................................................................... 15
Daftar pustaka.............................................................................................. 16
4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang masalah
Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, sejak
tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk ekstensifikasi
dibidang perpajakan. Selain melalui kegiatan canvassing, upaya eksensifikasi juga
dilakukan DJP dengan cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki
NPWP secara system, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat
dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan
perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa
diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.
Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah
terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang
bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-
undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di
Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth
pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal
faculties and abilitites", Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak
didasarkan pada "returns and gain". “Tersonal faculty and abilities" secara implisit
adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and
gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam
sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861
yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax
Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang
dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah
dipergunakan sampai dengan tahun 1962.
5. 5
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pada makalah
ini adalah:
1. Apa pengertian dari pajak penghasilan?
2. Siapa subjek atau Wajib Pajak Penghasilan?
3. Siapa pemotong pajak penghasilan?
4. Mengapa ada Pajak Penghasilan?
5. Bagaimana cara menghitung Paajak Penghasilan?
1.3 Tujuan penulisan
Makalah yang berjudul pajak penghasilan ini bertujuan membahas tentang beberapa
hal diantaranya sebagai berikut:
1. Apa itu pajak
2. Siapakah Subjek atau Wajib Pajak Penghasilan
3. Apa saja jenis-jenis pembayaran pajak Penghasilan.
4. Mengapa adanya pembayaran pajak Penghasilan
5. Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang akan diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai Pajak
Penghasilan dalam sistem hokum Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan penulisan makalah ini dapat memberikan sumbangan
terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam berbagi bidang pajak
penghasilan.
6. 6
1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri dari 3 bab, yakni BAB I mengenai pendahuluan yang
memuat latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika
penulisan, BAB II mengenai pembahasan, dan BAB III yang memuat mengenai
kesimpulan
7. 7
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian pajak Penghasilan
Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :
1. Iuran / pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
Jenis-jenis Pajak :
Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh
dari pajak pusat adalah:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. 8
Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan
undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff
pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
Ø untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
Ø untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
Ø tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan
istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
Ø Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya
(ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap
keluarga.
2.2 Subyek Pajak Penghasilan
Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak
penghasilan adalah sebagai berikut:
1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang
sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka
pendapatan itu dikenakan pajak.
Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak
termasuk Subyek pajak sebagai berikut:
1. Badan perwakilan negara asing.
9. 9
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari
negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara
indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan
dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak
melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak
memperoleh penghasilan dari Indonesia
2.3 Obyek Pajak Penghasilan
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan
Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan
atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan
ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk
ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin
dan pembangunan.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan
dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
10. 10
Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas
maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila
dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi
Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila
suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau
dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan
dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.
2.4 Perubahan Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini
diamandemen oleh :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem
pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa
kali dalam:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk tahun
pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk tahun
pajak 2006.
11. 11
2.5 Pajak penghasilan atau PPh untuk Koperasi
Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di
luncurkan direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih
terus diperpanjang. Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan
menghitung hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi
biaya-biaya. Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut.
Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:
1. Untuk WP orang pribadi
Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%
Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25%
Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%
2. Untuk WP berbentuk badan usaha
Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%
Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas adalah tarif progresif. Artinya
setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi
terlebih dahulu,baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena
Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan kebawah.
contoh :
1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000
PPh nya adalah :
12. 12
5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000
Total = Rp 71.250.000.
2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000
PPh nya adalah :
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000
Total = Rp 72.500.000.
Bagaimana dengan pajak koperasi? Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah
objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan
koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut.
Ø Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000,
koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki
kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.
Ø Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.
Ø Modal koperasi terdiri dari : modal sendiri dan modal pinjaman
Ø Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam
negeri.
Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilaha apa saja
yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh :
13. 13
1. Bunga Simpanan Koperasi
Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi
kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada
koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan
Ad/ART Koperasi :
1. Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak
penghasilan atau PPh :
Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang
jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp
240.000,00 setiap bulannya.
2. Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp
240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam
satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya
termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Ø SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan
pokoknya.
Ø Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang
diperoleh koperasi.
Ø Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,
SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga
harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan penerima.
Ø Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 oleh
pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000).
Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak
Ø Memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan
bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi.
14. 14
Ø Menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan
nama dan NPWP koperasi).
Ø Melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya
(menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).
Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak:
Ø Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Lihat Pasal 4 ayat
(3) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000).
Ø Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi hibah
dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai kekayaan koperasi sebelum
dikurangi dengan hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan pada saat akan
menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Dividen atas bagian laba dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf f)
Ø Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Ø Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya.
15. 15
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari semua uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:
1. Pajak merupakan iuran wajib yang harus di bayar oleh setiap warga Negara
Indonesia berdasarkan jenisnya masing-masing.
2. Apabila terjadinya pelanggaran seperti tidak membayar iuran wajib pajak
tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Di dalam pembayaran iuran perpajakan tidak adanya toleransi.
4. Ketentuan pembayaran pajak sesuai menurut jenisnya masing-masing.
3.2 Saran
Makalah yang berjudul perpajakan ini merupakan karya tulis berdasarkan
himpunan material yang di ambil dari berbagai sumber. Oleh karena itu, jika ada
kesalahan dalam penulisan dan dalam penyajian bahan penulis sangat mengharpakan
kritik dan saran dari para pembaca demi terwujudnya kebenaran yang kita kehendaki
semua dan demi kesempurnaan penyelesaian makalah pajak ini.
16. 16
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku :
Djuanda, gustian. 2003. Pajak penghasilan orang pribadi. Jakarta. PT. Salemba
empat.
Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar pajak penghasilan. Jakarta. PT. salemba empat.
2. Perundang-undangan :
Undang Undang No. 17 tahun 2000
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Internet :
http://sites.google.com
http://gumilar69.blogspot.com
