Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Penelitian ini membahas pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan; (2) Berdasarkan penelitian terdahulu, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; (3) Penelitian ini bertuju

1. PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK
(PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH
JAKARTA SELATAN)
AMELIA HASANAH
12160137

2. Latar Belakang
■ Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam
potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia
tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di
Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu
masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah
tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan
pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan
penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam
keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).
■ Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin
meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan
gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120).

3. PERUMUSAN MASALAH
■ Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
■ Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP),
pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?
■ Variabel bebas manakah yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan?

4. TUJUAN PENELITIAN
■ Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:
■ Untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di
Wilayah Jakarta Selatan.
■ Untuk menganalisis variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta

5. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
■ Manfaat bagi wajib pajak
– Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar
wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
■ Manfaat bagi pembaca
– Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
– Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan
secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
■ Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
■ Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban
kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah
dilakukan.
■ Manfaat bagi peneliti
– Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh
dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang
didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
– Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan
NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh
dengan kenyataan atau kondisi yang yang sebenarnya terjadi dilapangan.

6. Kajian Teoritis
Pengertian pajak
■ Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan
penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan
batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama.
■ Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang
dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
■ Menurut Waluyo (2009:2) pengertian “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
■ Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

7. PENELITIAN TERDAHULU
Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian,
yaitu:
Tabel Penelitian
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
(Kesimpulan)Persamaan Perbedaan
Bambang
Sujatmiko
(2011)
Kewajiban
Pemilikan Nomor
Pokok Wajib
Pajak dalam
Pengalihan Hak
atas Tanah
dan/atau
Bangunan
(Tinjauan
terhadap
Peraturan
Direktur
Jenderal Pajak
Nomor
35/PJ/2008)
Variabel:
Kewajiban
Pemilikan Nomor
Pokok Wajib
Pajak
Variabel:
Pemeriksaan
pajak,
Penagihan
Pajak, dan
Penerimaan
Pajak
Ruang lingkup
penelitian ini
dilakukan Pada
KPP Pratama di
wilayah Jakarta
Selatan
sedangkan
ruang lingkup
jurnal ini pada
KPP Pratama
Pangkalan Bun
Kewajiban pemilikan nomor
pokok wajib pajak masih
diberlakukan dan tetap didata
oleh Direktorat Jenderal Pajak
yaitu pada Kantor Pajak
Pratama Pangkalan Bun,
selanjutnya berdasarkan hasil
interview, penulis dengan
masyarakat dan/atau wajib
pajak yang melakukan
perbuatan hukum dalam jual
beli yang dibuat dihadapan Eko
Soemarno, Sarjana Hukum,
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak
■ Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2007) dan Sujatmiko (2011) menyatakan bahwa kepemilikan
NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak
■ Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Setiawan (2007), pengesahan pemberian
NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan
pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata
Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaknakan oleh setiap wajib pajak.
Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat
mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara
benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

9. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
■ Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundangundangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman
(2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak dan
menurut penelitian Herryanto dan
■ Agus Arianto Toly (2013) dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi
perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama
Surabaya Sawahan” menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan t
sebesar 0,023. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh dari
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

10. Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut :
:
A. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak Penelitian yang
dilakukan oleh Setyawan (2007) dan Sujatmiko (2011) menyatakan bahwa kepemilikan
NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak
B. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Agus Arianto Toly (2013) dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi
perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama
Surabaya Sawahan” menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan
t sebesar 0,023. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh dari
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

11. PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
■ Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menyatakan bahwa korelasi
jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan
Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh
secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah
penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama
■ Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun
Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi
dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling
besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah
penagihan pajak.

12. HIPOTESIS PENELITIAN
■ Ha1 : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
■ Ha2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
■ Ha3 : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
■ Ha4 : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan pajak

13. TERIMA KASIH