Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam menata kepegawaian daerah dan netralitas ASN berdasarkan Rancangan Undang-Undang ASN.
2. DPRD berperan dalam membentuk peraturan daerah, menyusun anggaran, dan mengawasi pelaksanaan UU ASN di daerah.
3. Netralitas ASN berarti tidak memihak kepada kepentingan golongan atau partai politik tert
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
pada pasal 10 terdapat panduan PNS diberhentikan dari jabatan struktural....
mengingat fenomena imbas pilkada, pada pasal tersebut dpt menjadi acuan untuk melakukan pembelaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
pada pasal 10 terdapat panduan PNS diberhentikan dari jabatan struktural....
mengingat fenomena imbas pilkada, pada pasal tersebut dpt menjadi acuan untuk melakukan pembelaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mendorong agenda reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi bukan Tujuan namun Alat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Peran DPRD membentuk ASN Netral
1. Peran DPRD dalam Menata
Kepegawaian Daerah dan
Netralitas ASN berdasarkan
(R)UU ASN
Ir.Deddy S. Bratakusumah, BE, MURP, MSc, Phd
Deputi Bidang Tatalaksana – Kementerian PAN dan RB
0816968367
deddys@menpan.go.id
2013
2. Tujuan Diterbitkan RUU ASN
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
TUJUAN
3. Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
1. RUU ASN mengatur berbagai instrumen manajemen SDM yang menekankan
pada pembangunan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi;
2. RUU ASN membagi 2 (dua) jenis pegawai ASN yaitu: Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK);
3. RUU ASN mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Jabatan Administrasi (Eselon
3,4,5), Jabatan Fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 1 & 2); pada
saat ini hanya ada 2 jenis jabatan: Struktural dan Fungsional
4. Perubahan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan
memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) dari Kepala Daerah
menjadi Sekda;
5. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas memonitor dan
mengevaluasi serta memberi rekomendasi pelaksanaan manajemen SDM
Aparatur Sipil Negara
4. Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
6. Pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan pengembangan
karier ASN; pada saat ini lebih berbasis pangkat dan bersifat tertutup
7. Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) yang secara eksplisit dimuat
dalam batang tubuh RUU, terdiri atas : BUP Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
60 tahun, Jabatan Tinggi Madya 58 tahun, dan Non Jabatan Tinggi 56 tahun.
8. Penegasan terhadap perubahan sistem pembayaran pensiun dari sistem pay
as you go menjadi sistem fully funded secara bertahap
9. Penguatan sistem informasi ASN yang akan dibangun secara nasional dan
terintegrasi antar instansi pemerintah; saat ini masih bersifat parsial masing-
masing K/L dan pemda.
10. Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang
menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan calon pegawai ASN
atau pengisian calon pimpinan tinggi.
5. 5
Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri
APARATUR NEGARA
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
PNS PPPK
TNI
POLRI
6. PNS
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara
nasional;
3. Sebagai pembuat
kebijakan;
4. Dapat menduduki jabatan
pimpinan tinggi
pemerintahan;
PEGAWAI PEMERINTAH dengan
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
1. Diangkat Dengan
Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk
Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas
Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan
Fungsional.
Jenis Pegawai ASN
7. Jabatan Administrasi (setara dengan
eselon III, IV dan V)
1. Jabatan pelaksana;
2. Jabatan pengawas; dan
3. Jabatan administrator.
Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan
eselon I dan II
Sekelompok jabatan tinggi pada
instansi, yaitu:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
3. Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
Jenis Jabatan ASN
2. Jabatan Fungsional
1. Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.
2. Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.
8. Pejabat Dalam Manajemen ASN
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan ASN yaitu:
1. Menteri ditingkat Kementerian,
2. Pimpinan Lembaga untuk LPNK;
3. Sekretariat Jenderal pada Lembaga Negara dan Lembaga Non
Struktural.
4. Pejabat Karier Tertinggi untuk Pemerintahan Daerah
9. Pembinaan dan Manajemen ASN
1. Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Memegang Kekuasaan
Tertinggi Pembinaan dan Manajemen ASN.
2. Untuk Melakukan Pembinaan Profesi dan Pegawai ASN,
Presiden Mendelegasikan Sebagian Kekuasaan Pembinaan
Dan Manajemen ASN Kepada:
a. MENTERI PAN DAN RB;
b. LAN;
c. BKN;
d. KASN.
3. LAN & BKN Bertanggung Jawab ke Presiden melalui Menpan
10. 1. Menteri
a. Perumusan dan penetapan
kebijakan,
b. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
c. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
3. BKN
a. Penyelenggaraan manajemen
ASN
b. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
Pendelegasian Wewenang
a. Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
b. Pembinaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ASN
c. Pengembangan Inovasi
4. KASN
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan
rekomendasi manajemen ASN untuk
menjamin pemberlakuan sistem merit
2. LAN
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
1. KASN merupakan Lembaga Non Struktural (Pasal 25)
2. Tujuan KASN : (Pasal 26)
• Menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan
dan manajemen ASN;
• Menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai
pemersatu bangsa;
• Menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan
12. Keanggotaan KASN
1. KASN, Terdiri Atas 7 (tujuh) Anggota: (Pasal 32)
• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota
• 5 (lima) orang anggota.
2. UNSUR KEANGGOTAAN: (Pasal 35)
• Wakil pemerintah, 4 (empat) orang
• Akademisi /praktisi, 3 (tiga) orang
3. SELEKSI : (Pasal 36)
• Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan
dipimpin oleh Menteri;
• Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bidang
ASN;
• Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing
unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
13. Pengisian JPT
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara kompetitif dan
terbuka dikalangan PNS, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang;
2. Proses Pengisian jabatan:
a. Pimpinan Tinggi Utama (Kepala LPNK) dan Madya (Eselon 1) dilakukan pada
tingkat nasional,
b. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) dilakukan pada tingkat nasional, propinsi,
atau antar instansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
3. Pemilihan dan Penetapan:
a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon kepada Presiden untuk setiap 1
(satu) jabatan.
b) Presiden memilih dan menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang diajukan oleh
Panitia Seleksi.
14. Pengembangan Kompetensi ASN
1. Merupakan hak pegawai ASN
2. Bentuk Pengembangan diri antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop,
dan penataran.
3. Pengembangan diri dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan sebagai dasar pengangkatan jabatan
dan pengembangan karir selanjutnya.
4. Setiap instansi wajib menyusun rencana
pengembangan kompetensi.
15. Pensiun PNS
1. TUJUAN: (Pasal 88)
• Perlindungan Kesinambungan Penghasilan Hari Tua.
2. SIFAT: (Pasal 88)
• Sebagai Hak Dan Penghargaan Atas Pengabdian PNS.
3. Jenis Pensiun Meliputi: (Pasal 90)
• Jaminan Pensiun, Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan
Hari Tua PNS
16. Batas Usia Pensiun (BUP)
1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 58 tahun
(Eselon II).
4. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya adalah
60 tahun (Eselon I).
17. Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
1. Kementerian/Lembaga/Pemda dapat mengangkat
PPPK dengan kriteria:
a. Sesuai Kebutuhan Organisasi
b. Ditetapkan Jangka Waktu
c. Persetujuan Menpan
2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS.
3. PPPK dapat menjadi PNS jika terlebih dahulu
mengundurkan diri dari PPPK dan mengikuti seleksi
PNS.
18. Organisasi ASN
1. KEDUDUKAN:
Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
2. TUJUAN :
• Menjaga Kode Etik Profesi dan Standar Pelayanan Profesi ASN; dan
• Mewujudkan Jiwa Korps ASN Sebagai Pemersatu Bangsa.
3. FUNGSI :
• Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN.
• Memberikan Perlindungan Hukum dan Advokasi Terhadap Dugaan
Pelanggaran Sistem Merit dan Masalah Hukum Dalam Melaksanakan Tugas.
• Memberikan Rekomendasi Kepada Majelis Kode Etik Instansi Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Profesi.
• Menyelenggarakan Usaha-usaha Untuk Peningkatan Kesejahteraan Anggota
Korps Profesi ASN RI Sesuai Dengan Peraturan Perudang-undangan.
19. 19
Catatan: Peraturan pelaksanaan RUU ASN memerlukan 23 PP
PERBEDAAN STRUKTUR RUU ASN DAN UU 43
UU 43 Tahun 1999 RUU ASN
VI BAB XV BAB
41 Pasal 134 Pasal
20. Penyelengara Pemerintahan Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINAN
KOMISI
PAN - MUS
PAN - GAR
BADAN
KEHORMATAN
21. • LEGISLASI
Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
• ANGGARAN
Menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah
• PENGAWASAN
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,
Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Fungsi DPRD
22. Peran DPRD Terkait (R)UU ASN
• DPRD berperan untuk membentuk Peraturan Daerah yang terkait
dengan (R)UU ASN bersama Kepala Daerah
• DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama
dengan Pemerintah Daerah. Terkait dengan (R)UU ASN adalah
pengaturan penggajian dan tunjangan bagi ASN sesuai dengan
ketentuan baru.
• DPRD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
(R)UU ASN, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan
pelaksanaan (R)UU ASN
23. • NETRALITAS, merupakan salah satu Asas dari UU ASN (Pasal 2)
• Netralitas dimaksudkan, bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari
segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun
• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan
dan partai politik (Pasal 9 ayat 2)
• Namun demikian, Pegawai ASN harus melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi (Pasal 9 ayat 1)
• Pegawai ASN wajib untuk, setia dan taat kepada Pancasila, UUD-RI tahun
1945, dan NKRI (Pasal 22 huruf a)
Netralitas Pegawai ASN
Instrumen : Perencanaan, Pengadaan. , Penempatan, Pengembangan, Pengukuran Kinerja, Kesejahteraan, Pensiun
Profesi : Kode Etik, Standar Pelayanan Profesi, Pelatihan Profesi, Sertifikasi Profesi, Organisasi Profesi,
3. Struktural & Fungsional
Personal Stage
Personel Administration -> PNS sebagai Worker
Human Resource Management -> PNS sebagai Profesi
Human Capital Development -> PNS sebagai Learning Organization, menggali potensi diri,
Sistem Management :
Close Karir - > Sistem Karir Tertutup -> Pangkat, masa kerja, senioritas UU 43
Open Karir -> Based on Competence -> Kompetisi Internal,
Open System -> Competence Base, Transfer Ability dari private ke public