1. ASET LAINNYA
Kelompok VII
Dian Ratnawati (12)
Irfan Fajrur Rohman (14)
Ruth Jelita Silaban (24)
Yudha Fermana Ginting (30)

2. PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Permendagri 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana
cadangan, dan piutang jangka panjang

3. Klasifikasi Aset Lainnya
Aset Tidak Berwujud
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Kas yang Dibatasi
Penggunaannya
Aset Lain-lain

4. Buletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Pusat
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan
dana cadangan.
Klasifikasi Aset Lainnya pada basis CTA ini terdiri
dari:
 Aset Tak Berwujud
 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
 Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(TP/ TGR)
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Lain-lain

5. UAKPA ASET LAINNYA
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(UAKPA)
Aset
Lainnya
adalah
Kementerian Lembaga yang memiliki
aset lainnya
tidak semua Kementeria Lembaga
memiliki aset lainnya-aset tak
berwujud seperti Hak Cipta dan
Hak Kekayaan Intelektual seperti
yang dimiliki Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT)

6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang
yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi
penggunaannya untuk membiayai kegiatan
tertentu dalam waktu lebih dari dua belas (12)
bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat
ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah
maupun dari pihak luar pemerintah misalnya
pengadilan atau pihak luar lainnya.
Misalnya Dana Abadi Umat dan Dana Abadi
Pendidikan.

7. I. ASET TAK BERWUJUD
aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun
tidak mempunyai wujud fisik
Kriteria
• Aset nonmoneter yang
dapat diidentifikasi
• Dikendalikan oleh entitas
pemerintah
• Mempunyai potensi
manfaat ekonomi masa
depan

8. 1.Goodwill
kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/
saham di atas nilai buku

9. 2.Hak Paten dan Hak Cipta
Definisi
Contoh
• diperoleh karena adanya kepemiikan
kekayaan intelektual atau atas suatu
pengetahuan teknis atau suatu karya yang
dapat menghasilkan manfaat bagi entitas
• Pengembangan Proyek–Proyek Energi
Terbarukan Berbasis Mekanisme
Pengurangan Karbon (PUSAT TEKNOLOGI
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
ENERGI),Smart (Micro) Grid untuk Integrasi
Energi Terbarukan (PUSAT TEKNOLOGI
KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI)

10. 3. Royalti
nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat
diterima atas kepemilikan hak cipta/hak
paten/hak lainnya pada saat hak
dimaksud akan dimanfaatkan oleh
orang, instansi atau perusahaan lain

11. 4.Software
Definisi
Contoh
• software
yang
bukan
merupakan bagian tak
terpisahkan dari hardware
komputer tertentu
• Pemda DKI yang
berencana membeli
Software Google
Geospatial

12. 5. Lisensi
izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau
Hak Cipta yang diberikan kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari
suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan
syarat tertentu

13. 6. Hasil Kajian/ Penelitian yang
mempunyai manfaat jangka panjang
Definisi
• suatu kajian atau
pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial dimasa yang
akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset
Contoh
• Penelitian oleh peneliti BPPT yang
menggunakan dana dari APBN
untuk melakukan penelitiannya

14. 7. Aset tak berwujud lainnya
jenis aset tak berwujud yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam jenis aset tak
berwujud yang ada

15. Perbandingan dengan CTA
Goodwill dan Royalti
tidak terdapat pada
klasifikasi berbasis CTA
Aset Tidak Berwujud yang
memiliki nilai sejarah /
budaya dan Aset Tidak
Berwujud dalam pengerjaan
terdapat pada basis CTA

16. PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD
Memenuhi:
Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
Kriteria pengakuan.
memenuhi kriteria sebagai berikut
 kemungkinanmanfaat ekonomi di masa datang
 dapat diukur dengan andal

17. PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD
Aset Tak Berwujud diukur dengan harga
perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas
untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga
siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan
dimasa datang atau jasa potensial yang melekat
pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam
entitas tersebut

18. Biaya untuk memperoleh Aset Tak
Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 Harga
beli, termasuk biaya import dan pajakpajak, setelah dikurangi dengan potongan
harga dan rabat;dan
 Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yangmembuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

19. Contoh dari biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung adalah:
 Biaya
staff yang timbul secara langsung
agar aset tersebut dapat digunakan;
 Biaya professional yang timbul secara
langsung agar aset tersebut dapat
digunakan; dan
 Biaya pengujian untuk menjamin aset
tersebut dapat berfungsi secara baik

20. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang
diperoleh secara internal



Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
memenuhi kriteria pengakuan;
Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak
Berwujud di kemudian hari; dan
Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan
software komputer, maka pengeluaran yang dapat
dikapitalisasi
adalah
pengeluaran
tahap
pengembangan aplikasi.

21. Aset yang memenuhi definisi dan syarat
pengakuan aset tak berwujud, namun
biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri
dapat disajikan sebesar nilai wajar

22. Penghentian dan Pelepasan
1. Penjualan
2. Pertukaran
3. Hibah
4. Berakhirnya masa manfaat
aset tidak berwujud sehingga
perlu diganti dengan yang baru

23. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan
Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud
selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan nilai buku aset tak berwujud diperlakukan
sebagai
pendapatan/
beban
dari
kegiatan
nonoperasional pada Laporan Operasional.
Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud
diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan pada
Laporan Realisasi Anggaran
kas dari hasil penjualan sebesar nilai bukunya
dicatat sebagai kas dari aktivitas investasi pada
Laporan Arus Kas

24. Laporan Operasional

25. Laporan Realisasi Anggaran

26. Laporan Arus Kas

27. PELAPORAN ASET TAK BERWUJUD
Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan
atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 Masa manfaat dan metode amortisasi;
 Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai
sisa Aset Tak Berwujud; dan
 Penambahan maupun penurunan nilai tercatat
pada awal dan akhir periode, termasuk
penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud

29. Perbandingan dengan IPSAS 31
Intangible Asset
Definisi Aset Tak Berwujud:
(a) Is separable, i.e., is capable of being separated or
divided from the entity and
sold, transferred, licensed, rented, or
exchanged, either individually or together with a
related contract, identifiable asset or
liability, regardless of whether the entity intends to do
so; or
(b) Arises from binding arrangements (including rights
from contracts or other legal rights), regardless of
whether those rights are transferable or separable from
the entity or from other rights and obligations

30. Pengakuan dan Pengukuran:
Paragraf 26:
The recognition of an item as an intangible asset
requires an entity to demonstrate that the item
meets:
 The definition of an intangible asset and
 The recognition criteria

31. An intangible asset shall be recognized if, and only
if:
 It is probable that the expected future economic
benefits or service potential that are attributable
to the asset will flow to the entity; and
 The cost or fair value of the asset can be measured
reliably.

32. Par. 34:
Biaya perolehan aset tak berwujud:
 Harga pembeliannya, termasuk bea impor dan
pajak-pajak yang tidak dapat dikembalikan
setelah dikurangi diskon barang dan rabat; dan
 Setiap biaya yang terkait langsung menyiapkan
aset sampai busa digunakan

33. Metode Pengukuran
Cost Model
73. After initial recognition, an intangible asset shall be
carried at its cost less any accumulated amortization and
any accumulated impairment losses.

Revaluation Model
74. After initial recognition, an intangible asset shall be
carried at a revaluedamount, being its fair value at the
date of the revaluation less anysubsequent accumulated
amortization. For the purpose of revaluationsunder this
Standard, fair value shall be determined by reference to
anactive market. Revaluations shall be made with such
regularity that atthe reporting date the carrying amount of
the asset does not differmaterially from its fair value.


34. Ilustrasi Soal
Pada tanggal 01 April 2015, Satuan Kerja Kantor Pusat
DJPB membeli Open Source Software senilai
Rp50.000.000,- kepada pihak ketiga dan belum
dibayarkan
tagihannya.
Pada
tanggal
06
April, Software ini diregister dan dibayarkan tagihan
kepada pihak ketiga tersebut. Pada tanggal 06 April
2016, software ini dijual kepada KPPN Jakarta II
senilai Rp20.000.000,-. Masa manfaat software
tersebut diestimasikan 5 tahun.Buatlah jurnal untuk
setiap transaksi di atas!

35. 01 April 2015 (Perolehan Aset Tak Berwujud
Akun
Uraian Akun
139111 Aset yang Belum Diregister
218111
Utang yang Belum diterima
Tagihannya
Debit
Kredit
50.000.000
50.000.000

36. 06 April 2015 (Register Aset Tak Berwujud dan
Pembayaran Tagihan):
Akun
16xxxx
139111
Uraian Akun
Aset Tak Berwujud
Debit
Kredit
50.000.000
Aset yang Belum Diregister
50.000.000
Buku Besar Akrual:
218111
5xxxxx
5xxxxx
313111
Utang yang Belum diterima
Tagihannya
50.000.000
Belanja
Belanja
50.000.000
50.000.000
Ditagihkan dari Entitas Lain
50.000.000
Buku Besar Kas
5xxxxx
313111
Belanja
Ditagihkan dari Entitas Lain
50.000.000
50.000.000

37. 31 Desember 2015 (Jurnal Penyesuaian):
Akun
59xxxx
16xxxx
Uraian Akun
Beban Penyusutan Aset Tak
Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset
Tak Berwujud
Debit
Kredit
7.500.000
7.500.000

38. 06 April 2016:
Akun
Uraian Akun
Debit
Kredit
Pencatatan Penyusutan
59xxxx
16xxxx
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud
2.500.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tak
2.500.000
Berwujud
50.
Pencatatan Penjualan Software (Akrual)
1xxxxx
16xxxx
8xxxxx
16xxxx
Kas di Bendahara Penerimaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tak
Berwujud
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
20.000.000
10.000.000
20.000.000
Aset Tak Berwujud
50.000.0000
Jurnal Buku Besar Kas
1xxxxx
4xxxxx
Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan Negara Bukan PajakPenjualan Aset Tak Berwujud-LRA
20.000.000
20.000.000

39. metode Cash Toward Accrual
06 April 2015 (Register Aset Tak Berwujud dan
Pembayaran Tagihan):
Akun
Uraian Akun
Debit
Kredit
Pengakuan Aset Tak Berwujud ketika diregister
Aset Lainnya-Aset Tidak
Berwujud
50.000.000
Diinvestasikan dalam Aset
50.000.000
Lainnya
Pembayaran Tagihan
Belanja Modal
Piutang dari KUN
50.000.000
50.000.000

40. 06 April 2016:
Akun
Uraian Akun
Debit
Kredit
Penerimaan Kas atas Penjualan Software
Kas di Bendahara Penerimaan
20.000.000
PNBP-Penjualan Aset
20.000.000
Lainnya
Penyetoran ke Kas Negara
Utang kepada KUN
Kas di Bendahara
Penerimaan
20.000.000
20.000.000

41. II. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK
KETIGA

42. DEFINISI
KEMITRAAN adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan
yang dikendalikan bersama dengan
mengguna-kan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki
Aset Kemitraan/Kerjasama adalah
aset tetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan kerjasama / kemitraan.

43. Basis CTA
Basis
Akrual
PemDa
Basis
Akrual
PemPus

44. 1. Basis CTA








Bangun, Kelola, Serah
pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor
pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain
berikut fasilitasnya
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu
menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang
disepakati (masa konsesi).
Bangun, Serah, Kelola
pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor
pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain
berikut fasilitasnya
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk
dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai
dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada
pihak ketiga/investor yang dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

45. Bangun Kelola Serah



Aset Kemitraan BKS diakui pada saat persetujuan
perjanjian/kontrak Kerjasama
BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut.
Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.
Kode
Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Diinvestasikan
dalam
Aset
Lainnya
(bagian dari pos Ekuitas Dana
Investasi)
Debet
Kredit
100.000.000
100.000.000

46. Bangun Serah Kelola



Aset Kemitraan BSK diakui pada saat persetujuan
perjanjian/kontrak Kerjasama
BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun
yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah
ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh
pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
Aset yang berada dalam BSK ini disajikan terpisah dari
Aset Tetap.
Kode
Akun
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Uraian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Debet
600.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yg hrs disediakan utk pembayaran utang
Utang Jangka Panjang Lainnya
Kredit
600.000.000
450.000.000
450.000.000

47. Posisi Aset Kemitraan pada Neraca:

48. 2. Basis Akrual Pemda

Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan
dan/atau
sarana
berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan



dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah
selesai
pembangunannya
diserahkan
untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan daerah.
Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

49. Pengakuan
 Aset
Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi
aset kerjasama/kemitraan.
 Aset
Kerjasama/Kemitraan
berupa
Gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka
kerja
sama
BSG,
diakui
pada
saat
pengadaan/pembangunan
Gedung
dan/atau
Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap
digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang.

50. Lanjutan...
 Penyerahan
kembali objek kerjasama beserta
fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan
setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.
 Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang.
 Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah
dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai
jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala
Daerah.

51. Pengukuran



Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan
harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan
sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian
atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling
objektif atau paling berdaya uji.
Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam
Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat
dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai
bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat
aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

52. Penyajian dan Pengungkapan
 Aset
kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai aset lainnya.
 Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah
dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian,
digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus
diungkapkan dalam CaLK.
 Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus
dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka
Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa
penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi
aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan
dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah
selama masa kerjasama.

53. Lanjutan...
 Sehubungan
dengan pengungkapan yang lazim
untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat
untuk aset kerjasama/kemitraan :
1.
2.
3.
Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
Penentuan biaya perolehan aset
kerjasama/kemitraan
Penentuan depresiasi/penyusutan aset
kerjasama/kemitraan.
 Setelah
aset diserahkan dan ditetapkan
penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan
dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

54. Contoh BAS di
Pemda:
Contoh transaksi BGS:
Kode
Akun
XXXX
XXXX
Uraian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tetap – Tanah
Debet
Kredit
100.000.000
100.000.000

55. 3. Basis Akrual PemPus

Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah
pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan
mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,
diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO), adalah
pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan
mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, dan setelah
selesai pembangunannya
diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka

waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.

56. Pengakuan



Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi
aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui
pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau
Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan.
Dalam rangka kerjasama pola BSK/BTO, harus diakui adanya
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset
yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada
Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

57. Lanjutan...




Setelah
masa
perjanjian
kerjasama
berakhir,
aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang
dan/atau Pengguna Barang.
Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya
perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.
Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan
dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang.
Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset
Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang.

58. Pengukuran



Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan
dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai
aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian,
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
Dana
yang
ditanamkan
Pemerintah
dalam
Kerjasama/Kemitraan
dicatat
sebagai
penyertaan
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana
yang diterima ini sebagai kewajiban.
Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai
bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset
tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling
berdaya uji.

59. Penyajian dan Pengungkapan





Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai aset lainnya.
Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah
dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian,
digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus
diungkapkan dalam CALK.
Aset
kerjasama/kemitraan
selain
tanah
harus
dilakukan penyusutan selama masa kerjasama.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP
melanjutkan
masa
penyusutan
aset
sebelum
direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK
adalah selama masa kerjasama.

60. Lanjutan...



Sehubungan
dengan
Perjanjian
Kerjasama/Kemitraan,
pengungkapan berikut harus dibuat :
1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
3. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
4. Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan
kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
5. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor
mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan
6. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil
kerjasama.
Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,
pengungkapan
berikut
harus
dibuat
untuk
aset
kerjasama/kemitraan:
1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
3. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil
kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

61. Contoh Transaksi Bangun Serah Kelola:
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah
telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT
Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan
pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana
sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh
Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai
Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah
diserahkan kepada pemerintah.
Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BSK
tersebut adalah sebagai berikut:
Kode
Akun
XXXX
Uraian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Debet
Kredit
600.000.000
XXXX
Aset Tetap - Tanah
100.000.000
XXXX
Utang Jangka Panjang Lainnya-Kemitraan
500.000.000

62. III. ASET TGR/ TPA/ TP

63. Cash Toward Accrual Basis
Tagihan Penjualan Angsuran
menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan
penjualan kendaraan dinas
dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai
ke kasnegara/kas daerah atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran

64. PENGAKUAN TPA
Saat terjadinya penjualan
angsuran yang ditetapkan dalam
naskah/dokumen perjanjian
penjualan

65. Pengukuran TPA
Sebesar
nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh
pegawai ke kas negara.
Dokumen
sumber yang dapat digunakan untuk
menentukan nilai tagihan penjualan angsuran
adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

66. Pengurangan Nilai TPA
Ketika:
 Pembayaran angsuran
 Reklasifikasi

67. Penyajian di Neraca
 Tagihan
Penjualan Angsuran yang jatuh tempo
lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
dilaporkan sebagai Aset Lainnya.
 Tagihan
Penjualan Angsuran yang jatuh tempo
kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
dilaporkan sebagai Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran.

68. Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan
Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:
Tagihan Penjualan Angsuran
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
XXX
XXX

69. Pengertian TP
(Tuntutan Perbendaharaan)
Jumlah yang dapat diterima
pemerintah dalam jangka waktu
lebih dari 1 tahun, karena adanya
tuntutan atas kerugian negara yang
timbul akibat kelalaian atau
perbuatan melawan hukum, yang
dilakukan oleh bendahara.

70. Pengertian TGR
(Tuntutan Ganti Rugi)
TGR adalah jumlah yang dapat
diterima pemerintah dalam jangka
waktu lebih dari 1 tahun, karena
adanya tuntutan atas kerugian
negara yang timbul akibat
kelalaian atau perbuatan melawan
hukum, yang dilakukan oleh
pegawai negeri bukan bendahara
atau pihak lain.

71. Pengakuan TGR/TP
TP/TGR diakui jika:



Telah ditandatanganinya Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti
Kerugian Negara; atau
Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
yang menghukum suatu entitas atau seseorang
untuk membayar kepada Pemerintah.

72. Pengukuran TP
Sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau
Surat Keputusan Pembebanan dan atau surat
ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan
melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh
bendahara yang bersangkutan ke kas negara

73. Pengukuran TGR
Sebesar nilai nominal dalam SKTJM
dan atau surat ketetapan dari
pengadilan (jika diselesaikan melalui
jalur pengadilan) setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan
oleh pegawai yang bersangkutan ke
kas negara.

74. Pengurangan Nilai
Ketika:
 Pembayaran angsuran
 Reklasifikasi

75. Penyajian di neraca


TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari
12 bulan setelah tanggal pelaporan
dilaporkan sebagai Aset Lainnya.
Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo
kurang dari 12 bulan setelah tanggal
pelaporan
dilaporkan
sebagai
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

76. Jurnal Cash Toward Accrual
TP/TGR
Tuntutan Perbendaharaan/TGR
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
XXX
XXX

77. Contoh kasus
Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA456/XYZ/2004 diketahui bahwa Pemda XYZ telah
menjual rumah dinas kepada para pegawai Pemda
XYZ dengan harga 500.000.000 secara angsuran.
Pada akhir Desember 2004, angsuran yang telah
dibayar
olehpegawai
adalah
sebesar
Rp
50.000.000.
Jurnal untuk mencatat tagihan penjualan angsuran rumah
dinastersebut sebagai berikut:
Tagihan Penjualan Angsuran
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
450.000.000
450.000.000

78. Contoh kasus
Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTM) nomor SK 01/SKTM/XYZ/2004 diperoleh informasi
Pemda XYZ memiliki piutang kepada pegawai atas
hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga
Rp 100.000.000. Pengawai yang bersangkutan
menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi
tersebut dengan mengangsur bulanan. Sampai dengan
akhir Desember 2004 cicilan pembayaran TGR yang telah
dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp
3.000.000.
Jurnal untuk mencatat tuntutan ganti rugi tersebut adalah sebagai
berikut:
Tuntutan Perbendaharaan/TGR
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
97.000.000
97.000.000

79. Penyajian Di Neraca-Basis Akrual
 Piutang
TPA, Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo
lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka
Panjang.
 Piutang TPA, Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo
kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
disajikan pada neraca sebagai Aset Lancar.

80. PENYAJIAN DI NERACA
SESUAI LAPIRAN 1 PSAP 02

81. PENYAJIAN DI NERACA
SESUAI PMK 219/2013

82. Ilustrasi Jurnal Akrual Basis
Dan pada saat akhir periode pelaporan, reklasifikasi
bagian lancar piutang jangka panjang dilakukan
dengan cara membukukan di Buku Besar Akrual
dengan jurnal:
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang xxx
Piutang Jangka Panjang
xxx

83. Ilustrasi Jurnal Akrual Basis
Saat Muncul Piutang Jangka Panjang,KPA pada Buku Besar Akrual
membukukan dengan jurnal
Piutang Jangka Panjang
xxx
Pendapatan Negara dan Hibah
xxx
Setelah Pelunasan Kas, pada Buku Besar Akrual dibukukan jurnal:
Diterima dari Entitas Lain
xxx
Piutang jangka Panjang
xxx
Dan pada Buku Besar Kas dibukukan Jurnal
Diterima Dari Entitas Lain
xxx
Pendapatan Negara dan Hibah
xxx
Dan pada saat akhir periode pelaporan, reklasifikasi bagian
lancar piutang jangka panjang dilakukan dengan cara
membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
xxx
Piutang Jangka Panjang
xxx

84. IV. ASET LAIN-LAIN

85. Definisi
Aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan dalam Aset Tak
Berwujud, Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan
dengan Pihak Ketiga.

86. Beberapa contoh aset lain-lain sebagaimana
tercantum dalam PMK 219/PMK.05/2013
Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan Dari
Penggunaan Aktif Pemerintah
Aset Pemerintah Eks BPPN Yang Dialihkan
Pengelolaannya Kepada PT Perusahaan Pengelola
Aset (PT PPA).
Aset Eks Pertamina
Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

87. LKPP 2012

88. 1. Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan
Dari Penggunaan Aktif Pemerintah.
 Rusak
berat, usang atau aset tetap yang tidak
digunakan karena sedang menunggu proses
pemindah tanganan (penjualan, sewa beli,
penghibahan, penyertaan modal).
 PSAP 07: Aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

89. 1. Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk Dihentikan
Dari Penggunaan Aktif Pemerintah.
 Aset
tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset
lainnya
dalam
neraca
maka
disusutkan
sebagaimana layaknya aset tetap kecuali untuk
aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber yang sah dan aset tetap dalam
kondisi rusak berat / usang yang telah diusulkan
penghapusannya maka tidak disusutkan.

90. 2. ASET PEMERINTAH EKS BPPN YANG DIKELOLA PT
PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT PPA).
 Tujuan
pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset
untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang
berasal dari BPPN yang tidak berperkara untuk dan
atas nama Menteri Keuangan.
 Pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN
meliputi kegiatan:
 restrukturisasi aset;
 kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
peningkatan nilai aset;
 penagihan piutang; dan
 penjualan.

91. 2. ASET PEMERINTAH EKS BPPN YANG DIKELOLA PT
PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT PPA).
 Aset-aset
Eks BPPN yang dikelola PPA sesuai
dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tangal 29 Mei
2013 adalah sebagai berikut:
 Aset Saham Non Bank;
 Aset Saham Bank;
 Aset Kredit/Hak Tagih; dan
 Aset Saham & Kredit.

92. 3. ASET EKS PERTAMINA
 KMK
Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan
Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003,
terdapat aset eks Pertamina yang perlu
ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara
 Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan;
 Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun
dan PT Badak;
 Aset eks kontrak kerja sama yang digunakan
oleh PT Pertamina EP.

93. 4. ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)


KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha
Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan
eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana.
Barang yang menjadi milik/ kekayaan negara yang
berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah
seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau
dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan
dalam kegiatan usaha hulu.

94. PENGAKUAN
Aset lain-lalin diakui pada saat
dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan
ke dalam aset lain-lain.

95. PENGUKURAN
Aset tetap yang dimaksudkan untuk
dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasiffikasikan ke dalam aset
ain-lain menurut nilai tercatatnya
Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi
aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan
penyusutan aset tetap

96. PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET
KONTRAKTOR KERJASAMA DIATUR
SECARA KHUSUS DALAM PMK No
02/PMK.05/2011 TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BMN
KKKS

97. PENGUKURAN
Penyusutan dikecualikan
untuk aset tetap yang
dinyatakan hilang
berdasarkan dokumen
sumber yang sah dan aset
tetap dalam kondisi rusak
berat / usang yang telah
diusulkan penghapusannya.

98. PENYAJIAN
Aset lain-lain disajikan dalam
kelompok aset lainnya dan
diungapkan seara memadai di
dalam CALK. Hal-hal yang
perlu diungkapkan antara lain
adalah faktor-faktor yang
menyebabkan dilakukannya
penghentian penggunaan, dan
informasi lainnya yang relevan.

99. CONTOH KASUS
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat
sejumlah 15 buah senilai Rp 520.450.000,00. Secara
substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan
untuk keperluan operasional pemerintah. Atas aset
tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada
tanggal 11 Oktober 2013. Namun sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013, belum terdapat Surat
Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut.

100.  PSAP
07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca
ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomik masa yang akan datang.
(paragraf 76)
 Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. (paragraf 77).
 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

101. CONTOH KASUS