Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian aset takberwujud menurut PSAK No. 19 (Revisi 2010) dan jenis-jenis aset takberwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan goodwill. Selain itu, dibahas pula mengenai pengelompokan, perlakuan akuntansi, amortisasi, dan ketentuan khusus terkait aset takberwujud menurut akuntansi komersial dan perpajakan.

1. HARIRI, SE., M.Ak
Universitas Islam Malang
2016
Pert 6

2. Pengertian Aset Tidak Berwujud
Dalam PSAK No. 19 (Revisi 2010) menyatakan aset
takberwujud (intangible assets) adalah aset tidak
lancar (noncurrent assets) dan tidak berbentuk yang
memberikan hak keekonomian dan hukum kepada
pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak
dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang
lain.
Karakteristik aset takberwujud adalah tingkat
ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari.
Bentuk aset takberwujud yaitu hak paten, hak cipta,
waralaba (franchise), merek dagang dan goodwill.

3. Penggolongan Aset TakBerwujud dan
Perlakuan Akuntansinya
Tujuan dari PSAK 19 (Revisi 2010) yaitu untuk
menentukan perlakuan akuntansi untuk aset
takberwujud yang tidak diatur secara khusus dalam
PSAK lain.
Pernyataan tersebut mensyaratkan kepada entitas
mengakui aset takberwujud jika dan hanya jika,
kriteria tertentu terpenuhi.

4. PSAK lain telah mengatur jenis aset takberwujud,
sebagai konsekuensinya entitas bukan dengan
menerapkan PSAK No. 19:
 Aset takberwujud yang memiliki untuk dijual dalam
kegiatan usaha normal (perhatikan PSAK No.14/Revisi
2008: Persediaan,dan PSAK/No.34 tentang Akuntansi
Kontrak Kontruksi);
 Aset pajak tangguhan (Perhatikan PSAK No.46
tantang Akuntansi Pajak Penghasilan);
 Sewa dalam ruang lingkup PSAK No.30 (Revisi 2007)
tentang Sewa;

5.  Aset yang timbul dari imbalan kerja (Perhatikan PSAK
No.24 tentang Imbalan Kerja);
 Aset keuangan yang didefinisikan dalam PSAK No.55
(Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran (Direvisi dan telah ada
edisi PSAK No.55 Revisi 2011 per Desember 2011).
Pengakuan dan pengukuran dari beberapa aset
keuangan dalam PSAK No.4 (Revisi 2009) PSAK No.12
(Revisi 2009), dan PSAK No.15 (Revisi 2009);

6.  Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis
(Perhatikan PSAK No.22 Revisi 2010: Kombinasi
Bisnis);
 Biaya akuisisi yang ditangguhkan dan aset
takberwujud yang timbul dari hak kontraktual
penjamin berdasarkan kontrak asuransi dalam PSAK
No.38 dan PSAK No.36
 Aset takberwujud tidak lancar yang diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam
kelompok aset lapangan yang diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk dijual) sesuai PSAK No.58 (Revisi 2009)

7. Tidaklah semua unsur pada pragraf 09 PSAK No.19
memenuhi kriteria aset takberwujud ataupun kriteria
dimaksud, yaitu:
 Keteridentifikasian
Pengertian keteridentifikasian tersebut bahwa aset
takberwujud dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill.
Suatu aset dikatakan teridentifikasi apabila:
 dapat dipisahkan yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan
entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan disewakan atau
ditukarkan baik secara individual atau bersama. Dengan
kontrak terkait, aset teridentifikasi, terlepas apakah entitas
bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau

8.  Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas
apakah hak tersebut dapat dialihkan atau sipisahkan dari
entitas atau dari hal dan kewajiban lain.
 Manfaat ekonomi masa depan
Terhadap manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari
pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Tentu
saja entitas akan mengendalikan manfaat ekonomi masa
depan bila adanya perlindungan hukum seperti hak cipta,
perjanjian dagang terbatas, atau perjanjian hukum bagi
pegawai untuk menjaga kerahasiaan.

9. Termasuk Pengertian Aset
Takberwujud
 Hak paten
Hak paten (patent) merupakan suatu hak yang
diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk
menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya
selama jangka waktu tertentu (umumnya selama 17
tahun). Harga perolehan paten ini terdiri atas biaya-
biaya pendaftaran, biaya membuat percobaan, dan lain
sebagainya. Hak paten diamortisasikan selama masa
penggunaannya.

10.  Hak cipta
Hak cipta (copyright) merupakan suatu hak yang diberikan
kepada seorang pengarang atau pencipta untuk
menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaanya
(umumnya ditetapkan 28 tahun). Pencatatan atas hak cipta
di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas
semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan
tersebut. Selain itu, hak cipta dapat pula dibeli. Amortisasi
terhadap hak cipta ini sesuai masa yang ditetapkan atau
diamortisasi sekaligus apabila masanya kurang dari yang
ditetapkan dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan
terjual.

11.  Merek dagang
Merek dagang (trade mark) didaftarkan terlebih
dahulu dan dilindingi oleh undang-undang yang
penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh
merek dagang ini dapat dengan pembelian atau dibuat
sendiri. Mengingat timbulnya yang tidak terbatas
inilah maka tidak dilakukan amortisasi, tetapi
timbulnya asumsi perubahan masa mendatang, maka
merek dagang akan diamortisasi dalam masa yang
pendek.

12.  Waralaba
Waralaba (franchise) merupakan hak yang diberikan
oleh pihak tertentu (franchisor) kepada pihak lain atas
penggunaan fasilitas yang dimiliki franchisor.
Akuntansi dan hal yang berkenaan dengan pemajakan
atas usaha waralaba diatur sendiri.
 Leasehold
Bentuk leasehold merupakan hak dari penyewa untuk
menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa-
menyewa.

13. Apabila pembayaran sewa dilakukan di muka, maka
perlakuan akunatnsinya adalah:
1. Dicatat pada aset lancar dengan akun sewa yang
dibayar dimuka.
2. Dicatat sebagai aset takberwujud (pembayaran di
muka dalam beberapa periode yang relatif sama).
Terhadap beban sewa yang dibayar di muka atau aset
takberwujud diamortisasi setiap masa selama jangka
waktu sewa, untuk pengelompokan pasa aset
takberwujud dapat digunakan dalam leasehold.

14.  Goodwill
Goodwill adalah aset takberwujud yang tidak dapat
didefinisikan secara khusus. Bahasan dari akuntansi
komersial, goodwill sebagai kemampuan perusahaan
untuk memperoleh keuntungan (rate of return) atau
kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu
yang mendukung, misalnya letak perusahaan, nama
yang dikenali masyarkat pada umumnya, dan lain
sebagainya.

15. Goodwill dicatat ketika terjadi:
1. Pembelian;
2. Merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan
kepemilikian.
Variabel yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara
lain:
1. Rate of return atau proyeksi laba yang dapat dihasilkan di masa
yang akan datang;
2. Nilai aset di luar goodwill.
Penetapan besarnya goodwill dapat digunakan dua cara, yaitu:
1. Kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata (capitalization of
average income);
2. Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata (capitalization of
average exess income).

16. Contoh:
PT Adiluhung, memperoleh laba bersih (tidak termasuk laba luar biasa)
dari tahun 2010 s/d 2014.
Tahun 2010 = 125.000.000
2011 = 117.000.000
2012 = 115.000.000
2013 = 135.000.000
2014 = 145.000.000
Laba bersih = 637.000.000
Penghasilan bersih rata-rata 1/5 x Rp.637.000.000 = Rp.127.400.000
Estimasi penghasilan setiap tahun Rp.128.000.000
Pada tanggal 1 Januari 2015 aset perusahaan (tidak termasuk goodwill)
besarnya sebesar Rp.1.250.000.000 dan kewajiban Rp.200.000.000 dan
hasil yang diharapkan dari investasi ditetapkan 10% dan kelebihan
penghasilan yang akan dikapitalisasi 25%.

17. Jawab:
 Metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata
Jumlah yang dibayar (128.000.000 x 100/10) = 1.280.000.000
Nilai bersih aset (1.250.000.000 – 200.000.000) = 1.050.000.000
Goodwill = 230.000.000
 Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata
Estimasi penghasilan yang akan datang = 1.280.000.000
Nilai bersih aset = 1.050.000.000
Kelebihan penghasil = 230.000.000
Proyeksi hasil investasi 10% x 230.000.000 = 23.000.000
Goodwill = 100/25 x 23.000.000 = 92.000.000

18. Deplesi
Pada akuntansi komersial aset takberwujud dikelompokkan
menjadi aset dengan masa manfaat yang dibatasi oleh
ketentuan hukum yaitu atas dasar ketentuan, persetujuan
atau sifat dari aset itu sendiri. Terdapat pula aset
takberwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas sebagai
contoh goodwill dan merek dagang.
Perusahaan dapat juga memperoleh hak, berupa hak untuk
pengelolaan sumber alam berupa penggalian atau
pemanfaatannya. Biaya-biaya yang berkaitan dengan
penguasaan akan semakin berkurang setiap periodenya,
hal ini sebagai akibat penggalian atau pemanfaatan sumber
alam. Pembebanan biaya per periode tersebut disebut
deplesi.

19. Contoh:
Di tahun 2015, PT Makmur membayar tunai sebesar Rp.
1.500.000.000 untuk mendapatkan hak pengelolaan
sumber alam (Hak Penguasaan Hutan-HPH). Total
cadangan kayu yang berada pada lahan HPH tersebut
500.000.000 m³. Selama tahun 2015 menghasilkan
75.000.000 m³. Hitunglah Deplesi di tahun 2015.

20. Ayat jurnal:
Biaya deplesi 225.000.000
Akumulasi deplesi 225.000.000
75.000.000
Tarif deplesi : x 100% = 15%
500.000.000
Berarti biaya deplesi tahun 2015 = 15% x Rp.1.500.000.000 = Rp.225.000.000

21. AMORTISASI
PSAK 19 (Revisi 2010) menyatakan amortisasi yaitu
alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset
takberwujud selama umur manfaatnya.
Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang
dibebankan setiap periode dihitung dengan
memperhatikan metode yang digunakan dalam
amortisasi aset takberwujud. Praktik akuntansi
komersial menggunakan metode garis lurus.
Biaya Amortisasi = % Tarif x Harga perolehan aset takberwujud

22. AMORTISASI DALAM AKUNTANSI PAJAK
Amortisasi menurut akuntansi pajak berdasarkan pada
Pasal 11 A UU PPh menyebutkan bahwa amortisasi
dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh
harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya,
termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan,
hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (goodwill)
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan.

23. PERIODE DAN METODE AMORTISASI
Sebagaimana diatur dalam paragraf 97 PSAK No.19
terlihat adanya klasifikasi aset takberwujud
berdasarkan periode amortisasi, yaitu:
1. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas.
2. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak
terbatas.
Metode yang digunakan dalam amortisasi aset
takberwujud menurut akuntansi pajak adalah:
1. Metode garis lurus
2. Metode saldo menurun

24.  Pengelompokan Aset Takberwujud dan Tarif
Amortisasi
Untuk tujuan pajak dalam menghitung amortisasi aset
takberwujud, terlebih dahulu aset tersebut
dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya.
Kelompok Harta
Tidak Berwujud
Masa Manfaat Tarif Amortisasi
Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%

25. SAAT AMORTISASI DAN AMORTISASI PADA
AKHIR MASA MANFAAT
Sesuai akuntansi pajak bahwa pada akhir masa manfaat,
aset takberwujud akan diamortisasi sekaligus. Khusus
untuk amortisasi aset takberwujud menggunakan
metode amortisasinya dengan metode saldo menurun.
 Ketentuan Khusus
Pada ketentuan khusus ini mengatur masalah sebagai
berikut:
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya
pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan
pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

26.  Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak
dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas
bumi dilakukan dengan menggunakan Metode Satuan
Produksi.
 Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan
dan hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya,
seperti hak penguasaan hasil laut, diamortisasi
berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah
paling tinggi 20% setahun.
 Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi
komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 Amortisasi terhadap goodwill.

27. PENGALIHAN HAK ASET TAKBERWUJUD
Apabila terjadi pengalihan hak aset takberwujud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UU PPh,
yaitu:
1. Pengeluaran untuk memperoleh aset takberwujud dan
pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
2. Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang
pengembangan minyak dan gas bumi.
3. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain
yang dimaksud pada butir 2, hak penguasaan hutan dan hak
penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

28. IDENTIFIKASI KEGIATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN
FASB Statement No.2 Tahun 1974, biaya penelitian dan
pengembangan ini dibebankan sebagai biaya pada periode
terjadinya atau dilakukan kapitalisasi dan dikelompokkan
sebagai aset takberwujud yang sangat bergantung berhasil
atau tidaknya kegiatan penelitian dan pengembangan.
Paragraf 51 PSAK 19 (Revisi 2010) menyebutkan tentang
penentuan apakah suatu aset takberwujud yang dihasilkan
secara internal memenuhi syarat untuk diakui, untuk itu
entitas mengelompokkan proses dihasilkannya aset
takberwujud menjadi 2 tahapan:
1. Tahapan penelitian atau tahap riset; dan
2. Tahapan pengembangan

29. AKUNTANSI PAJAK BIAYA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Secara khusus akuntansi pajak tidak mengatur
bagaimana melakukan pencatatan, biaya penelitian
dan pengembangan, tentu saja mengikuti aturan
akuntansi komersial. Akan tetapi, mengacu pada Pasal
6 ayat (1) huruf f UU PPh bahwa penelitian dan
pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia dapat dibebankan sebagai biaya dalam
rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
(PhKP).

30. TERIMA KASIH