Standar ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dan disusutkan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi penilaian, rekonsiliasi nilai tercatat, penyusutan, dan komitmen untuk akuisisi aset tetap.

1. PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 07:
AKUNTANSI ASET TETAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1

2. RUANG LINGKUP
Standar ini mengatur perlakuan
akuntansi aset tetap , termasuk
pengakuan, penilaian, penyajian, dan
pengungkapan yang diperlukan
Tidak Termasuk akuntansi untuk:
 Hutan dan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui (re g e ne ra tive na tura l re s o urc e s );
dan
 Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian
mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya
alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (no n-
re g e ne ra tive na tura l re s o urc e s ).
2
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

3. ASET TETAP
 Aset tetap adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas
bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
 Termasuk aset tetap pemerintah;
 Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan
namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya
Instansi Pemerintah lainnya, universitas, dan
kontraktor.
 Hak atas tanah.
3
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4. KLASIFIKASI ASET TETAP
 Tanah;
 Peralatan dan mesin;
 Gedung dan bangunan;
 Jalan, irigasi, dan jaringan;
 Aset tetap lainnya; dan
 Konstruksi dalam pengerjaan.
4
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

5. KRITERIA ASET TETAP
 Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas
bulan;
 Biaya perolehan aset dapat diukur secara
andal;
 Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas; dan
 Diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan.
5
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

6. PENGAKUAN ASET TETAP
“Pengakuan aset tetap akan sangat andal
bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau
pada saat penguasaannya berpindah”
6
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

7. PENGUKURAN ASET TETAP
 Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan. Jika
tidak memungkinkan, digunakan nilai wajar
pada saat perolehan.
 Biaya perolehan aset tetap yang dibangun
dengan cara swakelola:
 biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku), dan
 biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang
berkenaan)
7
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

8. PENILAIAN AWAL ASET TETAP
 Diukur berdasarkan biaya perolehan.
 Bila aset tetap diperoleh tanpa diketahui
nilainya, dicatat dengan nilai wajar
 Biaya perolehan terdiri dari:
harga beli atau biaya konstruksi, termasuk
bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung terhadap
aset yang diperoleh.
8
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

9. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
 Aset tetap yang masih dalam proses
pengerjaan pada tanggal pelaporan
digolongkan dan dilaporkan sebagai
Konstruksi dalam Pengerjaan.
 Konstruksi dalam penyelesaian yang
sudah selesai dibangun dan telah siap
dipakai direklasifikasikan ke dalam aset
tetap.
9
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

10. PEROLEHAN ASET TETAP
SECARA GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset
tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing
aset yang bersangkutan.
10
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

11. PERTUKARAN ASET
 Pertukaran aset yang tidak serupa diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset
yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.
 Pertukaran aset yang serupa diukur
berdasarkan nilai tercatat (c a rry ing a m o unt)
atas aset yang dilepas. Pertukaran aset ini
tidak mengakui adanya keuntungan dan
kerugian.
11
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

12. ASET DONASI
 Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.
12
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13. PENGELUARAN SETELAH
PEROLEHAN
Pengeluaran setelah perolehan yang
dikapitalisasi adalah pengeluaran yang:
 Memperpanjang masa manfaat
 Meningkatkan kapasitas
 Meningkatkan mutu produksi, atau
 Meningkatkan standar kinerja,
13
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

14. PENGUKURAN BERIKUTNYA
SETELAH PENGAKUAN AWAL
 Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan.
 Penilaian kembali dapat dilakukan jika ada
ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional.
 Selain Tanah dan Konstruksi Dalam
Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat
disusutkan.
14
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

15. ASET BERSEJARAH
Aset Bersejarah diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan
Keuangan dalam unit fisik dan
tanpa nilai.
15
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

16. ASET INFRASTRUKTUR
 Aset Infrastruktur merupakan aset tetap.
 Karakteristik Aset Infrastruktur;
 Merupakan bagian dari satu sistem atau
jaringan;
 Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
penggunaannya;
 Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 Terdapat batasan-batasan untuk
pelepasannya
16
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

17. ASET MILITER
Peralatan militer, baik yang umum
maupun khusus, memenuhi definisi Aset
Tetap dan harus diperlakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ada pada
Pernyataan ini.
17
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

18. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN
 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca jika :
 dilepaskan
 secara permanen ditarik dari penggunaannya
 tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
 Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai
dengan nilai tercatatnya.
18
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

19. PENGUNGKAPAN
Laporan Keuangan harus mengungkapkan
untuk masing-masing aset tetap sbb:
 Dasar penilaian;
 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir
periode;
 Informasi penyusutan;
 Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
 Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam
konstruksi;
 Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
19
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

20. T RIM K
E A ASIH
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Gedung Perbendaharaan II, L 3, Departemen K
t. euangan
J B Utomo No. 6, J
l. udi akarta
Telepon/ ax (021) 352 4551,
F
website : www.ksap.org
E mail: webmaster@ksap.org
20
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN