Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perlindungan hukum bagi bidan di Indonesia, termasuk standar pelayanan kebidanan, kode etik bidan, standar asuhan kebidanan, dan registrasi praktik bidan."

1. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI BIDAN DI INDONESIA
Dr Andi Maryam MKes

2. Tujuan Istruksional Khusus
(TIK)
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan :
Aspek – aspek perlindungan hukum bagi bidan di
Indonesia.

3. A. STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN
 Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan
profesional yang menjadi bagian integral dari
pelayanan kesehatan sehingga standar pelayanan
kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan
kompetensi yang diperlukan bidan dalam
menjalankan praktek sehari-hari.
 Standar ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk
menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan
pengembangan kurikulum pendidikan serta dapat
membantu dalam penentuan kebutuhan operasional
untuk penerapannya, misalnya kebutuhan
pengorganisasian, mekanisme, peralatan dan obat
yang diperlukan serta ketrampilan bidan.

4. A.Standar Pelayanan Umum (2 standar)
Standar 1 : Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat
Standar 2 : Pencatatan dan pelaporan
B. Standar Pelayanan Antenatal (6 standar)
Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil
Standar 4 : Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal
Standar 5 : Palpasi Abdominal
Standar 6 : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan
Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan
Standar 8 : Persiapan Persalinan
ruang lingkup standar pelayanan
kebidanan meliputi 24 standar

5. Next…
C. Standar Pertolongan Persalinan (4
standar)
Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I
Standar 10 : Persalinan kala II yang Aman
Standar 11 : Penatalaksanaan aktif
persalinan kala III
Standar 12 : Kala II dengan Gawat Janin
melalui Episiotomi
D. Standar Pelayanan Nifas (3 standar)
Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir
Standar 14 : Penanganan pada Dua Jam
Pertama Persalinan
Standar 15 : Pelayanan bagi Ibu dan Bayi
pada Masa Nifas

6. Next…
E. Standar Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri -
Neonatal
(9 standar)
Standar 16 : Penanganan Perdarahan pada
Kehamilan trimester III
Standar 17 : Penanganan Kegawatan pada Eklamsia
Standar 18 : Penanganan Kegawatan pada Partus
Lama/Macet
Standar 19 : Persalinan dengan Penggunaan Vakum
Ekstraktor
Standar 20 : Penanganan Retensio Plasenta
Standar 21 : Penanganan Perdarahan Postpartum
Primer
Standar 22 : Penanganan Perdarahan Postpartum
Sekunder
Standar 23 : Penanganan Sepsis Puerperalis

7. B. KODE ETIK BIDAN
Kode etik merupakan ciri profesi yang
bersumber dari nilai-nilai internal dan
eksternal dari suatu disiplin ilmu dan
merupakan pernyataan komprehensif
suatu profesi yang memberikan
tuntunan bagi anggota dalam
melaksanakan pengabdian kepada
profesinya baik yang berhubungan
dengan klien, keluarga, masyarakat,
teman sejawat, profesi dan dirinya
sendiri.

8. Next…
 Tujuan menciptakan suatu kode etik adalah untuk
menjunjung tinggi martabat dan citra profesi,
menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggota, serta meningkatkan mutu profesi.
 Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun
pada tahun 1986 yang disahkan dalam Kongres
Nasional Ikatan Bidan Indonesia X, petunjuk
pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991, kemudian
disempurnakan dan disahkan dalam Kongres
Nasional IBI XII pada tahun 1998.

9. Kode Etik Berisi 7 bab , Yaitu :
1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas
pengabdiannya.
b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya
menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang
utuh dan memelihara citra bidan.
c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa
berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan
kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang
dianut oleh klien.
e. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi
dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatannya secara optimal.
f.Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan
kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama
sesuai dengan kebutuhan bedasarkan kemampuan yang dimilikinya

10. Next…
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna
kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan
kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan
klien, keluarga dan masyarakat
b. Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai
dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk
mengadakan konsultasi dan/atau rujukan.
c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang
didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta
oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan
kepentingan klien.
3. Kewajiban bidan terhadap rekan sejawat dan tenaga
kesehatan lainnya (2 butir)
a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman
sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling
menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga
kesehatan lainnya.

11. Next…
4. Kewajiban bidan terhadap profesi
a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan
menjujung tinggi citra profesinya dengan
menampilkan kepribadian yang tinggi dan member
pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan
diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam
kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang
dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

12. Next…
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
a. Setiap bidan harus memelihara kesejahteraannya agar
dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
b. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangasa
dan tanah air
a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa
melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang
kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB,
kesehatan keluarga dan masyarakat
b. Setiap bidan melaui profesinya berpatisipasi dan
menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk
meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan
terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

13. Next…
7. Penutup. Setiap bidan dalam melaksanakan
tugasnya sehari –hari senantiasa menghayati
dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia.

14. C. STANDAR ASUHAN
KEBIDANAN
Standar I : Metode Asuhan
Merupakan asuhan kebidanan yang dilaksanakan
dengan metode manajemen kebidanan dengan tujuh
langkah, yaitu : pengumpulan data, analisa data,
penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan dokumentasi.
Standar II : Pengkajian
Pengumpulan data mengenai status kesehatan klien
yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan
dianalisis

15. Next…
Standar III : Diagnosa Kebidanan
Diagnosa Kebidanan dirumuskan dengan padat,
jelas dan sistematis mengarah pada asuhan
kebidanan yang diperlukan oleh klien sesuai dengan
wewenang bidan berdasarkan analisa data yang
telah dikumpulkan.
Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan
diagnosa kebidanan.

16. Next…
Standar V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan
rencana dan perkembangan keadaan klien dan
dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.
Standar VI : Partisipasi klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-
sama/pertisipasi klien dan keluarga dalam rangka
peningkatan pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan.
Standar VII : Pengawasan
Monitoring atau pengawasan terhadap klien
dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan
untuk mengetahui perkembangan klien.

17. Next…
Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan secara
terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan
yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang
telah dirumuskan.
Standar IX : Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan
standar dokumentasi asuhan kebidanan yang
diberikan.

18. D. REGISTRASI PRAKTIK
BIDAN
Registrasi praktik bidan berpedoman pada permenkes
No. 900/SK/VII/2002 yang terkandung dalam
beberapa pasal diantaranya:
Pasal 2
(1) Pimpinan penyelenggara pendidikan bidan wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada dinas
kesehatan propinsi mengenai peserta didik yang baru
luluis, selambat-lambatnya 1 bulan setelah
dinyatakan lulus.
(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada formulir terlampir.

19. Next…
Pasal 3
(1) Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan
dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada
kepala dinas kesehatan propinsi dimana institusi
pendidikan berada guna mendapatkan SIB
selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima
ijasah bidan.
(2) Kelengkapan registrasi sebagai mana dimaksud
pada ayat (1), antara lain meliputi:
a. Fotokopi ijasah bidan;
b. Fotokopi nilai akademik;
c. Surat keterangan sehat dari dokter;
d. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
(3) Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam formulir 2 terlampir.

20. Next…
Pasal 4
(1) Kepala Dinas kesehatan propinsi atas
nama mentri kesehatan melakukan registrasi
berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam pasal (3) untuk menerbitkan
SIB.
(2) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi atas nama menteri kesehatan, dalam
waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak
permohonan diterima dan berlaku secara
nasional.
(3) Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum
dalam formulir 3 terlampir.

21. Next…
Pasal 5
(1) Kepala Dinas Kesehatan propinsi harus membuat
pembukuan regestrasi mengenai SIB yang telah
diterbitkan.
(2) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan
secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui
Sekretariat Jendral
Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
dan tembusan kepala organisasi profesi mengenai
SIB yang telah diterbitkan untuk kemudian secara
berkala akan ditrbitkan delam buku registrasi
nasional.

22. Next…
Pasal 6
(1) Bidan lulusan luarnegeri wajib melakukan adaptasi untuk
melengkapi persyaratan mendapatkan SIB.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada sarana pendidikan yang telah terakreditasi yang ditunjuk
pemerintah.
(3) Bidan yang telah yang telah menyelesaikan adaptasi
diberikan surat keterangan sesuai adaptasi oleh pimpinan
sarana pendidikan.
(4) Untuk melakukan adaptasi bidan mengajukan permohonan
kepada kepala dinas kesehatan provinsi.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
melampirkan:
a. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jendral
Pendidikan Tinggi.
b. Fotokopi transkip nilai akademik yang bersangkutan.
(6) Kepada Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan permohonan
sebagai mana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan
rekomendasi untuk melakukan adaptasi.
(7) Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalm pasal 3 dan pasal 4.
(8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir

23. Next…
Pasal 7
(1) SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat
diperbaharui serta merupakan dasar untuk
menerbitkan SIB.
(2) Pembahasan SIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada kepala dinas kesehatan
provinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan:
a. SIB yang telah habis masa berlakunya
b. Surat keterangan sehat dari dokter
c. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

24. E. KEWENANGAN BIDAN DI KOMUNITAS
Wewenang bidan dalam memberi pelayanan di
komunitas :
1. Meliputi pelayanan kepada wanita, pada masa
pernikahan termasuk remaja putri, prahamil,
kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
2. Pelayanan kesehatan pada anak, yaitu pada masa
bayi, balita,dan anak prasekolah meliputi hal-hal
berikut.
a. Pemberian obat yang bersifat sementara pada
penyakit ringan.
b. Pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir.
c. Penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI
eksklusif
d. Pemantauan tentang balita.

25. Next…
3. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kewenangn
bidan antara lain sebagai berikut ,
a. Memberi imunisasi pada wanita usia subur termasuk
remaja putrid, calon pengantin dan bayi
b. Memberi suntikan pada penyulit kehamilan, meliputi
oktitosin sebagai pertolongan pertama sebelum dirujuk.
c. Melakukan tindakan amniotomi pada kala aktif dengan
letak belakang kepala dan diyakini bayi dapat lahir per
vagina.
d. KBI dan KBE untuk menyelamatkan jiwa ibu.
e. Ekstraksi vakum pada bayi denagan kepala didasar
panggul.
f. Mencegah hipotermia pada bayi baru lahir
g. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia.

26. Next…
4. Memberi pelayanan KB
5. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian
6. Kewajiban bidan dalam menjalankan kewenanganannya ,
seperti :
a.Meminta persetujuan yang akan dilakukan
b. Memberi informasi
c. Melakukan rekam medis
7. Pemberian uterotonika saat melakukan pertolongan
persalinan
8. Pelayanan dan pengobatan kelainan ginekologi ringan
9. Penyediaan dan penyerahan obat-obatan
a. Bidan menyediakan obat maupun obat suntik sesuai
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
b. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien
sepanjang untuk keperluan darurat

27. Terima Kasih