Downloaded 19 times
![ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id
Page | 8
UNDANG-UNDANG TERKAIT BANK INDONESIA
1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia
Tahun Undang-Undang/PERPU
2009
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor6Tahun 2009 TentangPenetapanPeraturanPemerintah
Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2008 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang
Nomor23 Tahun 1999 TentangBank IndonesiaMenjadi Undang-Undang[pdf]
2008
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor2 Tahun2008 Tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 1999 TentangBank Indonesia [pdf]
2004
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor3Tahun 2004 TentangPerubahanAtasUndang-Undang
RepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 TentangBank Indonesia [pdf]
PenjelasanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor3 Tahun2004 [pdf]
1999
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 tentangBank Indonesia [pdf]
PenjelasanatasUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia
[pdf]
IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia [pdf]
1968
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor13 Tahun1968 Tentang BankSentral [pdf]
1958
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor84 Tahun1958 Tentang PengubahanPasal-pasal 16Dan
19 Undang-undangPokokBankIndonesia(Undang-undangNo.11 Tahun 1953) [pdf]
1953
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor11 Tahun1953 Tentang PenetapanUndang-undang
PokokBankIndonesia[pdf]
2. Undang-UndangNo.21 Tahun 2008
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.21 Tahun2008 tentangPerbankanSyariah (pdf)
IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNo.21Tahun2008 TentangPerbankanSyariah (pdf)
3. Undang-UndangNo.24 Tahun 1999
Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.24 Tahun 1999 tentangLalu LintasDevisadanSistemNilai
Tukar (pdf)](https://image.slidesharecdn.com/profilebankindonesia-151117074810-lva1-app6891/85/Profile-bank-indonesia-8-320.jpg)
Uploaded byAmalia Dekata
Profile bank indonesia
Bank Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas sebagai bank sentral Indonesia. Berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia memiliki status independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan beberapa Deputi Gubernur.
More Related Content
Similar to Profile bank indonesia
Profile bank indonesia
- 1. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 1 Fungsi Bank Indonesia STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA :: Lembaga Negara yang Independen Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. :: Sebagai Badan Hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 2 VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA :: Visi Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil :: Misi 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU. :: Nilai-Nilai Strategis Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork :: Sasaran Strategis Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu : 1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran 2. Menjaga stabilitas nilai tukar 3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien 4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP 5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis 6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar 7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel 8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance 9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten 10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI 11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK
- 3. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 3 TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA :: Tujuan Tunggal Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. :: Tiga Pilar Utama Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien
- 4. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 4 AKUNTABILITAS Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Sejalandenganfungsi pengawasanyangdiembanolehDPR,BankIndonesiajugadiwajibkanuntuk menyampaikanlaporanperkembanganpelaksanaantugasdanwewenangnyakepadaDPRsetiap triwulanatausewaktu-waktubiladimintaolehDPR. Demi tercapainyatransparansi di bidanganggaran,BankIndonesiaberkewajibanmenyampaikan anggaran tahunannyakepadaDPR.Disampingitu,LaporanKeuanganTahunanBankIndonesiajuga disampaikankepadaBadanPemeriksaKeuangan(BPK) untukditelitidandiumumkankepada masyarakatmelalui mediamassa. Bank IndonesiajugadiwajibkanmenyusunneracasingkatmingguanyangdiumumkandalamBerita NegaraRepublikIndonesia.Masihmerupakanbagiandari transparansi,BankIndonesiasecaraberkala menerbitkanberbagaipublikasiseperti LaporanMingguan,StatistikEkonomiKeuanganIndonesia Bulanan,TinjauanKebijakanMoneterBulanan,PerkembanganEkonomidanMoneterTriwulanan, Laporan TriwulananPerkembanganKebijakanMoneter,danLaporanTahunan. Disampingitu,BankIndonesiajugatelahmempunyaihomepage sendiri (http://www.bi.go.id) yang dapat diaksesolehsiapasajayanginginmemperolehinformasi mengenai BankIndonesia.
- 5. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 5 DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA :: Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak- banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. :: Pengambilan Keputusan Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
- 6. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 6 :: Profil Dewan Gubernur Gubernur: AgusD.W. Martowardojo Deputi Gubernur Senior: Mirza Adityaswara Deputi Gubernur: RonaldWaas Deputi Gubernur: PerryWarjiyo Deputi Gubernur: Hendar Deputi Gubernur: ErwinRijanto
- 7. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 7 Organisasi
- 8. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 8 UNDANG-UNDANG TERKAIT BANK INDONESIA 1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia Tahun Undang-Undang/PERPU 2009 Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor6Tahun 2009 TentangPenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2008 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23 Tahun 1999 TentangBank IndonesiaMenjadi Undang-Undang[pdf] 2008 PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor2 Tahun2008 Tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 1999 TentangBank Indonesia [pdf] 2004 Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor3Tahun 2004 TentangPerubahanAtasUndang-Undang RepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 TentangBank Indonesia [pdf] PenjelasanUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor3 Tahun2004 [pdf] 1999 Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor23 Tahun1999 tentangBank Indonesia [pdf] PenjelasanatasUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia [pdf] IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 1999 tentangBank Indonesia [pdf] 1968 Undang-undangRepublikIndonesiaNomor13 Tahun1968 Tentang BankSentral [pdf] 1958 Undang-undangRepublikIndonesiaNomor84 Tahun1958 Tentang PengubahanPasal-pasal 16Dan 19 Undang-undangPokokBankIndonesia(Undang-undangNo.11 Tahun 1953) [pdf] 1953 Undang-undangRepublikIndonesiaNomor11 Tahun1953 Tentang PenetapanUndang-undang PokokBankIndonesia[pdf] 2. Undang-UndangNo.21 Tahun 2008 Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.21 Tahun2008 tentangPerbankanSyariah (pdf) IkhtisarUndang-undangRepublikIndonesiaNo.21Tahun2008 TentangPerbankanSyariah (pdf) 3. Undang-UndangNo.24 Tahun 1999 Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.24 Tahun 1999 tentangLalu LintasDevisadanSistemNilai Tukar (pdf)
- 9. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 9 4. Undang-UndangTentangPerbankan Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor7tahun1992 TentangPerbankanSebagaimanadiubah denganUndang-undangNomor10 Tahun 1998 (pdf) 5. Undang-UndangTentangTransfer Dana Undang-undangRepublikIndonesiaNomor3Tahun 2011 TentangTransferDana (pdf) :: Undang-UndangTerkait Undang-undangRepublikIndonesiaNomor7Tahun 2011 TentangMata Uang Undang-undangRepublikIndonesiaNomor21 Tahun2011 Tentang OtoritasJasaKeuangan Undang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang Undang-undangRepublikIndonesiaNo.15tahun2002 tentangTindakPidanaPencucianUang sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNo.25tahun 2003 (PDF) Undang-undangRepublikIndonesiaNomor15 Tahun2002 Tentang TindakPidanaPencucian Uang (HTML) PenjelasanatasUndang-undangRepublikIndonesiaNomor15Tahun 2002 TentangTindakPidana PencucianUang (PDF) Undang-UndangNo.24 Tahun2002 TentangSuratUtang Negara Undang-UndangRepublikIndonesia No.24Tahun2002 TentangSurat Utang Negara (PDF) Undang-UndangNo.25 Tahun2003 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun2003 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang (PDF) PenjelasanatasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun 2003 TentangPerubahanAtas Undang-UndangNo.15 Tahun 2002 tentangTindakPidanaPencucianUang (PDF) Undang-UndangNo.24 Tahun2004 TentangLembagaPenjaminSimpanan Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.24Tahun2004 TentangLembagaPenjaminSimpanan (PDF) PenjelasanatasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.24Tahun 2004 TentangLembagaPenjamin Simpanan(PDF) Undang-UndangNo.25 Tahun2007 TentangPenanamanModal Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.25Tahun2007 TentangPenanaman Modal (PDF) Undang-UndangNo.20 Tahun2008 TentangUsaha Mikro,Kecil danMenengah Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.20Tahun2008 TentangUsaha Mikro, Kecil danMenengah (PDF) Undang-UndangNo.19 Tahun2008 TentangSuratBerharga SyariahNegara Undang-UndangRepublikIndonesiaNo.19Tahun2008 TentangSurat BerhargaSyariahNegara (PDF) :: Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.3tahun2008 tentangPerubahanatas Undang- Undang No.24 tahun2004 TentangLembaga PenjaminSimpanan PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.3tahun2008 tentangPerubahanatasUndang- Undang No.24 tahun2004 TentangLembaga PenjaminSimpanan (PDF) PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.4tahun2008 tentangJaringPengamanSistem Keuangan PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNo.4tahun2008 tentangJaringPengamanSistem Keuangan (PDF)
- 10. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 10 Hubungan Kelembagaan KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA Dilhatdari sistemketatanegaraanRepublikIndonesia,kedudukanBIsebagai lembaganegarayang independentidaksejajardenganlembagatinggi negaraseperti DewanPerwakilanRakyat,Badan PemeriksaKeuangan,danMahkamahAgung.KedudukanBIjugatidaksamadenganDepartemenkarena kedudukanBIberadadi luar pemerintahan.Status dankedudukanyangkhusustersebutdiperlukanagar BI dapat melaksanakanperandanfungsinyasebagai OtoritasMonetersecaralebihefektif danefisien. MeskipunBIberkedudukansebagai lembaganegaraindependen,dalammelaksanakantugasnya,BI mempunyai hubungankerjadankoordinasi yangbaikdenganDPR,BPK,Pemerintahdanpihaklainnya. DalamhubungannyadenganPresidendanDPR,BI setiapawal tahunanggaranmenyampaikaninformasi tertulismengenai evaluasi pelaksanaankebijakanmoneterdanrencanakebijakanmoneteryangakan datang.KhususkepadaDPR,pelaksanaantugasdanwewenangsetiaptriwulandansewaktu-waktubila dimintaolehDPR.Selainitu,BImenyampaikanrencanadanrealiasasi anggarantahunankepada PemerintahdanDPR.Dalamhubungannyadengan BPK,BIwajibmenyampaikanlaporankeuangan tahunankepadaBPK. :: Hubungan BI dengan Pemerintah: Hubungan Keuangan Dalamhal hubungankeuangandenganPemerintah,BankIndonesiamembantumenerbitkandan menempatkansurat-surathutangnegaragunamembiayai AnggaranPendapatandanBelanjaNegara (APBN) tanpadiperbolehkanmembeli sendiri surat-surathutangnegaratersebut. Bank Indonesiajugabertindaksebagai kasirPemerintahyangmenatausahakanrekeningPemerintahdi Bank Indonesia,danataspermintaanPemerintah,dapatmenerimapinjamanluarnegeri untukdanatas nama PemerintahIndonesia. Namundemikian,agarpelaksanaantugasBankIndonesiabenar-benarterfokussertaagarefektivitas pengendalianmonetertidakterganggu,pemberiankreditkepadaPemerintahgunamengatasi deficit spending - yang selamaini dilakukanolehBankIndonesiaberdasarkanundang-undangyanglama- kini tidakdapat lagi dilakukanolehBankIndonesia. :: Hubungan BI dengan Pemerintah: Independensi dalamInterdependensi MeskipunBankIndonesiamerupakanlembaganegarayangindependen,tetapdiperlukankoordinasi yang bersifatkonsultatif denganPemerintah,sebabtugas-tugasBankIndonesiamerupakanbagianyang tidakterpisahkandari kebijakan-kebijakanekonomi nasional secarakeseluruhan. Koordinasi di antaraBank IndonesiadanPemerintahdiperlukanpadasidangkabinetyangmembahas
- 11. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 11 masalahekonomi,perbankandankeuanganyangberkaitandengantugas-tugasBankIndonesia.Dalam sidangkabinettersebutPemerintahdapatmemintapendapat BankIndonesia. Selainitu,BankIndonesiajugadapatmemberikanmasukan,pendapatsertapertimbangankepada PemerintahmengenaiRancanganAPBN sertakebijakan-kebijakanlainyangberkaitandengantugasdan wewenangnya. Di lainpihak,Pemerintahjugadapat menghadiriRapatDewanGubernurBankIndonesiadenganhak bicara tetapi tanpahak suara.Olehsebabitu,implementasi independensi justrusangatdipengaruhioleh kemantapanhubungankerjayangproporsional di antaraBankIndonesiadi satupihakdanPemerintah sertalembaga-lembagaterkaitlainnyadi lainpihak,dengantetapberlandaskanpembagiantugasdan wewenangmasing-masing. :: Kerjasama BI dengan Lembaga Lain Menyadari pentingnyadukungandari berbagai pihakbagi keberhasilantugasnya,BIsenantiasa bekerja sama dan berkoordinasidenganberbagailembaganegaradanunsurmasyarakatlainnya.Beberapa kerjasamaini dituangkandalamnotakesepahaman(MoU),keputusanbersama(SKB),sertaperjanjian- perjanjian,yangditujukanuntukmenciptakansinergi dankejelasanpembagiantugasantarlembaga sertamendorongpenegakanhukumyanglebihefektif. BeberapaKerjasamadimaksudadalahdenganpihak-pihaksbb: 1. DepartemenKeuangan(MoUtentangMekanisme PenetapanSasaran,Pemantauan,dan PengendalianInflasi di Indonesia,MoUtentangBI sebagai ProcessAgentdi bidangpinjamandan hibahluarnegeri Pemerintah,SKBtentangPenatausahaanPenerbitanSuratUtang Negara(SUN) dalamrangka penyehatanperbankan) 2. KejaksaanAgung&KepolisianNegara:SKB tentangkerjasamapenanganantindakpidanadi bidangperbankan 3. KepolisianNegaraRIdanBadan IntelijenNegara:MoU tentangPemberantasanuangpalsu 4. Menkokesra,KementrianKoperasi danUKM: MoU bidangPemberdayaandanPengembangan UMKM 5. PerhimpunanPedagangSUN (Himdasun) :MoU tentangPenyusunanMasterRepurchase Agreement(MRA) 6. KeputusanBersamaMenteri KeuangandanGubernurBankIndonesiatentangKoordinasi PengelolaanUangNegara(.pdf)
- 12. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 12 Hubungan Kelembagaan HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN BANK INDONESIA BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang : 1. Intervensi bersamauntukkestabilanpasarvalutaasing 2. Penyelesaiantransaksi lintasnegara 3. Hubungankoresponden 4. Tukar-menukarinformasimengenai hal-hal yangterkaitdengantugas-tugasselakubanksentral 5. Pelatihan/penelitiandi bidangmoneterdansistempembayaran. KeanggotaanBankIndonesiadi beberapalembagadanforuminternasionalatasnamaBank Indonesia sendiri antaralain: 1. The South East AsianCentral BanksResearchandTrainingCentre (SEACEN Centre) 2. The South East Asian,NewZealandandAustraliaForumof BankingSupervision(SEANZA) 3. The Executive'Meetingof EastAsianandPacificCentral Banks(EMEAP) 4. ASEAN Central BankForum(ACBF) 5. Bank forInternational Settlement(BIS) Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain : 1. Associationof SouthEastAsianNations(ASEAN) 2. ASEAN+3(ASEAN + Cina,Jepangdan Korea) 3. AsiaPacificEconomicCooperation(APEC) 4. ManilaFrameworkGroup(MFG) 5. Asia-Europe Meeting(ASEM) 6. IslamicDevelopmentBank(IDB) 7. International MonetaryFund(IMF) 8. WorldBank, termasukkeanggotaandi Intenational Bankof ReconstructionandDevelopment (IBRD),InternationalDevelopmentAssociation(IDA)danInternational FinanceCooperatioan (IFC),sertaMultilateral InvestmentGuarantee Agency(MIGA) 9. WorldTrade Organization(WTO) 10. IntergovernmentalGroupof 20 (G20) 11. IntergovernmentalGroupof 15 (G15, sebagai observer) 12. IntergovernmentalGroupof 24 (G24, sebagai observer)
- 13. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 13 Kode Etik ANGGOTA DEWAN GUBERNUR Dalammelaksanakantugasdankewenangannya,selainterikatpadasumpahjabatandanperaturan perundang-undanganyangberlaku.AnggotaDewanGubernurBankIndonesiawajibmenaatiperaturan Kode EtikADG. AturanKode Etiktersebutmenjadi acuanbagi setiapAnggotaDewanGubernurdalam bersikap,bertindakdanberperilakusecaraprofesionaldanberintegritas,gunamenjagakepercayaan masyarakatterhadapBank Indonesia. SetiapAnggotaDewanGubernurdalammelaksanakantugasdanwewenangnyawajibmenjunjungtinggi nilai-nilaiakuntabilitas(Accountability),tanggungjawab(Responsibility),independensi (Independency), sertapenghargaanterhadapkesetaraandankeadilan(Fairness),yangdiakronimkansebagai ARIF.Untuk melaksanakantugasdanwewenangnyasecaraARIF,AnggotaDewanGubernurdiwajibkan: Menegakkanintegritasdanbertindaksecaraprofesional denganmelaksanakantugasdan kewenangannyasecarabertanggungjawab,menjunjungtinggi kaidahmoral,mengambil keputusan berdasarkanitikadbaiksertamempertimbangkanrisikodanpengendaliannya. Menghindari benturankepentingandenganmendahulukankepentinganBankIndonesia,menghindari pengambilankeputusanyangberpotensimenimbulkanbenturankepentingan,danpemanfaatan jabatanuntukkepentingangolonganafiliasinya. Menjagakemandiriandanketidakberpihakandenganmengambilkeputusansecaramandiri danbebas dari pengaruhsecaralangsungmaupuntidaklangsung. Menghindari penerimaanjanji,pemberianjanji,dan/atauhadiahyangterkaitdenganjabatansecara langsungmaupuntidaklangsungyangdidugadapatmemengaruhi kewajibandalampelaksanaantugas dan wewenangnya. Menghargai kesetarandenganmemberikanperlakuanyangsetaradanadil kepadapihak-pihakyang memilikikepentinganterhadapBankIndonesia. Menjagakerahasiaaninformasi denganmemegangteguhrahasiajabatandanmematuhi ketentuanyang mengaturmengenai kewajibanmenjagainformasirahasia. PEGAWAI BANK INDONESIA Kode EtikBank IndonesiamerupakanpedomanstandarperilakuyangmencerminkanintegritasPegawai Bank Indonesia.SetiapPegawai BankIndonesiabertanggungjawab,tidakhanyauntukmengetahuiKode Etikini,melainkanjugamenerapkannyadalamtindakansehari-hari. Pegawai dilarangmenyalahgunakanjabatan,wewenang,danataufasilitasyangdiberikanolehBank Indonesia. PejabatBankIndonesiawajibuntukmelaporkanhartakekayaannyakepadaBankIndonesiadanatau Komisi PemberantasanKorupsi. Pegawai dilarangmeminta/menerima,memberi persetujuanuntukmenerima,mengizinkanatau membiarkankeluargauntukmeminta/menerimafasilitasdanhal-hal lainyangdapatdinilai denganuang dari peroranganataubadan yangdiketahui ataupatutdidugabahwahal tersebutmempunyai hubungan,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsungdenganjabatanataupekerjaanPegawaiyang bersangkutan. Pegawai wajibmenjagarahasiaBankIndonesiauntukhal yangdikategorikanrahasia. Pegawai dilarangmenjadianggota,penguruspartai politik,danataumelakukankegiatanuntuk kepentinganpartai politik. Pegawai yangterbukti melakukanpelanggaranterhadapKode Etikini akandikenakansanksi sesuai denganketentuanyangberlaku.
- 14. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 14 Governance INTERNAL GOVERNANCEDAN AUDIT BANK INDONESIA Dalamrangka pelaksanaantugasnya,BankIndonesiamemiliki prosedurinternal yangmenerapkandan mendukungpelaksanaanprinsip-prinsipGood Governance.PrinsipGood Governancetersebut dituangkandalamberbagai ketentuansebagai pedomandalampelaksanaantugasantaralain: ProsespengambilankeputusanmelaluiRapatDewanGubernur(RDG). Pendelegasianwewenang. PenyediaaninformasipelaksanaantugasBankIndonesiakepada stakeholders. PertanggungjawabanpelaksanaantugasdanwewenangBankIndonesiakepada stakeholders. Penerapanmanajemenrisiko. Prosespengadaanbarangdan jasayang dilaksanakandenganprinsipefektif,efisien,transparan, akuntabel,adil dantidakdiskriminatif. Pengelolaansumberdayamanusiadanorganisasi sertaanggarandenganmempertimbangkan efektivitasdanefiensi. PelaksanaaninternalgovernanceBankIndonesiatersebutdi atasdidukungolehfungsi auditinternyang independen,profesional,danobyektif.Penerapannyamengacupadakode etikdanstandarprofesi audit interndari The Instituteof InternalAuditors,yangmencakup: Misi: Memberikanopini danrekomendasiterhadapprosesgovernance,manajemenrisiko,danpengendalian internmelalui kegiatanassurance dankonsultasi dalamrangkamencapai tujuan organisasi. Visi: Menjadi satuankerjaaudit intern yangprofesional danbereputasi dalamlingkupnasional dan internasional. Ruang lingkupevaluasi: Evaluasi ataskecukupandanefektivitasproses governancemanajemenrisikodanpengendalianintern. Tanggungjawab: Memberikanjasaassurancedankonsultasi pengendalian,manajemenrisikodangoodgovernance,serta penugasankhususlainnyasepanjangtidakbertentangandenganstandar TheInstituteof Internal Auditors. Kewenangan: Memiliki aksespenuhuntukmelakukanauditterhadapproperti/asset,personil,sertasegaladatadan informasi milikBankIndonesia. Penjelasandetail mengenai internal governance BankIndonesiadipublikasikandalamLaporanTahunan Bank Indonesia,yangdapatdiaksesdi menu publikasi-laporantahunan.
- 15. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 15 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara. JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang- undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah. Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap pembahasan Dengan demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan. Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank
- 16. ProfileBank Indonesia(BI) │http://www.bi.go.id Page| 16 yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif. 1. Pengaturan dan Pengawasan Bank yang efektif Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif merupakan jarring pengaman pertama dalam JPSK (first line of defense). MEngingat pentingnya fungsi pengawasan dan pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah digariskan guiding principles bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh otoritas terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga stabilitas system keuangan, serta harus berpedoman kepada best practices dan standard yang berlaku. 2. Lender of last Resort Kebijakan lender of last resort (LLR) yang baik terbukti sebagai salah satu alat efektif dalam pencegahan dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan secara lebih jelas kebijakan the lender of last resort (LLR) dalam kerangka JPSK untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices. Pada prinsipnya, LLR untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven yang memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan dalam pemberian LLR untuk kondisi krisis, potensi dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai lender of last resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai peraturan pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3 Januari 2006. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3. Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998 memang telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian menunjukkan bahwa blanket guarantee tersebut dapat mendorong moral hazard yang berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang. Sejalan dengan itu, telah diberlakukan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 24 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS nantinya memiliki dua tanggung jawab pokok yakni: (i) untuk menjamin simpanan nasabah bank; dan (ii) untuk menangani (resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari dampak negatif terhadap stabilitas keuangan, penerapan skim LPS tersebut akan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, jaminan simpanan nasabah bank akan dibatasi sampai dengan Rp100 juta per rekening mulai Maret 2007. 4. Kebijakan Resolusi Krisis yang efektif Kebijakan penyelesaian krisis yang efektif dituangkan dalam kerangka kebijakan JPSK agar krisis dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan peran dan kewenangan masing-masing otoritas dalam penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani secara efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biaya sosial dan biaya ekonomi yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, JPSK memerlukan koordinasi yang efektif antar otoritas terkait. Untuk itu dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS tentang Forum Stabilitas Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.