bank indonesia dan perkembangan perbankan indonesia

1. BANK INDONESIA DAN PERKEMBANGAN
PERBANKAN DI INDONESIA
Tujuan dan Tugas
Bank Indonesia
Kondisi Sebelum dan
Sesudah Deregulasi
Kondisi Saat Krisis
Ekonomi Mulai Tahun
1997
Arsitektur Perbankan
Indonesia (API)
Penugasan
Perbankan
Note : CLICK ON THE TOPIC TO PRESENT

2. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Bank indonesia adalah bank sentral republik indonesia, yaitu
lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau
pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-
undang, serta berkedudukan sebagai badan hukum.
Ahmad Subagyo, 2009 : 74

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
a. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter
3. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan
sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
4. Melaksankan kebiijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar
yang telah ditetapkan.
5. Mengelola cadangan devisa
6. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu

4. b. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah atau
valuta asing.
5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran
antarbank dalam rupiah atau valuta asing.
6. Menetapkan berbagai macam harga,ciri uang yang akan
dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal berlakunya
sebagai alat pembayaran yang sah.
7. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan
mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan
memusnahkan uang dari maksud peredaran.

5. c. Tugas mengatur dan mengawasi Bank
1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan
perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
2. Memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu dari Bank
3. Melaksanakan pengawasan Bank
4. Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksakan
pemeriksaan
5. Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau
seluruh kegiatan diduga merupakan tindak pidana
6. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang
7. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan
8. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank
9. Mengenakan sanksi terhadap bank

6. d. Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional
1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
2. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima
pinjaman luar negeri,
3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang
Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas malasah ekonomi,
4. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah mengenai RAPBN
5. Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara wajib
berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah
7. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral
lainnya, organisasi dan lembaga internasional
8. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau
lembaga multilateral adalah Negara

7. e. Akuntabilitas dan anggaran
1. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada
masyarakat
2. Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai
pelaksanaan tugas dan wewenangnya
3. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan
pemeriksaan khusus
4. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan
tahunan kepada publik melalui media massa
CLICK
ON TO
BACK

8. KONDISI PERBANKAN SEBELUM DAN
SESUDAH DEREGULASI
1.Kondisi Sebelum Deregulasi Masa Penjajahan
Fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah
1. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi
dan modal kerja perusahaan – perusahaan besar milik kolonial
2. Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan – perusahaan besar milik
kolonial,
3. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke Negara
penjajah
4. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak,
5. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan
pemerintah kolonial.

9. 2. Masa Setelah Kemerdekaan Sampai sebelum Deregulasi
Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai
dengan sebelum adanya deregulasi adalah:
1. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan
dana investasi dan modal kerja perusahaan – perusahaan besar
milik pemerintah dan swasta.
2. Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan- perusahaan
besar
3. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai
kegiatan pemerintah
4. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek
pada sektor- sektor yang ingin di kembangkan oleh pemerintah

10. Keadaan Perbankan Saat
Itu
1. Tidak adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur secara jelas tentang
perbankan di Indonesia
2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank- bank tertentu
3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah
4. Instrumen pasar uang yang terbatas
5. Jumlah Bank Swasta yang relatif sedikit
6. Sulitnya Pendirian bank baru
7. Persaingan antar bank yang tidak ketat
8. Posisi tawar- menawar bank yang relative lebih kuat daripada nasabah
9. Prosedur berhubungan dengan bank rumit
10.Bank bukan merupakan alternative utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan
dan memimjam dana
11.Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

11. 1. Peraturan yang memberikan kepastian hukum
2. Jumlah bank swasta bertambah banyak
3. Tingkat persaingan bank semakin kuat
4. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga
Pasar Uang
5. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang
meningkat
6. Monilisasi dana melalui sektor perbankan yang
semakin besar
3. Kondisi Sesudah Deregulasi
CLICK ON
TO BACK

12. KONDISI SAAT KRISIS EKONOMI DI MULAI
TAHUN 1997
Periode-Periode Perbankan sejak Krisis Ekonomi :
1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket –
paket deregualsi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak
tahun 1980-an.
2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi
sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada
akhir tahun 1990-an.
3. Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi
sejak akhir tahun 1990-an.
4. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

13. Pada masa itu mulai bermunculan bank baru, dan dalam mendirikan
bank terdapat aturan yang harus ditaati diantarnya aturan pendirian bank :
1. Bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat
deposito dan tanpa perlu izin.
2. Semua bank dapat meyelenggarakan tabanas dan tabungan lain.
Paket 28 Pebruari 1991, berisi tentang : Penyempurnaan paket sebelumnya
menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian,
sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga keuangan.
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan
bank meliputi :
- CAR (Capital Adequacy Ratio)
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Kredit Usaha Kecil
- Pembentukan cadangan piutang
- Loan to Deposit Ratio
CLICK
ON TO
BACK

14. WWW.UNIQUEPLACES.COM
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
(API)
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka
dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan
memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang
waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan
dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang
sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan
dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

15. WWW.UNIQUEPLACES.COM
CLICK ON TO
BACK

16. PENUGASAN PERBANKAN
Bank Umum
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka,tabungan
2. Memberi kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri
maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah
5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

17. Bank Perkreditan Rakyat / BPR
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,
atau tabungan pada bank lain
CLICK
ON TO
BACK