SlideShare a Scribd company logo
Bank
indonesia
LARAS AYU SUKMANINGRUM
SEJARAH BANK INDONSIA
Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1828, didirikan De
Javasche Bank yang bertugas mencetak dan mengedarkan
uang.
Tahun 1953 Bank Indonesia dibentuk sebagai ganti dari De
Javasche Bank.
Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan UU Bank
Sentral yang berisi mengatur tugas dan kedudukan Bank
Indonesia
Pada tahun 1999, dibuat UU no. 23 yang berisi Bank Sentral sebagai bank
independen yang memiliki tugas serta wewenang untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dilakukan amandemen pada tahun 2004 dan 2008 yang bertujuan
untuk mempertegas peran Bank Indonesia dalam menstabilkan sistem
keuangan
DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Dewan Gubernur Bank Indonesia
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia
dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas:
Gubernur sebagai pemimpin, Deputi Gubernur senior sebagai
wakil, dan minimal empat atau maksimal tujuh anggota.
Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur paling
lama adalah lima tahun dan maksimal dua kali
menjabat. Gubernur dan Deputi Gubernur diusulkan
dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Larangan serta Perlindungan Hukum
Di antara sesama anggota dewan Gubernur dilarang
mempunyai hubungan keluarga jika setelah pengangkatan
terbukti mempunyai hubungan/terjadi hubungan keluarga
yang dilarang, maka dalam waktu 7 hari kerja sejak terbukti
mempunyai/terjadi hubungan keluarga tersebut salah satu
diantara mereka harus mengundurkan diri
Anggota dewan gubernur atau pejabat Bank Indonesia tidak
dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau
kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya
sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan dan Deputi
Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan
persetujuan DPR. Anggota dewan Gubernur Bank
Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh presiden
kecuali ia mengundurkan, melakukan tindak pidana
kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka
waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dinyatakan pailit atau tidak
mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau
berhalangan tetap.
Pengambilan Keputusan
Rapat Dewan Gubernur menjadi forum pengambilan
keputusan tertinggi. Dilaksanakan minimal satu kali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di
bidang moneter dan minimal seminggu sekali untuk
evaluasi.
Kerja sama dengan lembaga lain juga dilakukan, diantaranya dengan
Kementrian Keuangan (MoU tentang mekanisme Penetapan Sasaran,
Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang Bank
Indonesia sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar
negeri Pemerintah, dan SKB) tentang Penatausahaan Penerbitan SBI
Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan,
KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
Bank Indonesia
berkedudukan sebagai
lembaga negara
independen, dalam
melaksanakan
tugasnya, Bank
Indonesia mempunyai
hubungan kerja dan
koordinasi yang baik
dengan DPR, BPK,
pemerintah, dan pihak
lainnya.
Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, sebagai berikut:
Pada hubungan keuangan, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan
menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai APBN tanpa
diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut.
Hubungan interdependensi dalam interdependensi dimaksudkan
meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen,
tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan
pemerintah.
STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA
Sumber : Organisasi (bi.go.id)
HUBUNGAN INTERNASIONAL BANK INDONESIA
Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga Internasional yang
diperlakukan dalam rangka rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank
Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter maupun
perbankkan. Bank Indonesia menjalin kerjasama Internasional meliputi bidang-bidang :
a) Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta
asing,
b) Penyelesaian transaksi lintas negara,
c) Hubungan koresponden,
d) Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang
terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral,
e) Pelatihan/penelitian dibidang moneter dan sistem
pembayaran
The South East Asian Central Banks (SEACEN)
The South East Central Banks
Research and Training
Center (SEACEN Centre) (1982,12
bank sentral) SEACEN Centre
merupakan pusat penelitian dan
pelatihan bagi pegawai bank sentral
yang menjadi anggota bagi kawasan
asia tenggra di bidang keuangan,
moneter, perbankan, kebanksentralan,
dan ekonomi pembangunan
Pada 21 Des 2020, BI dan BOF
menyepakati penguatan kerangka
kerja sama Local Currency
Settlement (LCS). Penguatan
kerangka kerja sama LCS antara BI
dan BOT meliputi perluasan
underlying ke investasi langsung
dari sebelumnya hanya untuk
perdagangan, serta pelonggaran
aturan transaksi valas antara lain
terkait pemberian relaksasi
penyiapan dokumen transaksi.
Bank of Thailand
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
SEBAGAILEMBAGANEGARA
INDEPENDEN
Sebagai lembaga yang independen, BI memiliki otonomi
penuh dalam melaksanakan wewenangnya (UU no.
23/1999). Disamping itu, kedukan BI juga tidak sama
dengan departemen dan berada di luar pemerintahan.
SEBAGAIBADAN HUKUM
Sebagai lembaga hukum publik, BI berwenang
menetapkan peraturan yang mengikat seluruh
masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga hukum
perdata, dapat bertindak atas nama sendiri baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
KedudukandalamStruktur
KetatanegaraanRI
Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus
dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Bank
Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara
juga tidak sejajar dengan kementrian karena
kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan.
Esensidan ImplikasidariStatusdan Kedudukan bi
Esensi dari status kedudukan Bank Indonesia ini adalah
agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia lebih efektif.
Implikasinya Bank Indonesia harus transparan dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya guna
memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada
laju inflansi dan nilai tukar.
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata
uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan
tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya.
Tiga Pilar Utama
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Menjaga stabilitas sistem keuangan
Sebagai Leader of The Last Resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan
pendanaan jangka pendek karena adanya minimatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau risiko
pembayaran berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar.
Pelanggaran Survei, untuk memperoleh data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan
akurat, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang bersifat
makro atau mikro. Dalam pelanggaran survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang
diperlukan oleh bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan.
Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa, dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank
Indonesia selalu mempertimbangkan 3 asas utama dengan skala prioritas yaitu likuidasi (liquidity),
Keamanan (security) dan memperoleh pendapatan yang optimal (profitability)
MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah:
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, Kebijakan Diskonto, Kebijakan Cadangan Kas dan Kebijakan Kredit Ketat
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem
pembayaran.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar
bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri
uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai
berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan
peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu
dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
memberikan dan mencabut izin usaha bank
memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank: dan
memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu
(Pal. 28)
Berkaitan dengan kewenangan dbidang perizinan bank indonesia :
Bank Indonesia
berperan dalam
pengendalian inflasi
karena berfokus pada
pencapaian sasaran
tunggal, yaitu
mencapai dan
memelihara
kestabilan nilai mata
uang terhadap
barang dan jasa yang
tercermin pada
perkembangan laju
inflasi.
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI
Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia
memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
mengatur dan mengawasi bank.
Terkait pelaksanaan tugas pokok dalam menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain
menetapkan dan menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak
terbatas pada:
operasi pasar terbuka,
penetapan tingkat diskonto,
penetapan giro wajib minimum, dan
pengaturan kredit.
Bank Indonesia
berperan dalam
pengendalian inflasi
karena berfokus pada
pencapaian sasaran
tunggal, yaitu
mencapai dan
memelihara
kestabilan nilai mata
uang terhadap
barang dan jasa yang
tercermin pada
perkembangan laju
inflasi.
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI
Strategi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai sasaran
inflasi yang rendah adalah:
Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi
kebijakan moneter Bank Indonesia.
Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan
inflasi.
Memformulasikan respons kebijakan moneter Bank Indonesia.
Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari
indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju
inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran
operamonal.
KERANGKA KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA
KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank
sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini
dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli
surat berharga di pasar modal.
Tujuan Operasi Pasar Terbuka
Memengaruhi jumlah uang beredar
Mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah
Mendorong pertumbuhan investasi
Jenis Operasi Pasar Terbuka
OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas
maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami
kelebihan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku
bunga PUAB secara tajam.
OPT injeksi, apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari
indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan
likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga
PUAB secara tajam.
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Bank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga KeuanganBank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan
Amphie Yuurisman
 
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnyaBank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Maulana Syarif Hidayatullah
 
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
guest77002d
 
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan BankLembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank
yy rahmat
 
bank umum dan kegiatannya
bank umum dan kegiatannyabank umum dan kegiatannya
bank umum dan kegiatannya
soleh saputra
 
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaranBank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
Dolores Silvia
 
PPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank SentralPPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank Sentralsalmiah mia
 
Bank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umumBank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umum
Firman Bachtiar
 
Bab 2 bank dan lembaga keuangan
Bab 2 bank dan lembaga keuanganBab 2 bank dan lembaga keuangan
Bab 2 bank dan lembaga keuangan
safrial
 
Bank - Materi Ekonomi Kelas X
Bank - Materi Ekonomi Kelas XBank - Materi Ekonomi Kelas X
Bank - Materi Ekonomi Kelas X
Octaviano Rahmatsyah
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
AR_7
 
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesiaPengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
YusufSyah
 
Bank Umum dan Bank Sentral
Bank Umum dan Bank SentralBank Umum dan Bank Sentral
Bank Umum dan Bank Sentral
Septy Tria
 
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan keduaMateri pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
Chairul Pane
 
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Sulthan Isa
 
Lembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bankLembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bank
Nur Afifa Mardatila
 
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanAspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
DIAN EKA PERMATASARI
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
Rus Mala
 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
9elevenStarUnila
 

What's hot (19)

Bank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga KeuanganBank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan
 
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnyaBank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
 
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
Seputar Fakta Penyelematan Bank Century 1.0
 
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan BankLembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank
 
bank umum dan kegiatannya
bank umum dan kegiatannyabank umum dan kegiatannya
bank umum dan kegiatannya
 
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaranBank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
Bank sentral (bi), sistem pembayaran, dan alat pembayaran
 
PPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank SentralPPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank Sentral
 
Bank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umumBank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umum
 
Bab 2 bank dan lembaga keuangan
Bab 2 bank dan lembaga keuanganBab 2 bank dan lembaga keuangan
Bab 2 bank dan lembaga keuangan
 
Bank - Materi Ekonomi Kelas X
Bank - Materi Ekonomi Kelas XBank - Materi Ekonomi Kelas X
Bank - Materi Ekonomi Kelas X
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
 
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesiaPengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
Pengertian dan peran bank umum di perbankan indonesia
 
Bank Umum dan Bank Sentral
Bank Umum dan Bank SentralBank Umum dan Bank Sentral
Bank Umum dan Bank Sentral
 
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan keduaMateri pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
Materi pengantar-bank-sentral-pertemuan kedua
 
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
 
Lembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bankLembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bank
 
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankanAspek hukum pemberian jasa perbankan
Aspek hukum pemberian jasa perbankan
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 

Similar to BANK INDONESIA

Bank Sentral.docx
Bank Sentral.docxBank Sentral.docx
Bank Sentral.docx
SunardixzCb1
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuanganTugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
NugrahaFajarSidiq
 
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
VivianaArsew
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia
Nisa Ell
 
Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral
Bank Indonesia Sebagai Bank SentralBank Indonesia Sebagai Bank Sentral
Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral
Yuli Eko
 
Profile bank indonesia
Profile bank indonesiaProfile bank indonesia
Profile bank indonesia
Amalia Dekata
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
ageefonzi1
 
Bank indonesia
Bank indonesiaBank indonesia
Bank indonesia
Gilang Pandu
 
Blk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojkBlk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojk
Risa Martia
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
Fenti Anita Sari
 
BANK INDONESIA
BANK INDONESIABANK INDONESIA
BANK INDONESIA
Konigahu
 
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdfPengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
DebbyTriNanda1
 
Ikhtisar 2
Ikhtisar 2Ikhtisar 2
Ikhtisar 2
kpwbi
 
Ppt bi
Ppt biPpt bi
Ppt bi
maya sari
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentralDwi Anita
 
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptxBank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
PutraAdeSetiawan
 
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankanPengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
cekkembali dotcom
 

Similar to BANK INDONESIA (20)

Bank Sentral.docx
Bank Sentral.docxBank Sentral.docx
Bank Sentral.docx
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
 
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuanganTugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
 
Kelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesiaKelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesia
 
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia
 
Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral
Bank Indonesia Sebagai Bank SentralBank Indonesia Sebagai Bank Sentral
Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral
 
Profile bank indonesia
Profile bank indonesiaProfile bank indonesia
Profile bank indonesia
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
 
Modul 4 KB 3
Modul 4 KB 3Modul 4 KB 3
Modul 4 KB 3
 
Bank indonesia
Bank indonesiaBank indonesia
Bank indonesia
 
Blk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojkBlk klp 5 bi dan ojk
Blk klp 5 bi dan ojk
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 
BANK INDONESIA
BANK INDONESIABANK INDONESIA
BANK INDONESIA
 
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdfPengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
Pengantar Kebanksentralan dan Sosialisasi Beasiswa UMRI.pdf
 
Ikhtisar 2
Ikhtisar 2Ikhtisar 2
Ikhtisar 2
 
Ppt bi
Ppt biPpt bi
Ppt bi
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
 
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptxBank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
 
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankanPengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
 

Recently uploaded

Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 

Recently uploaded (13)

Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 

BANK INDONESIA

  • 2. SEJARAH BANK INDONSIA Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1828, didirikan De Javasche Bank yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953 Bank Indonesia dibentuk sebagai ganti dari De Javasche Bank. Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan UU Bank Sentral yang berisi mengatur tugas dan kedudukan Bank Indonesia Pada tahun 1999, dibuat UU no. 23 yang berisi Bank Sentral sebagai bank independen yang memiliki tugas serta wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dilakukan amandemen pada tahun 2004 dan 2008 yang bertujuan untuk mempertegas peran Bank Indonesia dalam menstabilkan sistem keuangan
  • 3. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Dewan Gubernur Bank Indonesia Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas: Gubernur sebagai pemimpin, Deputi Gubernur senior sebagai wakil, dan minimal empat atau maksimal tujuh anggota. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur paling lama adalah lima tahun dan maksimal dua kali menjabat. Gubernur dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Larangan serta Perlindungan Hukum Di antara sesama anggota dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga jika setelah pengangkatan terbukti mempunyai hubungan/terjadi hubungan keluarga yang dilarang, maka dalam waktu 7 hari kerja sejak terbukti mempunyai/terjadi hubungan keluarga tersebut salah satu diantara mereka harus mengundurkan diri Anggota dewan gubernur atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh presiden kecuali ia mengundurkan, melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau berhalangan tetap. Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Gubernur menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi. Dilaksanakan minimal satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dan minimal seminggu sekali untuk evaluasi.
  • 4. Kerja sama dengan lembaga lain juga dilakukan, diantaranya dengan Kementrian Keuangan (MoU tentang mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang Bank Indonesia sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, dan SKB) tentang Penatausahaan Penerbitan SBI Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan, KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, sebagai berikut: Pada hubungan keuangan, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. Hubungan interdependensi dalam interdependensi dimaksudkan meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah.
  • 5. STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA Sumber : Organisasi (bi.go.id)
  • 6. HUBUNGAN INTERNASIONAL BANK INDONESIA Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga Internasional yang diperlakukan dalam rangka rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter maupun perbankkan. Bank Indonesia menjalin kerjasama Internasional meliputi bidang-bidang : a) Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, b) Penyelesaian transaksi lintas negara, c) Hubungan koresponden, d) Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, e) Pelatihan/penelitian dibidang moneter dan sistem pembayaran
  • 7. The South East Asian Central Banks (SEACEN) The South East Central Banks Research and Training Center (SEACEN Centre) (1982,12 bank sentral) SEACEN Centre merupakan pusat penelitian dan pelatihan bagi pegawai bank sentral yang menjadi anggota bagi kawasan asia tenggra di bidang keuangan, moneter, perbankan, kebanksentralan, dan ekonomi pembangunan Pada 21 Des 2020, BI dan BOF menyepakati penguatan kerangka kerja sama Local Currency Settlement (LCS). Penguatan kerangka kerja sama LCS antara BI dan BOT meliputi perluasan underlying ke investasi langsung dari sebelumnya hanya untuk perdagangan, serta pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait pemberian relaksasi penyiapan dokumen transaksi. Bank of Thailand
  • 8. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAILEMBAGANEGARA INDEPENDEN Sebagai lembaga yang independen, BI memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan wewenangnya (UU no. 23/1999). Disamping itu, kedukan BI juga tidak sama dengan departemen dan berada di luar pemerintahan. SEBAGAIBADAN HUKUM Sebagai lembaga hukum publik, BI berwenang menetapkan peraturan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga hukum perdata, dapat bertindak atas nama sendiri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. KedudukandalamStruktur KetatanegaraanRI Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara juga tidak sejajar dengan kementrian karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan. Esensidan ImplikasidariStatusdan Kedudukan bi Esensi dari status kedudukan Bank Indonesia ini adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia lebih efektif. Implikasinya Bank Indonesia harus transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya guna memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflansi dan nilai tukar.
  • 9. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Tiga Pilar Utama Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Menjaga stabilitas sistem keuangan
  • 10. Sebagai Leader of The Last Resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya minimatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau risiko pembayaran berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Pelanggaran Survei, untuk memperoleh data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang bersifat makro atau mikro. Dalam pelanggaran survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan. Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa, dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 asas utama dengan skala prioritas yaitu likuidasi (liquidity), Keamanan (security) dan memperoleh pendapatan yang optimal (profitability) MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah: Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, Kebijakan Diskonto, Kebijakan Cadangan Kas dan Kebijakan Kredit Ketat
  • 11. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang: MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
  • 12. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MENGATUR DAN MENGAWASI BANK memberikan dan mencabut izin usaha bank memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank: dan memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (Pal. 28) Berkaitan dengan kewenangan dbidang perizinan bank indonesia :
  • 13. Bank Indonesia berperan dalam pengendalian inflasi karena berfokus pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas pokok, yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Terkait pelaksanaan tugas pokok dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain menetapkan dan menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada: operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan pengaturan kredit.
  • 14. Bank Indonesia berperan dalam pengendalian inflasi karena berfokus pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI Strategi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah: Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi. Memformulasikan respons kebijakan moneter Bank Indonesia. Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran operamonal.
  • 15. KERANGKA KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA
  • 16. KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Tujuan Operasi Pasar Terbuka Memengaruhi jumlah uang beredar Mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah Mendorong pertumbuhan investasi Jenis Operasi Pasar Terbuka OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku bunga PUAB secara tajam. OPT injeksi, apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga PUAB secara tajam.