Ekonomi - Jenis Jenis Bank BANK SENTRAL Pelajaran kelas X SMA

1. BANK
SENTRAL
Bank Indonesia

2. - BOBBY PERWIRA YUDHA
- EGA ARDJUNIKA PRATAMA
- KHOIRUNISA
- M. RADES ANJALTARA
- NOVI DHARMAYANI
- RIZKI GUNAWAN
- VERONIKA

4. PENGERTIAN
 Kata Bank berasal dari bahasa Italia banca yang
artinya tempat penukaran uang
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank :
badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan
mengeluarkan uang di masyarakat.
 Sentral : ditengah, sebagai pusat , inti dari suatu hal.
 Bank sentral adalah suatu institusi yang membantu
pemerintah untuk menjaga stabilitas harga atau nilai
suatu mata uang yang berlaku di suatu negara, serta
mendorong kelancaran produksi dan pembangunan
serta memperluas kesempatan kerja

5. PENGERTIAN
Di Indonesia, fungsi bank sentral
diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI,
dulu disebut De Javasche Bank)
Keberadaan bank sentral di Indonesia diatur
dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2004
tentang Bank Indonesia

6. FUNGSI
 Fungsi pokok utama bank ada tiga yaitu
(1) menghimpun dana dari masyarakat,
(2) menanamkan dana yang dikelola
kedalam berbagai aset produktif, misalnya
dalam bentuk kredit, dan
(3) memberikan jasa layanan lalu-lintas
pembayaran dan jasa layanan perbankan
lainnya.

7. FUNGSI
 Dengan fungsi itu, bank berperan sebagai
lembaga intermediasi yang
mempertemukan dua pihak yang berbeda
kepentingannya yakni pihak yang
menyalurkan dan pihak yang
membutuhkan. Baik dalam penghimpunan
dan penanaman dana, maupun dalam
pelayanan transaksi keuangan dan lalu-
lintas pembayaran.

8. TUGAS
1. Menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter
Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia
dalam menjaga kestabilan nilai rupiah,
Pasal 10 UU‐Bi menegaskan bahwa Bank
Indonesia memiliki kewenangan untuk
melaksanakan kebijakan moneter melalui pen
etapan sasaran moneter dengan
memperhatikan sasaran laju inflasi serta mel
akukan pengendalian moneter

9. TUGAS
Pengendalian moneter :
a. Operasi Pasar Terbuka
di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing
b. Penetapan Cadangan Wajib Minimum
c. Peran sebagai Lender of The Last Resort
d. Kebijakan Nilai Tukar
e. Pengelolaan Cadangan Devisa
f. Penetapan tingkat diskonto;
g. pengaturan kredit atau pembiayaan

10. TUGAS
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system
pembayaran
 Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur
dalam Pasal 15-23 UU-BI. Dalam rangka mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank
Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan
memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,
mewajibkan penyelenggara jasa sistem
pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat
pembayaran.

11. TUGAS
3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
 Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakansa
lah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana diten
tukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka melaksa
nakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan pe
raturan, memberikan dan mencabut
izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu bank, melaksanakan pengawasan
bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (P
sl. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang m
enetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang
memuat prinsip kehati‐hatian (Psl. 25).

12. TUGAS
4. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank
umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank
Indonesia (BLBI)
 Fasilitas dalam rangka mempertahankan
kestabilan sistem pembayaran
 Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka
 Fasilitas dalam rangka penyeharan bank
 Fasilitas untuk menjaga kestabian sistem
perbankan
 Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan
masyarakat

13. WEWENANG
1. Kewenangan memberikan izin (right to
license), yaitu kewenangan untuk menetapkan
tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
Pemberian izin oleh BI meliputi :
 pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank,
 pemberian izin pembukaan,
 penutupan dan pemindahan kantor bank,
 pemberian persetujuan atas kepemilikan dan
kepengurusan bank,
 pemberian izin kepada bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

14. WEWENANG
2. Kewenangan untuk mengatur (right to
regulate), yaitu kewenangan untuk
menetapkan ketentuan yang menyangkut
aspek usaha dan kegiatan perbankan
dalam rangka menciptakan perbankan
sehat yang mampu memenuhi jasa
perbankan yang diinginkan.

15. WEWENANG
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control)
Pengawasan langsung (on-site supervision) dapat
berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus
yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang
keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat
kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta
untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang
tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha
bank.
Pengawasan tidak langsung (off-site supervision)yaitu
pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan
berkala yang disampaikan bank,laporan hasil
pemeriksaan dan informasi lainnya.

16. WEWENANG
4. Kewenangan untuk mengenakan
sanksi (right to impose sanction), yaitu
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suatu bank
kurang atau tidak memenuhi ketentuan.
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan
agar bank beroperasi sesuai dengan asas
perbankan yang sehat.

17. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum.
beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai
sumber:
 ” Sistem keuangan yang stabil mampu
mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan
(shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah
gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem
keuangan.”

18. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 ” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem
keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai
gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan
fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan
menyebar risiko secara baik.”
 ” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi
dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga,
alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara
baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

19. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Sistem keuangan memegang peranan yang sangat
penting dalam perekonomian. Sistem keuangan
berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang
mengalami surplus kepada yang mengalami defisit.
Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak
berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak
akan berjalan dengan baik sehingga dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman
menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil,
terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis,
memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya
penyelamatannya.

20. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem
keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi
yang tidak menguntungkan seperti:
 Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal
sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
 Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya
akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat
pertumbuhan ekonomi.
 Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang
umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor
untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya
kesulitan likuiditas.
 Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem
keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

21. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap
stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas
keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas
kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu
alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi
ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan
moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya,
ketidakstabilan moneter secara fundamental akan
mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak
efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar
belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih
merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

22. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Lima peran utama Bank Indonesia yang
mencakup kebijakan dan instrumen dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:
 Pertama, Bank Indonesia menjaga stabilitas
moneter melalui instrumen suku bunga dalam
operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut
untuk mampu menetapkan kebijakan moneter
secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat
gangguan stabilitas moneter memiliki dampak
langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

23. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 Kedua, Bank Indonesia menciptakan kinerja lembaga
keuangan yang sehat . Penciptaan kinerja lembaga
perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme
pengawasan dan regulasi. Sektor perbankan memiliki
pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh
sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan
ketidakstabilan keuangan dan mengganggu
perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan
tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan
yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar
melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat
kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement)
harus dijalankan.

24. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu
peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan
timbul risiko potensial yang cukup serius dan
mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan
tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular
(contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang
bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan
mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko
dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin
meningkat.

25. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan
pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses
informasi-informasi yang dinilai mengancam
stabilitas keuangan. Melalui pemantauan
secara macroprudential, Bank Indonesia dapat
memonitor kerentanan sektor keuangan dan
mendeteksi potensi kejutan (potential shock)
yang berdampak pada stabilitas sistem
keuangan

26. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi
sebagai jaring pengaman sistim
keuangan melalui fungsi bank sentral
sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi
LoLR merupakan peran tradisional Bank
Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola
krisis guna menghindari terjadinya
ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi ini
hanya diberikan kepada bank yang menghadapi
masalah likuiditas dan berpotensi memicu
terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

27. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

28. STABILITAS SISTEM KEUANGAN