Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to HUKUM PERIZINAN
Similar to HUKUM PERIZINAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
HUKUM PERIZINAN
- 1. HUKUM PERIZINAN Mengapa HAN belajar tentang Perizinan? Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat
- 2. HUKUM PERIZINAN Siapa yang memberikan perizinan? Pejabat Administratif. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau/tidak tertulis, namun dalam HAN izin harus tertulis. Tugas Pemerintah: - Tugas mengatur kepada masyarakat agar mengikuti cara yang dianjurkan - Tugas untuk memberikan pelayanan umum
- 3. HUKUM PERIZINAN Unsur-unsur izin: a. Para pihak b. Objek pengaturan c. Pengesahan d. Pihak yang mengeluarkan e. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlalku seumur hidup) f. Untuk apa izin digunakan g. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat.
- 4. HUKUM PERIZINAN Pengertian izin a. Arti luas : suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang b. Arti sempit: pembebasan, dispensasi, konsesi.
- 5. HUKUM PERIZINAN Beberapa peraturan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diatur oleh Perda, oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Kota. b. Izin Tempat Usaha/HO (Hinder Ordering), batas-batas tempat usaha. c. Izin Tebang Kayu dan Pengangkutannya, untuk mencegah bahaya bagi lingkungan; dengan cara mengajukan izin kepada Kepala Desa atau Pemerintah setempat (retribusi)
- 6. HUKUM PERIZINAN Izin merupakan suatu bentuk keputusan, unsur unsurnya: a. Nama dari organ yang berwenang b. Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat. c. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan permohonan. d. Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok. e. Penetapan fakta-fakta yang relevan. f. Pertimbangan-pertimbangan hukum g. keputusan/diktum h. Motivasi dalam arti sempit i. Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut j. Penandatangan oleh organ yang berwenang.
- 7. HUKUM PERIZINAN Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.
- 8. HUKUM PERIZINAN LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI KHUSUS adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan
- 9. HUKUM PERIZINAN PERIZINAN DALAM KEPUTUSAN HK.ADMINISTRASI ~ IZIN ADALAH PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERSEGI SATU YANG MENGHASILAKN PERATURAN DALAM HAL KONTREO BERDASARKAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU (SJACHRAN BASAH) ~ IZIN DITERAPKAN OLEH PEJABAT NEGARA. ~ IZIN MERUPAKAN INSTRUMEN PENGENDALIAN & ALAT PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI APA YANG MENJADI SASARANNYA.
- 10. HUKUM PERIZINAN PERIZINAN DALAM KEPTUSAN HUKUM ADMINISTRASI. ◦ AHMAD SOBANA; mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian & pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah .
- 11. HUKUM PERIZINAN PERIZINAN DALAM KEPUTUSAN HUKUM ADMINSTRATIF. ◦ IZIN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, FINAL.
- 12. HUKUM PERIZINAN TUJUAN SISTEM PERIZINAN ◦ ADANYA SUATU KEPASTIAN HUKUM ◦ PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM ◦ PENCEGAHAN KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN ◦ PEMERATAAN DISTRIBUSI BARANG TERTENTU
- 13. HUKUM PERIZINAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN ERAT KAITANNYA DENGAN PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH SEMAKIN DOMINAN.
- 14. HUKUM PERIZINAN NEGARA KESEJAHTERAAN MENGACU PADA PERAN NEGARA YANG AKTIF MENGELOLA DAN MENGORGANISASI PEREKONOMIAN.
- 15. HUKUM PERIZINAN EMPAT PILAR UTAMA NEGARA KESEJAHTERAAN: ◦ SOCIAL CITIZENSHIP ◦ FULL DEMOCRACY ◦ MODERN INDUSTRIAL RELATION SYSTEM ◦ RIGHT TO EDUCATION AND THE EXPANSION OF MODERN MASS EDUCATION SYSTEM.
- 16. HUKUM PERIZINAN DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN ADANYA SISTEM KESEJAHTERAAN SEBAGAI HAK SOSIAL WARGA HARUS DIIMBANGI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA
- 17. HUKUM PERIZINAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAANTELAH DIAMANATKAN BAHWA: ◦ NEGARA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH WILAYAH TERITORIAL INDONESIA ◦ NEGARA BERKEWAJIBAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM ◦ NEGARA BERKEWAJIBAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.
- 18. HUKUM PERIZINAN PEMBERIAN KEWENANGAN ATAU KEMERDEKAAN KEPADA ADMINSTRASI NEGARA DALAM SISTEM HAN DIKENAL DENGAN FREIES ERMESSEN ATAU DISCRETIONARY POWER.
- 19. BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE Secara konseptual menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi, sumber sosial dan politik digunakan untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat.
- 20. BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE Good governance adalah ◦ Suatu pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yg sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN ◦ Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol diantara komponen pemerintahan, rakyat dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.
- 21. BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE Bupati Jembrana I Gede Winasa, mengungkapkan dalam konsep governance hakekatnya didukung oleh tiga kaki yakni: a. Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik. b. Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivias ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggaraa ekonomi. c. Tata pemerintahan di bidang adiminstrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.
- 22. BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE Asas-asas ini disebut sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (the general principels of good adminstration/goverment) yaitu: Asas kepastian hukum (principels of legal certainty), yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Asas keseimbangan (principels of proporsionality), yaitu asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas bertindak cermat (principles of carefulnes), yaitu asas yang memperingatkan agar aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas motivasi untuk setiap keputusan administrasi negara (principels of motivation) yaitu asas yang menghendaki agar setiap putusan adminstrasi negara diberikan alasan dan
- 23. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principels of nonmixed of competence) Asas permainan yang layak (principels of fairplay) Asas keadilan atau kewajaran Asas menanggapi pengharapan yang wajar Asas meniadakan akibat putusan yang batal Asas perlindungan atas pandangan hidup Asas kebijaksanaan Asas penyelenggaraan kepentingan umum BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE
- 24. Pelayanan Public digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan pencapaian PAD. BAB II. PELAYANAN PUBLIC DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE
- 25. Praktik good governance dalam pelayanan public mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 26. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah.
- 27. Hambatan sistem perizinan di Indonesia, setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah: ◦ Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif. ◦ Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin ◦ Tersebarnya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang- undangan. ◦ Diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah.
- 28. Kelemahan pelayanan publik walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan: ◦ Kurang responsif. ◦ Kurang inovatif ◦ Kurang accesible ◦ Kurang koordinasi ◦ Birokratis (khususnya dlm msalh perizinan) ◦ Kurang mendengar rakyat ◦ Tidak efisein
- 29. Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran dari efektivitas dan efisiensi dari suatu pelayanan publik.
- 30. Efektivitas adalah ukuran bagaimana suatu kualitas, suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, kemudian bagaimana mencapai outcome yang diharapkan. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara pemasukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 31. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK POKOK PEMIKIRAN TENTANG HUKUM - HART; HUKUM BUKAN SEBAGAI PERINTAH OLEH PIHAK YANG BERKUASA TETAPI SEBAGAI PENGATUR PENDUDUK YANG BERADA DALAM WILAYAH TERTENTU. - HANS KELSEN; HUKUM ITU BUKAN SEMBARANG PERINTAH TETAPI SUATU PERINTAH YANG MENGIKAT DAN DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG MEMILIKI KEKUASAAN.
- 32. POKOK PEMIKIRAN TENTANG HUKUM - BAGI KALANGAN MUSLIM, JELAS YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ADALAH HUKUM ISLAM, YAITU KESELURUHAN ATURAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI AL-QURAN, SUNAH RASUL SERTA IJTIHAD. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 33. POKOK PEMIKIRAN TENTANG HUKUM FUNGSI HUKUM : 1. JEREMY BENTHAM; UNTUK MEMELIHARA KEBAIKAN DAN MENCEGAH KEJAHATAN. 2. AUBERT; FUNGSI MENGATUR (GOVERNANCE), DISTRIBUSI SUMBER DAYA, SAFEGUARD TERHADAP EKSPEKTASI MASYARAKAT, PENYELESAIAN KONFLIK, EKSPRESI DARI NILAI-NILAI DAN CITA-CITA MASYARAKAT. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 34. KONSEP DASAR PERIZINAN Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 35. KONSEP DASAR PERIZINAN dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu. izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit. konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, teetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 36. KONSEP DASAR PERIZINAN ◦ ASEP WARLAN YUSUF; IZIN SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAH YANG BERSIFAT YURIDIS PREVENTIF, YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA HUKUM ADMINSTRASI UNTUK MENGENDALIKAN PERILAKU MASYARAKAT. ◦ IZIN MERUPAKAN PENGECUALIAN YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG- UNDANG UNTUK MENUNJUKAN LEGALITAS SEBAGAI SUATU CIRI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS. ◦ IZIN DITERAPKAN OLEH PEJABAT NEGARA.. ◦ IZIN BERSIFAT KONKRET (OBJEKNYA TIDAK ABSTRAK MELAINKANN BERWUJUD, TERTENTU DAN DITENTUKAN), INDIVIDUAL (SIAPA YANG DIBERIKAN IZIN), FINAL (SESEORANG TELAH MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN HUKUM SESUAI DENGAN ISINYA YANG SECARA DEFINITIF DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM TERTENTU). III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 37. KONSEP HUKUM PERIZINAN SESUATU YANG DITUJU DENGAN PERIZINAN: a. Mengarahkan aktivitas tertentu b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu d. Membagi benda-benda yang sedikit e. Mengarahkan orang-orang tertentu III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 38. Jenis dan Macam ◦ Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar ◦ Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ◦ Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah ◦ Surat Izin Usaha Kepariwisataan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan ◦ Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan ◦ Izin pematangan tanah ◦ Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya ◦ Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembata penyebrangan orang dan sejenisnya. ◦ Tanda Daftar Perusahaan ◦ Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK
- 39. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk perda, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. Salah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara.
- 40. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Contoh atribusi yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara adalah pasal 157 UU No.12/2008, yang menentukan sumber pendapatan daerah: 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain dan PAD yang sah 5. Dana perimbangan 6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 41. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Sanksi hukum administrasi yang khas antara lain: 1. Bestuurdwang (paksaan pemerintah) 2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran,) 3. Pengenaan denda adminstrasi 4. Dwangsom
- 42. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Sanksi atas pelanggara izin dapat bebrbentuk: 1. Sanksi administratif 2. Sanksi perdata 3. Penjara dan pidana denda
- 43. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Azas-azas pelayanan publik: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Kondisional 4. Partisipatif 5. Kesamaan hak 6. Keseimbangan hak dan kewajiban
- 44. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Prinsip pelayanan publik; 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana dan prasarana 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan, keramahan, kesopanan 10. Kenyamanan
- 45. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Standar pelayanan meliputi: 1. Prosedur pelayanan 2. waktu penyelesaian 3. Biaya pelayanan 4. Produk pelayanan 5. Sarana dan prasarana 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
- 46. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Pola penyelenggaraan pelayanan publik 1. Fungsional; pelayanan yang diberikan ssesuai dengan tugas, ungsi dan kewenangannya. 2. Terpusat; pelayanan diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan. 3. Terpadu; terpadu satu atap, terpadu satu pintu. 4. Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
- 47. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Biaya pelayanan publik, harus memperhatikan: 1. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 2. Nilai atau harga yang berlaku atas barang dan atau jasa 3. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan. 4. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 48. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Unsur Indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut: 1. Prosedur pelayanan 2. Persyaratan pelayanan 3. Kejelasan petugas pelayanan 4. Kedisiplinan petugas pelayanan 5. Tanggung jawab petugas pelayanan 6. Kemempuan petugas pelayanan 7. Kecepatan pelayanan 8. Keadilam mendapatkan pelayanana 9. Kesopanan dan keramahan petugas 10. Kewajaran biaya pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan 12. Kepastian jadwal pelayanan 13. Kenyamanan lingkungan 14. Keamanan pelayanan.
- 49. III. ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK Pengawasan penyelenggaraan: 1. Pengawasan Melekat 2. Pengawasan Fungsional 3. Pengawasan Masyarakat
- 50. IV. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK 4.1. Kewenangan Pemerintah azas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.
- 51. 4.1. Kewenangan Pemerintah Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: a. Efektifitas b. Legitimitas c. Yuriditas d. Legalitas e. Moralitas f. Efisiensi g. Teknik dan teknologi
- 52. 4.1. Kewenangan Pemerintah Dalam Al-Quran dan Sunah, prinsip- prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu: ◦ Musayawarah ◦ Persamaan dan keadilan hukum ◦ Keadilan sosial ◦ Kebebasan mengemukakan pendapat ◦ Perlindungan jiwa dan pengawasan rakyat.
- 53. 4.1. Kewenangan Pemerintah Setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang.
- 54. 4.1. Kewenangan Pemerintah Mengenai wewenang HD. Stout mengatakan: ◦ Wewenang merupaka pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.
- 55. 4.1. Kewenangan Pemerintah Kewenangan yang bersemuber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu: ◦ Atribusi; pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator (Indroharto) ◦ Delegasi: peneyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. ◦ Mandat; suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. ( HD. Van Wijk)
- 56. 4.2. Tindakan Hukum Pemerintah Tindakan hukum adalah tindakan yang berdasar sifatnya dan menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dengan keadaan khusus dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. (HJ. Roemeijn)
- 57. 4.2. Tindakan Hukum Pemerintah Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat hukum dibidang pemerintahan atau administrasi negara.
- 58. 4.2. Tindakan Hukum Pemerintah Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan: ◦ Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri ◦ Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan ◦ Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi ◦ Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kepentingan negara dan masyarakat ◦ Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ◦ Berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.
- 59. 4.2. Tindakan Hukum Pemerintah Istilah Rechtshandeling atau tindakan hukum berasal dari hukum perdata, yang kemudian digunakan juga dalam hukum administrasi. Begitu digunakan dalam hukum administrasi negara, sifat tindakan hukumnya memiliki perbedaan. Tindakan hukum adminstrasi berbeda sifatnya dengan tindakan hukum perdata, meskipun namanya sama.
- 60. 4.2. Tindakan Hukum Pemerintah Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara tanpa melakukan persetujuan dari warga yang bersangkutan, sementara dalam tinadakan hukum perdata diperlukan pesesuaian kehendak kedua belah pihak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum itu.
- 61. 4.3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Pemerintah daerah memperoleh wewenang dibidang penerbitan perizinan melalui atribusi. Untuk dapat dilihat ketentuan UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1).
- 62. 5. HARMONISASI HUKUM DALAM PENGATURAN FUNGSI & KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN A. HARMONISASI HUKUM &SISTEM HUKUM B. HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.
- 63. 5.A. HARMONISASI HUKUM & SISTEM HUKUM Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dengan cara menghilangkan ketidak seimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem yang berbeda itu.
- 64. Harmonisasi sistem hukum bisa dilakukan secara keseluruhan melibatkan mata rantai tiga komponen sistem hukum, yaitu; ◦ a. Substansi hukum ◦ b. Struktur hukum beserta kelembagaannya ◦ c. Kultur hukum.
- 65. Di Indonesia konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Kepres Nomor 188 Tahun 1998, pasal 2 yang berbunyi: Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan RUU wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta pimpinan lembaga lainnya yang terkait.
- 66. Dalam rangka pembinaan hukum nasional, seorang perancang peraturan perundangan dituntut lebih dari sekedar memahami cara merumuskan. Mereka harus mengetahui dan menguasai beberapa hal sebagai berikut: ◦ 1. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ◦ 2. Fungsi peraturan perundang-undangan ◦ 3. Benar-benar menguasai materi yang akan diatur
- 67. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan azas azas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. (L.M.Ghandi)
- 68. Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaruan sistem peraturan perundang-undangan , Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- 69. 5.B. HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU. SEJALAN DENGAN UPAYA PENATAAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, APABILA KETIGA ASPEK HARMONISASI YAITU KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL), ATURAN YANG BERSIFAT INSTRUMENTAL(PROSEDURAL), SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA KERJA TERDAPAT KESEIMBANGAN DAN KESERASIAN, MAKA AKAN TERWUJUD SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN YANG MEMENUHI KRITERIA AAUPL.
- 70. 6. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN 6.A. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PELAYANAN PERIZINAN perilaku birokrasi perizinan tidak lepas dari cara pandang Pemda yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan
- 71. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN efek bureaucratism merupakan sisi buruk administrasi pemerintahan yang senantiasa dikeluhkan masayarakat. Birokrasi modern punya banyak kesamaan dengan model penentuan harga oleh pemerintah pada ekonomi pasar. Birokrasi modern diharapkan melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ternyata, permintaan jauh melampaui penawaran, akibatnya pengawasan menjadi lemah. Akhirnya timbul kecenderungan aparatur menyalahgunakan kekuasaannya.
- 72. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Salah satu cara menganalisis ekses pita- merah ialah dengan mengkaji karakteristik keterkaitan kewajiban politis antara birokrasi pemerintah dengan klien itu, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Sistem yang berdasarkan perkerabatan tradisional (Traditional Familist- Based System. b. Sistem yang berdasarkan pola pelindung- pengikut tradisional (Traditional Patron- Client-Based System) c. Sistem modern yang berdasarkan pola atasan-bawahan (Modern Boss-Follower- Based system) d. Sistem yang berdasarkan kultur-
- 73. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Sistem birokrasi Indonesia lebih merupakan percampuran antara sistem patron- client dengan sistem atasan bawahan
- 74. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Efek pita-merah mempunyai ekses: ◦ Bersifat internal, berasal dari birokrasi sendiri. ◦ Pegawai kurang percaya diri dan takut untuk membuat keputusan diluar peraturan yang ditetapkan. Sikap sangat patuh terhadap keadaan rutin merupakan mekanisme pertahanan terhadap perasaan tidak aman. ◦ Pada tingkat mikro membawa akibat yang luas, karena birokrasi publik memiliki kekuatan legal konstitusional untuk mengatur sektor swasta. ◦ Merupakan bentuk korupsi pada tingkat teknis operasional. ◦ Menghambat mobilitas dan menghancurkan diniamika.
- 75. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Kualitas pelayanan birokrasi perizinan dan infrastruktur yang masih buruk merupakan salah satu konsekuensi logis dari orientasi kebijakan publik yang lebih menekankan pentingnya peningkatan penerimaan pemerintahan daerah dari sisi PAD.
- 76. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Pengawsan penyelenggaraan pelayanan izin , antara lain: ◦ Menampung dan menindak lanjuti keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan ◦ Melakukan investigasi pada instansi/badan dilingkungan eksekutif ◦ Memberikan rekomendasi tindak lanjut pada pihak-pihak yang berkompeten bila diperlukan.
- 77. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ditentukan oelh jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
- 78. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Dibidang penataan kelembagaan perlu diperhatikan adalah perampingan birokrasi pemerintah, untuk mendayagunakan aparatur pemerintah sebaik mungkin.
- 79. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN Tujuan utama perampingan birokrasi adalah untuk menempatkan dan memanfaatkan tenaga- tenaga kerja yang ada sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan keahliannya.
- 80. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan Kendala- Kendalanya Kebijakan memperbaiki pelayanan publik perlu membentuk suatu iklim usaha yang dapat meminimalkan risiko berusaha. Terdapat dua risiko yang menjadi patokan awal, yaitu risiko politis dan risiko pengaturan.
- 81. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan Kendala- Kendalanya Kompetisi dalam pemberian pelayanan dapat menciptakan pelayanan yang efisien Kecenderungan penyalahgunaan kewenangan akan merendahkan mutu pelayanan Harapan masyarakat sebagai pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kepuasan maupun
- 82. Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan publik dapat diberikan kepada pemberi layanan dalam bentuk subsidi atau kemudahan. Penataan kualitas pelayanan publik secara prima yang cepat, pasti, mudah, biaya layak, transparan dan akuntabel, dengan program perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang- undangan, prosedur serta petugas pelayanan publik, dsna pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.
- 83. Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan Pelayanan Publik Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda: 1. Tingkat kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal. 2. Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku. 3. Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional dibidang palayanan 4. Belum ada kebijakan sistem remunerasi 5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi 6. Belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli.